Author: Kurnia 11
Last saved by: user
Company: Kurnia Com

Bentuk Komunikasi Politik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Konstituen di Daerah Pemilihannya
Studi Deskriptif Kegiatan Masa Reses I dan II Tahun 2005 Anggota DPRD Kota Padang Propinsi Sumatera Barat Periode 2004-2005.

Penelitian ini didanai oleh DIKTI Departemen Pendidikan Nasional tahun 2007.

Oleh : Rozidateno P. Hanida

Penulis adalah dosen jurusan Ilmu Politik FISIP Universitas Andalas, Padang

Abstrak
Kewajiban anggota DPR untuk bertemu dengan konstituen dan daerah pemilihannya merupakan tanggungjawab moral dan politis yang diatur oleh UU No.22 tahun 2003 pasal 81 dan diatur kembali oleh peraturan tata tertib DPRD daerah. Kegiatan pada masa reses ini dilakukan untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat dalam menjaring aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Dalam pelaksanaannya komunikasi politik yang terjadi untuk menjaring aspirasi ini berupa tatap muka dan  melakukan dialog, dan kunjungan ke lapangan. 

I.	Pendahuluan
Perubahan sistem politik yang terjadi melalui proses reformasi telah membawa perubahan dalam tatanan pemerintahan. Dimana unsur-unsur dari sistem politik memberikan tuntutan untuk melakukan perubahan menuju tatanan sistem politik yang demokratis. Hal ini terjadi dikarenakan selama ini sistem demokrasi pada dasarnya tidak dilaksanakan oleh pemerintah terdahulu. 
Salah satu agenda yang penting dalam melakukan perubahan politik adalah menyelenggarakan pemilu. Makna pemilu yang paling esensial bagi suatu kehidupan politik yang demokratis adalah sebagai institusi untuk melakukan perebutan kekuasaan (pengaruh) yang dilakukan dengan regulasi, norma dan etika sehingga sirkulasi elit politik (pergantian kekuasaan) dapat dilakukan secara damai dan beradab.

J.Kristiadi ”kata pengantar”, dalam Koirudin, Profil Pemilu 2004 (Evaluasi Pelaksanaan, Hasil dan Perubahan Peta Politik Nasional Pasca Pemilu Legislatif 2004), Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004, Hal.187.

Di negara-negara yang melaksanakan sistem demokrasi, pemilu merupakan salah satu perwujudan dari kedaulatan rakyat. Rakyat menjadi pihak yang menentukan dalam proses politik dengan memberikan suara mereka secara langsung. Melalui pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil secara tidak langsung rakyat dapat melakukan pertukaran pemerintahan dengan jalan damai berdasarkan peraturan yang telah disepakati. Rakyat merupakan elemen penting dalam melakukan pergantian kepemimpinan nasional. Oleh karena itu perlu adanya mekanisme yang jelas dalam mengatur kekuasaan rakyat ini. 

Aidinil Zetra, Perilaku Memilih Buruh Migran Indonesia di Kuala Lumpur Dalam Pemilu Legislatif 2004. Tesis S2 pada Master Ilmu Politik, Universiti kebangsaan Malaysia, 2005, Hal.1.

Pemilihan umum merupakan salah satu wadah yang bertujuan untuk memberikan kesempatan pada masyarakat untuk menentukan siapa yang akan mewakili mereka dalam lembaga legislatif dan siapa yang akan memimpin mereka dalam lembaga eksekutif. Pemilihan umum juga wadah untuk menjaring orang-orang yang benar-benar bisa dan mampu untuk masuk ke dalam lingkaran elit politik, baik itu di tingkat daerah maupun di tingkat nasional.
Dari era kepemimpinan Habibie sistem pemilu mengalami perubahan-perubahan. Pada era habibie pemilu pada tahun 1999 dilakukan dengan  mekanisme pemilih memilih partai, yang kemudian partai yang menentukan orang-orang yang akan duduk mewakili para pemilihnya. Kemudian perubahan terjadi pada pemilu 2004 era Megawati Soekarnoputri dimana rakyat sebagai pemilih diberi kesempatan untuk langsung memilih wakilnya untuk duduk sebagai wakil mereka dengan lebih sedikit campur tangan  dari partai politik. Hal ini menyebabkan rakyat menjadi elemen penting dalam pemilu terutama partisipasi dalam memilih wakilnya. 
Pelaksanaan pemilu ini akan menghasilkan  wakil-wakil rakyat yang akan memperjuangkan perubahan ke arah yang lebih baik. Dengan perubahan sistem pemilu yang lebih menuntut partisipasi masyarakat maka diharapkan wakil yang terpilih nantinya benar-benar yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Karena selama ini masyarakat mengangap lembaga perwakilan tidak memperlihatkan kinerja sebagai perwakilan yang meperjuangkan nasib mereka.
   Sebagai konsekuensi logis dari pelaksanaan sistem demokrasi dalam artian pemegang kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, maka Indonesia mempunyai lembaga perwakilan yaitu Dewan Perwakilan Rakyat/Daerah. Adanya lembaga tersebut merupakan penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia yang berdaulat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Indonesia. 
Lembaga perwakilan tersebut harus dapat menyalurkan aspirasi rakyat dan ini harus dibuktikan oleh setiap anggota legislatif dalam hubungannya dengan rakyat. Anggota legislatif mempunyai kewajiban untuk bertemu dengan konstituennya untuk berkomunikasi. Dalam menjalankan tugasnya seorang wakil rakyat harus tahu dengan apa yang diinginkan oleh konstituen yang diwakilinya. Banyak cara yang harus dilakukan oleh wakil rakyat untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh masyarakat. Salah satunya dengan melakukan komunikasi antara keduanya. Melakukan komunikasi dengan konstituennya adalah hal wajib yang tak bisa dielakkan oleh wakil rakyat. Rakyat berhak menyampaikan apa yang diinginkannya kepada wakil rakyat untuk diperjuangkan dalam sebuah kebijakan. 

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang ingin penulis lihat adalah:
1.	Bagaimana bentuk komunikasi politik anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  Kota Padang terhadap konstituen di daerah pemilihannya ?
2.	Apa faktor-faktor penghambat komunikasi politik yang dihadapi anggota DPRD Kota Padang dengan konstituen di daerah pemilihannya pada masa reses ?

II Tinjauan Pustaka
Komunikasi menurut Michael Rush dan Phillip Althoff merupakan proses dimana informasi politik yang relevan diteruskan dari satu bagian sistem politik kepada bagian lainnya dan di antara sistem-sistem sosial dengan sistem-sistem politik. Michael Rush dan Phillip Althoff juga mengatakan bahwa komunikasi politik merupakan proses yang berkesinambungan, dan melibatkan pertukaran informasi di antara individu-individu yang satu dengan kelompok-kelompoknya pada semua tingkat masyarakat.

Michael Rush Dan Phillip Althoff, Pengantar Sosiologi Politik, Jakarta; Rajawali Press, 2002, Hal, 24.

Ibid.,Hal.23.

  	Sementara itu,  Karl W. Deutsch mendefinisikan komunikasi politik sebagai transmisi informasi yang relevan secara politis dari satu bagian sistem politik kepada sistem politik yang lain, dan antara sistem sosial dan sistem politik yang merupakan unsur dinamis dari suatu sistem politik, sehingga hasil yang dicapai dapat mempengaruhi pembahasan suatu kebijaksanaan yang ditujukan untuk kepentingan umum. Berkenaan dengan itu, Dan Nimmo mendefinisikan komunikasi politik sebagai kegiatan politik yang benar-benar mempertimbangkan dengan segala konsekuensi kebaikan yang mengatur tingkah laku manusia dalam keadaan yang bertentangan.  

Ibid.,Hal.243.

Azam Awang , Peran DPRD Provinsi Riau Dalam Penjaringan Aspirasi Masyarakat, Jurnal Ilmu Politik 8 AIPI dan LIPI, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, Hal. 98.

Lembaga legislatif atau parlemen sebagai lembaga politik formal dalam supra struktur politik memiliki fungsi komunikasi politik. Seperti yang dinyatakan oleh Bambang Cipto bahwa parlemen tidak harus diartikan sebagai badan pembuat undang-undang  (law - making body) semata-mata tetapi juga sebagai media komunikasi antara rakyat dan pemerintah. Selanjutnya, komunikasi politik juga memiliki fungsi-fungsi tertentu dalam setiap sistem sosial. Menurut A.W. Widjaja fungsi komunikasi politik dalam setiap sistem sosial meliputi beberapa hal berikut :

Bambang Cipto, Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Era Pemerintahan Modern Industrial, Jakarta; Rajawali Press, 1995, Hal 10.

A.W. Widjaja. Komunikasi : Komunikasi dan Hubungan Masyarakat. Jakarta. Bumi Aksara, 1993. Hal 9-10.

a.	Informasi : pengumpulan, penyimpanan, pemprosesan, penyebaran berita, data, gambar, fakta dan pesan opini dan komentar yang dibutuhkan agar dapat dimengerti dan bereaksi secara jelas terhadap kondisi lingkungan dan orang lain agar dapat mengambil keputusan yang tepat.
b.	Sosialisasi (pemasyarakatan) : penyediaan sumber ilmu pengetahuan yang memungkinkan orang bersikap dan bertindak sebagai anggota masyarakat yang efektif sehingga ia sadar akan fungsi sosialnya sehingga ia dapat aktif di dalam masyarakat.
c.	Motivasi : menjelaskan tujuan setiap  masyarakat jangka pendek maupun jangka panjang, mendorong orang menentukan pilihannya dan keinginannya, mendorong kegiatan individu dan kelompok berdasarkan tujuan bersama yang akan dikejar.
d.	Perdebatan dan diskusi : menyediakan dan saling menukar fakta yang diperlukan untuk memungkinkan persetujuan atau menyelesaikan perbedaan pendapat mengenai masalah publik.
Fungsi komunikasi politik mempunyai makna dan arti yang sangat penting dalam setiap proses politik dalam sebuah sistem politik baik itu oleh infra maupun supra struktur politik. Sudijono Sastroadmodjo menyatakan bahwa :
“fungsi komunikasi politik itu adalah fungsi struktur politik menyerap berbagai aspirasi, pandangan-pandangan dan gagasan-gagasan yang berkembang dalam masyarakat dan menyalurkan sebagai bahan dalam penentuan kebijaksanaan.Selain itu, fungsi komunikasi politik juga merupakan  fungsi penyebarluasan rencana-rencana atau kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah kepada rakyat.Dengan demikian fungsi ini membawakan  arus informasi timbal balik dari rakyat kepada pemerintah dan dari pemerintah kepada rakyat”. 

Sastroadmodjo, Sudijono, Perilaku Politik, Semarang; IKIP Semarang Press, 1995, Hal. 123.

Di samping dapat memberikan pengaruh dalam proses pembuatan kebijaksanaan, komunikasi politik juga berfungsi sebagai jalan mengalirnya informasi politik, sehingga secara lebih spesifik dapat mengetahui apa-apa yang menjadi aspirasi rakyat yang akan dirumuskan dalam suatu kebijaksanaan yang dapat dirasakan oleh rakyat sebagai aspirasi mereka. Melalui kegiatan komunikasi politik yang dilandasi oleh kepentingan seluruh rakyat serta memberikan kelangsungan hidup dari lembaga perwakilan rakyat daerah (DPRD) sekaligus berfungsinya lembaga tersebut yang bekerja dalam suatu sistem politik melalui informasi-informasi dari hasil komunikasi-komunikasi politik yang merupakan input bagi DPRD. 
Terhadap arti pentingnya komunikasi politik antara kedua belah pihak tersebut lebih jauh dirasakan, terutama dalam hal keikutsertaan rakyat dalam pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita perjuangan seluruh rakyat yang dirumuskan dalam suatu kebijaksanaan pemerintahan, dimana sebagian besar di antara rakyat pengaruhnya adalah yang tidak langsung, yaitu melalui perwakilan. Oleh karena itu tuntutan dan harapan terhadap berperannya lembaga perwakilan rakyat sangat diperlukan oleh seluruh rakyat.
Suatu contoh konkrit dari hal di atas, dalam melaksanakan proses penetapan kebijaksanaan pemerintahan, umpamanya suatu keputusan tentang pemberian bantuan untuk pengangguran ke arah para warga dalam hal ini yang menganggur, sangat panjang atau melalui pelaksanaan kebijaksanaan oleh para wakil itu sendiri. Ketidaklangsungan hubungan antara warga dengan pemerintah adalah jarak yang merupakan bagian dari sistem politik. Apabila jarak ini tidak dijembatani bersama, maka akan menjadi gangguan hubungan antara warga dan pemerintah. Jarak yang ada merupakan masalah politik, sehingga perlu diingat perbedaan-perbedaan pendapat politik antara pemerintah dan yang diperintah dan kepada tingkah laku yang kurang disesuaikan satu sama lain dari kedua golongan.

A. Hoogerwerf, Ilmu Pemerintahan, Jakarta: Erlangga, 1983, Hal.231.

Realisasi dari pengambilan kebijaksanaan yang berdasarkan kepentingan seluruh rakyat merupakan pencerminan dari keikutsertaan rakyat, sebagaimana yang diajarkan oleh teori demokrasi itu sendiri, dimana anggota masyarakat mengambil bagian atau berpartisipasi di dalam proses dan penentuan kebijaksanaan pemerintahan. Dalam hal ini para wakil rakyatlah yang melakukan tindakan atau bertindak atas nama rakyat untuk merumuskan serta memutuskan kebijaksanaan tentang berbagai aspek kehidupan seluruh rakyat.

Arbi Sanit, Perwakilan Politik di Indonesia, Jakarta : CV.Rajawali,1985. Hal.203.

Wakil rakyat harus mengetahui benar aspirasi rakyat tentang apa yang di inginkannya (rakyat). Untuk dapat mengetahui secara benar aspirasi atau keinginan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, maka para wakil rakyat harus mengadakan dan melaksanakan mekanisme komunikasi politik secara teratur.
Dalam melakukan komunikasi politik terhadap konstituen di daerah pemilihannya, anggota DPRD menjalankannya dalam bentuk komunikasi politik seperti berikut :

Dan Nimmo, Komunikasi Politik (komunikator, pesan, dan media), Bandung, PT.Remaja Rosdakarya, 2004, Hal. 168.

•	Bentuk komunikasi interpersonal
Merupakan bentukan dari hubungan satu kepada satu. Kegiatannya meliputi dialog/tatap muka antara anggota DPRD dengan konstituennya. Dialog/tatap muka merupakan bentuk komunikasi yang efektif karena bisa berlangsung timbal balik dan setiap pelaku komunikasi tersebut bisa leluasa menyampaikan ide-ide, dan keinginan-keinginan mereka tanpa dibatasi oleh jarak.
•	Bentuk komunikasi organisasi
Menggabungkan penyampaian satu kepada satu dan satu kepada banyak. Kegiatannya meliputi sidang, konvensi, ceramah dan penyuluhan yang dilakukan oleh anggota DPRD dengan tema yang disesuaikan dengan permasalahan yang tengah berkembang di tengah masyarakat.
Di daerah pemilihannya, anggota DPRD harus dapat melakukan komunikasi 2 arah dalam menjaring informasi dari konstituennya. Hal ini yang menjadi kewajibannya sebagai wakil rakyat. Hal itu sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh  Bambang Cipto :
“ ... parlemen menghubungi para pemilih, menyalurkan keluhan-keluhan dan kehendak-kehendak pemilih serta menyuarakan kepentingan mereka dalam sidang-sidang di parlemen maupun dalam bentuk pernyataan-pernyataan politik...” 

Bambang Cipto, Op.Cit.,

Terkait dengan hal itu, di Indonesia ketentuan tentang bagaimana bentuk komunikasi terhadap konstituen di daerah pemilihan  hanya sebatas pada peraturan tentang kewajiban untuk datang ke daerah pemilihan pada masa reses, tanpa penjelasan bagaimana pelaksanaannya. Komunikasi politik yang dilakukan oleh anggota dewan adalah konsekwensi yang harus dilakukan dari kewajibannya sebagai anggota DPRD. Komunikasi Politik dengan konstituen harus dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat, bukan untuk menambah masalah. Pengaturan bagaimana bentuk dan cara pelaksanaan tergantung dari bagaimana pelaksanaan di lapangan yang memperhatikan kepentingan dari masyarakat sebagai obyek dari fungsi komunikasi politik.

Daerah pemilihan adalah daerah yang dijadikan tempat pemilih untuk memilih wakilnya sesuai dengan pembagian yang telah ditetapkan oleh lembaga terkait. Daerah Pemilihan anggota DPR adalah Provinsi atau bagian-bagian Provinsi; Daerah Pemilihan anggota DPRD Provinsi adalah Kabupaten/Kota atau gabungan Kabupaten/Kota sebagai daerah Pemilihan; Daerah Pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah Kecamatan atau gabungan Kecamatan sebagai daerah Pemilihan.

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi ini bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat di daerah yang tercermin dengan adanya keikutsertaan lembaga DPRD dalam menentukan kebijakan daerah. Dalam melaksanakan agenda kerjanya DPRD mempunyai beberapa tanggungjawab yang harus dilaksanakan, salah satunya adalah komunikasi politik k                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      epada konstituen di daerah pemilihannya pada masa reses. Dalam melakukan komunikasi politik kepada konstituen di daerah pemilihannya, DPRD juga harus bekerja sama dengan pihak Pemerintah Daerah selaku pelaksana kebijakan di tengah masyarakat.

Konstituen adalah orang-orang yang merupakan pemilih pada pemilihan yang berlangsung pada suatu daerah. Konstituen dari anggota DPRD adalah konstituen yang  telah memenuhi syarat untuk ikut dalam suatu pemilihan umum yang dilakukan oleh negara dalam rangka partisipasinya terhadap negara. Yang mempunyai hak memilih dalam Pemilu yaitu Warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin. Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih. Syarat untuk dapat didaftar sebagai pemilih, yaitu : nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

III. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian tersebut adalah mendeskripsikan bentuk komunikasi politik anggota DPRD Kota Padang terhadap konstituen di daerah pemilihannya pada masa reses dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat komunikasi politik yang dihadapi anggota DPRD Kota Padang dengan konstituen di daerah pemilihannya pada masa reses.

IV.  Manfaat Penelitian
Dengan memperoleh gambaran tentang komunikasi politik yang dilakukan anggota dewan pada masa reses diharapkan penelitian ini akan memberikan wawasan dan pengetahuan baru kepada berbagai kalangan seperti kalangan akademisi dan dapat memberikan pemahaman kepada anggota dewan perwakilan rakyat daerah untuk meningkatkan tanggungjawabnya terhadap masyarakat, khususnya pada konstituen di daerah pemilihannya.
V.  Metode Penelitian 
Penelitian ini bertipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana menurut Bogdan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskiptif berupa data tertulis dan lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati dari lingkungan yang alamiah ( Moleong, 1991 :3). Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan penjelasan mengenai komunikasi politik yang terjadi dan faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan komunikasi politik tersebut. 
Tipe penelitian deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap obyek penelitian pada suatu saat tertentu. (Erna Widodo, 1992:15). Penelitian ini akan mencoba menjabarkan fakta-fakta yang berhubungan dengan komunikasi politik DPRD Kota Padang seperti kegiatan dan perilakunya di daerah pemilihannya. 

5.1 Lokasi Penelitian
Penelitian ini akan dilakukan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang dengan pertimbangan sebanyak 27 mantan anggota DPRD Kota Padang periode 1999-2004 dituntut di Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 25 Mei 2005 dikarenakan melawan hukum dengan cara memberikan masukan secara lisan dan tertulis kepada panitia anggaran agar memperbesar anggaran belanja DPRD kota Padang untuk meningkatkan penghasilan mereka tahun 2001 dan 2002. Mereka juga telah menggunakan tiket pesawat fiktif dalam pelaporan kegiatan reses. Artinya kegiatan reses yang seharusnya dilaksanakan untuk kunjungan kerja anggota dewan terhadap pemilih dan daerah pemilihannya telah disalahgunakan. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan peneliti memilih DPRD Kota Padang pada periode 2004-2009.

Tempo Interaktif, 26 Mei 2005, Hal.23

5.2 Tehnik Penjaringan Informan
.Informan merupakan orang atau individu yang dapat memberikan informasi kepada peneliti. Untuk memilih informan, peneliti menggunakan teknik purposive sampling (memilih dengan sengaja) dengan memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang.
Peneliti memilih anggota DPRD Kota Padang sesuai dengan daerah pemilihan dengan berbagai kriteria, diantaranya :
a.	Kota Padang dibagi ke dalam 5 daerah pemilihan dan anggota DPRD ada di setiap daerah pemilihan. 
b.	Peneliti memilih informan dengan menetapkan perwakilan dari setiap daerah pemilihan. Semua anggota DPRD terlibat di dalam kegiatan reses, sehingga peneliti mengambil secara perwakilan dari setiap daerah pemilihan. 

5.3     Tehnik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam penelitian menggunakan tehnik wawancara, observasi dan sumber nonmanusia. wawancara dilakukan secara mendalam (Indepth Interview) yang bertujuan untuk mencari lebih dalam apa yang terkandung dalam hati dan pikiran informan. Dengan wawancara mendalam bisa digali apa yang tersembunyi baik yang menyangkut masa lampau, masa kini, masa depan sehingga suatu fenomena sosial bisa dijelaskan dan dipahami yaitu bagaimana bentuk komunikasi politik anggota DPRD Kota Padang terhadap konstituen di daerah pemilihannya. Wawancara dilakukan tidak berstruktur berdasarkan pada suatu pedoman atau catatan yang hanya berisi butir-butir pemikiran mengenai hal yang akan ditanyakan pada waktu wawancara berlangsung.
Observasi dilakukan untuk Penelitian ini menghubungkan data yang didapatkan pada saat wawancara dengan kegiatan yang dilakukan anggota DPRD Kota Padang di daerah pemilihannya. Sumber Nonmanusia berupa Dokumen primer berupa laporan tertulis atas pelaksanaan tugas yang disampaikan anggota DPRD kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna. Sedangkan dokumen sekunder yang dibutuhkan berupa notulen rapat, catatan khusus pada saat melakukan komunikasi politik oleh anggota DPRD Kota Padang di daerah pemilihannya, serta peraturan tata tertib anggota DPRD Kota Padang, dan dokumen lainnya yang terkait dengan masalah penelitian.

5.4. Analisa Data
Data-data yang akan dianalisis nantinya adalah data-data yang didapatkan dari proses wawancara dengan informan, observasi, dan dokumentasi yang didapatkan oleh peneliti. Data yang telah didapatkan melalui dokumentasi dan wawancara akan disusun secara sistematis atau diklasifikasikan secara khusus, kemudian disajikan secara deskriptif untuk memberi gambaran secara mendalam tentang kenyataan sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Kenyataan sosial yang akan dihasilkan dari penelitian ini berupa fakta yang menggambarkan bentuk komunikasi politik anggota DPRD Kota Padang yang dapat memberikan penjelasan mengenai hal ini kepada masyarakat.

VI. Deskripsi Daerah Penelitian
	Berdasarkan pada hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2004, terpilih 45 orang anggota DPRD Kota Padang untuk masa jabatan 2004-2009 yang diangkat oleh Gubernur Sumatera Barat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 171-320-2004 tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang.

Tabel 6.1.
Keanggotaan DPRD Kota Padang Berdasarkan Partai
No | Partai | Jumlah Anggota

1
2
3
4
5
6
7

Partai Keadilan Sejahtera
Partai Amanat Nasional
Partai Golkar
Partai Persatuan Pembangunan	
Partai Demokrat
Partai Bulan Bintang			
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

11 orang
9 orang
8 orang
7 orang
5 orang
3 orang
2 orang

   Data Sekunder
   Sumber : Buku Kerja DPRD Kota Padang Periode 2004-2009
Melalui Surat Keputusan DPRD Kota Padang Nomor 189/22/DPRD-PDG/2004 yang dikeluarkan pada Rapat Paripurna DPRD Kota Padang tanggal 8 Oktober 2004, terpilih Pimpinan DPRD Kota Padang Pimpinan DPRD Kota Padang sebagai berikut :
1.	Ketua DPRD Kota Padang		: Hadison, SSi, Apt
2.	Wakil Ketua DPRD Kota Padang	: Z. Panji Alam
3.	Wakil Ketua DPRD Kota Padang	: H. Masdi Ardi
Alat kelengkapan DPRD Kota Padang merupakan komponen penting yang mempunyai peranan sebagai alat penggerak aktivitas DPRD, yang terdiri dari :
1.	Pimpinan DPRD Kota Padang
Pelaksanaan tugas pimpinan DPRD Kota Padang bersifat kolektif dalam artian masing-masing pimpinan mempunyai hak dan kewajiban yang sama, tidak ada yang paling tinggi dan tidak pula yang paling rendah. Dan untuk kelancaran lembaga, diantara 3 orang pimpinan DPRD ditunjuk salah satunya sebagai ketua.
2. 	Panita Musyawarah
	Panitia Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD bersifat tetap yang dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa keanggotaan DPRD. Pemilihan anggota Panitia Musyawarah ditetapkan setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Komisi-komisi, Panitia Anggaran dan Fraksi, yang terdiri dari unsur-unsur fraksi berdasarkan pertimbangan jumlah anggota dan sebanyak-banyaknya tidak lebih dari setengah jumlah anggota DPRD. 

Tabel 6.2.
Susunan Personalia Panita Musyawarah DPRD Kota Padang
 Periode 2004-2009
No | Nama | Asal | Jabatan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Hadison, SSi, Apt
Z. Panji Alam
H.Masdi Ardi
Syafril Basyir, SH
Budiman, S.Ag
Paljiarti Yusral, SS
Gufron, SS
Idrial Idrus, ST
Siti Zakiah, SP
Afrizal
Syofyan Sar, BAc
Darmus
Erni, ZN
Baharauddin Hosen
Irdamsyah Nazar
Kasman Syofyan, S.Ag
Dra. Nurmaini Jamar
Daharuddin
Ir. Yulteknil
Zulherman, SPd
Sabaruddin Herman, S.Sos
Zulfadli Tanjung
Syahbuddin BSW
Syafrial Oyong

Ketua DPRD
Wk. Ketua DPRD
Wk. Ketua DPRD
Sekretaris Dewan
F.Keadilan Sejahtera
F.Keadilan Sejahtera
F.Keadilan Sejahtera
F.Keadilan Sejahtera
F.Keadilan Sejahtera
F. Partai Golkar
F. Partai Golkar
F. Partai Golkar
F. Partai Golkar
F. Partai Golkar
F. PAN
F. PAN
F. PAN
F. PAN
F. Demokrat
F. Demokrat
F. PPP
F. PPP
F. BPI
F. BPI

Ketua merangkap anggota
Wk. Ketua merangkap anggota
Wk. Ketua merangkap anggota
Sekretaris bukan Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota

Sumber: Buku Kerja DPRD Kota Padang, Periode 2004-2009
3. 	Komisi
	Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang berifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Setiap Anggota DPRD kecuali Pimpinan DPRD wajib menjadi anggota salah satu komisi yang memiliki masa tugas paling lama satu tahun. Ketua, Wakil ketua dan Sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD. Berdasarkan bidang-bidang tugas yang ditangani, maka di DPRD Kota Padang terdapat  4 (empat) komisi, masing-masing ialah :
1.	Komisi A Bidang Pemerintahan, meliputi ;
a.	Pemerintahan;
b.	Ketertiban / Keamanan;
c.	Penerangan / Pers;
d.	Hukum / Perundang-undangan;
e.	Kepegawaian / Aparatur;
f.	Perizinan;
g.	Sosial Politik;
h.	Pertanahan.
2.	Komisi Bidang Perekonomian dan Keuangan, meliputi :
a.	Perindusrtian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi;
b.	Pertanian, Peternakan dan Kehutanan;
c.	Kelautan dan Perikanan;
d.	Pasar;
e.	Pajak dan Retribusi Daerah;
f.	Perusahaan Daerah dan BUMN;
g.	Perbankan dan Lembaga Keuangan Lannya;
h.	Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM;
i.	Logistik.
3.	Komisi C Bidang Pembangunan, meliputi :
a.	Pemukiman dan Prasarana Wilayah;
b.	Perhubungan;
c.	Kebersihan dan Pertamanan;
d.	Lingkungan Hidup;
e.	Tata Ruang dan Tata Bangunan.
4.	Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat, meliputi :
a.	Pendidikan;
b.	Agama;
c.	Kepemudaaan dan Olahraga;
d.	Kesehatan dan Keluarga Berencana;
e.	Pemberdayaan Perempuan;
f.	Kesejahteraan Sosial;
g.	Pariwisata dan Kebudayaan;
h.	Organisasi Sosial Kemasyarakatan.
4. 	Badan Kehormatan
Badan kehormatan adalah alat kelengkapan DPRD dibentuk oleh DPRD dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD yang anggotanya diusulkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna dengan jumlah 5 orang yang berasal dari dan oleh anggota DPRD. Adapun  persyaratan, kriteria dan tata cara pemilihan anggota Badan Kehormatan ditentukan oleh panitia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
5.	Alat Kelengkapan lainnya
Pimpinan DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lainnya yang diperlukan berupa Panitia Khusus dengan keputusan DPRD, atas usul dan pendapat anggota DPRD setelah mendengar pertimbangan Panitia Musyawarah dengan persetujuan Rapat Paripurna. Panitia Khusus merupakan alat kelengkapan DPRD bersifat sementara yang jumlah anggotanya  mempertimbangkan jumlah anggota komisi yang terkait dan disesuaikan dengan program/kegiatan serta kemampuan anggaran, dimana anggota komisi terkait tersebut mewakili semua unsur fraksi. Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Panitia Khusus dipilih dari dan oleh anggota dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
Panitia Khusus mempunyai tugas tertentu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD. Pimpinan DPRD dapat memperpanjang dan memperpendek jangka waktu penugasan Panitia Khusus. Tindak lanjut dari hasil rapat Panitia Khusus dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

VII. Bentuk Komunikasi Politik Anggota DPRD Kota Padang Periode 	2004-2009 Terhadap Konstituen di Daerah Pemilihannya.
Adanya lembaga perwakilan rakyat harus mempertegas dan mengandung maksud bahwa rakyat diharapkan ikut berperan dalam menyelenggarakan pemerintahan melalui wakilnya yang ada di DPRD tersebut. Tegasnya, pelaksanaan demokrasi di bidang politik menyangkut keduanya.
Anggota DPRD sebagai wakil rakyat harus bisa mengerti oleh apa yang diinginkan oleh masyarakat. Anggota DPRD dalam menjaring aspirasi masyarakat melakukan komunikasi politik dengan masyarakat. Komunikasi politik yang dilakukan anggota DPRD merupakan kontak antara wakil dan konstituennya. Kontak politik ini merupakan hubungan di antara berbagai pikiran yang hidup di tengah masyarakat. Kontak politik antara wakil dan konstituennya ini biasanya memperlihatkan bentuk-bentuk tertentu pula. Dalam melakukan komunikasi politik dengan konstituennya, anggota DPRD menjalankannya dalam bentuk komunikasi politik sebagai berikut :
Tatap muka dan dialog 
DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat yang anggotanya dipilih oleh rakyat dalam kurun waktu tertentu untuk diangkat atau dipilih, sehingga antara rakyat dan anggota DPR  mempunyai hubungan yang erat sekali, di mana rakyat merupakan bagian yang diwakili dan anggota DPRD merupakan bagian yang mewakili.
Dalam UU No. 22 Tahun 2003 Pasal 81 disebutkan anggota DPRD Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban seperti yang dijelaskan pada pasal 81 huruf H memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih  dan daerah pemilihannya. Kemudian diperkuat dengan Keputusan DPRD Kota Padang tentang peraturan tata tertib DPRD Kota Padang pada pasal 38 pada poin h yang berbunyi bahwa anggota DPRD mempunyai kewajiban memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih di daerah pemilihannya.
Dialog dan tatap muka merupakan bentuk komunikasi politik interpesonal yang merupakan bentukan dari hubungan satu kepada satu atau satu kepada banyak. Bentuk ini terjadi ketika anggota DPRD datang untuk melakukan pertemuan dengan konstituenya. Dialog dan tatap muka ini adalah cara yang efektif dalam mengetahui secara langsung apa yang diinginkan oleh masyarakat. Dalam pertemuan dengan masyarakat akan terungkap apa yang menjadi persoalan di tengah masyarakat. Sudah seharusnya dalam pelaksanaan komunikasi untuk mendapatkan informasi yang relevan diadakan dengan terbuka. Artinya pihak-pihak yang terlibat dalam proses komunikasi dipertemukan untuk bersama menyampaikan kepentingan mereka. 
Dalam pelaksanaan tatap muka dengan konstituennya, anggota DPRD melakukan dialog secara langsung. Anggota DPRD memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan pendapat maupun pertanyaan untuk dibicarakan bersama dalam pertemuan itu. Pada saat dialog itu dilakukan akan menghasilkan kesepakatan bersama tentang jalan keluar dari permasalahan yang biasa mencuat dalam dialog. Seperti contoh pelaksanaan dialog yang terjadi di SMUN 8 Padang pada tanggal 20 Desember 2005, di mana terjadi pertukaran informasi yang diselingi adu argumentasi antara anggota DPRD dengan masyarakat tentang permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat.
Agar kegiatan reses untuk bertemu dengan konstituennyaberjalan dengan baik, anggota DPRD terlebih dahulu mempersiapkan materi apa yang akan dibicarakan dengan konstituennya. Sehingga pada pelaksanaannya nanti akan terjadi pertukaran informasi antara anggota DPRD dengan konstituennya. Konstituen akan menyampaikan aspirasinya yang akan diperjuangkan oleh anggota DPRD ketika bertemu dengan pihak eksekutif dalam perumusan kebijakan publik yang tertuang dalam APBD Kota Padang.
Dalam melakukan tatap muka dalam rangka pengumpulan aspirasi masyarakat ketika melakukan komunikasi dengan konstituennya, seorang anggota DPRD harus benar-benar dapat mengerti dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Hal ini akan menghasilkan masukan yang baik dari masyarakat, sehingga kebijakan yang dibuat nantinya merupakan keinginan dari masyarakat. 
Pertemuan anggota dewan dengan konstituennya yang dilakukan pada masa reses biasanya difasilitasi oleh pemerintah kecamatan ataupun kelurahan dimana pihak kecamatan ataupun kelurahan telah mengundang perwakilan dari masyarakat yang akan menyampaikan aspirasinya kepada anggota dewan. Dan secara berkelompok anggota dewan mengadakan kunjungan kerja ke daerah pemilihan dengan mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat. 
Dengan demikian, anggota DPRD Kota Padang periode 2004-2009 dapat berperan cukup luas dan penting dalam mengemban tugasnya sesuai dengan mandat yang diberikan rakyat pemilih kepadanya. Namun demikian DPRD yang bekerja dalam suatu sistem politik untuk mengutamakan hasil yang berupa keputusan atau kebijaksanaan bagi kepentingan rakyat, maka sangat memerlukan input yang  meliputi tuntutan dan dukungan dari masyarakat.
Ketika melakukan komunikasi politik tersebut, maka akan didapatkan informasi-informasi yang berbentuk tuntutan maupun dukungan yang kemudian masuk ke dalam proses pembuatan keputusan atau kebijaksanaan. Kemudian setelah diproses, maka keluarlah keputusan atau kebijaksanaan yang merupakan output yang dikomunikasikan kepada lingkungan masyarakat sebagai umpan balik untuk memperoleh input kembali dan seterusnya. Diperlukan keterbukaan dari semua pihak, baik anggota DPRD, pihak eksekutif (pemerintah daerah) maupun masyarakat secara keseluruhan, sehingga semua informasi dan data yang diperoleh melalui interaksi yang dimaksud adalah mencerminkan kehendak dari seluruh rakyat.   
	Dalam melakukan komunikasi sebagai bagian dari cara mendapatkan informasi yang baik dari masyarakat, anggota DPRD harus melakukannya secara langsung. Tanpa perantara dalam mendapatkan informasi langsung dari masyarakat dapat memberikan masukan yang betul-betul merupakan keinginan dari masyarakat. Komunikasi interpesonal merupakan bentukan dari hubungan satu kepada satu. Kegiatannya meliputi dialog dan tatap muka antara anggota DPRD dengan konstituennya. Dialog dan tatap muka merupakan bentuk komunikasi yang efektif karena bisa berlangsung timbal balik dan setiap pelaku komunikasi tersebut bisa leluasa menyampaikan ide-ide, dan keinginan-keinginan mereka tanpa dibatasi oleh jarak
Ada beberapa tahap sebuah aspirasi masyarakat diteruskan untuk menjadi sebuah kebijakan. Anggota DPRD mengisi masa reses dengan melakukan komunikasi politik dengan konstituennya untuk mendapatkan informasi, yang kemudian dilanjutkan dengan musyawarah rencana pembangunan di tingkat kelurahan, kecamatan, dan tingkat kota. Hasil dari reses yang dilakukan anggota DPRD akan diperjuangkan ketika anggota DPRD melakukan penyusunan anggaran dengan pemerintah kota dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD). 
Banyaknya aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota DPRD ketika masa reses harus diatasi dengan lebih memfokuskan kepada hal-hal yang menjadi prioritas. Semua aspirasi dari masyarakat merupakan informasi yang berguna bagi pembangunan kota. Namun dalam pelaksanaannya banyak kendala yang membuat semua aspirasi dari masyarakat tidak terpenuhi.
DPRD Kota Padang dituntut untuk lebih aktif, dinamis dan berupaya untuk melaksanakan tugas serta kegiatan yang dapat mengarahkannya kepada realisasi apa yang menjadi kewajibannya, terutama dengan melaksanakan komunikasi politik. Dalam hal ini komunikasi politik yang dimaksud adalah kegiatan komunikasi yang dilakukan DPRD Kota Padang baik di dalam internal sendiri maupun dengan masyarakat Kota Padang serta instansi-intansi lain dalam pemerintahan daerah. Komunikasi politik merupakan kegiatan untuk menerima atau menyampaikan pesan yang dapat mempengaruhi proses pembuatan kebijaksanaan dalam rangka menyalurkan aspirasi rakyat, sehingga DPRD dapat berperan dengan baik. 
Kunjungan ke lapangan. 
Selain melakukan dialog dan tatap muka dengan konstituennya, anggota dewan dalam masa reses melakukan kegiatan kunjungan ke lapangan. Apa yang disampaikan masyarakat ketika melakukan dialog dengan anggota dewan ditindaklanjuti dengan kunjungan langsung ke lapangan. 
Di samping dapat memberikan pengaruh dalam proses pembuatan kebijaksanaan, komunikasi politik juga berfungsi sebagai jalan mengalirnya informasi politik. Secara lebih spesifik komunikasi politik dapat mengetahui apa-apa yang menjadi aspirasi rakyat yang akan dirumuskan dalam suatu kebijaksanaan yang dapat dirasakan oleh rakyat sebagai aspirasi mereka. Melalui kegiatan komunikasi politik oleh lembaga perwakilan rakyat (DPRD) di daerah pemilihan sekaligus berfungsinya lembaga tersebut yang bekerja dalam suatu sistem politik melalui informasi-informasi dari hasil komunikasi politik yang merupakan input bagi DPRD.
Dalam konteks di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku DPRD dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi: memilih dan menyeleksi, pengendalian dan pengawasan, pembuatan peraturan daerah, debat dan fungsi representasi serta mempunyai hak-hak: anggaran, mengajukan pertanyaan bagi masing-masing anggota, meminta keterangan, mengadakan perubahan, mengajukan pernyataan pendapat serta hak prakarsa. Uraian terhadap fungsi dan hak yang dimiliki oleh DPRD di atas menunjukkan, secara formal DPRD mendapat fungsi dan hak-hak yang cukup luas analog dengan hak-hak yang dipunyai DPR.

Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Padang Peiode 2004-2009

Ketika melakukan kunjungan ke lapangan, anggota DPRD tidak hanya difasilitasi oleh pemerintah kelurahan maupun kecamatan. Partai politik pada tingkat daerah juga berlomba untuk menyambut kedatangan kader-kader partainya di legislatif. Apa yang dilakukan oleh partai tidak akan mengurangi niat dari anggota DPRD untuk menjaring aspirasi masyarakat. 
Ketika anggota dewan datang untuk menemui konstituennya di masa reses, tidak ada bantuan dana secara langsung yang harus diberikan oleh anggota dewan kepada konstituennya. Masyarakat banyak menganggap kedatangan para wakil mereka di legislatif akan memberikan dana tunai kepada masyarakat. 
   Anggota dewan tidak mempunyai dana taktis untuk diberikan kepada konstituennya, melainkan pemerintah kota yang memegang dan mengatur keuangan DPRD. Jika ada keinginan secara formal dari anggota dewan untuk memberikan bantuan langsung kepada masyarakat harus mendapat persetujuan dari pemerintah kota. Masyarakat pemilih yang merupakan konstituen dari wakil rakyat di daerah pemilihan merasa kunjungan anggota DPRD harus disertai oleh bantuan dana secara langsung. Hal  ini menjadi dilema dikarenakan Aspirasi yang didapatkan dari masyarakat umumnya berupa aspirasi yang memerlukan biaya yang besar. Hal ini tergambar pada kegiatan reses I dan II anggota DPRD Kota Padang Periode 2004-2009 di daerah pemilihan masing-masing. Untuk dapat mengetahui secara benar aspirasi atau keinginan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat serta mengupayakan realisasinya sesuai dengan keinginan dari seluruh rakyat tersebut, maka para wakil harus mengadakan  dan melaksanakan mekanisme komunikasi politik secara teratur. Harus ada perhitungan yang matang tentang anggaran bagi anggota DPRD untuk bertemu dengan konstituennya. 
Secara umum kegiatan masa reses anggota dewan dilakukan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Hasil rangkuman wawancara dengan informan.

•	Rapat membicarakan rencana persiapan reses, menyusun jadwal, materi kegiatan, serta memilih koordinator dan personal struktur tim.
•	Menghadiri pertemuan dengan konstituen di tempat yang telah disediakan oleh pemerintah kecamatan ataupun kelurahan, dalam rangka mengkomunikasikan tugas, peranan anggota DPRD, kiprah di Legislatif, serta informasi reses dewan ke daerah pemilihan.
•	Silahturami dengan masyarakat ketika anggota dewan turun ke lapangan menemui konstituennya secara langsung.
Hasil-hasil dari kegiatan reses ini akan menjadi bahan bagi anggota dewan untuk menyusun program ke depan bersama Pemko. 
Faktor-Faktor Penghambat Komunikasi Politik Anggota Dewan Terhadap Konstituen di Daerah Pemilihannya. 
Penjaringan aspirasi masyarakat membutuhkan waktu yang cukup lama dan secara berkelanjutan. Pada saat masa reses, masyarakat belum terlalu paham tentang apa yang mereka butuhkan dan bagaimana realisasi dari keinginan mereka. Ada banyak proses yang harus dilalui oleh sebuah keinginan masyarakat untuk menjadi kebijakan. Salah satunya adalah pelaksanaan reses oleh anggota dewan untuk menjaring aspirasi masyarakat yang akan diteruskan menjadi sebuah kebijakan. 
Pertemuan anggota dewan dengan konstituen dilakukan ketika masa reses. Waktu yang terbatas dengan hanya 6 hari di setiap resesnya menyebabkan anggota dewan dan masyarakat harus pandai-pandai memanfaatkannya. Banyak permasalahan yang timbul ketika reses yang dihadapi baik oleh anggota dewan maupun oleh masyarakat. Beberapa faktor penghambat ketika anggota dewan bertemu dengan konstituen adalah sebagai berikut :
Kurangnya Partisipasi Masyarakat
Pada saat pelaksanaan reses anggota dewan terlebih dahulu memberitahukan kepada pihak kecamatan ataupun kelurahan tentang perihal kedatangan mereka. Pihak kecamatan ataupun kelurahan akan mengundang perwakilan masayarakat untuk berdialog dengan masyarakat tanpa menutup pada masyarakat yang lain untuk hadir. Sosialisasi telah dilakukan oleh anggota dewan namun pada pelaksanaannya masyarakat yang hadir kurang dari yang diharapkan.
Kurangnya partisipasi masyarakat ketika reses diakibatkan karena kekecewaan masyarakat itu sendiri terhadap anggota dewan. Beberapa kali telah diadakan reses untuk menjaring aspirasi masyarakat namun pelaksanaan dari hasil reses tersebut sangat minim yang dilakukan oleh anggota dewan 
Dana Yang Terbatas Dari Pemerintah Kota Padang.
	Dalam melakukan komunikasi yang berbicara tentang kebijakan yang berujung pada komunikasi politik, anggota DPRD harus dapat meyakinkan kepada masyarakat bahwa apa yang diinginkan oleh masyarakat dapat atau tidak untuk dilaksanakan. Banyak faktor yang merupakan penghambat bagaimana sebuah aspirasi masyarakat terbuang ketika dalam perumusan kebijakan publik dalam APBD. Salah satunya adalah kemampuan dari pemerintah kota yang terbatas untuk merealisasikan semua keinginan dari masyarakat.
	Banyaknya permintaan masyarakat yang disampaikan kepada anggota dewan ketika masa reses, membuat pemerintahan kota harus membuat strategi guna menyelesaikan permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Permintaan masyarakat yang disampaikan kepada anggota dewan adalah seputar pembangunan fisik dan non fisik. Pembangunan fisik memerlukan dana yang besar untuk direalisasikan. Pembangunan jalan, sekolah, jembatan, serta sarana pelengakap lainnya memerlukan program jangka panjang untuk menyelesaikannya. Banyak masyarakat yang tidak mengerti dengan apa yang dihadapi oleh Pemko dengan dana yang terbatas, sehingga tuntutan dari masyarakat harus segera terealisasi.  
Waktu Pertemuan dan Sarana Yang Terbatas
	Pertemuan anggota dewan dengan konstituen telah diatur dalam UU maupun tata tertib DPRD. Pertemuan dilakukan ketika reses. Waktu reses yang hanya 6 hari dan dibagi kedalam beberapa kecamatan membuat komunikasi berjalan kurang baik. Keterbatasan anggota dewan bertemu dengan konstituennya menyebabkan banyak aspirasi masyarakat yang kurang tertampung seluruhnya sehingga terbatasnya sarana yang dimiliki pemerintah kota menyebabkan aktivitas komunikasi politik yang dilakukan anggota DPRD relatif terbatas untuk menjangkau masyarakat di sekitar Kota Padang. 
Dana yang terbatas dari anggota dewan ketika melakukan masa reses, membuat pelaksanaannya menjadi ala kadarnya. Apa yang dilakukan anggota dewan ketika melakukan pertemuan dengan konstituennya hanya sebatas pada pertemuan yang tidak difasilitasi oleh faktor penunjang komunikasi politik yang baik.
Kesibukan Anggota DPRD dan Masyarakat Yang Majemuk. 
	Kesibukan anggota DPRD dalam melaksanakan tugas rutin dan formal dengan agenda yang padat seperti menghadiri pertemuan resmi, sidang-sidang DPRD, kunjungan kerja, studi banding, serta kegiatan meningkatkan kualitas SDM seperti pelatihan, seminar dan sebagainya menyebabkan mereka hampir tidak memiliki waktu yang cukup untuk menjalin komunikasi dengan konstituen. Hal ini sering dikeluhkan oleh anggota DPRD bahwa untuk melakukan reses mereka sempat, namun untuk membuat laporan hasil reses untuk dibawa ke sidang paripurna sering mereka tidak sempat bahkan yang terjadi laporan reses baru disampaikan 3 bulan pasca reses sehingga tidak ada manfaatnya lagi karena anggaran sudah dibahas dan disahkan. Bahkan pada pelaksaan reses III tahun 2005 yang seharusnya dilaksanakan pada akhir tahun 2005 ditunda pelaksanaannya menjadi pertengahan tahun 2006. Hal ini diakibatkan karena kesibukan anggota DPRD Kota Padang dengan agenda kerja yang padat.
	Masyarakat yang majemuk dengan kepentingan yang sangat beragam dan jumlahnya yang sangat banyak pada satu sisi dan prosedur penetapan  anggaran tahunan daerah yang sangat panjang dan birokratis adalah juga merupakan kesulitan tersendiri bagi anggota DPRD dalam menyerap, menghimpun dan memperjuangkan aspirasi konstituen. Apabila seorang anggota DPRD menampung aspirasi masyarakat yang masuk, mereka tidak dapat begitu saja memastikan bahwa kepentingan tersebut akan terealisasikan dalam kebijakan pembangunan tahun depan karena masih banyak variabel penentu lain yang bekerja. Seperti birokrasi pemerintah daerah, panitia anggaran dan elit-elit yang berada di luar struktur.
	Namun demikian, bagaimanapun permasalahan-permasalahan diatas tidak dapat dijadikan alasan bagi anggota DPRD untuk tidak menjalankan kewajiban dalam membangun komunikasi dan memperjuangkan kepentingan konstituennya. Konstituen merupakan pemegang saham mayoritas yang menentukan layak tidaknya seseorang menjadi anggota DPRD. Bahkan jika anggota DPRD tidak melaksanakan kewajibannya maka akan berhadapan dengan undang-undang yang mewajibkan mereka bertemu dengan konstituennya.
VIII. KESIMPULAN
	Hubungan antara parlemen dan konstituen merupakan isu penting dalam sistem demokrasi perwakilan. Keberadaan lembaga perwakilan rakyat dapat dikatakan efektif apabila lembaga ini mampu merefleksikan kepentingan konstituennya dalam setiap proses pengambilan keputusan. Tanggungjawab DPRD sebagai wakil rakyat di daerah mengharuskan mereka untuk membangun komunikasi secara intensif dengan konstituennya untuk mengetahui berbagai isu maupun permasalahan yang terjadi pada konstituen. Melalui komunikasi politik yang berjalan efektif, anggota DPRD akan memiliki kemampuan untuk menghimpun informasi, kemudian melakukan identifikasi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada serta memikirkan kemungkinan-kemungkinan tawaran solusi yang mungkin diajukan. 
	Tanpa komunikasi yang efektif antara konstituen dengan anggota DPRD, maka akan terjadi kemacetan dalam sistem politik lokal yang mengakibatkan aspirasi dan kepentingan konstituen tidak terwujud. Kemacetan ini seringkali berakibat pada munculnya cara-cara penyaluran aspirasi dengan menggunakan jalur ekstra parlementer seperti demonstrasi bahkan cara-cara yang anarkis, seperti membakar kartu anggota parpol, merusak dan mengunci gedung DPRD dan sebagainya. 
	Hubungan yang efektif antara anggota legislatif dengan konstituen akan bermanfaat bagi perkembangan demokrasi dan peguatan hubungan antara rakyat dengan pemerintahannya dan rakyat dapat memberikan masukan dalam penyusunan program-program pemerintah berdasarkan kebutuhan mereka yang paling mendasar. Hubungan legislator yang kuat dengan konstituen akan bermanfaat bagi masa depan karir politiknya karena dapat dipastikan ia akan dipilih kembali oleh konstituennya. Sedangkan manfaat bagi konstituen itu sendiri adalah pandangan-pandangan mereka akan dipertimbangkan dalam proses pembuatan kebijakan atau ia dapat menyampaikan penolakannya kepada legislatif jika program-program pemerintah merugikan kepentingannya.
Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang didapatkan, ada beberapa pokok pikiran yang dapat diajukan sebagai saran-saran dari hasil penelitian ini. Ada 3 aspek pokok dari sebuah inisiatif untuk meningkatkan hubungan antara anggota DPRD dengan masyarakat pemilih, yaitu : 1). Aspek penguasaan substansi dan isu-isu yang berkaitan dengan masalah dan kebutuhan para pemilih yang diwujudkan dalam bentuk adanya staf ahli, 2). Aspek komunikasi dan interaksi dengan masyarakat pemilih yang diwujudkan dalam bentuk sistem informasi atau komunikasi dengan pemilih  dan adanya jadwal dan prasarana pendukung bagi terjadinya interaksi, 3). Aspek komitmen, kepemimpinan, dan kinerja anggota DPRD. Keseluruhannya tentunya saja perlu didukung oleh sistem monitoring kinerja anggota DPRD dan sumberdaya yang memadai untuk menjamin independensi lembaga DPRD.
Dari ketiga aspek diatas dapat diambil kesimpulan bahwasanya anggota DPRD memerlukan staf ahli untuk dapat mendukung ketiga aspek diatas. Mengingat peran dan fungsi yang sangat strategis maka anggota DPRD dituntut untuk selalu berada dalam situasi performa yang baik dan memiliki kapasitas yang kuat dan tuntas dalam memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah serta kemampuan tekhnik legislasi, keuangan dan politik lokal. Kapasitas anggota dewan yang kuat pada akhirnya menjadi prasyarat utama tercapainya pemerintahan daerah yang efektif dan dipercaya oleh masyarakat pemilih.
Namun dari berbagai hasil riset yang ada baik dilakukan oleh lembaga internal  maupun eksternal DPRD secara umum harapan tersebut sulit untuk diwujudkan terutama kemampuan dalam membangun hubungan dan menyerap aspirasi konstituen. Selain keterbatasan individual, kesibukan dengan tugas rutin yang sanga formal, dari segi masyarakat sendiri juga menimbulkan berbagai kendala. Masyarakat pemilih kita secara kuantitas sangat banyak ditimpali kepentingan mereka yang sangat beragam. Selain itu, masyarakat kita kebanyakan belum memiliki afiliasi kepentingan yang tegas dan celakanya partai politik juga belum melaksanakan fungsinya secara optimal. Di samping itu dari sisi budaya politik, masyarakat kita masih cenderung pasif atau diam jika memiliki permasalahan namun jika permasalahan mereka sudah mencapai krisis muncul kecenderungan melakukan partisipasi non kovensional seperti demokrasi bahkan tidak jarang dewasa ini melakukan tindakan anarkis. 

Helmi dan Aidinil Zetra, Makalah dengan judul “Perumusan Hubungan Anggota DPRD dengan Masyarakat Pemilihnya ( Konstituen ), yang dipresentasikan pada seminar yang dilaksanakan oleh Local Governance Support Program (LGSP)-USAID, Padang, 2 Agustus 2006. hlm.16.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Teori
Alfian, Beberapa Masalah Perubahan Politik Di Indonesia, Jakarta : Rajawali Press, 1985, 
Canbara,Hafied, Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta; Raja Wali Press.
Cipto, Bambang, Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Era Pemerintahan Modern Industrial, Jakarta; Rajawali Press, 1995. 
Darumurti, Krisna, Umbu Rauta, 2000, Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran dan Pelaksanaan, Bandung, 
Forum Rektor Indonesia, Buku Panduan Pemantauan Pemilu 2004. Sekretariat Forum Rektor Indonesia, Bandung, 2004. 
Koirudin, Profil Pemilu 2004 ( Evaluasi Pelaksanaan, Hasil dan Perubahan Peta Politik Nasional Pasca Pemilu Legislatif 2004 ), Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004.
Hoogerwerf . A , Ilmu Pemerintahan, Jakarta: Erlangga, 1983.
Nimmo, Dan, Komunikasi Politik(komunikator, pesan, dan media), Bandung, PT.Remaja Rosdakarya, 2004.
Rauf, Maswadi Dan Mappa Nasrul (Ed), Indonesia Dan Komunikasi Politik, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1993.
Rush, Michael Dan Phillip Althoff, Pengantar Sosiologi Politik, Jakarta; Rajawali Press, 2002.
Sastroadmodjo, Sudijono, Perilaku Politik, Semarang; IKIP Semarang Press, 1995.
Sanit, Arbi , Perwakilan Politik di Indonesia, Jakarta : CV.Rajawali,1985.
Soehartono, Irawan , Metode Penelitian Sosial , Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1999.
Syaukani, Affan Gaffar, Ryias Rasyid.M, 2000. Otonomi Daerah Negara Kesatuan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar. 

Widjaja, A.W., Komunikasi : komunikasi dan Hubungan Masyarakat. Jakarta. Bumi Aksara, 1993.
Buku Metodologi
Bungin, Burhan, Analisa Data Penelitian Kualitatif , Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada , 2003
Faisal Sanapiah, Format-Format Penelitian Sosial, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada. 
Faisal  Sanapiah, Penelitian kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi, Madang, IKIP Madang, 1990, 
J, Maleong, Lexy , Metodologi Penelitian Kualitatif,  PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 
Malo, Manasse, dan Sri Trisnoningratias, Metode Penelitian Masyarakat, Pusat-Antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial, Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, 
Nasution S, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif,  Bandung , Tarsito, 1992  
Widodo, Erna, Konstruksi Ke Arah Penelitian Deskriptif, Penerbit, Avyrouz,
Jurnal
Azam Awang , Peran DPRD Provinsi Riau Dalam Penjaringan Aspirasi Masyarakat, Jurnal Ilmu Politik 8 AIPI dan LIPI, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
Undang – Undang dan Peraturan Perundang-undangan
UU No.12 Tahun 2003 Tentang Pemilu
UU No. 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPRD, dan DPD
Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang
Keputusan DPRD Kota Padang Tentang Penetapan Masa Reses I Tahun 2005
Skripsi
Zetra, Aidinil. Perilaku Memilih Buruh Migran Indonesia di Kuala Lumpur Dalam Pemilu Legislatif 2004, Tesis, Tidak Dipublikasikan, Universiti kebangsaan Malaysia. 2005.