ANALISIS PENGARUH ANGGARAN PEMERINTAH DAN 
RUMAH TANGGA TERHADAP PENCAPAIAN HDI DI INDONESIA

Oleh:
Anna Mariana*, 
Pembimbing :
Elfindri** dan Zamzami Munaf**
ABSTRAK
Allocation Budget from health and education sector represents one of the investment form human development. Decision making to invest at health and education sector conducted by government in macro and by household in micro. With existence of area autonomy in Indonesia hence decision of investment by government conducted by central government and local government. This thesis focussed at study concerning human being sumberdaya invesment with analysing influence defrayal of human development conducted by central government, society and area to attainment of HDI number (Human Index Development) in Indonesia. Data at this research represent secondary data steming from Direktorat Informasi dan Evaluasi Anggaran ( DIEA, Treasury Department), BPS And Human Development Report 2004 with sampel unit province. Result of research indicate that human invesment by household at short-range give compared to bigger influence of invesment conducted by local government and also center government, whereas in the long term compared to bigger government invesment influence of household and so do defrayal by sustainability which in this research use interaction variable 2001 and 2002 yielded that invesment by local government have compared to biggest influence of other invesment. Pursuant to result of finding this research hence policy choice in quickening the make-up of the quality of human development is to through BAZIS development mount national which managing and channeling society fund from rich area to impecunious area, developing committee go to school and health and also old fellow movement take care of. All that accompanied with defrayal by sustainability by local government. Role of central government is to take care of continuity of defrayal conducted by Local Government specially area finding difficulties in taking care of sustainability from conducted by investment for example passing Special Fund Allocation of education sector and health.

I. PENDAHULUAN
Pembangunan manusia atau dalam ilmu ekonominya disebut investasi modal manusia (human investment) dapat dimulai dengan meningkatkan kemampuan manusia seperti melalui peningkatan pendidikan dan kesehatan. Survey yang dilakukan Bank Dunia oleh Nancy Bridsall dan kawan-kawan (1995) berkesimpulan bahwa salah satu keberhasilan Korea Selatan dan Taiwan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi  yang relatif tinggi disebabkan oleh perhatian kepada masalah pendidikan dan kesehatan di awal pembangunan mendapat prioritas utama. Kedua negara tersebut pada awalnya secara bersama-sama memadukan kepentingan pembangunan ekonomi dengan kepentingan perbaikan kebutuhan dasar masyarakat (Myint dalam Elfindri, 2001, 16). Oleh karena itu, menurut Lains (1993), kebijaksanaan pembangunan yang dianut dan diterapkan oleh suatu negara secara tidak langsung akan mempengaruhi kualitas hidup manusia di negara yang bersangkutan. Pada suatu daerah bukan hanya kebijaksanaan pembangunan nasional yang mempengaruhi kualitas hidup manusia di daerah tersebut, tetapi kebijaksanaan pembangunan spesifik yang dianut dan diterapkan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan juga akan berperan dalam menghasilkan kualitas hidup manusia di sana.
Keragaman sumberdaya dan potensi yang dimiliki setiap daerah menyebabkan perbedaan kemampuan dalam membiayai kegiatan pembangunan, tidak sedikit kabupaten/kota di Indonesia yang mengandalkan Dana Alokasi Umum (DAU) yang diberikan pemerintah pusat untuk membiayai pengeluaran rutin dan hanya sedikit dialokasikan untuk anggaran pembangunan, sehingga  peran pemerintah pusat dalam bentuk alokasi anggaran pembangunan masih sangat diperlukan.
Pembangunan manusia yang dilakukan melalui perbaikan kesehatan dan gizi serta pendidikan dipandang sebagai dua kegiatan. Kegiatan pertama adalah kegiatan konsumsi berdasarkan kajian ekonomi konvensional, akan tetapi kegiatan kedua adalah dapat dipandang sebagai kegiatan investasi. Kegiatan investasi pada masa sekarang (periode t) akan memperoleh tingkat pengembalian pada periode t + n, dimana n merupakan periode investasi kesehatan, gizi dan pendidikan (Mark Blaug dalam Elfindri, 2001, 41). Pengambilan keputusan untuk melakukan investasi pada sektor kesehatan dan pendidikan secara makro dilakukan oleh pemerintah, sedangkan secara mikro oleh rumah tangga.
Salah satu cara untuk meningkatkan sumberdaya manusia adalah dengan meningkatkan komponen pembentuknya, yaitu meningkatkan pencapaian usia harapan hidup, peningkatan angka melek huruf dan perpanjangan rata-rata lama sekolah melalui investasi di sektor pendidikan dan kesehatan. Pengambilan keputusan untuk melakukan investasi pada sektor kesehatan dan pendidikan secara makro dilakukan oleh pemerintah, sedangkan secara mikro dilakukan oleh rumah tangga. Oleh karena itu, pencapaian HDI diduga dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah dan pengeluaran rumah tangga untuk kesehatan dan pendidikan.
Penelitian ini mencoba menganalisis mengenai pengaruh pembiayaan pembangunan manusia (human investment) yang dilakukan oleh  masyarakat dan pemerintah baik pusat maupun daerah terhadap pencapaian angka HDI suatu daerah, dengan unit analisis adalah propinsi di seluruh Indonesia.

II. METODOLOGI PENELITIAN

2. 1.	Lokasi Penelitian
Karena keterbatasan informasi, anggaran pembangunan yang merupakan gabungan beberapa proyek pembangunan pada setiap propinsi tidak dapat dilakukan pemilahan untuk setiap kabupaten sehingga unit sample pada penelitian ini adalah propinsi yang ada di Indonesia sejak tahun 2001. 

2. 2.	Data dan Metoda Pengumpulan Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder belah silang (cross section) antar propinsi di Indonesia untuk tahun 2002. Dipilihnya tahun tersebut dengan alasan data tersebut merupakan publikasi BPS tentang HDI terbaru yang tersedia. Akan tetapi karena penelitian ini ingin melihat formulasi pembiayaan yang efektif maka pada variabel bebas digunakan variabel lag berupa pembiayaan pembangunan manusia untuk tahun 2001 dan 2002.

2. 3.	Variabel Penelitian

1.	 Human Development Index (HDI) (Yt), merupakan salah satu indikator pengukuran yang menggambarkan pencapaian pembangunan manusia di suatu negara atau daerah. Pada penelitian ini data HDI merupakan data yang telah diolah dan dipublikasikan oleh BPS dan UNDP pada Human Development Report tahun 2004.
2.	APBN Pendidikan (X1(t)), merupakan pengeluaran pemerintah pusat untuk membiayai sarana dan prasarana dalam pelayanan pendidikan bagi masyarakat. Data yang diambil dalam bentuk nilai riil perjumlah usia sekolah (dalam ribu rupiah).
3.	APBN Kesehatan (X2(t)), merupakan pengeluaran pemerintah pusat untuk membiayai sarana dan prasarana dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Data yang diambil dalam bentuk nilai riil perkapita (dalam ribu rupiah).
4.	APBD Pendidikan (X3(t)), merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk membiayai sarana dan prasarana dalam pelayanan pendidikan bagi masyarakat. Data yang diambil dalam bentuk nilai riil perjumlah usia sekolah (dalam ribu rupiah).
5.	APBD Kesehatan (X4(t)), merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk membiayai sarana dan prasarana dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Data yang diambil dalam bentuk nilai riil perkapita (dalam ribu rupiah)
6.	Pengeluaran Pendidikan oleh Rumah Tangga (X5(t)), merupakan nilai rata-rata pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan dalam suatu propinsi. Data yang diambil dalam bentuk nilai riil (dalam ribu rupiah).
7.	Pengeluaran Kesehatan oleh Rumah Tangga (X6(t)), merupakan nilai rata-rata pengeluaran rumah tangga untuk kesehatan dalam suatu propinsi. Data yang diambil dalam bentuk nilai riil (dalam ribu rupiah).

Dalam penelitian ini setiap variabel di atas digunakan dalam kurun waktu 2 tahun. Perhitungan dilakukan secara independen setiap variabel maupun interaksi variabel. Sehingga variabel dalam penelitian ini adalah :
a.	Variabel tahun t			: X1(t), X2(t), X3(t), X4(t), X5(t), X6(t)
b.	Variabel tahun t-1			: X1(t-1), X2(t-1), X3(t-1), X4(t-1), X5(t-1), X6(t-1)
c.	Variabel interaksi tahun t & t-1	: 
X1(t)*X1(t-1), X2(t)*X2(t-1), X3(t)*X3(t-1), X4(t)*X4(t-1), X5(t)*X5(t-1), X6(t)*X6(t-1)	

2. 4.	Metode Analisis
	Metode analisis difokuskan pada menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian angka HDI. Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka dapat dilihat bagaimana pengaruh setiap faktor terhadap pencapaian HDI. 

2. 4. 1.	Metoda 4 Kuadran
	 Untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi dari masing-masing faktor penyusun HDI khususnya kondisi kesehatan dan pendidikan pada tiap propinsi dibandingkan dengan tingkatkan HDI yang dicapai digunakan Analisa 4 Kuadran. Dengan analisa ini akan terlihat faktor dominan yang menyebabkan daerah tersebut memiliki HDI yang lebih rendah dibandingkan daerah lainnya, maupun sebaliknya. 

2. 4. 2.	Analisa Faktor
	 Salah satu analisis yang lazim digunakan untuk mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel tak bebas adalah analisis regresi, akan tetapi dalam pembuatan sebuah model regresi didasari atas beberapa asumsi klasik, yaitu tidak adanya autokorelasi, varian yang seragam (homoskedastisitas) dan tidak adanya hubungan linier yang erat antar sesama variabel bebas (multikolinieritas). Model regresi yang baik tentunya harus memenuhi semua asumsi tersebut. Karena keterbatasan informasi penelitian menggunakan data propinsi sesuai hasil Susenas 2002, dimana hanya terdapat 24 propinsi. Jumlah data yang terbatas itu memungkinkan terjadinya pelanggaran asumsi pada model regresi yang akan kita buat terutama asumsi multikolinieritas yang mensyaratkan minimal 5 data untuk setiap varibel bebas, sehingga minimal data yang harus kita miliki adalah 30. untuk itu pada penelitian ini sebelum melakukan analisis regresi digunakan Analisa Faktor untuk mereduksi jumlah variabel bebas yang digunakan dalam model. 
 Factor Analysis atau Analisa Faktor merupakan suatu prosedur yang dipergunakan untuk mereduksi dan meringkas data. Proses analisa faktor mencoba menemukan hubungan (interrelationship) antar sejumlah variabel-variabel yang saling independen satu dengan yang lain sehingga bisa dibuat satu atau beberapa kumpulan variabel yang lebih sedikit dari jumlah variabel awal.
	Pada penelitian ini metoda yang digunakan untuk melakukan ekstrasi adalah Principal Component Analysis (PCA). Sehingga setelah proses ini akan terbentuk faktor yang lebih sedikit dari variabel yang ada. Setelah terbentuk faktor akan dilanjutkan dengan pembentukan Faktor Scores yang merupakan kombinasi linier dari variabel-variabel asli. Skor atau nilai faktor ke-i bisa dihitung dengan menggunakan rumus :
Fi   =  wi1Z1 + wi2Z2 + wi3Z3 + ….. + wikZk 
Fi 	= skor (nilai) faktor yang ke-i
wi 	= weight or factor score coefficient
k	= banyaknya variabel.
Zi   	= variabel Xi  yang  telah distandarisasi
Skor atau nilai faktor di atas selanjutnya digunakan sebagai variabel baru dalam analisis regresi.

3. 6. 2. Model Regesi Berganda

Hasil Analisa Faktor yang diperoleh berupa faktor skor dari setiap jenis variabel di atas (variabel lag maupun interaksi) selanjutnya digunakan untuk mengukur pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap pencapaian HDI. Metode yang digunakan pada tahap ini  adalah analisis regresi berganda dengan metode Ordinary Least Square (OLS), sehingga diperoleh persamaan dalam bentuk linear sebagai berikut:                                    

Y(t)   =  0  +  1F1 + 2 F2 + … + iFi  + 
   
Dimana :
Y(t)   :	Human Development Index (HDI) propinsi tahun 2002
F1, F2, …,Fi   adalah variabel Faktor Skor pada tahun 2001, 2002 dan 2001*2002 dimana i  6
0   :   konstanta yang menunjukkan intersep dan i adalah koefisien regresi yang menyatakan tingkat hubungan antara variabel independen (F1, F2, …,Fi) dengan variabel dependen (Y). 
	Untuk menaksir koefisien-koefisien regresi dari model linear yang akan diuji, atau untuk mengetahui pengaruh variabel input terhadap output maka digunakan metode OLS (Ordinary Least Square). Pengujian statistik dilakukan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan uji statistik yaitu uji t (t-test) dan uji F (F-test) serta perhitungan nilai dan koefisen determinasi R2. Uji statistik t dan F dimaksudkan untuk melihat signifikansi koefisien regresi secara parsial dan bersama, sedangkan uji R2 bertujuan untuk melihat kekuatan variabel bebas menjelaskan variabel tak bebas (Algifari, 2000).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3. 1.	Kondisi Kesehatan dan Pendidikan Terhadap HDI di Indonesia
HDI disusun dari tiga komponen sosio ekonomi (1) aspek kesehatan yaitu lamanya hidup yang diukur dengan angka harapan hidup pada saat lahir; (2) aspek pendidikan yang diukur melalui kombinasi antara angka melek huruf pada penduduk dewasa dengan rata-rata lama sekolah; dan (3) aspek ekonomi yaitu tingkat kehidupan yang layak, diukur berdasarkan pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan.
Dari hasil analisa 4 kuadran kondisi komponen penyusun HDI dari propinsi dengan HDI di bawah rata-rata Indonesia disajikan pada tabel 1. Sebagian besar propinsi dengan HDI yang rendah memiliki angka harapan hidup, angka melek huruf dan angka psekolah yang juga rendah, hanya sedikit propinsi dengan salah satu indikator penyusunnya yang tinggi ternyata memiliki HDI rendah. Pada indikator kesehatan 91,6% propinsi dengan HDI rendah memiliki tingkat kesehatan yang juga rendah, sementara untuk indikator pendidikan 58,3% dari propinsi dengan HDI rendah ini memiliki tingkat pendidikan yang rendah. 

Tabel 1.Kondisi Komponen Penyusun HDI pada Propinsi dengan HDI di bawah rata-rata Indonesia Tahun 2002
No	Propinsi	Rendah	Tinggi	
		LE	LIT	MYS	LE	LIT	MYS	
1.	LAMPUNG	v		v		v		
2.	JAWA BARAT	v				v	v	
3.	JAWA TIMUR	v	v	v				
4.	NTB	v	v	v				
5.	NTT	v	v	v				
6.	KALIMANTAN BARAT	v	v	v				
7.	KALIMANTAN SELATAN	v		v		v		
8.	SULAWESI TENGAH	v				v	v	
9.	SULAWESI SELATAN		v	v	v			
10.	SULAWESI TENGGARA	v	v				v	
11.	MALUKU	v				v	v	
12.	PAPUA	v	v	v				
Sumber :Human Development Report 2004, data diolah

Kondisi sebaliknya juga terjadi pada Propinsi dengan HDI di atas rata-rata Indonesia, dimana sebagian besar propinsi dengan HDI yang tinggi memiliki angka harapan hidup, angka melek huruf dan angka partisipasi sekolah yang juga tinggi dan hanya sebagian kecil yang menyimpang, seperti terlihat pada Tabel 2. Pada indikator kesehatan 78,6% propinsi dengan HDI tinggi memiliki tingkat kesehatan yang juga tinggi, sementara untuk indikator pendidikan 78,6% propinsi memiliki angka melek huruf yang tinggi dan 85,7% propinsi memiliki angka partisipasi sekolah yang tinggi

Tabel 2. Kondisi Komponen Penyusun HDI pada Propinsi dengan HDI di atas rata-rata Indonesia Tahun 2002
No	Propinsi	Rendah	Tinggi	
		LE	LIT	MYS	LE	LIT	MYS	
1.	NAD				v	v	v	
2.	SUMATERA UTARA				v	v	v	
3.	RIAU				v	v	v	
4.	SUMATERA BARAT	v				v	v	
5.	JAMBI				v	v	v	
6.	SUMATERA SELATAN	v		v		v		
7.	BENGKULU	v				v	v	
8.	DKI JAKARTA				v	v	v	
9.	JAWA TENGAH		v	v	v			
10.	YOGYAKARTA		v		v		v	
11.	BALI		v		v		v	
12.	KALIMANTAN TENGAH				v	v	v	
13.	KALIMANTAN TIMUR				v	v	v	
14.	SULAWESI UTARA				v	v	v	
Sumber :Human Development Report 2004, data diolah.
3. 2.	Variabel Faktor Skor Hasil Analisa Faktor Yang Digunakan Dalam Model Regresi
 	Hasil ekstraksi dengan Metode Principal Componen di atas untuk masing-masing tahun diperoleh 3 faktor baru yang untuk seluruhnya dapat menjelaskan lebih dari 90 % varians variabel lama, yang selanjutnya dibentuk variabel baru yang independent (tidak terjadi multikolinieritas) dengan membuat skor faktor dengan rumus: 
Fi   =  wi1Z1 + wi2Z2 + wi3Z3 + ….. + wikZk 
Fi 	= skor (nilai) faktor yang ke-i
wi 	= weight of factor score coefficient (tabel 3)
Zi	= merupakan nilai Xi yang telah distandarisasi 
k	= banyaknya variabel.
Hasil dari faktor skor di atas inilah yang selanjutnya digunakan sebagai variabel bebas pada model regresi yang kita bentuk. 

Tabel 3. Component Score Coefficient Matrix
	 	Component	
 	1	2	3	
Variabel 2001				
APBN_P PDDK 2001	-,193	1,091	-,105	
APBD_P KES 2001	-,130	-,108	1,051	
ART_P PDDK 2001	,564	-,096	-,119	
ART_P KES 2001	,552	-,138	-,029	
Variabel 2002				
APBN_P PDDK 2002	,537	-,155	-,057	
APBN_P KES 2002	,688	-,340	-,034	
APBD_P PDDK 2002	-,230	,041	,624	
APBD_P KES 2002	,234	-,246	,515	
ART_P PDDK 2002	-,167	,599	-,103	
ART_P KES 2002	-,414	,798	-,017	
Variabel 2001 & 2002				
N_PDDK	,712	-,314	-,067	
N_KES	,919	-,531 	-,078	
D_KES	-,184	-,139	1,083	
A_PDDK	-,242	,691	-,145	
A_KES	-,595	,971	,004	
Sumber : Analisis data sekunder, 2001 dan 2002.

3. 3.	Model Regresi dengan Faktor Skor
3. 3. 1.	Variabel Tahun 2001
Hasil pengujian variabel tahun 2001 yang diperoleh terlihat pada tabel 4. Secara bersama-sama model regresi dengan variabel faktor skor di atas ini signifikan pada level 0,001 dan R2 yang diperoleh cukup baik yaitu 0,561 artinya model ini dapat menerangkan 56,1 % dari variansi HDI dan jika dilihat secara parsial pada tabel maka variabel ART signifikan pada level 0,01 sementara APBN dan APBD signifikan pada level 0,1. 
Tabel 4. Koefisien Regresi Antara HDI (Y) dengan
Variabel Faktor Skor Tahun 2001

Jenis Pembiayaan	Koefisien Regresi	Koefisien Beta	t	Sign. t	
1. ART (F1)	2,347	0,642	4,332	0,000	
2. APBN (F2)	1,060	0,290	1,956	0,065	
3. APBD (F3)	0,933	0,255	1,723	0,100	
Sumber : Analisis data sekunder, 2001.
Dari model di atas dengan melihat koefisien Beta kita hanya mengetahui bahwa variabel yang memberi pengaruh terbesar terhadap HDI adalah F1 mewakili investasi pembangunan manusia oleh rumah tangga, sumbangan kedua terbesar adalah F2 mewakili investasi pembangunan manusia oleh pemerintah pusat dan yang terkecil adalah F3 merupakan wakil dari variabel investasi pembangunan manusia oleh pemerintah daerah, tetapi untuk mengetahui pengaruh yang terbesar antara investasi persektor dapat dilihat melalui pengaruh dari masing-masing variabel asli terhadap HDI dihitung melalui perbandingan weight of factor score coefficient dan hasilnya seperti terlihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 5. Koefisien Beta dari Variabel Dasar
Variabel 2001	Koefisien Beta	
1. APBN_P PDDK 2001	0,3272	
2. APBD_P KES 2001	0,2853	
3. ART_P PDDK 2001	0,2944	
4. ART_P KES 2001	0,2800	
    Sumber : Analisis data sekunder, 2001.
Dari tabel di atas lebih jelas terlihat bagaimana pengaruh masing-masing variabel dasar terhadap HDI. Untuk pembiayaan tahun 2001 sektor kesehatan, anggaran pemerintah daerah lebih besar pengaruhnya dibandingkan dengan anggaran rumah tangga sementara pada sektor pendidikan anggaran pemerintah pusat memberikan pengaruh yang lebih besar dibandingkan anggaran rumah tangga. Jika kita lihat dari sektor yang dibiayai yaitu melalui pengeluaran rumah tangga maka pengeluaran sektor pendidikan memberikan pengaruh lebih besar dibanding sektor kesehatan, sedangkan untuk pengeluaran oleh pemerinah pusat dan daerah tidak dapat dianalisis lebih lanjut. 

3. 3. 2.	Variabel Tahun 2002
Secara bersama-sama model regresi dengan variabel faktor skor di atas ini signifikan pada level 0,001 dan R2 yang diperoleh cukup baik yaitu 0,591 artinya model ini dapat menerangkan 59,1 % dari variansi HDI. Jika kita lihat secara parsial pada tabel 5.15 di atas terlihat bahwa variabel ART dan APBN signifikan pada level 0,05 sementara APBD signifikan pada level 0,1. 
Tabel 6. Koefisien Regresi Antara HDI (Y) dengan 
Variabel Faktor Skor Tahun 2002

Jenis Pembiayaan	Koefisien Regresi	Koefisien Beta	t	Sign. t	
1. APBN (F1)	1,273	0,348	2,432	0,025	
2. ART (F2)	2,328	0,636	4,448	0,000	
3. APBD (F3)	0,928	0,254	1,774	0,091	
Sumber : Analisis data sekunder, 2002.
Dengan melihat koefisien Beta kita hanya mengetahui bahwa variabel yang memberi pengaruh terbesar terhadap HDI adalah F2 mewakili investasi pembangunan manusia oleh rumah tangga, sumbangan kedua terbesar adalah F1 mewakili investasi pembangunan manusia oleh pemerintah pusat dan dan yang terkecil adalah F3 merupakan wakil dari variabel investasi pembangunan manusia oleh daerah, tetapi untuk mengetahui pengaruh yang terbesar antara investasi persektor dapat dilihat melalui pengaruh dari masing-masing variabel asli terhadap HDI dihitung melalui perbandingan weight of factor score coefficient dan hasilnya seperti terlihat pada dibawah ini :
Tabel 7. Koefisien Beta dari Variabel Dasar
Variabel 2002	Koefisien Beta	
1. APBN_P PDDK 2002	0,5064	
2. APBN_P KES 2002	0,7724	
3. APBD_P PDDK 2002	0,6018	
4. APBD_P KES 2002	0,7479	
5. ART_P PDDK 2002	0,8040	
6. ART_P KES 2002	1,0964	
 Sumber : Analisis data sekunder, 2002.

Dari hasil di atas lebih jelas terlihat bagaimana pengaruh masing-masing variabel dasar terhadap HDI. Untuk pembiayaan tahun 2002 anggaran rumah tangga sektor kesehatan memberikan pengaruh terbesar, yang kedua adalah anggaran rumah tangga sektor pendidikan. Pengaruh terbesar ketiga adalah investasi oleh pemerintah pusat melalui sektor kesehatan, keempat investasi oleh pemerintah daerah melalui sektor kesehatan, kelima investasi oleh pemerintah daerah melalui sektor pendidikan dan yang terkecil adalah investasi sektor pendidikan oleh pemerintah pusat.

3. 3. 3.	Variabel Tahun 2001 dan 2002 secara Bersama-sama
Secara bersama-sama model regresi dengan variabel faktor skor di atas ini signifikan pada level 0,001 dan R2 yang diperoleh cukup baik yaitu 0,531 artinya model ini dapat menerangkan 53,1 % dari variansi HDI. Jika kita lihat secara parsial pada tabel 5.17 di atas terlihat bahwa variabel ART signifikan pada level 0,01, APBD signifikan pada level 0,05 sementara APBN signifikan pada level 0,15.

Tabel 8. Koefisien Regresi Antara HDI (Y) dengan 
Variabel Faktor Skor Tahun 2001*2002

Jenis Pembiayaan	Koefisien Regresi	Koefisien Beta	t	Sign. t	
1. APBN (F1)	0,954	0,261	1,704	0,104	
2. ART (F2)	2,194	0,600	3,917	0,001	
3. APBD (F3)	1,172	0,320	2,09	0,049	
Sumber : Analisis data sekunder, 2001 dan 2002.
Dengan melihat koefisien Beta kita hanya mengetahui bahwa variabel yang memberi pengaruh terbesar terhadap HDI adalah F2 mewakili investasi pembangunan manusia oleh rumah tangga, sumbangan kedua terbesar adalah F3 mewakili investasi pembangunan manusia oleh pemerintah daerah dan dan yang terkecil adalah F1 merupakan wakil dari variabel investasi pembangunan manusia oleh pemerintah pusat, tetapi untuk mengetahui pengaruh yang terbesar investasi antar sektor dapat dilihat melalui pengaruh dari masing-masing variabel asli terhadap HDI dihitung melalui perbandingan weight of factor score coefficient dan hasilnya seperti terlihat pada dibawah ini :
Tabel 9. Koefisien Beta dari Variabel Dasar
Variabel 2001*2002	Koefisien Beta	
1. APBN_P PDDK 2001*2002	0,2867	
2. APBN_P KES 2001*2002	0,4187	
3. APBD_P KES 2001*2002	0,5516	
4. ART_P PDDK 2001*2002	0,3916	
5. ART_P KES 2001*2002	0,5114	
 Sumber : Analisis data sekunder, 2001 dan 2002.

Dari hasil di atas lebih jelas terlihat bagaimana pengaruh masing-masing variabel dasar terhadap HDI. Untuk pembiayaan tahun 2001 dan 2002 secara berturut-turut. Anggaran pemerintah daerah untuk sektor kesehatan memberikan pengaruh terbesar, pengaruh terbesar kedua adalah anggaran rumah tangga sektor kesehatan sedangkan pengaruh terkecil adalah anggaran pendidikan oleh pemerintah pusat. 

3. 4.	Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahun berjalan (2002), pembiayaan oleh rumah tangga memiliki pengaruh terbesar terhadap HDI dan jika dilihat pada jenis pengeluaran maka  pengaruh pengeluaran sektor kesehatan lebih besar dibanding sektor pendidikan. Pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga pada sektor kesehatan umumnya adalah untuk pengobatan yang efeknya akan terasa lebih cepat dibandingkan pengeluaran sektor pendidikan yang membutuhkan jangka waktu lebih panjang. Hal ini diperkuat dengan hasil koefisien Beta pada tahun 2001 dimana pengeluaran rumah tangga sektor pendidikan memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap HDI 2002 dibandingkan pengeluaran sektor kesehatan.
Berbeda dengan pengeluaran rumah tangga, pengeluaran oleh pemerintah baik pusat maupun daerah pada tahun 2001 memiliki pengeruh lebih besar dibandingkan pengeluaran rumah tangga sedangkan tahun 2002 pengeluaran pemerintah lebih kecil pengaruhnya dibandingkan pengeluaran rumah tangga. Jika kita lihat per-sektor pengeluaran maka pada tahun 2002, pengeluaran sektor kesehatan lebih besar pengaruhnya dibandingkan sektor pendidikan, sementara tahun 2001 pengeluaran pendidikan oleh pemerintah pusat lebih besar pengaruhnya dibandingkan pengeluaran kesehatan oleh pemerintah daerah. Kondisi yang sama terjadi pada anggaran rumah tangga dimana pada tahun 2001 pengeluaran rumah tangga sektor pendidikan lebih besar pengaruhnya dibandingkan sektor kesehatan, hal ini menunjukkan bahwa investasi sektor pendidikan membutuhkan jangka waktu relatif lebih lama dibandingkan investasi pada sektor kesehatan.
Hasil analisis pada tahun 2002 menunjukkan bahwa untuk sektor pendidikan pengeluaran pemerintah daerah lebih besar pengaruhnya dibandingkan dengan pengeluaran pemerintah pusat, hal sebaliknya terjadi pada sektor kesehatan dimana pengeluaran pemerintah pusat memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap pengeluaran pemerintah daerah. Jika kita meninjau dari pembagian kewenangan sesuai Undang-undang No. 22 dan 25 tahun 1999 maka pembayaran gaji dan operasional pendidikan sejak otonomi daerah telah dilimpahkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, pembiayaan yang masih berada di pusat adalah untuk pembangunan sarana dan prasarana sementara pada sektor kesehatan, sebagian besar pembiayaan gaji (khususnya tenaga professional seperti dokter) dan sebagian besar biaya operasional  rumah sakit sampai dengan tahun anggaran 2002  masih dibiayai oleh APBN sedangkan APBD lebih banyak membiayai dana operasional puskesmas dan tenaga Paramedis. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi pembiayaan terhadap tenaga professional dan dana operasional baik untuk sektor pendidikan maupun kesehatan sangat besar pengaruhnya terhadap HDI. Besarnya alokasi pembiayaan tenaga professional baik guru maupun tenaga medis (dokter), sangat terkait dengan kualitas, sementara biaya operasional sangat terkait dengan kualitas pelayanan. Semakin banyak kuantitas dan semakin baiknya kualitas pelayanan pada sektor pendidikan dan kesehatan semakin besar pengaruhnya terhadap HDI.
Hasil analisis dua tahun berturut-turut (2001*2002) pengaruh terbesar adalah pengeluaran pemerintah daerah untuk sektor kesehatan. Seperti disebutkan di atas bahwa APBD kesehatan lebih banyak membiayai operasional Puskesmas dan tenaga Paramedis, dimana untuk jangka waktu satu tahun pelayanan yang diberikan belum optimal. Semakin panjang masa kerja semakin terampil tenaga paramedis yang ada dan semakin baik pelayanan yang diberikan kepada masyarkat, efeknya pengaruh terhadap HDI juga semakin besar. 
Tidak seperti pada sektor kesehatan dimana pembiayaan dua tahun berturut-turut dari APBD memberikan pengaruh terbesar pada sektor pendidikan meski APBD kesehatan tidak dapat dianalisa melalui analisa faktor tetapi jika kita lihat dari hasil korelasi  Pearson lebih kecil pengaruhnya dibandingkan pada tahun anggaran berjalan. Hal ini menunjukkan pengalaman mengajar belum meningkatkan kemampuan dan profesionalisme dari para guru yang ada di Indonesia, sehingga seperti studi yang dilakukan di Amerika Latin dan India bahwa pengeluaran gaji guru memiliki dampak yang kecil terhadap HDI. 

IV. PENUTUP
4. 1.	Kesimpulan

Sebagian besar propinsi di Indonesia dengan HDI rendah yaitu sebesar 91,6% memiliki tingkat kesehatan yang juga rendah, sementara untuk indikator tingkat pendidikan 58,3% dari propinsi dengan HDI rendah ini memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Sementara 78,6% propinsi dengan HDI tinggi memiliki indikator kesehatan yang juga tinggi, untuk indikator pendidikan 78,6% propinsi memiliki angka melek huruf yang tinggi dan 85,7% propinsi memiliki angka partisipasi sekolah yang tinggi. 
Pada sektor kesehatan telah terjadi sinkronisasi antara pemerintah pusat   pemerintah daerah maupun rumah tangga dalam pengalokasian anggaran dimana pada daerah kaya, pemerintah pusat tidak terlalu banyak berperan dalam artian alokasi pada daerah dengan APBD dan pengeluaran rumah tangga yang cukup besar, alokasi pemerintah pusat tidak sebesar daerah dengan anggaran yang minim. Akan tetapi hal ini belum terjadi pada sektor pendidikan dimana yang terjadi justru daerah yang telah memiliki dana cukup besar baik dari pemerintah daerah maupun rumah tangga ternyata alokasi pemerintah  pusat pada daerah tersebut juga lebih besar dibanding daerah lainnya.
Dari hasil penghitungan korelasi Pearson yang dihasilkan seluruhnya bernilai positif, atau Anggaran yang dikeluarkan untuk investasi manusia baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun Rumah Tangga berbanding lurus dengan pencapaian HDI. Artinya semakin besar anggaran yang dikeluarkan semakin tinggi HDI yang dicapai dan semakin sedikit anggaran yang dikeluarkan capaian HDI juga semakin rendah. Namun tidak semua korelasi memberikan hasil yang signifikan. Secara umum pengeluaran yang  dilakukan oleh rumah tangga memiliki korelasi terbesar dengan HDI.
Pengelompokkan yang dilakukan dengan Analisis Faktor untuk tahun 2001, 2002 dan 2001*2002 memberikan pengelompokkan yang sama sesuai pihak yang mengeluarkan pembiayaan yaitu pengeluaran rumah tangga sektor pendidikan dan kesehatan menjadi satu kelompok, pengeluaran Pemerintah Pusat sektor pendidikan dan kesehatan menjadi satu kelompok dan pengeluaran Pemerintah Daerah sektor pendidikan dan kesehatan menjadi satu kelompok. 
Dari hasil analisis regresi dengan menggunakan variabel baru yang terbentuk dari hasil Analisa Faktor di atas diperoleh bahwa variabel pengeluaran rumah tangga memberikan pengaruh yang terbesar untuk jangka pendek sementara pengeluaran pemerintah Pusat sektor Pendidikan dan pengeluaran Pemerintah Daerah sektor Kesehatan memberikan pengaruh lebih baik pada periode lag (APBN Kesehatan dan APBD Pendidikan tidak dapat dianalisis). Sedangkan pembiayaan dua tahun berturut-turut Pengeluaran Pemerintah Daerah sektor Kesehatan lebih baik dibandingkan dengan Pengeluaran Pemerintah Pusat maupun Rumah Tangga. Sedangkan Pengeluaran Pemerintah Daerah sektor Pendidikan tidak dapat dianalisis.

4. 2.	Saran

Dalam era globalisasi ini, kita dituntut untuk dapat bersaing dengan negara lain. Indonesia sebagai negara berkembang yang baru saja dilanda krisis ekonomi yang berkembang menjadi krisis multidimensi telah membuat utang luar negeri negara kita semakin membengkak, kondisi ini menuntut penghematan besar-besaran diberbagai bidang termasuk dalam investasi sumberdaya manusia. Akan tetapi tuntutan globalisasi mengharuskan bangsa ini untuk meningkatkan mutu sumberdaya manusianya yang telah tertinggal jauh oleh negara lain, sehingga dibutuhkan perencanaan yang efektif agar dana yang ada dapat dialokasikan seefisien mungkin.
Berdasarkan temuan empiris di atas maka ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dalam meningkatkan pencapaian HDI dan mengurangi ketimpangan kualitas sumberdaya manusia antar daerah  antara lain :
•	Untuk jangka pendek pengaruh investasi SDM melalui pengeluaran rumah tangga sektor kesehatan lebih besar pengaruhnya dibanding pengeluaran pemerintah pusat dan daerah akan tetapi untuk jangka panjang pengeluaran pemerintah daerah lebih besar pengaruhnya demikian juga jika dilihat dari pembiayaan dua tahun berturut-turut dimana APBD Kesehatan memiliki pengaruh terbesar, akan tetapi perbedaan pengaruh kedua unsur pembiayaan ini sangat kecil maka alternatif kebijakan yang dapat diambil yaitu : 
1.	Perlunya pengembangan lembaga Asuransi Kesehatan secara merata di seluruh daerah, pada tahap awal dapat difokuskan pada daerah dengan HDI rendah dan tingkat kesehatan yang juga rendah seperti : Propinsi Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, NTB, NTT, kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku dan Papua serta daerah dengan HDI yang cukup baik tetapi tingkat kesehatannya masih rendah seperti Propinsi Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan Bengkulu.
2.	Untuk daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi seperti NTB, NTT dan Sulawesi Tengggara dimana pengeluaran  rumah tangga untuk sektor kesehatan tidak sampai Rp. 10.000,- maka selain pembentukan lembaga asuransi kesehatan perlu juga dikembangkan komite kesehatan yang bergerak dalam lingkup nasional. Komite kesehatan ini berfungsi seperti BAZIS yang mengumpulkan dana bantuan dari seluruh Indonesia (khususnya pada daerah dengan tingkat ekonomi yang baik) untuk disalurkan ke daerah yang perekonomian masyarakatnya rendah. 
3.	Pemerintah daerah harus dapat memberi prioritas dalam menjaga sustainability anggaran kesehatan. Untuk daerah dengan PAD yang terbatas sehingga tidak dapat menjaga sustainability dari anggaran kesehatan-nya maka pemerintah pusat dapat mengalokasikan Dana Alokasi Khusus sektor kesehatan sehingga pelayanan kesehatan pada daerah tersebut tidak mengalami penurunan baik kualitas maupun kuantitas. 
4.	Profesionalisme dari tenaga paramedis sangat menentukan tingkat kesehatan suatu daerah. Agar hasil peningkatan derajat kesehatan ini   semakin baik maka pemerintah daerah harus dapat mengalokasikan dana untuk pendidikan dan pelatihan tenaga paramedis ini sehingga profesionalisme tidak hanya mengandalkan masa kerja tetapi dapat dipercepat melalui pendidikan. 
•	Untuk pengeluaran sektor pendidikan, untuk jangka pendek pengaruhnya terhadap HDI tidak sebaik pengeluaran sektor kesehatan tetapi dengan lag satu tahun menunjukkan bahwa pengeluaran pendidikan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap HDI dibanding pengeluaran kesehatan, meskipun untuk dua tahun pembiayaan berturut-turut, pengeluaran sektor kesehatan tetap lebih besar pengaruhnya. Berdasarkan hasil pada penelitian ini maka alternatif kebijakan yang dapat diambil yaitu : 
1.	Menggiatkan kembali program orang tua asuh serta mengefektifkan peran komite sekolah dengan menyalurkan dana yang terkumpul untuk membiayai pengeluaran yang selama ini dibiayai rumah tangga. Untuk tahap awal program ini dapat difokuskan pada daerah dengan HDI yang rendah serta tingkat partisipasi sekolah yang rendah yaitu Propinsi Lampung, Jawa Timur, NTB, NTT, kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Papua serta daerah dengan HDI yang cukup baik tetapi tingkat partisipasi sekolahnya masih rendah seperti Propinsi Sumatera Selatan dan Jawa Tengah.
2.	Untuk daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi seperti NTB, NTT, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tengggara dimana pengeluaran  rumah tangga untuk sektor pendidikan tidak sampai Rp. 10.000,- maka gerakan orangtua asuh dan pembentukan komite sekolah bergerak dalam lingkup nasional yang berfungsi seperti BAZIS yang mengumpulkan dana bantuan dari seluruh Indonesia (khususnya pada daerah dengan tingkat ekonomi yang baik) untuk disalurkan ke daerah yang perekonomian masyarakatnya rendah. 
3.	Program Kelompok Belajar (Kejar) Paket A harus perlu dilanjutkan, khususnya pada daerah dengan HDI rendah dan tingkat melek huruf yang masih rendah seperti Propinsi Jawa Timur, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Papua. Demikian pada daerah dengan HDI tinggi tetapi tingkat melek huruf-nya masih rendah seperti Propinsi Jawa Tengah, Yogyakarta dan Bali.
4.	Hasil korelasi Pearson untuk variabel APBD Pendidikan dua tahun berturut-turut lebih kecil dibandingkan satu tahun pembiayaan, hal ini menunjukkan pengalaman mengajar belum meningkatkan kemampuan dan profesionalisme dari para guru yang ada di Indonesia. Sehingga pemerintah daerah tidak dapat mengandalkan pengalaman mengajar sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan profesionalisme tenaga guru. Pemerintah perlu menggiatkan program pelatihan dan melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan yang ada untuk memcetak tenaga professional pada bidang ini, misalnya dengan memberikan beasiswa kepada mereka khususnya yang bersedia mengabdi di daerah yang memiliki kualitas SDM relatif rendah.

DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik (2003), Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota 2000-2002, BPS Jakarta

-----------, Statistik (2003), Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Propinsi 2000-2002, BPS Jakarta.
Dillon, William R and Mathew Goldstein (1989), Multivariate Analysis Methods and Applications, John Willey & Sons.

Draper, NR and Smith, H, (1992), Analisis Regresi Terapan, PT. Gramedia Pustaka Utama.

Elfindri  (2001), Ekonomi SDM, Universitas Andalas.

-----------(2003), Ekonomi Layanan Kesehatan, Universitas Andalas.

-----------(2004), "Investasi Manusia: Fenomena Mikro dan Kebijakan Makro", Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang.

Lains, Alfian (1987), "Peranan Kualitas Penduduk Dalam Pembangunan di Indonesia", Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas` Padang.

-----------(1993), "Indikator dan Determinan Kualitas Hidup Manusia di Indonesia: Kasus Sumatera Barat", Laporan Penelitian Unand Padang.

-----------(1994), Ekonometrika Teori dan Aplikasi, Pusat Antar Universitas Bid. Ilmu Ekonomi UI, Depok.

Mundle, S (1998), "Financing Human Development: Some Lessons from Advanced  Asian Countries", World Development 26 (4):659-672.

Rachbini, D.J (2001), Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Manusia, Grasindo.

Refendi (2004), “Perencanaan Peningkatan Human Development Index (HDI): Implikasi Analisis untuk Kota Solok Propinsi Sumatera Barat”, Tesis Magister Perencanaan Pembangunan, Program PascasarjanaUniversitas Andalas.

Schultz, Theodore W (1981), "investing in People, the Economics of Populations Quality, Univ. California Press, Barkeley Los Angeles.

Simanjuntak, Payaman (1985), Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia, Jakarta.

Subri, Mulyadi (2003), Ekonomi Sumber Daya Manusia, PT. Raja Grafindo Persada.

Supranto, J (1995), Ekonometrik, LPFE Universitas Indonesia.

-----------(2004), Analisis Multivariate Arti & Interpretasi, Rineka Cipta.

Thapa, Shyam (1995), The Human Development Index: A Portrait of the 75 Districts in  Nepal, Asia - Pacific Population Journal, Vol. 10, No. 2.

SJ Wahono, Francis (2000), "Ekonomi Politik Pendidikan : Antara Kompetensi dan Keadilan Sosial", Seminar Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta 21-23 Agustus 2000”