Analisis Kebutuhan Pembiayaan Pendidikan Dasar Pasca Tsunami 
Di Kota Banda Aceh

 Oleh : F I R M A N  
(Dibawah bimbingan : Prof Syahruddin SE, MA dan
 Drs. Zamzami Munaf, MA)

ABSTRAK
 
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (2) menyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.  Program wajib belajar di Kota Banda Aceh mengalami gangguan yang cukup serius akibat adanya gempa dan gelombang tsunami.  Kota banda Aceh mengalami kerugian yang cukup besar, yaitu dengan hancurnya gedung sekolah, banyaknya guru dan murid  yang meninggal. Untuk itu diperlukan perencanaan yang matang di bidang pendidikan, dan hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk membangun kembali dan meningkatkan pendidikan dasar di Kota Banda Aceh.
Penelitian ini bertujuan merencanakan jumlah sekolah dan guru untuk pendidikan dasar yang dibutuhkan, sesuai dengan jumlah murid yang ada, serta memperkirakan kebutuhan biaya pembangunan gedung sekolah untuk peserta didik yang ada.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang masih sekolah, yang tidak sekolah, dan yang tidak/belum pernah sekolah umur 7-15 tahun terdiri dari anak laki-laki.  Sedangkan mengenai jumlah gedung sekolah, untuk gedung sekolah SD tidak perlu lagi penambahan fasilitas gedung sekolah, sedangkan untuk tingkat SMP masih kekurangan 13 gedung sekolah lagi.  Jika digunakan standar harga bangunan yang ditetapkan pemerintah daerah maka diperkirakan kebutuhan biaya untuk membangun gedung sekolah SMP sebanyak 13 unit sebesar Rp. 1.951.040.000.  Di dalam Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005 dinyatakan bahwa pembangunan gedung sekolah diutamakan di daerah yang berpenduduk.  
Jika dilihat dari Analis Indeks Sentralistik, maka yang harus diutamakan pembangunan gedung sekolah yaitu di Kecamatan Kuta Alam dan Kecamatan Baiturrahman karena di kecamatan tersebut yang paling banyak penduduk usia sekolahnya.
Penggunaan dana pendidikan difokuskan untuk melaksanakan program-program rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana pendidikan dan pengembangan sunber daya pendidikan, termasuk pendidikan dasar sembilan tahun.  Program pendidikan dasar sembilan tahun ini memiliki sasaran terlaksananya pelayanan pendidikan dasar dalam jumlah dan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan, dan kembalinya peserta didik pendidikan dasar dalam sistem pendidikan.

Keywords:  Pendidikan Dasar dan Kebutuhan Pembiayaan 

1.     Pendahuluan
1.1.  Latar belakang
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (2) menyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.  Wajib belajar merupakan gerakan nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara terus-menerus.  Sehingga dengan adanya program wajib belajar ini diharapkan tidak ada lagi anak usia 7-15 tahun yang tidak mengikuti pendidikan dasar.
Program wajib belajar di Kota Banda Aceh mengalami gangguan yang cukup serius dengan adanya gempa dan tsunami.  Bencana alam tersebut menghancurkan gedung-gedung sekolah di Kota Banda Aceh.  Kota Banda Aceh mengalami kerugian yang cukup besar, yaitu dengan hancurnya gedung sekolah sebanyak 165 unit.  Hal ini membawa dampak yang cukup besar pada dunia pendidikan di Kota Banda Aceh.  Sementara itu jumlah pendidik dan tenaga kependidikan di Kota Banda Aceh yang meninggal sekitar 48 orang untuk tingkat SD, dan untuk tingkat SMP sekitar 209 orang.  Sedangkan untuk murid SD yang meninggal sebanyak 13.214 orang, dan murid SMP sebanyak 1.012 orang.
Untuk menangani kerusakan akibat bencana tersebut, khususnya di bidang pendidikan, Bappenas bersama-sama dengan instansi pemerintah pusat lainnya dan pemerintah daerah provinsi NAD, universitas, lembaga sosial kemasyarakatan, tokoh-tokoh masyarakat, dan lembaga internasional baik bilateral maupun multilateral, menyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan kehidupan masyarakat Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), pasca bencana di bidang pendidikan.
Tujuan penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan masyarakat NAD bidang pendidikan adalah membangun kembali kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Aceh pasca tsunami terutama melalui penyediaan pelayanan pendidikan yang didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi.
Pembangunan fisik (sarana prasarana) di semua bidang perlu dilakukan. Untuk itu perlu menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan.  Konsep ekosistem dimana manusia merupakan bagian dari alam perlu mewarnai proses pembangunan. Pembangunan akhirnya tidak hanya bertumpu pada estetika tetapi juga etika, dimana mitigasi dari seluruh kemungkinan di masa yang akan datang terencana dengan jelas.
Pembangunan kembali pendidikan di Kota Banda Aceh perlu adanya perencanaan.  Pembangunan kembali gedung sekolah perlu segera dilakukan, sehingga kegiatan belajar dan mengajar dapat dilaksanakan dengan baik.  Untuk menyediakan gedung sekolah, diantaranya perlu diperhatikan distribusi penduduk usia sekolah, sehingga dapat diketahui di mana lokasi sekolah yang harus dibangun.  
Jumlah penduduk usia sekolah perlu pula diperhatikan, sehingga dapat diketahui jumlah gedung yang harus dibangun atau direhab, dan juga dapat diketahui jumlah guru yang dibutuhkan.  Jika kita hubungkan dengan program wajib belajar, maka seluruh penduduk usia 7-15 tahun diwajibkan untuk bersekolah dan mendapat pelayanan pendidikan.
 Untuk itu diperlukan perencanaan yang baik, sehingga gedung sekolah yang dibangun atau direhab tidak sia-sia, dan juga dapat diketahui dilokasi atau daerah mana yang harus lebih diutamakan pembangunan gedung sekolah.  
Di negara-negara kaya inti perencanaan pendidikan adalah penggunaan angka-angka sensus dan statistik yang vital untuk memperkirakan berapa banyak anak yang memerlukan tempat untuk dua puluh tahun mendatang.  Di negara miskin, tindakan seperti itu adalah yang nomor dua, karena kita tahu terlebih dahulu bahwa jumlah anak akan melebihi jumlah tempat yang tersedia.  Strateginya ialah dengan mulai memperkirakan kebutuhan tenaga terlatih, dan mencoba untuk memberikan paling sedikit sebanyak tempat yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan orang dengan tingkat pendidikan yang berlainan.

1.2.  Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, terdapat 2 permasalahan yang ingin dibahas lebih lanjut dalam tesis ini, yaitu: (a) Berapa banyak bangunan sekolah yang perlu dibangun dan tenaga pengajar (guru) yang dibutuhkan agar penduduk usia sekolah khususnya usia pendidikan dasar dapat kembali menikmati pendidikannya, (b) Berapa perkiraan kebutuhan biaya untuk pembangunan gedung sekolah untuk usia  wajib belajar sembilan tahun.

1.3  Tujuan Penelitian
Secara umum studi ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan pembiayaan (dalam hal ini biaya pembangunan gedung sekolah) pendidikan dasar pasca tsunami di Kota Banda Aceh. Sedangkan tujuan khusus dari studi ini adalah sebagai berikut : (a) Merencanakan jumlah sekolah dan guru untuk pendidikan dasar yang dibutuhkan, sesuai dengan jumlah murid yang ada mencapai wajib belajar enam dan sembilan tahun, (b) Memperkirakan kebutuhan biaya pembangunan gedung sekolah untuk usia wajib belajar sembilan tahun di Kota Banda Aceh.

1.4.  Manfaat Penelitian
Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah: (a) Diketahuinya jumlah sekolah dan guru pendidikan dasar yang diperlukan   di Kota Banda Aceh pasca tsunami, (b) Sebagai bahan masukan untuk penelitian selanjutnya di bidang pendidikan

II. Tinjauan Pustaka
Dalam upaya pembangunan kembali pendidikan di Kota Banda Aceh perlu perencanaan yang baik. Dalam tulisan ini yang dibahas yaitu perencanaan yang bersifat kuantitas, sedangkan yang bersifat kualitas tidak dibahas. Chamidi (2005 : 26) mengatakan Variabel yang mengukur perubahan kuantitas dalam pelayanan publik bidang pendidikan adalah :
1.	Mengukur kualitas pelayanan, yang terdiri dari :
a.	Rasio murid per guru didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid dengan jumlah guru pada jenjang pendidikan tertentu.  Ukuran ini digunakan untuk mengetahui rata-rata jumlah murid yang dilayani oleh satu orang guru di suatu sekolah atau daerah tertentu.  Jika rasio yang diperoleh tinggi, ini berarti satu orang tenaga pengajar harus melayani banyak murid.  Banyaknya murid yang diajarkan akan mengurangi daya tangkap murid pada pelajaran yang diberikan atau mengurangi efektifitas pengajaran. Semakin kecil ratio ini akan semakin baik, karena diharapkan akan mempermudah para guru dalam menjalankan proses belajar mengajar. Dengan mengetahui rasio ini maka dapat diketahui kekurangan/kelebihan guru.
b.	   Rasio guru per sekolah didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah tenaga pengajar dibandingkan dengan jumlah sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu untuk mengetahui kekurangan/kelebihan tenaga pengajar yang mengajar di sekolah pada suatu daerah tertentu.  Makin rendah nilai rasio, berarti makin terbatas juga jumlah tenaga pengajar yang mengajar di suatu sekolah tertentu, sebaliknya makin besar nilai rasio mengindikasikan kemungkinan terjadinya kelebihan tenaga pengajar pada sekolah tersebut, untuk kebijakan berupa mutasi guru perlu dilakukan.
c.	   Ratio murid per sekolah dirumuskan sebagai perbandingan antara jumlah sekolah.  Ratio ini menunjukkan banyaknya jumlah murid yang ditampung oleh satu sekolah.  Semakin besar ratio murid terhadap sekolah berarti semakin banyak murid yang ditampung oleh sekolah tersebut.  
d.	   Rasio murid per kelas didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid dengan jumlah kelas pada jenjang pendidikan tertentu.  Hal ini digunakan untuk mengetahui rata-rata besarnya kepadatan kelas di suatu sekolah atau daerah tertentu.  Semakin tinggi nilai rasio, berarti tingkat kepadatan kelas semakin tinggi.  Angka ideal untuk indikator ini adalah 40, yang berarti setiap kelas diisi oleh 40 murid dan ini sesuai dengan ukuran standar pembangunan ruang kelas.
2.   Mengukur daya serap, yaitu :
a.	Angka Partisipasi Murni (APM), yaitu perbandingan jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu yang sesuai dengan kelompok usia jenjang pendidkan tersebut dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase.  APM ini diantaranya berguna untuk mengukur tingkat keberhasilan pemerintah dalam memeratakan kesempatan memperoleh pendidikan.  APM juga untuk melihat keterjangkauan satuan pendidikan tertentu oleh penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan sekolah tertentu.
b.	Angka Partisipasi Kasar (APK), yaitu perbandingan jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase.  APK ini diantaranya bergunana untuk mengukur persentase banyaknya penduduk pada suatu kelompok usia sekolah tertentu yang telah bersekolah dijenjang pendidikan tertentu.  Semakin tinggi APK berarti semakin banyak penduduk usia sekolah tertentu yang bersekolah.
Tujuan dari rencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang pendidikan di Aceh adalah untuk membuka kesempatan luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan pendidikan dan belajar sepanjang hayat, dan mengembangkan sistem pendidikan islami dalam kerangka sistem pendidikan nasional.  Sasaran yang akan dicapai meliputi:
a.	seluruh penduduk usia sekolah dapat kembali memperoleh pelayanan pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan;
b.	seluruh sarana dan prasarana pendidikan di daerah bencana dapat berfungsi kembali;
c.	terpenuhinya kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan dalam jumlah dan kualitas yang memadai;
d.	tersedianya kurikulum pendidikan yang relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah yang secara khusus untuk Kota Banda Aceh terkait dengan pelaksanaan syariat islam;
e.	berfungsinya kembali manajemen pelayanan pendidikan yang didukung oleh tersedianya anggaran pendidikan yang memadai dan berkelanjutan dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan.
Bagaimanapun juga, usaha peningkatan mutu pendidikan dalam operasionalnya tidak bisa lepas dari masalah biaya. Biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan ini memang tidak tampak hasilnya dalam waktu dekat. Namun, bukan lantas memperlambat munculnya hasil pendidikan dengan alasan dana yang tersedia sedikit.  Implikasinya, jika ingin berhasil, memang perlu kerja keras, ketekunan, dan keseriusan dari seluruh stakeholders pendidikan.
Di dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2005 disebutkan yaitu pendanaan untuk melaksanakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Wilayah Pasca Bencana bersumber dari pendapatan negara dan penerimaan lain yang sah.  Sumber dana dalam pembangunan fisik sekolah dalam rangka membangun kembali dunia pendidikan di Kota Banda Aceh yaitu dari APBD, APBN dan dari negara-negara donor lainnya.  

III.  METODE PENELITIAN
3.1.	Kerangka Analisis
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Banda Aceh, karena melihat dampak tsunami yang sangat besar terhadap dunia pendidikan di Kota Banda Aceh dengan banyaknya gedung sekolah yang hancur, banyaknya guru dan murid yang menjadi korban. Ruang lingkup atau batasan penelitian ini yaitu memperkirakan pembiayaan untuk membangun gedung sekolah dan memperkirakan kecukupan guru.  

3.2.  Sumber Data
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder tahun 2000-2005 yang berasal dari Bappeda, Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh dan Dinas Pendidikan Provinsi NAD, Satker BRR bidang wajib belajar, dan Badan Pusat Statistik Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.  

3.3	Metode Analisis
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dan kualitatif.  Metode kuantitatif berupa statistik diskriptif, yang digunakan untuk menghitung kebutuhan gedung sekolah dan guru pendidikan dasar yang dibutuhkan di Kota Banda Aceh, yaitu dengan cara menghitung komposisi ideal antara jumlah murid, jumlah kelas, jumlah guru, dan gedung sekolah. 
Sementara metode kualitatif, berupa analisis yang bersifat deskriptif, digunakan untuk menggambarkan kondisi dunia pendidikan, terutama pendidikan dasar di Kota Banda Aceh. Metode kualitatif ini juga akan digunakan untuk menawarkan rekomendasi bagi Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh dalam rangka membangun kembali pendidikannya terutama pendidikan dasar.
Dalam penelitian ini juga digunakan analisis indeks sentralitas, yang merupakan bagian dari analisis fungsi.  Penggunaan analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui sentralitas atau distribusi pelayanan pendidikan dalam hal ini penentuan lokasi pembangunan gedung sekolah di Kota Banda Aceh.  Metode ini lebih dikenal dengan nama metode indeks sentralitas terbobot, yang dipakai untuk mengetahui tingkat sentralitas suatu satuan pemukiman.  Pengukuran tingkat sentralitas ini didasarkan pada jumlah fungsi atau fasilitas pelayanan pada suatu satuan pemukiman berdasarkan frekuensi keberadaan fungsi atau fasilitas tersebut pada suatu wilayah/pemukiman yang terkait.
Analisis sentralitas menggunakan matriks sebagai alat bantu, yang terdiri dari kolom nama kecamatan, kolom populasi, kolom jumlah, dan kolom indeks fungsi.  Kolom jumlah diisi dengan menjumlahkan masing-masing fungsi yang ada pada setiap kecamatan.  
Untuk menghitung jumlah dana yang diperlukan untuk membangun gedung sekolah yang sesuai dengan kebutuhan yaitu harus mengetahui jumlah penduduk usia sekolah yaitu 7-12 tahun dan 13-15 tahun.  Selanjutnya penduduk usia sekolah tersebut diidentifikasikan berapa yang belum ada gedung sekolah.  Kemudian harus mengetahui daya tampung sekolah. Daya tampung sekolah menurut standar yang ditetapkan pemerintah yaitu 240 orang untuk tingkat SD dan 360 orang untuk tingkat SLTP.
Setelah mengetahui jumlah sekolah yang dibutuhkan maka dapat diketahui biaya yang dibutuhkan yaitu dengan cara menghitung biaya permeter dari masing-masing ruang sekolah, seperti ruang belajar, ruang administrasi/ruang guru, dan ruang pustaka.  Kemudian dapat kita ketahui berapa jumlah biaya keseluruhan untuk membangun sekolah yang dibutuhkan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1.	Partisipasi Sekolah Anak Umur 7-15 Tahun
Partisipasi  sekolah anak usia 7-12 tahun 13-15 tahun dapat kita lihat pada Tabel 1. berikut  ini.  Paritsipasi sekolah dilihat berdasarkan kegiatan tidak/belum pernah bersekolah, masih bersekolah, dan tidak bersekolah lagi (drop out)
Tabel 1. Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 7-15 tahun Berdasarkan Kelompok Umur di Kota Banda Aceh

Kelompok Umur	Partisipasi Sekolah	Total	
	Tdk/belum pernah bersekolah	Masih Bersekolah	Tidak bersekolah lagi		
7-12 tahun
%

13-15 tahun
%	183
1,15

22
0,26	15.385
96,74

7.831
93,67	335
2,11

507
6,06	15.903
100

8360
100	
Sumber : Data diolah dari data BPS 2005

Dari tabel di atas dapat kita lihat rata-rata Net Enrollment Ratio (NER) untuk sekolah dasar di Kota Banda Aceh adalah 96,74%, kondisi ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan NER (APM) di Indonesia yaitu 92,6%.  Enrollment Rate ini masih perlu ditingkatkan untuk mencapai target 100%, artinya semua anak usia 7-15 tahun sudah terdaftar dan aktif dalam institusi pendidikan dasar.  Penduduk usia 7-12 tahun yang tidak/belum pernah bersekolah cukup tinggi yaitu 1,15%, ini mungkin disebabkan karena lambatnya masuk sekolah, artinya usia 7 tahun anak belum berpartisipasi terhadap pendidikan.  Penduduk usia 13-15 tahun yang tidak bersekolah lagi juga cukup tinggi yaitu 6,06 persen.  Ini berarti di Kota Banda Aceh banyak anak yang putus sekolah atau  tidak melanjutkan pendidikan ketingkat selanjutnya.  Ini bisa saja disebabkan oleh kondisi ekonomi yang tidak mencukupi untuk melanjutkan sekolah.

4.2.	Ketersediaan Gedung Sekolah tingkat SD dan SMP di Kota Banda Aceh Tahun 2004 dan Tahun 2005 

Pada tingkat SLTP pemerintah menentukan rasio murid dengan gedung sekolah sebesar 1 : 360.  jika dilihat kondisi pada Tahun 2004 di Kota Banda Aceh maka rasionya yaitu 1 : 418.  ini berarti ada sekolah yang mempunyai murid lebih dari yang ditetapkan oleh pemerintah.  Sedangkan pasca tsunami rasionya menjadi 1 : 607, hal ini berarti menunjukkaan angka yang hampir dua kali lipat dari yang ditentukan oleh pemerintah.
Untuk perbandingan banyaknya murid dengan kelas pemerintah menentukan rasio yaitu 1 : 40.   Jika dilihat kondisi sekolah dasar di Kota Banda Aceh menunjukkan rasio 1 : 33 untuk tahun 2004, dan 1 : 21 untuk tahun 2005 atau pasca tsunami.  Hal ini menunjukkan kelebihan fasilitas kelas yang tersedia.
Sedangkan pada tingkat SLTP rasio murid dengan kelas sebesar 1 : 38 untuk tahun 2004, dan karena tsunami menjadi 1 : 146 untuk tahun 2005.  Jumlah ini sangat jauh berbeda dengan jumlah yang ditetapkan oleh pemerintah atau hampir tiga kali lipat.  Solusi sementara pemerintah daerah melakukan penggabungan gedung sekolah dengan cara membagi waktu jam belajar, yaitu pagi dan siang.
Untuk perhitungan kebutuhan guru SD berdasarkan PP Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 30 ayat (2) dan (3) dinyatakan bahwa minimal untuk satu unit SD dibutuhkan 6 orang guru kelas, 1 orang guru agama, 1 orang guru olah raga dan 1 orang kepala sekolah. 
Jika guru SD pada tahun 2004 berjumlah 1.176 orang maka berdasarkan jumlah sekolah jumlah guru yang dibutuhkan yaitu sebanyak 1.071 orang guru.  Ini berarti jumlah guru SD yang berlebih adalah 105 orang.  Jika dilihat jumlah unit kelas sebanyak 746 unit maka guru yang dibutuhkan sebanyak 1.103 orang guru.  Ini berarti kelebihan guru sebanyak 73 orang guru. Kelebihan  guru ini disebabkan karena rasio murid terhadap sekolah dan rasio murid terhadap kelas yang rendah.
Pada pasca tsunami jumlah guru SD berjumlah 1.128 orang, dan jumlah sekolah sebanyak 54 unit, maka berdasarkan jumlah sekolah guru yang dibutuhkan yaitu sebesar 486 orang guru.  Ini berarti kelebihan guru sebanyak 642 orang guru.  Jika dilihat dari jumlah unit kelas sebanyak 512 unit maka guru yang dibutuhkan sebanyak 674 orang guru.  Jumlah ini menunjukkan kelebihan guru sebanyak 454 orang guru.
Untuk tingkat SLTP jumlah ideal kebutuhan guru dihitung berdasarkan jumlah kelas atau ruang belajar yang ada dikali 34 jam pelajaran per-minggu (Peraturan Mendiknas Nomor 22 Tahun 2006), kemudian dibagi dengan jumlah jam ideal atau jam wajib mengajar seorang guru, yaitu selama 24 jam per-minggu.  Disamping guru bidang studi juga dibutuhkan 1 orang kepala sekolah. 
Pada tahun 2004 jumlah guru sebanyak 896 orang, dan kelas pada SLTP Kota Banda Aceh sebanyak 321 unit.  Dengan demikian jumlah ideal guru yang dibutuhkan yaitu 321 dikali 34 (jumlah jam pelajaran/minggu), kemudian dibagi dengan 24 (jam wajib mengajar guru/minggu). Dari perhitungan di atas didapat jumlah kebutuhan guru ideal sebanyak 455 orang guru, ditambah dengan jumlah kepala sekolah sebanyak 30 orang (dianggap satu sekolah mempunyai 1 kepala sekolah), maka menjadi 485 orang guru.  Jumlah ini menunjukkan kelebihan orang guru sebanyak 411 orang.
Pasca tsunami jumlah guru menjadi 687 orang, jumlah sekolah 19 unit, dan kelas menjadi 79 unit.  Dengan demikian jumlah ideal guru yang dibutuhkan pasca tsunami sebanyak 79 dikali dengan 34 (jumlah jam/minggu), kemudian dibagi dengan 24 (jam wajib mengajar guru/minggu).  Dari perhitungan tersebut didapat angka 112, ditambah dengan banyaknya kepala sekolah sebanyak 19 orang, maka kebutuhan guru ideal sebanyak 131 orang guru.  Hal ini menunjukkan kelebihan guru sebesar 556 orang guru.

Tabel. 2.   Ketersediaan dan Kebutuhan Gedung Sekolah, kelas dan Guru 
                untuk SD dan SLTP di Kota Banda Aceh Tahun 2005  
                berdasarkan   data jumlah murid 

No.	Fasilitas Pendidikan	Tersedia	Dibutuhkan	Kelebihan/ke-kurangan 
Fasilitas	
1.	Sekolah (unit)				
 	-  SD	54	44	+10	
 	-  SMP	19	32	-13	
2	Kelas (unit)				
 	-  SD	512	263	+249	
 	-  SMP	79	288	-209	
3	Guru (orang)				
 	-  SD	1.128	674	+454	
 	-  SMP	687	131	+556	
Sumber : Kota Banda Aceh Dalam Angka tahun 2005, Data diolah

Dengan cara seperti pada tahun 2004 maka dapat diketahui kebutuhan sekolah, kelas, dan guru untuk tahun 2005.  Jika dilihat dari data diatas maka Kota Banda Aceh masih kekurangan gedung sekolah untuk tingkat SLTP sebanyak 13 unit, dan kekurangan kelas sebanyak 209 unit. Dari angka ini dapat diperkirakan biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan gedung sekolah.  Sedangkan untuk kebutuhan guru baik tingkat Sekolah Dasar maupun tingkat SLTP tidak perlu adanya penambahan karena sudah banyak berlebih.  Untuk gedung Sekolah Dasar juga tidak perlu penambahan karena sudah berlebih sebanyak 10 unit, dan untuk kelas sudah berlebih sebanyak 249 unit. 
4.3.	Perkiraan Kebutuhan Pembiayaan Pembangunan Gedung Sekolah  Di Kota Banda Aceh Tahun 2005
Berdasarkan tabel 5.5 dapat kita perkirakan kebutuhan biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan gedung sekolah.  Untuk tingkat SD tidak dibutuhkan lagi penambahan gedung sekolah karena sudah berlebih. Biaya yang dibutuhkan hanya untuk merehab gedung-gedung sekolah yang rusak saja.  Untuk gedung sekolah SMP masih kekekurangan 13 unit gedung lagi.  
Setelah mengetahui jumlah sekolah yang dibutuhkan maka dapat diperkirakan biaya yang dibutuhkan, yaitu dengan cara menghitung biaya per meter dari masing-masing ruang sekolah, seperti ruang belajar, ruang administrasi/ruang guru, dan ruang pustaka.  Luas rata-rata satu kelas yaitu 7 x 8 meter, standar harga yang ditetapkan oleh pemerintah per-M2 yaitu Rp. 2.680.000.  Berarti untuk satu kelas dibutuhkan dana sebesar Rp. 150.080.000.  Jika tiap sekolah menampung 360 orang siswa, dan tiap kelas menampung 40 orang siswa maka dibutuhkan ruang belajar sebanyak 9 kelas.  Jika ditambah dengan 1 ruang kepala sekolah/ruang tata usaha, 1 ruang guru, 1 ruang laboratorium, dan 1 ruang perpustakaan, maka dibutuhkan 13 kelas.  Berarti untuk satu gedung sekolah dapat diperkirakan biaya yang dibutuhkan sebesar Rp. 1.951.040.000.  Jika gedung sekolah yang dibutuhkan sebanyak 13 unit gedung, maka total biaya yang dibutuhkan sebesar Rp. 25.363.520.000.

4.4.	Analisis Indeks Sentralistik
Analisis ini berguna untuk mengetahui hal-hal mengenai tata jenjang dan distribusi sarana pendidikan (gedung sekolah) dalam suatu wilayah.  Dengan instrumen ini tingkat-tingkat pelayanan sosial seperti pendidikan dapat dilihat, sampai sejauh mana dapat memberikan fungsi pelayanan.  Kita juga dapat mengetahui wilayah-wilayah (kecamatan) mana saja yang memperoleh pelayanan yang memadai. 
  Jika kita aplikasikan pada keadaan di Kota Banda Aceh, maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Dari tabel 3. dapat kita ketahui bahwa untuk tingkat SD Kecamatan Baiturrahman mempunyai Indeks Fungsi terbesar yaitu 32,43. Ini menandakan bahwa gedung sekolah pada tingkat SD di Kota Banda Aceh tersentralitas di Kecamatan Baiturrahman. Sedangkan untuk tingkat SMP tersentralitas di Kecamatan Kuta Alam, dengan persentase sebesar 31,58 persen.  Artinya, dari seluruh gedung sekolah SMP yang ada di Kota Banda Aceh, sebanyak 31,58 persen terletak di Kecamatan Kuta Alam.  
Pada Kecamatan Kuta Alam yang populasinya paling banyak, tetapi jumlah fungsinya untuk tingkat SD masih lebih sedikit dibandingkan dengan Kecamatan Baiturrahman. Dengan populasi 4.421 di Kuta Alam hanya tersedia 14 buah gedung SD, sedangkan di Baiturrahman dengan populasinya hanya tersedia 24 buah gedung SD.

Tabel 3.  Matriks Fungsi Wilayah Dengan Indeks Sentralitas  Kota Banda Aceh  Tahun 2005
No	Kecamatan	Populasi	Jenis Fungsi	
		 7-12 Tahun	 13-15 Tahun	SD	SMP	
1	Kuta Alam
(%)	4.421	3.536	1414 14  
    18,92	6	6
      31,58	
2	Kuta Raja
(%)	853	732	3
      4,05	1
        5,26	
3	Syiah Kuala
(%)	2.845	2.004	6
       8,11	1
        5,26	
4	Ulee Kareng
(%)	2.216	1.205	7
      9,46	1
        5,26	
5	Baiturrahman
(%)	3.697	3.319	24
    32,43	5
      26,31	
6	Leung Bata
(%)	1.864	1.065	7
      9,46	1
        5,26	
7	Meuraxa
(%)	978	816	5
      6,76	2
      10,56	
8	Banda Raya
(%)	1.782	1.063	5
      6,76	1
        5,25	
9	Jaya Baru
(%)	2.093	1.007	3
     4,05	1
        5,26	
Total Fungsi		74	19	
Total Centrality	100	100	100	
Nilai Bobot	
	1,35	5,26	
Kecamatan Syiah Kuala untuk gedung sekolah SD yang mempunyai populasi lebih banyak dari Kecamatan Ulee Kareng memiliki sentralitas sebesar 8,11 persen, sedangkan Kecamatan Ulee Kareng memiliki sentralitas 9,46 persen.  Ini berarti distribusi gedung sekolah SD tidak sesuai dengan jumlah penduduk yang ada.  Sedangkan pada tingkat SMP kedua kecamatan tersebut mempunyai nilai persentase sentralitas yang sama, meskipun jumlah populasi Kecamatan Syiah Kuala lebih banyak dari Kecamatan Ulee Kareng.
Pada tabel di atas yang sangat mencolok yaitu pada Kecamatan Jaya Baru.  Kecamatan tersebut hanya memiliki persentase sentralitas sebesar 4,05 persen untuk tingkat sekolah SD. Jika kita bandingkan dengan Kecamatan Kuta Raja yang memiliki populasi paling sedikit, tetapi memiliki tingkat sentralitas yang sama dengan Kecamatan Jaya Baru yang memiliki populasi lebih dua kali lipat dari pada Kecamatan Kuta Raja, ini menandakan bahwa terjadi ketidakmerataan distribusi gedung sekolah di Kota Banda Aceh.
Jika kita bandingkan Kecamatan Meuraxa yang populasinya hanya 978 jiwa untuk umur 7-12 tahun dengan Kecamatan Jaya Baru yang populasinya lebih dua kali lipat, maka terlihat jumlah sekolah SD di Kecamatan Meuraxa lebih besar dibandingkan dengan Jumlah sekolah yang ada di Kecamatan Jaya Baru. 
Ketidak merataan tersedianya fasilitas pendidikan seperti ini menyebabkan banyak murid yang tidak tertampung di satu kecamatan, sedangkan di kecamatan lain malah ada murid yang tidak tertampung.  Untuk mengatasi ini pemerintah biasanya mengambil jalan pintas dengan melakukan pengalihan murid meskipun jarak dari tempat tinggalnya berjauhan.
Sebagai konsekuensi dari program wajib belajar, pemerintah harus menyediakan sarana pendidikan yang lengkap dan mudah dijangkau oleh masyarakat.  Di dalam undang-undang sisdiknas nomor 20 tahun 2003  pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar, minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa dipungut biaya, karena wajib belajar adalah tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh pemerintah (pusat), pemerintah daerah, dan masyarakat. (pasal 34 ayat 2).
Oleh karena itu gedung SD pada tiap-tiap kecamatan di Kota Banda Aceh harus dipenuhi sesuai kebutuhan.  ini sesuai dengan undang-undang sisdiknas nomor 20 tahun 2003 yang mengatakan Pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu bagi warga negara tanpa diskriminasi (pasal 11 ayat 1). Konsekuensinya pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7- 15 tahun (pasal 11 ayat 2). 
Peraturan Presiden nomor 30 disebutkan dalam membangun kembali dunia pendidikan di Kota Banda Aceh, dalam hal ini yang berkaitan dengan pembangunan gedung sekolah strategi yang ditempuh yaitu Rehabiltasi fasilitas pendidikan dan membangun sekolah diprioritaskan terlebih dahulu untuk daerah yang berpenduduk.  kemudian pembangunan kembali fasilitas pendidikan yang hancur di wilayah yang tidak berpenduduk lagi dilakukan setelah wilayah tersebut kembali dihuni dengan memperhatikan jumlah peserta didik yang ada.

5.  PENUTUP
5.1.  Kesimpulan
Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa kondisi objektif sarana fisik atau gedung sekolah tingkat SD dan SLTP di kota Banda Aceh akibat bencana alam gempa dan tsunami menggambarkan keadaan yang sangat memprihatinkan.  Akibat gempa dan tsunami ratusan gedung sekolah hancur, semua ini menyebabkan terhambatnya proses belajar mengajar di Kota Banda Aceh.
1.	Untuk fasilitas pendidikan seperti gedung sekolah pada tingkat SD sudah melebihi jumlah yang diperlukan, tetapi untuk tingkat SLTP masih mengalami kekurangan sebanyak 13 unit.
2.	untuk jumlah kelas pada tingkat SD sudah melebihi kebutuhan dari jumlah murid yang ada, tetapi untuk tingkat SLTP masih banyak kekurangannya.
3.	Rasio guru dengan murid untuk tingkat SD dan SLTP sudah melebihi dari kebutuhan.  
4.	Permasalahan pokok pendidikan dasar di Kota Banda Aceh diantaranya yaitu banyaknya peserta didik yang meninggal dan hilang akibat bencana tsunami, banyaknya bangunan sekolah yang hancur, dan trauma yang diakibatkan oleh bencana tersebut.
5.	Supaya anak usia sekolah yaitu 7-12 tahun dan 13-15 tahun (berdasarkan data tahun 2005) mendapat pelayanan pendidikan dalam hal ini kecukupan gedung, maka pemerintah harus membangun dan merehab kembali gedung sekolah yang rusak, dan untuk itu diperlukan biaya yang cukup besar.
5.2.   Keterbatasan Penelitian
Adapun keterbatasan penelitian ini adalah :
a.	Sulitnya memperoleh data tentang alokasi dana untuk perbaikan atau membangun gedung sekolah baru dari APBN, APBD, dan negara donor, sehingga dalam penelitian ini tidak mengangkat variabel dana dari APBN, APBD dan negara donor.
b.	Sulitnya mendapatkan angka proyeksi penduduk sampai tahun 2010, sehingga dalam penelitian ini tidak ada proyeksi kebutuhan dana yang dibutuhkan hingga 2010.  Hal ini berkaitan dengan program wajib belajar yang mempunyai sasaran semua anak usia 7-15 tahun mendapat pelayanan pendidikan sesuai standar yang ditetapkan pemerintah.
5.3.	Saran
Jika dilihat dari jumlah penduduk usia sekolah maka yang terbanyak berada di Kecamatan Kuta Alam dan Kecamatan Baiturrahman, baik di tingkat umur 7-12 tahun maupun 13-15 tahun.  Sebaiknya di kecamatan tersebut lebih banyak dibangun gedung sekolah.  Tetapi pada saat sekarang justru di Kecamatan Baiturrahman sangat sedikit sekolah yang ada.
Di samping faktor banyaknya jumlah penduduk usia sekolah, untuk membangun gedung sekolah sebaiknya dipertimbangkan juga faktor jumlah penduduk usia sekolah, faktor lokasi daerahnya, dan yang jauh dari pantai.  Kemudian yang lebih penting lagi yaitu bangunan sekolah yang didirikan harus yang berstruktur tahan gempa.
Sedangkan untuk jumlah guru tidak perlu lagi adanya penambahan.  Untuk mengefektifkan jam mengajar guru maka sebaiknya guru yang ada di Kota Banda Aceh di tempatkan di kabupaten/kota yang masih membutuhkan tenaga pengajar, tentunya dengan mempertimbangkan kondisi guru itu sendiri.  

DAFTAR PUSTAKA
Bappenas, (2005), Rehabilitas dan Rekonstruksi ke Depan Masyarakat Aceh dan Sumatera Utara.

Riyadi, Bratakusumah, S. Deddy, (2005), Perencanaan Pembangunan Daerah, Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 

Bintoro, (1981), Perencanaan Pembangunan, Cetakan ke-4, Penerbit Gunung Agung, Jakarta.

Chamidi, Syafruddin, (2005),  Makna dan Aplikasi Sederhana Indikator Pendidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Data dan Informasi Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta  (download tanggal 20 Juli 2006).

Elfindri. (2005), Adjusment in Human Face: Sebuah Pemikiran Untuk Rekonstruksi NAD (makalah yang di sampaikan pada diskusi panel di Kampus Universitas Andalas Limau Manis Padang, 22 Februari 2005).

Fatah, Nanang, (2002),  Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan, PT. Remaja Rosdakarya.

Ghozali, Abas, (2000), Portal Informasi Pendidikan di Indonesia, Sistem Pendidikan di Jepang dari   http://www.depdiknas.go.id/ jurnal/28/profil dunia pendidikan, seperti yang diterima pada 9 November 2004.

Hizir Sofyan, (2005), Unsyiah for Aceh Reconstruction,  Universitas Syiah Kuala.

Irianto,  Agus, (2005), Rekonstruksi Pendidikan dan Agama di Aceh Pasca Bencana Gempa dan Tsunami (makalah yang di sampaikan pada diskusi panel di Kampus Universitas Andalas Limau Manis Padang, 22 Februari 2005).

Ismail, Febrin Anas, (2005), Rekonstruksi Prasarana dan Sarana di Aceh Pasca Bencana Gempa dan Tsunami, (makalah yang di sampaikan pada diskusi panel di Kampus Universitas Andalas Limau Manis Padang, 22 Februari 2005).

Kementrian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, (2005), Laporan Penanggulangan Bencana Alam Gempa dan Tsunami di Propinsi NAD dan Sumatera Utara, (dipersiapkan untuk Sidang Kabinet Terbatas Tanggal 16 Januari 2005).

Kebijakan Pemda Dalam Perencanaan Sistem Pendidikan Daerah di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Pasca Tsunami,  Bappeda Propinsi NAD.

Master Plan Pendidikan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2004 ,  Bappeda Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Musgrave dan musgrave, 1991,  Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek, Edisi Kelima,  Penerbit Erlangga.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan (download tanggal 20 Juli 2006)

Peraturan Mendiknas Nomor 22 Tahun 2006, Tentang Standar Isi Satuan Pendidik Sekolah Dasar dan Menengah (download tanggal 20 Juli 2006)

Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009. Bappeda Prop. NAD.

Peraturan Presiden RI Nomor 30 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Propinsi NAD dan Kepulauan Nias Propinsi Sumatera Utara.

Supriadi, Dedi, (2003),  Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah,  PT. Remaja Rosdakarya.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,  (download tanggal 20 Juli2006).

Usman, Husaini, (2004), Dampak Otonomi Daerah Terhadap Input Pendidikan,  Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, No. 049. Tahun Ke-10, Juli 2004.