SINURAT, ALBINARIA
(2014)
PERAN PENGADILAN PAJAK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK
(StudiKasus di Pengadilan Pajak).
Other thesis, andalas university.
Abstract
PERAN PENGADILAN PAJAK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK
(Studi Kasus di Pengadilan Pajak Jakarta)
(Albinaria Sinurat, 1010112014, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 76 Halaman, Tahun 2014)
ABSTRAK
Pajak merupakan salah satu sumber pemasukan kas negara yang digunakan untuk pembangunan dengan tujuan akhir kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Pemungutan pajak oleh fiskus (aparatur pajak) dalam pelaksanaannya tidak jarang menimbulkan sengketa pajak antara wajib pajak dengan fiskus. Sengketa tersebut memerlukan penyelesaian yang adil dengan prosedur dan proses yang cepat, murah dan sederhana.Untuk itu, pengadilan pajak sebagai badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak sangat dibutuhkan peranannya. Adapun rumusan masalah yang dibahas adalah 1. Bagaimana peran pengadilan pajak dalam penyelesaian sengketa pajak di pengadilan pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak 2. Kendala yang timbul dalam penyelesaian sengketa pajak di pengadilan pajak 3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang timbul dalam penyelesaian sengketa pajak di pengadilan pajak. Metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, studi kepustakaan dan studi dokumen. Data yang diperoleh diolah dengan metode editing dan dianalisa secara kualitatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pengadilan pajak dalam penyelesaian sengketa pajak masih terdapat terdapat kelemahan-kelemahan, diantaranya adalah masih adanya celah yang memungkinkan terjadinya praktik makelar kasus yang mana memberi kesempatan bagi pihak yang bersengketa untuk memberikan keterangan dan bukti-bukti diluar persidangan dan menumpuknya berkas sengketa pajak yang belum diberi putusan oleh hakim pengadilan pajak. Kendala yang timbul dalam penyelesaian sengketa pajak di pengadilan pajak adalah adanya keharusan membayar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak yang terutang, lokasi tempat persidangan yang hanya bertempat di tiga kota yaitu Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta mengakibatkan sulitnya untuk menghadirkan pihak yang bersengketa dalam persidangan. Hal lainnya adalah tidak adanya kesempatan untuk menempuh upaya hukum biasa bagi para pihak yang bersengketa, dan hanya ada upaya hukum luar biasa berupa PK ke Mahkamah Agung. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang timbul dalam penyelesaian sengketa pajak di pengadilan pajak adalah adanya usulan perubahan pasal tentang pembayaran 50% dari pajak terutang, usulan revisi terhadap pasal yang mengatur tentang kehadiran pihak terbanding dan tergugat, dan melakukan peningkatan pendidikan baik bagi para Hakim maupun pihak administrasi Pengadilan Pajak.
Kata kunci: Pajak, Sengketa Pajak dan Pengadilan Pajak.
Actions (login required)
 |
View Item |
