Kebijakan Pembangunan Perkebunan Berkeadilan (Analisis penatagunaan lahan untuk perkebunan di Provinsi Riau)

Pazli, - (2016) Kebijakan Pembangunan Perkebunan Berkeadilan (Analisis penatagunaan lahan untuk perkebunan di Provinsi Riau). -, - (-). ISSN -

Preview

PDF Download (64Kb) | Preview

Abstract

Tulisan ini merupakan artikel penelitian tentang“bagaimana realitas kebijakan agraria aspek penatagunaan lahan untuk perkebunan di Provinsi Riau?, apa implikasinya kepada subjek agraria (perusahaan perkebunan negara, perusahaan perkebunan swasta dan rakyat) dan bagaimana rekonstruksinya?. Analisis menggunakan konsep (i) marginalisasi; (ii) monopoli; (iii) dominasi pada aspek dan sub aspeknya. Responden sebanyak 50 petani sampel. Hasil penelitian ini menemukan kebijakan agraria aspek penatagunaan lahan pada rencana dan implementasinya tidak adil kepada subjek agraria, terjadi konflik hak dan kepentingan antara subjek agraria pada penguasaan, pemilikan dan peruntukan lahan untuk perkebunan. Pada implementasi kebijakan telah terjadi marginalisasi perusahaan perkebunan pada akses (hak dan kesempatan); pada manfaat (penguasaan, pemilikan, peruntukan lahan) kepada rakyat, baik pada pola hak guna usaha murni maupun pada pola kemitraan (Hak Guna Usaha-Perkebunan Inti Rakyat Plasma Transmigrasi dan Perkebunan Inti Rakyat Plasma Kredit Kepemilikan Primer Anggota); terjadi monopoli perusahaan perkebunan kepada rakyat pada sumberdaya khas dan skala ekonomi bisnis lahan untuk perkebunan; terjadi dominasi terhadap rakyat pada aspek kebijakan; berimplikasi kepada penguatan eksistensi marginalisasi, monopoli dan dominasi perusahaan perkebunan negar atau swasta pada sub aspek akses, kontrol, kemanfaatan, politik kebijakan; terkucilnya hak rakyat kepada akses manfaat dan politik kebijakan sumberdaya lahan; terpentalnya petani swadaya untuk mrmiliki faktor produksi (lahan) untuk mencapai kesejahteraan. Rekonstruksi kebijakan agraria berkeadilan yang dianjurkan yaitu; (i) reduksi power terhadap dominasi; (ii) penguatan demokrasi ekonomi terhadap monopoli; (iii) penguatan/penyetaraan hak subjek agraria terhadap marginalisasi dan; (iv) penguatan kewajiban pemerintah untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Actions (login required)

View Item