PELAKSANAAN DEPORTASI DALAM PENANGANAIV wNA BERSTATUS STATE LESS DI WILAYAH HUKUM SUMATERA BARAT

MARDENIS, MARDENIS and SONI, HENDRA and NAJMI, NAJMI (2010) PELAKSANAAN DEPORTASI DALAM PENANGANAIV wNA BERSTATUS STATE LESS DI WILAYAH HUKUM SUMATERA BARAT. ARTIKEL PENELITIAN .

PDF (PELAKSANAAN DEPORTASI DALAM PENANGANAIV wNA BERSTATUS STATE LESS DI WILAYAH HUKUM SUMATERA BARAT) - Published Version Download (1411Kb)

Abstract

Penelitian ini mencoba melihat bagairnana pelaksanaan deportasi dalarn penanganan warga negara asing (WNA) berstatus state less di wilayah hukurn Sumatera Barat, terutama sehubungan dengan semakin meningk rtnya mobilitas wNA ke daerah ini' Sebagaiman diketahui,-bahwa di dalam wilayah suatu negara selain penduduk warga setempat (rokal), rerdapat pula ;;;il;i;;;;;"g yang bukan warga negara dimana mereka berada. Na*un dernikian kehJdiran orahg- orang asing tersebut disamping dapat membawa hal-hal yang sangat menguntungkan bagi hubungan baik antar masyarakat internasional, dapat Juga menimbulkan hal-hal yang merugtkan bagr kepentingan negara dirnana mereka berada' Jika terjadi yang demikian maka nigu.u tempatan, dapat melakukan suatu tindakan hukum yakni benrpa deportasi/pengusiran. Dalarn penelitian ini dibahas antira lain : Kapankah suatu tindzrkern deportasi dapat dilakukan menurut hukum nasional dan internasional, apakah rnaksud dan tujuan kehacliran wNA tersebut dalan-r suatu ncgara serta bagaimanakah pelaksanaan deportasi yang dilakukan pada wNA yaig berstus state less dan kendala-kendala yang diternui dalam peraksan aannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan disirnpulkan bahwa tindakan deportasi terhadap wNA dilakukan jika kehadiran wNA tersebut tidak dikehendaki oleh negara penerima (tlmpatan). Deporrasi pada prinsipnya bukanlah merupakan tindakan penghukuman, melainkan merupakan suatu tindakan administrasi. Tindakan deportasi yang berstatus state less, akan membutuhkan waktu yang agak lama. Wewenang untuk melakukan tindakan deportasi bagi wNA state less ini dilakukan berdasarkan supremasi territorial, dimana suatu negara rnempunyai kedaulatan tertinggi atas orang dan benda yang berada di dalarn wilayah kekuasaannya' oleh karena itu, tlnaakan oeportaii pada dasarnya merupakan tindakan sepihak yang harus dilakukan dengan memperhatikan hak-hak azasi manusia dan melalui prosedur yang telah ditentukan dalam p...r"o-r-$;dangan yang berlaku.

Actions (login required)

View Item