ARIYANTO, RIO
(2014)
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TERHADAP
PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA.
Other thesis, ANDALAS UNIVERSITY.
Abstract
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TERHADAP
PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA
(Rio Ariyanto, 0910113329, Fakultas Hukum Universitas Andalas,
66 halaman, 2013)
ABSTRAK
Salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya perlindungan Hak Asasi
Manusia bagi setiap warga negaranya. Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar
Tahun 1945 menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan
pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab negara, terutama
pemerintah. Pasal 28D ayat (1) menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan
yang sama di hadapan hukum. Dalam hal ini peran Pemerintah sangat
dipertanyakan untuk penegakan Hak Asasi Manusia, dan pada Pasal 71 Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan,
Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan,
dan memajukan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam undang-undang ini,
peraturan perundang-undangan lain, dan Hukum Internasional. Dalam penulisan
skripsi ini rumusan masalah yang akan dibahas adalah: Pertama bagaimana upaya
kewajiban dan tanggung jawab pemerintah terhadap penegakan Hak Asasi
Manusia di Indonesia? Kedua bagaimana pelaksanaan kewajiban dan tanggung
jawab pemerintah dalam penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia saat ini?
Dalam penelitian ini metode yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah
penelitian hukum normatif yang dimaksud adalah penelitian terhadap asas-asas
hukum yang menyangkut substansi peraturan perundang-undangan. Metode
pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi
kepustakaan. Hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa upaya pemajuan dan
perlindungan HAM di Indonesia dapat dilihat dengan adanya upaya-upaya dari
Pemerintah seperti Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia ini
dimaksud untuk memperkuat upaya Indonesia dalam pemajuan dan perlindungan
Hak-hak Asasi Manusia yang sejalan dengan kebijakan nasional di bidang Hak
Asasi Manusia dan peningkatan kesadaran hukum. Dalam pelaksanaan kewajiban
dan tanggung jawab pemerintah terhadap penegakan Hak Asasi Manusia di
Indonesia saat ini, Pemerintah belum sukses dalam menjalankan tugasnya, di
mana masih banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi dan tindakan diskriminasi
yang masih dilakukan oleh para aparat penegak hukum kita. Saran yang dapat
diberikan adalah bahwa Pemerintah harus menjalankan kewajibannya sebagai
pejabat dan penegak hukum dengan lebih sungguh-sunguh lagi, walaupun upaya
pemajuan dan perlindungan terhadap HAM telah banyak dilakukan. Hal ini sudah
menjadi kewajiban bersama segenap komponen bangsa untuk mencegah agar
pelanggaran Hak Asasi Manusia tidak terulang kembali di masa sekarang dan
masa yang akan datang.
Actions (login required)
 |
View Item |
