PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN 1% TERHADAP WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MEMPUNYAI USAHA BEBAS DI KOTA PADANG

ISWANDI, RHENDY (2014) PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN 1% TERHADAP WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MEMPUNYAI USAHA BEBAS DI KOTA PADANG. Other thesis, ANDALAS UNIVERSITY.

Preview	PDF Download (65Kb) | Preview
Preview	PDF Download (68Kb) | Preview
Preview	PDF Download (97Kb) | Preview

Abstract

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN 1% TERHADAP WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MEMPUNYAI USAHA BEBASDI KOTA PADANG (Nama : Rhendy Iswandi, Nomor Buku Pokok : 1010113154, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 61 Halaman, Tahun 2014) ABSTRAK Pajak Penghasilan telah diatur didalam Undang-Undang yakni Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Pajak Penghasilan adalah pajak yang dipungut atas penghasilan. Pajak penghasilan merupakan jenis dari pajak pusat yang kewenangan pemungutannya berada pada pemerintah pusat sedangkan hasil pemungutannya berada pada pemerintah pusat sedangkan hasil pemungutannya dimasukan ke kas negara. pada saat sekarang ini telah lahir satuperaturan terbaru mengenai pajak penghasilan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai pemungutan pajak 1% dari omzet atas peredaran usaha bebas. Dengan adanya ketentuan baru tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengajukan permasalahan dalam penelitian ini pertama, Bagaimana pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan 1% terhadap wajib pajak orang pribadi yang mempunyai usaha bebas di Kota Padang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013?, kedua, Apa kendala yang timbul dalam pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan 1% terhadap wajib pajak orang pribadi yang mempunyai usaha bebas di Kota Padang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan bagaimana upaya untuk mengatasi kendala tersebut. Untuk membahas permasalahan tersebut penulis menggunakan metode yuridis empiris dengan bersifat deskriptif dengan data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa: Pertama, Dalam hal pelaksanaan pemugutan Pajak Penghasilan 1% terhadap wajib pajak orang pribadi yang mempunyai usaha bebas di kota padang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 belum berjalan secara efektif karena masih banyak wajib pajak yang belum mengetahui tentang adanya pemungutan pajak penghasilan 1% berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut. Kedua, Kendala-kendala yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang dalam melaksanakan pemungutan pajak penghasilan 1% terhadap wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha bebas di Kota Padang adalah Tidak adanya kesadaran Wajib Pajak (orang pribadi) untuk melaksanakan kewajibannya membayarkan pajak, Sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami oleh masyarakat, Masyarakat kurang memahami tentang arti pentingnya pajak dalam suatu negara, Pandangan masyarakat pada saat sekarang ini masih memiliki fikiran negatif atau pandangan buruk terhadap sektor pajak, sertaupaya yang dilakukan untuk oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang dalam meningkatkan pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan 1% terhadap Wajib Pajak orang pribadi khususnya yang memiliki usaha bebas di Kota Padang yaitu dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan semakin baik dan mensosialisasikan selalu konsep-konsep mengenai perpajakan dan menyadarkan dan menunjukan kepada masyarakat bahwa membayar pajak dengan baik dan tepat waktu memberikan keuntungan bagi masyarakat itu sendiri.

Actions (login required)

View Item