Pembimbing : 
Dr. Nasri Bachtiar, SE, MS
Prof. Dr. Elfindri, SE, MA

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN TENAGA KERJA INFORMAL 
DIATAS UPAH MINIMUM PROPINSI DI SUMATERA BARAT

ABSTRACT

Informal sector stood very big in Indonesian economics. But choice enters informal sector often is taken by going to the wall requirement of life, than not cooperates once. Earnings yielded from informal business implemented just for living. Not like formal worker wage which intervenced by government through pegging of Province Minimum Wage, informal labor wage got out of government interference. This research aim to analyse relative prosperity of informal worker with analysing factors influencing informal labor fringe benefit above Province Minimum Wage in West Sumatera . And the second purpose is to compile policy for improvement of prosperity of informal worker. Data applied is tape data result of Survey Usaha Terintegrasi ( SUSI) on 2004.
The result got from the research it is that only one-third from informal worker earning is same or bigger than Province Minimum Wage. While difference of business location, business field, work time and number of legal capitals influences probabilita informal worker to obtain same earnings or bigger than Province Minimum Wage.Therefore matter able to be taken for improvement of prosperity of labour is policy with aim to increase informal labour productivity and give  informal  worker  access  to legal     capital easier.

I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Selama pembangunan jangka panjang pertama perekomian Indonesia menunjukkan kinerja yang baik yang dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang berada diatas 5 % pertahun. Namun dibalik itu ada fenomena lain yang perlu dicermati. Secara nasional proporsi pekerja sektor informal ternyata lebih besar dari sektor formal. Pada tahun 1971 proporsi pekerja sektor informal terhadap jumlah angkatan kerja di kota mencapai sekitar 25 persen. Angka ini meningkat menjadi 36 persen pada tahun 1980 dan 42 persen. pada tahun 1990. Pasca krisis ekonomi, proporsi pekerja sektor informal tersebut meningkat tajam.  Tahun 2000   proporsi pekerja sektor informal terhadap jumlah angkatan kerja di kota  menjadi sekitar 65 persen (Firnandy, 2004). Untuk tahun 2006, menurut Badan Pusat Statistik kesempatan kerja sektor informal sebanyak 60,8 juta atau sekitar 64 persen dari total kesempatan kerja. Hal ini menunjukan bahwa sektor informal masih cukup dominan menyerap tenaga kerja khususnya di perkotaan. Selain itu ada indikasi bahwa perkembangan ekonomi ternyata belum dapat mengatasi persoalan klasik keterbatasan peluang kerja.
Sektor informal sering dikaitkan dengan ciri – ciri utama pengusaha dan pelaku informal, antara lain kegiatan usaha bermodal utama pada kemandirian rakyat, memanfaatkan teknologi sederhana, pekerjanya terutama berasal dari tenaga keluarga tanpa upah, bahan baku usaha kebanyakan memanfaatkan sumber daya lokal, sebagian besar melayani kebutuhan rakyat kelas menengah ke bawah, pendidikan dan kualitas sumber daya pelaku tergolong rendah. Sedangkan menurut BPS, pekerja sektor informal adalah mereka yang status pekerjaannya adalah ; pertama, berusaha sendiri. Kedua, berusaha dengan dibantu anggota rumah tangga / buruh tidak tetap. Ketiga,  pekerja tidak tetap / pekerja keluarga.	
Peranan sektor informal semakin besar setelah terjadinya krisis ekonomi di Indonesia. Krisis ekonomi ini menyebabkan kesulitan keuangan bagi pemerintah dan sektor swasta. Sektor swasta yang paling terpukul dengan adanya krisis ini adalah sektor industri manufaktur, konstruksi, properti dan perusahaan jasa khususnya sektor pariwisata. Sebagai respon atas kondisi diatas, banyak perusahaan mengurangi waktu operasinya atau bahkan tutup sama sekali. Perusahaan yang masih bisa bertahan, berusaha menurunkan biaya produksi dengan mengurangi tenaga kerja atau menurunkan tingkat upah. Dalam kondisi ini, sektor informal merupakan alternatif bagi tenaga kerja agar tetap mempunyai penghasilan.
Dorongan untuk mencukupi kebutuhan hidup, membuat orang yang kehilangan pekerjaan berusaha untuk bekerja apa saja. Secara umum sektor informal memberikan return yang kecil, apalagi pada saat situasi krisis, tetapi alternatif ini tetap harus diambil tenaga kerja karena alasan kebutuhan hidup tadi. Krisis ekonomi membuat perubahan dalam struktur tenaga kerja Indonesia dengan semakin berperannya sektor informal.
Ketenagakerjaan di Sumatera Barat tidak berbeda jauh dari kondisi Indonesia pada umumnya. Sebagian besar angkatan kerja bekerja pada sektor informal. Pada tahun 2005, 71,05 persen pekerja, bekerja di sektor informal. Dari jumlah tersebut, pekerja informal dengan status pekerjaan berusaha sendiri menduduki persentase terbesar, yaitu 23,67 persen dari seluruh pekerja. Pada tahun-tahun sesudah krisis, proporsi pekerja yang berusaha sendiri menunjukkan kecendrungan meningkat, dengan proporsi diatas 20 persen dari seluruh pekerja di Sumatera Barat. 
Di negara berkembang seperti Indonesia, dimana peranan sektor informal sangat besar, sudah waktunya angka pengangguran tidak lagi sebagai indikator  untuk melihat dinamika pasar tenaga kerja. Diperlukan sebuah pemahaman baru terhadap situasi ketenagakerjaan di Indonesia, bahwa masalahnya bukanlah orang bekerja atau tidak bekerja, melainkan kesejahteraan pekerja yang dapat dilihat dari tingkat pendapatan yang mereka peroleh (Priyono, 2002). Ini sejalan dengan kesimpulan dari survey ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Gavin Jones dan Bondan Supratilah pada tahun 1975 di Palembang dan Ujung Pandang bahwa masalah ketenagakerjaan yang perlu mendapat perhatian bukan kesempatan kerja semata, melainkan kesempatan kerja yang sekurang-kurangnya dapat memberikan suatu standar hidup minimum yang memadai.
Penghasilan tenaga kerja informal bukan berupa upah yang diterima tetap setiap bulannya, seperti halnya tenaga kerja formal. Upah pada sektor formal diintervensi pemerintah melalui peraturan Upah Minimum Propinsi (UMP). Tetapi penghasilan pekerja informal lepas dari campur tangan pemerintah. Penelitian ini mencoba menganalisa kesejahteraan relatif tenaga kerja informal dengan membandingkan pendapatan pekerja informal dengan Upah Minimum Propinsi sebagi tingkat penghasilan minimum yang diperoleh oleh tenaga kerja formal, dengan menggunakan variabel-variabel bebas lokasi usaha, lapangan usaha, rata-rata jam kerja seminggu, jumlah modal, serta variabel interaksi antara rata-rata jam kerja dan jumlah modal. 
Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :
a.	Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi tenaga kerja informal untuk memperoleh pendapatan diatas Upah Minimum Propinsi? 
b.	Kebijakan apakah yang dapat diambil pemerintah propinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja informal?

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah :
a.	Untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi tenaga kerja informal untuk memperoleh pendapatan diatas Upah Minimum Propinsi.
b.	Menyusun kebijakan untuk peningkatan kesejahteraan pekerja informal di Sumatera Barat.
Sedangkan manfaat yang diharapkan dapat dicapai dari hasil penelitian ini adalah:
a.	Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pengembangan penelitian tentang ketenagakerjaan, khususnya penelitian tentang tenaga kerja sektor informal.
b.	Sebagai bahan masukan bagi pemerintah propinsi Sumatera Barat dalam merumuskan kebijakan yang berhubungan dengan pengembangan sektor informal.
c.	Menyediakan informasi baru tentang ketenagakerjaan di Sumatera Barat dan menjadi pelengkap bagi informasi ketenagakerjaan yang sudah ada. 

C. Ruang Lingkup Penelitian
Tenaga kerja informal yang dianalisa disini adalah mengacu pada pendekatan status pekerjaan yaitu mereka yang status pekerjaannya adalah berusaha sendiri dan mereka yang berusaha dibantu anggota rumah tangga/keluarga. Tenaga kerja dengan status pekerjaan pekerja keluarga tidak dimasukkan dalam analisa karena pekerja informal ini tidak mempunyai penghasilan/tidak diupah dan sumbangan tenaga mereka sudah termasuk dalam penghasilan tenaga kerja informal dengan status pekerjaan berusaha dengan dibantu anggota keluarga.
Lapangan usaha yang menjadi objek penelitian tidak termasuk sektor pertanian, karena penelitian ini menggunakan data tape Survei Usaha Terintegrasi (SUSI) yang merupakan survei untuk mengumpulkan data usaha kecil dan usaha rumah tangga dari seluruh kategori lapangan usaha selain kategori pertanian. Pemilihan data tape SUSI sebagai sumber data karena diantara data-data tape hasil survei Badan Pusat Statistik, hanya SUSI yang memberikan informasi tentang pendapatan dari usaha informal.

II. METODOLOGI
A. Sumber Data 
Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data tape hasil Survei Usaha Terintegrasi tahun 2004 untuk propinsi  Sumatera Barat. Di samping itu sebagai pelengkap dan mendukung penelitian juga digunakan data hasil Sakernas dan data lain yang dianggap relevan.

B. Metode Analisa
1.   Analisa Deskriptif 
Metode analisis deskriptif dengan menggunakan tabel, dan grafik akan sangat membantu untuk menggambarkan pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat yaitu pendapatan tenaga kerja informal di Sumatera barat. Selain itu analisis deskriptif juga digunakan untuk memperjelas dan mempermudah pemahaman terhadap hasil pengujian dengan metode logit dalam hal menjelaskan pengaruh variabel bebas terhadap pendapatan tenaga kerja informal di Sumatera Barat.  

2. Analisa Regresi Logistik
Dalam menganalisa masalah-masalah dalam ekonomi ketenagakerjaan dan kependudukan seringkali digunakan teknik logistik untuk menganalisanya (Nachrowi, 2002). Analisa regresi logistik digunakan untuk menerangkan hubungan dependen variabel dengan independen variabel dimana keduanya adalah biner yaitu nol dan satu. Untuk variable bebas (x) lebih dari satu disebut multiple logistic regression dengan model peluang regresi dengan P faktor peubah atau penjelas.
Variabel-variabel lokasi usaha, lapangan usaha, jumlah rata-rata jam kerja seminggu, jumlah modal, dan variable interaksi jumlah rata-rata jam kerja dan jumlah modal digunakan sebagai variabel bebas untuk melihat pengaruhnya terhadap tingkat pendapatan pekerja sektor informal.
Sehingga model persamaannya adalah sebagai berikut :
Ln(p/1-p) = β0 + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + β4 X4 + β5 X5 + β6 X6 + ui 
Dimana :
Pi  = Probabilitas terjadinya peristiwa, dalam hal ini pendapatan pekerja informal
   sama atau besar dari UMP.
(1-Pi) = Probabilitas tidak terjadinya suatu peristiwa (pendapatan kecil dari UMP)
Selanjutnya disederhanakan menjadi :
Li  =  β0 + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + β4 X4 +  β5 X5 +  β6 X6 +  ui
Dimana :
Li 	=  Probabilitas  pendapatan  tenaga  kerja  informal  lebih  besar  atau sama
          dengan Upah Minimum Propinsi (UMP)            	    		
X1	=  Lokasi Usaha  (L ) 
X2	=  Lapangan Usaha Perdagangan (LU1)
X3	=  Lapangan Usaha Jasa (LU2)
X4	=  Rata-rata Jam Kerja Seminggu (JK)
X5	=  Jumlah Modal (JM)
X6	=  Interaksi rata-rata jam kerja dan jumlah modal (JKJM)
3.   Pengujian Signifikansi Model dan Parameter
Uji keseluruhan model (uji G) dilakukan dengan langkah-langkah berikut :
H0  : β0 = β1 = β2 = …….. = βp = 0
H1 : sekurang-kurangnya terdapat satu βj ≠ 0
Statistik uji yang digunakan adalah (Nachrowi dan Usman, 2002) :
G = -2 ln     Likelihood (model B)	
	       Likelihood (model A)	
Model B : Model yang hanya terdiri dari konstanta saja
Model A : model yang terdiri dari seluruh variablel
G berdistribusi Khi Kuadrat dengan derajat bebas p atau G ~ X2p
H0 ditolak jika G > X2αp; α ; tingkat signifikansi
Bila H0 ditolak berarti model A signifikan pada tingkat signifikansi α.
Uji signifikansi tiap-tiap parameter dapat dilakukan dengan melihat tingkat signifikansi yang didapat dari pengolahan data dengan program SPSS, dimana nilai signifikansi harus lebih kecil dari α yang dipilih. Disamping itu, uji parameter ini juga dapat dilakukan dengan uji wald, dengan langkah-langkah sebagai berikut : 
H0  : β0 = 0 untuk suatu j tertentu ; j = 0,1,2, ……, p.
H1 : βj ≠ 0

Statistik uji yang digunakan adalah (Nachrowi dan Usman, 2002) :
 Wj =        Bj         2
	  SE Bj
Statistik ini berdistribusi Khi Kuadrat dengan derajat bebas 1 atau secara simbolis ditulis Wj ~ X2α, 1 ; dengan α adalah tingkat signifikansi yang dipilih. Bila H0 ditolak, artinya parameter tersebut signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi α. Sebelum melakukan multiple regression, harus dilakukan dulu uji korelasi terhadap variabel independennya. Uji tersebut dilakukan dengan uji X2 atau uji korelasi terhadap korelasi Pearson. Bila diantara variabel independen ada yang mempunyai hubungan atau korelasi yang kuat maka salah satu dari varibel independennya harus dikeluarkan.
C.   Variabel dan Definisi Operasional
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variable bebas (independen variabel) dan variabel terikat (dependen variabel). Variabel bebas yang digunakan adalah lokasi usaha, lapangan usaha, rata-rata jam kerja seminggu, jumlah modal serta variabel interaksi antara jam kerja dan jumlah modal. Sedangkan variabel terikat (dependen variabel) adalah kategori pendapatan tenaga kerja informal.
Kategori Pendapatan (Y) merupakan pembagian pendapatan tenaga kerja informal menjadi dua, yaitu pendapatan yang lebih besar atau sama dengan Upah Minimum Propinsi (UMP) dan pendapatan yang lebih kecil dari Upah Minimun Propinsi. Tenaga kerja informal disini adalah tenaga kerja dengan status pekerjaan berusaha sendiri dan berusaha dengan bantuan anggota keluarga.
Selanjutnya pada tabel 1 dapat dilihat variabel dan skala pengukuran yang akan digunakan dalam analisis selanjutnya.

Tabel 1.   Variabel dan Skala Pengukuran Data
VARIABEL
	KETERANGAN	
Y = Kategori Pendapatan 	1 =
0 =	Pendapatan besar atau sama dengan UMP
Pendapatan  kecil dari UMP	
X1 (L ) = lokasi Usaha   	1 =
0 =	Perkotaan
Pedesaan	
X2 (LU1) = Lapangan Usaha 1	1 =
0 =	Perdagangan 
Lainnya	
X3 (LU2) = Lapangan Usaha 2	1 =
0 =	Jasa 
Lainnya	
X4 (JK ) = Rata-rata jam kerja
                 seminggu	1 =
0 =	Jam kerja lebih dari 35 jam seminggu
Jika 35 jam atau kurang seminggu	
X5 (JM) = Jumlah Modal	1=
0=	Dibawah modal rata-rata
Rata-rata ke atas	
Interaksi rata-rata jam kerja seminggu dan jumlah modal (JKJM)
	Interaksi antara rata-rata jam kerja seminggu dan jumlah modal dimaksudkan untuk mendapatkan koefisien β6 untuk mengetahui pengaruh yang lebih dominan antara produktifitas tenaga kerja dan produktifitas modal  .	

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
A.  Analisis Deskriptif Tenaga Kerja Informal di Sumatera Barat
1.  Jumlah dan Lokasi Usaha Tenaga Kerja Informal
Dari pengolahan data Survey Usaha Terintegrasi (SUSI) tahun 2004, didapatkan jumlah usaha informal yang dikelola sendiri tanpa bantuan pekerja dan usaha yang dikelola dengan bantuan anggota keluarga atau pekerja tidak dibayar sebanyak 273.374 usaha. Artinya sejumlah yang sama, atau 273.374 orang tenaga kerja di Sumatera Barat berstatus sebagai pekerja yang berusaha sendiri dan pekerja yang berusaha dibantu anggota keluarga/pekerja tidak dibayar. Dengan membandingkan dengan Upah Minimum Propinsi (UMP) yang berlaku di Sumatera Barat pada tahun 2004 Rp 240.000,-), berdasarkan lokasi usaha tenaga kerja informal dapat dikelompokkan seperti terlihat pada   tabel 2. berikut ini :
Tabel 2. Lokasi Usaha dan Pendapatan Tenaga Kerja Informal

Kategori Pendapatan	Lokasi Usaha	
Total	
	Perkotaan	Pedesaan		
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	
Sama / besar dari UMP
Kecil dari UMP	25.461
44.851	36,21
63,79	66.655
136.407	32,82
67,18	92,116
181.258	33,70
66,30	
Total 	70.312	25,72	203.062	74,28	273.374	100	
Sumber : Data tape SUSI 2004 (diolah)
Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa sebagian besar (74,28 %) lokasi usaha tenaga kerja informal berada di daerah pedesaan. Walaupun Survey Usaha Terintegrasi (SUSI) tidak memasukkan sektor pertanian, yang dominan digeluti oleh penduduk pedesaan Sumatera Barat, namun dari data yang ada terlihat jumlah pekerja yang berusaha sendiri dan berusaha dibantu anggota keluarga masih lebih banyak di pedesaan. Hal ini disebabkan karena sebagian besar  penduduk berdomisili di pedesaan.
Dilihat dari pendapatan tenaga kerja informal, ternyata hanya sepertiga (33,70%) dari pekerja informal yang berpendapatan sama atau lebih besar dari UMP yang berlaku di Sumatera Barat pada tahun 2004. Itu artinya pendapatan yang mereka peroleh hanya sekedar untuk bertahan hidup. Dari lokasi usaha, persentase pekerja informal yang berpendapatan sama atau lebih besar dari UMP ternyata lebih besar di perkotaan dibandingkan di daerah pedesaan.
2.  Lapangan Usaha Tenaga Kerja Informal
Penelitian Tim LP3ES pada tahun 1992 di Jakarta dan Surabaya, menyimpulkan bahwa pendapatan tenaga kerja informal dipengaruhi oleh jenis atau bidang pekerjaan. Untuk kondisi Sumatera Barat, jenis lapangan usaha yang digeluti oleh tenaga kerja informal dan persentase tenaga kerja yang berpenghasilan diatas dan dibawah UMP dapat dilihat pada tabel  3 berikut ini :
Tabel 3. Lapangan Usaha dan Pendapatan Tenaga Kerja Informal
Kategori 
Pendapatan	LAPANGAN USAHA	Total	
	PTAMBGN
(JML & %)	INDUSTRI
(JML & %)	LISTRIK
(JML , %)	KNSTRKSI
(JML & %)	DAGANG
(JML & %)	ANGKTN
(JML , %)	LBG KEU
(JML , %)	JASA
(JML ,%)		
Besar sama UMP	705
75,1%	14.535
42,27%	--
	1.734
81,99%	45.163
25,00%	16.518
59,65%	2.600
38,13%	10.861
52,49%	92.116
33,7%	
Kecil dari UMP	234
24,9%	19.854
57,73%	118
100%	381
18,01%	135.451
75,00%	11.173
40,35%	4.218
61,87%	9.829
47,51%	181.258
66,30%	
TOTAL	939
0.34%	34.389
12,58%	118
0,04%	2.115
0,77%	180.614
66,07%	27.691
10,13%	6.818
2,50%	20.690
7,57	273.374
100 %	
Sumber : Data tape SUSI 2004 (diolah)
Meskipun lapangan usaha perdagangan merupakan lapangan usaha yang paling dominan, dimana dua pertiga (66,07 %) tenaga kerja informal bergerak di sektor ini, namun ternyata sektor perdagangan memberikan pendapatan di bawah UMP dengan persentase terbesar setelah lapangan usaha listrik. Tiga per empat dari tenaga kerja informal yang bergerak dibidang perdagangan berpendapatan di bawah Rp 480.000,- per bulan (UMP Sumatera Barat tahun 2004). Dengan demikian daya tarik sektor ini bukanlah dari return yang diterima, tetapi karena sektor perdagangan relatif mudah dimasuki dan tidak membutuhkan keterampilan tertentu.
Dari tabel 3 dapat dilihat, lapangan usaha yang relatif membutuhkan keterampilan seperti konstruksi, jasa dan transportasi, persentase pendapatan diatas UMP lebih besar daripada pendapatan di bawah UMP. Ini perlu menjadi pertimbangan pemerintah karena selama ini program-program pelatihan untuk peningkatan produktifitas tenaga kerja cenderung ditujukan untuk tenaga kerja formal, sementara tenaga kerja informal sering terabaikan. Pelatihan-pelatihan keterampilan mutlak diperlukan agar tenaga kerja informal mempunyai bekal untuk berusaha di bidang yang memberikan pendapatan relatif lebih baik.
3.  Jam Kerja Tenaga Kerja Informal
Menurut Mazumdar (1976), pada umumnya pekerja dalam sektor informal merupakan setengah pengangguran. Anggapan ini mungkin berlaku bagi pekerja informal dengan status pekerjaan pekerja keluarga atau pekerja tidak dibayar dan pekerja bebas, baik di sektor pertanian maupun non pertanian. Tapi bagi tenaga kerja dengan status pekerjaan berusaha sendiri dan berusaha dibantu anggota keluarga, pendapat itu tidak terbukti. Tenaga kerja informal dengan status pekerjaan yang disebutkan terakhir di Sumatera Barat sebagian besar (84,24 %) bekerja lebih dari 35 jam seminggu. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 4. Jam Kerja dan Pendapatan Tenaga Kerja Informal

Kategori Pendapatan	Jam Kerja Tenaga Kerja Informal 	
Total	
	0-35 jam / minggu	Lebih 35 jam / minggu		
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	
Sama / besar dari UMP
Kecil dari UMP	12.413
30.672	28,21
71,19	79.703
150.586	34,61
65,39	92,116
181.258	33,70
66,30	
Total 	43.085	15,76	230.289	84,24	273.374	100	
Sumber : Data tape SUSI 2004 (diolah)
Dari tabel 4. dapat diketahui bahwa tenaga kerja informal yang bekerja di bawah 35 jam seminggu hanya 15,76 persen. Namun meskipun mayoritas pekerja mempunyai jam kerja yang cukup lama, hanya 33,70 persen dari mereka yang berpenghasilan sama atau lebih besar dari UMP. Ini memberi gambaran rendahnya produktifitas tenaga kerja informal. Tingkat kesejahteraan mereka tetap rendah, meskipun mereka sudah bekerja keras. Usaha yang dimulai dan  dijalankan dengan modal seadanya, baik berupa modal material maupun modal keterampilan merupakan salah satu penyebabnya. 
Informasi  lain yang diperoleh dari tabel diatas adalah bahwa persentase tenaga kerja yang berpenghasilan sama atau lebih besar dari UMP lebih besar pada kelompok yang bekerja diatas 35 jam seminggu. Usaha informal pada umumnya merupakan usaha yang padat karya. Kalaupun digunakan mesin dan peralatan tertentu, biasanya merupakan peralatan dengan teknologi yang sederhana. Karena itu tenaga kerja merupakan faktor produksi terpenting. Semakin lama faktor produksi ini digunkan, semakin besar pendapatan yang dihasilkan.  

4. Jumlah Modal Tenaga Kerja Informal
Menurut Ismawan (2003), kesulitan modal menduduki peringkat teratas dari berbagai kesulitan yang dihadapai oleh usaha mikro. Sebagian besar modal usaha mikro bersumber dari pemilik. Hasil yang sama didapatkan dari pengolahan data SUSI 2004, sebagimana tergambar pada tabel 5.4.
Tabel 5. Sumber Modal UsahaTenaga Kerja Informal
Sumber Modal	Jumlah	Persen	
Milik sendiri
Sebagian dari pihak lain
Dari pihak lain	207.789
50.628
14.957	76
18,5
5	
Total	273.374	100	
       Sumber : Data tape SUSI 2004 (diolah)
Rendahnya aksesibilitas dari tenaga kerja informal terhadap sumber keuangan formal, menyebabkan kebanyakan mereka mengandalkan modal apa adanya dari yang mereka miliki. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar modal  dari usaha yang dijalankan tenaga kerja informal berjumlah kecil. Dari pengolahan data SUSI 2004 pada tabel 5.5. diketahui persentase terbesar modal usaha tenaga kerja informal berjumlah dibawah Rp 5.000.000,- 
Tabel 6. Jumlah Modal Usaha dan Pendapatan Tenaga Kerja Informal
Kategori
Pendapatan	Jumlah Modal Tenaga Kerja Informal	Total	
	< 5 juta	5-10 juta	> 10 juta		
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	
Besar/sama UMP
Kecil dari UMP	48.020
88.867	35,08
64,92	15.986
34.986	31,36
68,64	28.110
57.405	32,81
67,13	92.116
181.258	33,70
60,30	
Total	136.887	50,07	50.972	18,65	85.515	31,28	273.374	100	
Sumber : Data tape SUSI 2004 (diolah)
Berbagai kajian tentang sektor informal atau pun pengembangan usaha mikro, selalu mengedepankan peranan modal  sebagai kesulitan utama yang dihadapi oleh pelaku usaha ini. Kesulitan modal mungkin merupakan kendala bagi pelaku usaha informal untuk memperbesar skala usaha. Namun dalam kaitan pendapatan yang dihasilkan dihubungkan dengan jumlah modal yang dimiliki pekerja atau pelaku usaha informal, hasil pengolahan data SUSI 2004 memberikan hasil yang berbeda. Dari     tabel 6 dapat kita ketahui bahwa persentase terbesar dari pendapatan sama atau lebih besar dari UMP justru terdapat pada kelompok yang mempunyai modal di bawah Rp 5 juta. Diduga ini disebabkan karena jumlah modal yang dibutuhkan pada berbagai jenis usaha bervariasi. Karena perbedaan modal relatif ini, untuk pengujian logistik digunakan jumlah modal rata-rata sebagai patokan untuk mengelompokkan modal dengan kategori modal berjumlah besar dan yang berjumlah kecil. Dari pengolahan data SUSI 2004, diperoleh modal rata-rata Rp 24 juta. Jumlah rata-rata yang cukup besar karena modal yang dimasukkan dalam analisis tidak hanya modal kerja, tetapi juga modal tetap yang didalamnya termasuk nilai mesin, tanah, kendaraan dan bangunan yang digunakan untuk kegiatan usaha. 
B. Analisis Regresi Logistik
Setelah dilakukan analisis dengan menggunakan program SPSS versi 10.0 for windows, maka pengujian model secara keseluruhan dengan menggunakan nilai -2 log likelihood dalam tabel model summary diperoleh angka 3849.938. Dengan angka yang demikian besar dapat disimpulkan bahwa model yang terdiri dari seluruh variabel signifikan secara statistik, karena nilai Chi Square (χ2, 0,05,7) hanya 12,59.
Sedangkan  nilai koefisien dari masing-masing variabel bebas, Odd ratio dan convidence interval yang diperoleh dari hasil pengolahan dapat dilihat pada tabel 7:
Tabel 7. Hasil Regresi Logistik Pendapatan Tenaga Kerja Informal dengan
	   Variabel   Bebas   Lokasi  Usaha,   Lapangan  Usaha,   Jam  Kerja 
	    Seminggu dan Interaksi antara Jam Kerja dan Jumlah Modal
Variabel	Koef.	Sig.	Odd 
Ratio	95% C.I
Odd Ratio	Variabel
Label	
Lokasi Usaha	0,321	0,000	1,379	1,174 - 1,619	1 = Perkotaan	
Lapangan Usaha 1	-1,251	0,000	0,286	0,241 – 0,340	1 = Perdagangan	
Lapangan Usaha 2	0,309	0,008	1,362	1,083 – 1,714	1 = Jasa	
Jam kerja seminggu	0,951	0,000	2,589	1,763 – 3,801	1 = > 35 jam/mg	
Jumlah Modal	-0,327	0,093	0,721	0,492 – 1,056	1 = < 24 juta	
Interaksi jam kerja 
& modal	0,158	0,453	1,171	0,776 – 1,768	1 = jam kerja>35 jam/mgu & modal < 24 jt	
Constant	-0,509	0,006	0,601			
Berdasarkan hasil pengujian yang diinformasikan tabel diatas, maka diperoleh persamaan logistik sebagai berikut :
Ln (p/1-p) = -0,509 + 0,321 X1 – 1,251 X2 + 0,309 X3  +  0,951 X4 – 0,327 X5 + 0,158 X6
Dimana :
X1	= Lokasi usaha pekerja informal di perkotaan
X2	= Pekerja informal dengan lapangan usaha perdagangan
X3	= Pekerja informal dengan lapangan usaha jasa
X4	= Pekerja informal dengan jam kerja lebih dari 35 jam seminggu
X5	= Pekerja informal dengan jumlah modal dibawah modal rata-rata 
 	X6	= Pekerja informal dengan jam kerja lebih dari 35 jam seminggu,
                           dan jumlah modal di bawah modal rata-rata.
Namun dari tabel hasil regresi logistik diatas variabel jumlah modal (X5) tidak signifikan pada α 5%, tetapi signifikan pada α 10%. Sedangkan variabel interaksi antara jam kerja dan jumlah modal (X6) tidak signifikan baik pada α 5%, maupun pada α 10%. Meskipun demikian variabel ini tetap dimasukkan ke dalam persamaan, karena pada dasarnya model logistik digunakan untuk membandingkan peluang suatu kelompok dibanding kelompok lain. Dengan mengeluarkan variabel yang tidak signifikan, kita akan kehilangan sekelompok informasi.
Nilai intersep (constant) dari persamaan logistik diatas adalah 0,509 dengan tanda negatif, berarti pada saat seluruh variabel yang terdapat dalam persamaan berkode 0, yaitu tenaga kerja informal dengan lokasi usaha di pedesaan, lapangan usaha diluar perdagangan dan jasa, bekerja di bawah 35 jam seminggu, dan mempunyai modal diatas Rp 24 juta, maka probabilitas tenaga kerja informal memperoleh pendapatan sama atau lebih besar dari UMP adalah :
Ln (p/1-p) = -0,509
     (p/1-p) =  e-0,509
             P =  e-0,509 / 1+ e-0,509  =  37,55 %.
Dengan demikian pada saat seluruh variabel independen yang terdapat dalam model berkode 1, maka peluang untuk mendapatkan penghasilan sama atau lebih besar dari UMP adalah 62,45 %.

1. Pengaruh Variabel Penjelas Terhadap Pendapatan
a. Variabel Lokasi Usaha
Tabel 5.6 menunjukkan koefisien untuk variabel lokasi usaha adalah 0,321 dan bertanda positif. Hal ini berarti tenaga kerja informal yang lokasi usahanya berada di perkotaan mempunyai peluang lebih tinggi untuk memperoleh pendapatan sama atau lebih besar dari UMP, dibanding kelompok pembandingnya, yaitu tenaga kerja informal yang usahanya berlokasi di pedesaan. Dengan nilai odd ratio (Exp. B) 1,379 bearti peluang tenaga kerja informal yang lokasi usahanya di perkotaan untuk mendapatkan pendapatan sama atau lebih besar dari UMP 1,379 kali dari kelompok pekerja informal yang usahanya berlokasi di pedesaan. Sebagaimana telah diuraikan dalam analisis deskriptif sebelumnya, pangsa pasar yang relatif lebih luas di perkotaan mempengaruhi omset dan laba bersih dari usaha informal. 
Hasil penelitian ini mendukung penelitian Hidayat (2006) tentang kemiskinan di Sumatera Barat, yang menemukan bahwa rumah tangga di pedesaan mempunyai peluang miskin lebih tinggi dari rumah tangga di perkotaan. Pendapatan yang lebih rendah merupakan sebab utama tingginya kemiskinan di pedesaan.
b. Variabel Lapangan Usaha Perdagangan
Dari hasil uji logistik didapatkan koefisien untuk variabel lapangan usaha perdagangan sebesar -1,251. Dengan koefisien bertanda negatif berarti tenaga kerja informal pada lapangan usaha perdagangan mempunyai peluang lebih rendah untuk memperoleh penghasilan sama atau lebih besar dari UMP dibanding kelompok yang bergerak diluar perdagangan. Dengan nilai odd ratio sebesar 0,286, berarti peluang tenaga kerja informal di sektor perdagangan untuk memperoleh pendapatan sama atau lebih besar dari UMP 0,286 kali kelompok pembandingnya yang bergerak diluar perdagangan. 
Rendahnya tingkat pendapatan tenaga kerja informal disektor perdagangan disebabkan karena pelaku informal yang bergerak di sektor ini berjumlah besar, mencapai dua pertiga dari tenaga kerja informal yang dianalisis dalam penelitian ini. Jumlah  yang besar, dengan pasar yang terbatas karena sebagian besar lokasi usaha di pedesaan sebagaimana digambarkan dalam tabel 5.1 membuat omset per harinya kecil, sehingga keuntungan yang diperoleh juga rendah. Faktor lain yang menyebabkan rendahnya pendapatan karena daya beli masyarakat masih rendah. Tingkat kemiskinan yang masih tinggi, yang terutama terkosentrasi di pedesaan membuat sebagian masyarakat membatasi pengeluaran untuk kebutuhan pokok saja. 
c. Variabel Lapangan Usaha Jasa
Untuk pengaruh lapangan usaha jasa, dari hasil analisis data pada tabel sebelumnya, menunjukkan angka koefisien 0,309 dan bertanda positif, yang menunjukkan peluang yang lebih besar dari tenaga kerja informal pada lapangan usaha jasa untuk mendapatkan pendapatan sama atau lebih besar dari UMP dibanding kelompok pembandingnya. Dengan nilai Odd rasio sebesar 1,362, berarti probabilitas pekerja informal pada lapangan jasa untuk mendapatkan pendapatan sama atau besar dari UMP 1,362 kali dibanding tenaga kerja yang bergerak diluar sektor jasa. 
d. Variabel Jumlah Jam Kerja 
Dengan tingkat signifikansi α = 5%, dengan uji logistik diperoleh koefisien variabel jam kerja seminggu sebesar 0,951. Tanda yang positif  menunjukkan tenaga kerja informal  yang bekerja diatas 35 jam seminggu mempunyai peluang lebih besar untuk memperoleh pendapatan sama atau lebih besar dari UMP dibanding kelompok tenaga kerja pembandingnya. Nilai odd ratio sebesar 2,589 menunjukkan peluang pendapatan tenaga kerja informal sama atau lebih besar dari UMP bagi yang bekerja di atas 35 jam seminggu 2,589 kali dibanding mereka yang bekerja di bawah 35 jam seminggu. 
e. Variabel Jumlah Modal
Meskipun pada analisis dekriptif ditemukan persentase tenaga kerja yang mempunyai pendapatan sama atau lebih besar dari UMP lebih tinggi pada jumlah modal yang lebih kecil (di bawah Rp 5 juta),  namun pangujian logistik dengan menggunakan jumlah modal rata-rata (Rp 24 juta) sebagai dasar pengkategorian modal, ditemukan hubungan positif antara jumlah modal dan pendapatan yang diperoleh. Dari tabel uji logistik didapatkan koefisien variabel -0,327. Koefisien yang bertanda negatif menunjukkan kelompok pembanding, yaitu tenaga kerja yang mempunyai modal sejumlah atau lebih besar dari modal rata-rata (24 juta ke atas) mempunyai peluang yang lebih besar untuk mendapatkan penghasilan sama atau lebih besar dari UMP. Dengan nilai odd ratio sebesar 0,721, dapat disimpulkan peluang tenaga kerja informal yang mempunyai modal dibawah Rp 24 juta 0,721 kali dibanding tenaga kerja informal yang modalnya berjumlah Rp 24 juta ke atas.
f. Variabel Interaksi antara Jumlah Jam Kerja dan Jumlah Modal
Untuk variabel interaksi antara jumlah jam kerja dan jumlah modal, dari tabel hasil uji logistik kita ketahui bahwa variabel ini tidak signifikan pada α 5% maupum α 10%. Variabel ini mencoba membandingkan probabilita tenaga kerja yang mempunyai jam kerja besar (lebih dari 35 jam seminggu) dan mempunyai modal kecil (di bawah modal rata-rata), dengan tenaga kerja yang mempunyai jam kerja kecil (di bawah 35 jam seminggu) dan modal besar (besar sama modal rata-rata). Tidak signifikannya hubungan ini menunjukkan sulit dibuat paradoks antara jam kerja dan modal pada usaha informal karena faktor produksi tenaga kerja dan modal sama-sama dibutuhkan untuk memulai dan menjalankan suatu usaha informal.
Meskipun demikian dari hasil uji, dimana diperoleh koefisien positif sebesar 0,158 dan odd rasio sebesar 1,171, diperoleh informasi bahwa tenaga kerja yang mempunyai jam kerja besar dan modal kecil mempunyai peluang sedikit lebih besar (1,171 kali) untuk memperoleh pendapatan sama atau lebih besar dari UMP dibandingkan tenaga kerja dengan jam kerja kecil dan jumlah modal relatif besar. Setidaknya hasil uji ini memperkuat hasil uji sebelumnya bahwa pengaruh jam kerja lebih besar  dibandingkan pengaruh modal terhadap pendapatan tenaga kerja informal.

C. Implikasi Kebijakan
 Dari analisa regresi logistik ditemukan bahwa jam kerja mempunyai pengaruh paling besar terhadap pendapatan tenaga kerja informal. Usaha informal yang merupakan unit usaha kecil, padat tenaga kerja dan pada umumnya menggunakan teknologi sederhana merupakan hal yang melatarbelakangi fenomena ini. Dari analisa deskriptif diperoleh informasi bahwa sebagian besar tenaga kerja informal bekerja di atas 35 jam seminggu. Namun ironisnya sebagian besar mereka justru berpendapatan di bawah Upah Minimum Propinsi. Hasil temuan ini mengindikasikan rendahnya produktifitas tenaga kerja informal. Poin penting lain yang ditemukan adalah adanya kecenderungan lapangan usaha yang membutuhkan keterampilan tertentu seperti sektor jasa, transportasi dan konstruksi untuk memperoleh pendapatan yang lebih baik daripada sektor yang tidak membutuhkan keahlian seperti perdagangan.
Walaupun berdasarkan analisa sebelumya pengaruh jumlah modal tidak sebesar pengaruh jam kerja terhadap pendapatan, namun faktor modal merupakan poin penting untuk pengembangan usaha informal. Dengan skala usaha yang lebih besar, diharapkan keuntungan yang diperoleh juga meningkat.
Sehubungan dengan uraian di atas, maka kebijakan-kebijakan yang dapat diambil untuk peningkatan kesejahteraan tenaga kerja informal dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu kebijakan untuk peningkatan produktifitas tenaga kerja dan kebijakan untuk mempermudah akses pekerja informal terhadap permodalan.

1. Kebijakan Untuk Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja Informal
Tenaga kerja informal pada umumnya mempunyai tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah. Ini merupakan faktor utama yang menyebabkan rendahnya produktifitas tenaga kerja. Dalam jangka panjang, program wajib belajar dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan meningkatnya pendidikan. Pemerintah harus proaktif mengupayakan agar program wajib belajar berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Wajib belajar harus mulai mengarah pada keharusan pendidikan pada tingkat SMA sederajat. Disamping itu, pendidikan kewirausahaan harus menjadi bagian dari kurikulum pendidikan menengah.
Dalam jangka pendek dan menengah penyelenggaraan pelatihan-pelatihan keterampilan harus digalakkan. Dari hasil analisis data diperoleh informasi bahwa lapangan usaha yang relatif membutuhkan keahlian dan keterampilan tertentu seperti jasa, konstruksi dan transportasi memberikan pendapatan yang lebih baik. Dengan pelatihan-pelatihan keterampilan seperti montir, menjahit, pertukangan dan berbagai keterampilan lain, tenaga kerja informal yang berusaha pada jenis pekerjaan yang kurang produktif atau memberikan pendapatan kecil diharapkan mempunyai modal keterampilan untuk ‘beralih profesi’ pada jenis pekerjaan yang lebih baik. Bimbingan dan pendampingan juga diperlukan kepada mereka yang sebenarnya mempunyai potensi untuk berkembang, tapi karena kurang informasi dan kurangnya kemampuan manajerial mengalami kesulitan mengembangkan usaha. Metode pemagangan bagi sektor informal seperti yang dikembangkan di luar negeri, dapat menjadi alternatif bagi peningkatan produktifitas pekerja informal. Intinya pemberian keterampilan dan pengalaman bagi mereka akan sangat membantu mengatasi berbagai kendala yang mereka hadapi.
2. Kebijakan Untuk Meningkatakan Akses Terhadap Permodalan
Kesulitan utama yang dihadapi oleh usaha informal untuk mengembangkan usaha adalah kesulitan untuk mengakses modal dari Lembaga Perbankan. Sebagai kelompok lapisan masyarakat bawah dengan kemampuan sangat terbatas, biasanya pengusaha informal terbentur dengan berbagai persyaratan seperi agunan atau jaminan. Karena itu sebagian besar pengusaha informal mengandalkan modal apa adanya dari yang mereka miliki.
Untuk mengatasi masalah tersebut dan karena modal merupakan faktor yang sangat mereka butuhkan, keberadaan Lembaga Keuangan Mikro memegang peranan penting. Lembaga Keuagan Mikro (LKM) merupakan kelembagaan yang memfokuskan diri melayani para pengusaha mikro. LKM sendiri sudah lama ada di masyarakat namun jumlahnya terlalu kecil bila dibandingkan kebutuhan para pengusaha mikro atau pengusaha informal.
Melihat peranan strategis dari Lembaga Keuangan Mikro, pemerintah harus berupaya mengembangkan LKM yang telah ada dan memfasilitasi pembentukan LKM-LKM baru. Sehubungan dengan pengembangan Lembaga Keuangan Mikro, strategi pengembangan yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah :
1.	Pengakuan dan Perlindungan
2.	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas : Praktek dan Pengelolaan
Hal ini terkait dengan penguatan dan peningkatan kapasitas Lembaga Keuangan Mikro melalui penyebaran informasi melalui pelatihan-pelatihan untuk para pengelolanya, pengembangan teknologi, manajemen, pemasaran, dan lain-lain.
3.	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas : Sumberdaya Finansial
Hal ini dikaitkan dengan ketersediaan dana sekunder (dana yang tidak berasal dari LKM yang bersangkutan). 
Namun kenyataannya LKM yang berbentuk  bank seperti BPR,  mempunyai bunga yang tinggi, sehingga membebani para pelaku informal. Pemerintah perlu mempertimbangkan alternatif lain, misalnya dengan sistim syariah. Dengan bunga yang tidak terlalu tinggi, diharapkan semakin banyak pelaku usaha informal yang memanfaatkan lembaga keuangan untuk mengembangkan usahanya, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka. 
	
IV. KESIMPULAN DAN SARAN
A.  Kesimpulan
Uraian di atas menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja informal mempunyai pendapatan di bawah Upah Minimum Propinsi. Ini berarti kesejahteraan mayoritas tenaga kerja informal masih rendah dan rata-rata berada dibawah kesejahteraan tenaga kerja formal. Dari analisis logistik diketahui bahwa perbedaan lokasi usaha, lapangan usaha, jumah jam kerja dan jumlah modal mempengaruhi  probabilita tenaga kerja informal untuk memperoleh pendapatan yang lebih baik. Secara lebih rinci pengaruh tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :
1.	Pengaruh variabel lokasi usaha terhadap pendapatan tenaga kerja informal, ditemukan bahwa usaha informal yang berlokasi di perkotaan, mempunyai probabilita lebih besar untuk mendapatkan pendapatan sama atau lebih besar dari UMP dibandingkan tenaga kerja informal yang berlokasi di pedesaan. Sehubungan dengan itu program-program peningkatan kesejahteraan tenaga kerja informal harus menjangkau mereka yang berada di pedesaan.
2.	Dari analisis deskriptif terhadap lapangan usaha ditemukan bahwa lapangan usaha yang memerlukan keterampilan tertentu seperti jasa, konstruksi dan transportasi memberikan pendapatan yang lebih baik daripada lapangan usaha perdagangan yang tidak membutuhkan keterampilan khusus. Hasil analisis deskriptif ini juga dibuktikan dengan pengujian logistik.
3.	Variabel jam kerja berdasarkan uji logistik, memberikan pengaruh paling besar terhadap pendapatan tenaga kerja informal. Dari analisis deskriptif ditemukan sebagian besar tenaga kerja bekerja dalam jam kerja besar, namun disisi lain sebagian besar pendapatan mereka berada di bawah UMP. Kenyataan itu mengindikasikan rendahnya produktifitas tenaga kerja informal. Berdasarkan temuan ini dan temuan poin 3, maka pelatihan-pelatihan keterampilan merupakan program yang harus dilakukan dalam rangka peningkatan kesejahteraan tenaga kerja informal.
4.	Pengujian logistik juga membuktikan bahwa jumlah modal mempunyai hubungan positif dengan pendapatan tenaga kerja informal. Sehubungan dengan itu program-program untuk peningkatan akses pekerja informal terhadap permodalan harus terus dijalankan.
B.  Saran-saran
Berdasarkan hasil analisis ini, maka terdapat beberapa saran dalam usaha meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja informal di Sumatera Barat, yaitu :
1.	Dengan melihat jumlah tenaga kerja informal di Sumatera Barat yang melebihi dua pertiga dari keseluruhan pekerja, maka pemerintah propinsi Sumatera Barat harus memberikan perhatian serius, terlebih dengan kenyataan bahwa tingkat kesejahteraan mereka masih rendah
2.	Program-program peningkatan kesejahteraan tenaga kerja informal harus menjangkau sampai ke pedesaan, supaya pemerataan pendapatan secara bertahap dapat diwujudkan.
3.	Program-program pelatihan harus diprioritaskan pada keterampilan-keterampilan yang mudah dikuasai dan mempunyai prospek yang baik untuk digunakan dalam pengembangan usaha.
4.	Sebagai lembaga yang mempunyai peranan penting dalam penyediaan dana bagi pengusaha informal, pemerintah harus mengembangkan dan membina Lembaga Keuangan Mikro.
5.	Berkaitan dengan pelaksanaan program dan upaya penguatan usaha mikro atau usaha informal dalam permodalan, maka harus diperhatikan hal-hal berikut :
a.	Sosialisasi harus cukup memadai, termasuk waktu dan sasaran sosialisasi
b.	Program harus dapat menjamin keberlanjutan upaya penguatatan sampai pada tahap dimana usaha mikro mampu berdiri sendiri
c.	Penanganan pasca program harus jelas dan transparan

DAFTAR PUSTAKA
Adriani, Dessy (2003), Perubahan Struktur Ekonomi dan Implikasinya  Terhadap Struktur Ketenagakerjaan, Jurnal Agribisnis dan Industri Pertanian Vol. 2 No,1 Maret 2003

Akhirmen (1997), Faktor-faktor Penentu Pengembangan Pedagang Kecil Sektor Informal (Studi kasus di kota Padang). Tesis Pascasarjana Universitas Andalas 

Bachtiar, Nasri (2004), Fenomena Upah Rendah dan Daya Saing Produk, Lembaga Penelitian Ekonomi Universitas Andalas

Budiantoro, Setyo (2003), RUU Lembaga Keuangan Mikro : Jangan Jauhkan Lembaga Keuangan dari Masyarakat, Jurnal Ekonomi Rakyat, Th.II - No.8-November 2003 

BPS (2003), Informasi Ketenagakerjaan Tahun 2002, Padang  

…..  (2004), Informasi Ketenagakerjaan Tahun 2003, Padang

…..  (2005), Informasi Ketenagakerjaan Tahun 2004, Padang

…..  (2005), PDRB Sumbar Menurut Lapangan Usaha Tahun 2001-2004, Padang

…..  (2005), Profil Usaha Kecil dan Menengah Tidak Berbadan Hukum Tahun 2004, Jakarta

Elfindri (2001) Ekonomi Sumber Daya Manusia, Padang : penerbit Universitas Andalas

Elfindri dan Bachtiar, Nasri (2004), Ekonomi Ketenagakerjaan, Universitas Andalas Padang

Firnandy (2004), Profil Pekerja di Sektor Informal dan Arah Kebijakan ke Depan, Info Kajian Bappenas Vol. 1 No. 3 Desember 2004

Hidayat (1978) Peranan Sektor Informal Dalam Perekonomian Indonesia, journal Ekonomi Keuangan Indonesia (EKI) Vol. XXVI No. 4 Desember dalam Subri, Mulyadi (2003) Ekonomi Sumber Daya Manusia, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada .

Hidayat, Rahmat (2006) Pengaruh Faktor-faktor Rumah Tangga Terhadap Kemiskinan di Propinsi Sumatera Barat. Tesis Pasca Sarjana Universitas Andalas

Hugo, Graeme (2000), The Impact of the Crisis on Internal Population Movement in Indonesia, Bulletin of Indonesia Economic Studies vol. 36 No. 2 dalam Subri, Mulyadi (2003) Ekonomi Sumber Daya Manusia, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada .

Ismawan, Bambang (2003), Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Otonomi Daerah, Jurnal Ekonomi Rakyat, Th. II – No 1 – Maret 2003

Jones, Gavin dan Bondan Supraptilah (1975), “Underutilization” Tenaga Kerja di Palembang dan Ujung Pandang  dalam Manning, C dan T.N. Effendi (1985) (Penyunting), Urbanisasi, Pengangguran dan Sektor Informal di Kota , Jakarta : PT Gramedia

 Jumyetti (2004) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Usaha Sektor Informal (Kasus Pedagang Kaki Lima Wanita Pasar Raya Padang). Tesis Pasca Sarjana Universitas Andalas

Krisnamurthi, Bayu (2003), Pengembangan Keuangan Mikro dan Penanggulangan Kemiskinan, Jurnal Ekonomi Rakyat, Th. II – No 1 – Maret 2003

Manning, C dan T.N. Effendi (1985) (Penyunting), Urbanisasi, Pengangguran dan Sektor Informal di Kota , Jakarta : PT Gramedia

Martowijoyo, Sumantoro (2002), Masa depan Keuangan Mikro di Indonesia : Tinjauan dari Aspek Pengaturan dan Pengawasan, Jurnal Ekonomi Rakyat, Th. I – No 5 – Juli 2002

Mazumdar, Dipak (1976) Sektor Informal di Kota : Analisis Empiris terhadap Data dari Berbgai Negara di Dunia Ketiga dalam Manning, C dan T.N. Effendi (1985) (Penyunting), Urbanisasi, Pengangguran dan Sektor Informal di Kota , Jakarta : PT Gramedia

Mulyani, Ade (2006) Karakteristik Pengangguran Sebelum dan Setelah Krisis Ekonomi 1998 di Propinsi Sumatera Barat. Tesis Pasca Sarjana Universitas Andalas

Nachrowi, N. Djalal, Usman, H (2002), Penggunaan Teknik Ekonometri, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Nicholson, Walter (2001), Teori Ekonomi Mikro,Prinsip Dasar dan Pengembangannya, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Priyono, Edy, Mengapa Angka Pengangguran Rendah di Masa Krisis ? : Menguak Peranan Sektor Informal Sebagai Buffer Perekonomian, Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan Vol.1 No.2 Juli 2002

Rachbini, Didik. J (1994), Ekonomi Informal Perkotaan : Gejala Involusi gelombang Kedua, Jakarta : LP3ES

Rudjito (2003), Peran Lembaga Keuangan Mikro dalam Otonomi Daerah Guna Menggerakkan Ekonomi Rakyat dan Menanggulangi Kemiskinan, Jurnal Ekonomi Rakyat, Th. II – No 1 – Maret 2003

Sama’una, Nurain (1998), Konsep Pemerataan Ekonomi Melalui Penerapan Teori Rawlsian, Studi Kasus Pengembangan Sektor Informal, Afkal Vol.V No. 3 dalam Subri, Mulyadi (2003) Ekonomi Sumber Daya Manusia, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada .

Saputra, Wiko (2006), Ketenagakerjaan dan Kemiskinan dalam Pembangunan Indonesia, Makalah yang disampaikan dalam Seminar Nasional Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) tanggal 21-23 April 2006 di Bukit Tinggi 

SMERU (2003), Upaya Penguatan Usaha Mkro dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Perempuan

Subri, Mulyadi (2003), Ekonomi Sumber Daya Manusia, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada .

Todaro, M (1982), Economics for a Development World, Longman, Essex dalam Rachbini, Didik. J (1994), Ekonomi Informal Perkotaan : Gejala Involusi gelombang Kedua, Jakarta : LP3ES

Wiratakusuma, M. Jauhari (2002), Krisis Moneter di Indonesia, Dampak Sosial yang Ditimbulkan dan Strategi Menanggulanginya. Artikel dalam Glosarium Ketenagakerjaan, Jakarta 

UCAPAN TERIMA KASIH
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “ Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Tenaga Kerja Informal Diatas Upah Minimum Propinsi “ sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan studi pada Program Studi Perencanaan Pembangunan Program Pasca Sarjana Universitas Andalas. 
Dalam penelitian maupun dalan studi, penulis telah dibantu oleh berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada :
1.	Bapak Kepala Pusbindiklatren Bappenas di Jakarta beserta seluruh jajaran yang terlibat dalam program beasiswa pascasarjana ini ;
2.	Bapak Bupati Lima Puluh Kota, Bapak Kepala BKD Kabupaten Lima Puluh Kota yang telah memberi kepercayaan kepada penulis untuk mengikuti tugas belajar;
3.	Bapak Prof. Dr. Hazli Nurdin, M.Sc. selaku Direktur Program Pascasarjana dan Bapak Prof. Dr. Firwan Tan, SE,M.Ec,DEA,Ing selaku Koordinator Program Tailor Made Program Studi Perencanaan Pembangunan Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang.
4.	Bapak Dr. Nasri Bachtiar, SE,MS selaku Ketua Program Studi Perencanaan Pembangunan Program Pascasarjana Universitas Andalas sekaligus Ketua Komisi Pembimbing dan Bapak Prof. Dr. Elfindri, SE,MA selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan  dalam penyelesaian tesis ini.
5.	Para dosen Pengajar pada Program Studi Perencanaan Pembangunan Program Pascasarjana Universitas Andalas, khususnya Para Dosen yang terlibat  sebagai penguji pada kolokium penyempurnaan proposal.
6.	Rekan-rekan sesama mahasiswa Program Tailor Made Tahun Akademik 2006/2007 Program Studi Perencanaan Pembangunan Program Pascasarjana Universitas Andalas, para Staf Sekretariat Akademik Program Pascasarjana Universitas Andalas dan seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu 
Teristimewa ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada suami tercinta Dharma Yudha, dan buah hati tersayang M. Raihan Mubarak dan M. Naufal Ramadhan atas pengertian dan pengorbanannya sehingga penelitian ini dapat penulis selesaikan. Tak lupa kepada papa dan kakak-kakak, Uwak serta keluarga besar di Situjuh dan ibuk serta keluarga besar di Gadut yang telah memberikan dorongan dan turut mendoakan penulis dalam meyelesaikan studi di Program Studi Perencanaan Pembangunan Program Pascasarjana Universitas Andalas ini. 
Akhirnya penulis  berharap penelitian ini bermanfaat dan masukan dan kritik dari berbagai pihak untuk penyempurnaan tesis ini, karena penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam tesis ini. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan pada tanggal  31 Oktober 1974, sebagai anak bungsu dari empat bersaudara, dari ayahanda Dahnil Ilyas dan ibunda Syaftian. Jenjang pendidikan Sekolah Dasar penulis selesaikan pada tahun 1987 pada Sekolah Dasar No.1 Bandar Dalam di Kabupaten Lima Puluh Kota, SMP pada tahun 1990 di SMP Situjuh pada kabupaten yang sama dan menamatkan SMA pada SMAN 3 Payakumbuh pada tahun 1993. Penulis melanjutkan pendidikan ke Fakultas Ekonomi Universitas Andalas jurusan Manajemen, dan menamatkannya pada tahun 1998.
Pada tanggal 1 Maret 1999, penulis diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil dan ditempatkan di Pemda Lima Puluh Kota sampai sekarang. Atas kemurahan Allah SWT, penulis penulis memperoleh beasiswa dari Pusbindiklatren Bappenas untuk melanjutkan pendidikan di program Pascasarjana Unand pada Program Studi Perencanaan Pembangunan. Alhamdulilah penulis dapat menyelesaikan jenjang S2 ini pada bulan    Agustus 2007. 
Semenjak 9 April 2004, penulis mengarungi bahtera rumah tangga dengan suami tercinta, Dharma Yudha, dan telah dikaruniai dua putera, M. Raihan Mubarak dan M. Naufal Ramadhan.