kerjasama yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan nagari dalam pengelolaan pasarnya

Abbas, Ardi (2010) kerjasama yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan nagari dalam pengelolaan pasarnya. Project Report. UNSPECIFIED. (Unpublished)

	PDF Download (254Kb)
	PDF Download (235Kb)

Abstract

Artikel ini merupakan bagian dari hasil penelitian dosen muda tahun 2006 yang menjelaskan tentang kerjasama yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan nagari dalam pengelolaan pasarnya. Pasar nagari memiliki arti penting dalam perkembangan perekonomian di Sumatera Barat. Pentingnya pasar nagari tercermin sebagai wadah perekonomian, dari jumlahnya yang lebih banyak (92,3 %) dari pasar bukan nagari serta tersebar di seluruh Sumatera Barat. Selain itu keberadaan pasar nagari berkaitan dengan keberadaan nagari itu sendiri, sehingga nagari dan pasar nagari merupakan komponen yang tidak dapat dipisahkan dalam struktur sosial budaya Minangkabau. Dijelaskan juga bahwa telah dibentuk organisasi yang berwenang memfasilitasi pasar nagari, walaupun pada wilayah itu pasar nagari tetap dikelola secara otonom oleh nagari yang bersangkutan. Kabupaten Padang Pariaman membentuk Kantor Dinas Pasar dan Perparkiran. Peran organisasi ini adalah untuk membantu Bupati mengefektifkan pengelolaan pasar. Untuk itu telah diterbitkan Surat Keputusan yang pada intinya mengatur tata cara pembentukan komisi dan pengurus pasar nagari dan masa jabatannya. Pemerintah kabupaten tidak mencampuri keputusan-keputusan yang diambil oleh masing-masing nagari dalam hal pengelolaan pasar nagarinya. Walaupun secara ekonomi pemerintah kabupaten itu tidak diuntungkan dengan keberadaan pasar nagari, namun mereka tetap mendanai pembangunan pasar nagari sebagai bentuk dari : (a) pengakuan pasar nagari dan nagari sebagai wilayah yang otonom, (b) sebagai bagian dari tugas pemerintah kabupaten dalam rangka melayani kepentingan masyarakat nagari. Sebagai tindak lanjutnya telah dicantumkan dalam APBD kabupaten tentang rehabilitasi pembangunan pasar nagari dengan cara bekerja sama dengan nagari yang bersangkutan khususnya tentang pembagian keuntungan dari hasil pasar, namun kerja sama tersebut belum menguntungkan pemerintah kabupaten. Juga ditemukan adanya kerancuan tentang tata cara penyerahan serah terima antara aset desa ke nagari sehingga berimbas pada pengelolaan pasar nagari yang ada.

Actions (login required)

View Item