WAHYUNI, HURIA
(2014)
EKSISTENSI LEMBAGA OMBUDSMAN DALAM PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK.
Other thesis, ANDALAS UNIVERSITY.
Abstract
No. Alumni Universitas:
HURIA WAHYUNI
No. Alumni Fakultas:
a) Tempat/Tgl.Lahir : Sijunjung, 09 Desember 1991 f) Tanggal Lulus : 24 April 2014
b) Nama Orang Tua : Afrizal g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan
c) Fakultas : Hukum h) IPK : 3,24
d) PK : Hukum Tata Negara (PK VI) i) Lama Studi : 4 Tahun 8 Bulan
e) No BP : 0910113394 j) Alamat : Komplek Perumnas
Selasah Indah Blok A No.
1 Muaro Sijunjung
EKSISTENSI LEMBAGA OMBUDSMAN DALAM PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
(HuriaWahyuni, 0910113394, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Tahun 2013, Jumlah halaman 74)
ABSTRAK
Ombudsman Republik Indonesia (sebelumnya bernama Komisi Ombudsman Nasional) adalah lembaga Negara di
Indonesia yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh
penyelenggara Negara dan pemerintahan, termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum
Milik Negara serta Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang
diberikan tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggran
Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Lembaga ini dibentuk berdasarkan
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia yang disahkandalamrapatParipurna DPR
RI pada tanggal 9 September 2008. Ombudsman terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang wakil
ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota (Pasal 11 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang
Ombudsman Republik Indonesia). Komisioner Ombudsman dalam rangka melaksanaan tugas dan wewenangnya, memiliki
hak imunitas yaitu tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut, atau digugat di muka pegadilan (Pasal 10 UU
Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombusman Republik Indonesia). Dalam penulisan ini pokok permasalahan yang dapat
penulis kemukakan adalah Bagaimanakah eksistensi lembaga Ombudsman dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan
publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana eksistensi Lembaga Ombudsman dalam pengawasan
penyelenggaraan pelayanan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif yaitu dengan
melakukan studi terhadap naskah-naskah atau buku-buku. Jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder.
Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa keberadaan Lembaga Ombudsman sangat penting karena
dapat melindungi hak masyarakat yang merasakan ketidakadilan dari penyelengara negara sebagai unit pemberi pelayanan
kepada masyarakat itu sendiri demi tercapainya tujuan pemerintahan yang baik (good governance). Tetapi dengan adanya
keberadaan pasal 10 dalam undang-undang Ombudsman ini, secara tidak langsung menimbulkan multitafsir bagi setiap
komisioner Ombudsman, sehingga komisioner Ombudsman merasa kebal hukum dan bertindak sewenang-wenang dalam
melaksanakan tugas.
Kata Kunci : Ombudsman Republik Indonesia
Skripsi ini telah dipertahankan di depan tim penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 24 April
2014.
Abstrak telah disetujui oleh penguji.
Tanda tangan
1. 2.
Nama terang Henny Andriani, S.H., M.H Charles Simabura, S.H., M.H
Mengetahui,Ketua Bagian HTN : Dian Bakti Setiawan, S.H.,M.H
Tandatangan:________________
Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:
Petugas Fakultas/ Universitas
No. Alumni Fakultas: Nama: TandaTangan:
No. Alumni Universitas: Nama: TandaTangan:
Actions (login required)
 |
View Item |
