PELAKSANAAN DEPERTASI DALAM PENANGANAN wNA BERSTATUS STATE LESS DI WILAYAH HUKUM SUMATERA BARAT.

MARDENIS, MARDENIS and SONI, HENDRA and NAJMI, NAJMI (2014) PELAKSANAAN DEPERTASI DALAM PENANGANAN wNA BERSTATUS STATE LESS DI WILAYAH HUKUM SUMATERA BARAT. ARTIKEL PENELITIAN .

PDF (PELAKSANAAN DEPERTASI DALAM PENANGANAN wNA BERSTATUS STATE LESS DI WILAYAH HUKUM SUMATERA BARAT.) - Published Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (2107Kb)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini mencoba melihat bagaimana pelaksanaan deportasi dalam penanganan warga negara asing (WNA) berstatus state less di wilayah hukm Sumatera Barat, terutama sehubungan dengan semakin meningkatnya mobilitas WNA ke daerah ini. Sebagaiman diketahui, bahwa di dalam wilayah suatu negara selain penduduk warga setempat (lokal), terdapat pula orang-orang asing yang bukan warga negara dimana mereka berada. Namun demikian kehadiran orang_ orang asing tersebut disamping dapat membawa hal-hal yang sangat menguntungkan bagi hubungan baik antar masyarakat internasional, dapat Juga menimbulkan hal-hal yang merugikan bagi kepentingan negara dimana mereka berada Jika terjadi yang demikian maka negara tempatan, dapat melakukan suatu tindakan hukum yakni berupa deportasilpengusiran. Dalam penelitian ini dibahas antara lain : Kapankah suatu tindakan deportasi dapat dilakukan menurut hukum nasional dan internasional" apakah maksud dan tujuan kehadiran wNA tersebut dalam suatu negara serta bagaimanakah pelaksanaan deportasi yang dilakukan pada wNA yaig berstus state less dan kendala-kendala yang ditemui dalarn pelaksanaannya. Berdasarkan penelitian yang dilaktrkan iirir-,",pulkan bahwa tindakan deportasi terhadap WNA dilakukin 3ika kehadiran wNA rersebur tidak dikehendaki oleh negara penerima (tbmpatan) Deportasi pada prinsipnya bukanlah merupakan tindakan penghukurnan, rnelainkan merupakan suatu tindakan administrasi. Tindakan deportasi yang berstatus state less" akan membutr"rhkan waktu yang agak lama. Wewenang untuk melakukan tindaka.n deportasi bagi WNA state less rni dilakukan berdasarkan supremasi territorial, dimana suatu negara mempunyar kedaulatan tertinggi atas orang dan benda yang berada di dalam wilayah kekuasaannya. oleh karena itu, tindakan oportun pada dasarnya merupakan tindakan sepihak yang harus dilakukan dengan memperhatikan hak:hak azasi manusia dan melalui prosedur yang telah ditentukan dalam per undang-undangan Yang berlaku

Actions (login required)

View Item