KEDUDUKAN DAN FUNGSI LEMBAGA LEMBAGA NAGARI DI KABUPATEN SOLOK (Suatu Kajian Dalam Hukum Tata Negara)

Nazmi, Didi (2010) KEDUDUKAN DAN FUNGSI LEMBAGA LEMBAGA NAGARI DI KABUPATEN SOLOK (Suatu Kajian Dalam Hukum Tata Negara). Project Report. LP Unand. (Unpublished)

	Microsoft Word Download (164Kb)
	Microsoft Word Download (57Kb)

Abstract

Analog dengan lembaga-lembaga negara pada tingkat nasional, maka pada tingkat pemerinahan terendah menurut UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yakni Pemerintahan Desa, diadakan pula lembaga-lembaga Desa. Khusus untuk Propinsi Sumatera Barat secara umum diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari. Secara khusus bagi daerah Kabupaten Solok diatur dalam Perda No. 8 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Nagari. Pada lokasi penelitian di kanagarian Koto Baru, Kabupaten Solok di dapat data di kantor Wali Nagarinya. Lembaga-lembaga nagari yang sudah terbentuk disamping Wali Nagari adalah Badan Permusyawaratan Nagari (BPN), Kerapatan Adat Nagari (KAN), Komisi Penyelesaian Sengketa Adat dan Panitia, Lembaga Kemasyarakatan, Majelis Tungku Tigo Sajarangan (MTTS). Lembaga-lembaga ini sudah terbentuk serta dilengkapi kepengurusannya. Secara substansif lembaga-lembaga ini telah menunjukkan perannya yang signifikan. Seperti KAN yang telah memberikan rekomendasi kepada Wali nagari terhadap penyelesaian sengketa sako dan pusako. Begitu juga KAN telah memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Nagari dalam menjaga dan memelihara penerapan Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah. Adapun kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan peranan dari lembaga-lembaga nagari ini hanyalah kurangnya sosialisasi terhadap ketentuan Pemerintahan Nagari. Key words : lembaga, nagari, perna, adat, pusako.

Actions (login required)

View Item