Studi Tentang Kebutuhan Biaya Untuk Memperbaiki 
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Bengkalis

Oleh: Lapeti Sari
(dibawah bimbingan: Elfindri dan Nasri Bachtiar)

ABSTRACT
The human development index has three basic components, which are: (1) the health aspect that measured from the expectation of age living (longevity); (2) the education aspect that measured from the combination between the numbers of literacy in adult resident (with two and three value) and the average period of school (with one per three value) and (3) the economic aspect that measured based on level of income per capita that have been adjust.
	The research result showing that there is an increasing for each component of HDI between years 1996-2004 which is increasing in the number of expectation age living for 1,6 point, literacy numbers increase 4,02 point, the school average period increase 1,43 point and the income per capita that have been adjust increase 33,5 point. And the HDI as a total for Kabupaten Bengkalis rise 0,9 point for years 1996-2004.
	The reaching level HDI of kabupaten bengkalis with halving scenario in the year 2010 will 83,2; in minimalist scenario the HDI will reach 78,9; the HDI with trend scenario in years 1999-2004  only 75,56. From this result, recommended to chose trend scenario in way to reach the bengkalis HDI.
	The program that can be proceed to rising the HDI which are: the health program can performed by the universal basic serve, the health recording program, posyandu revitalization program, hospitality infrastructure preparation program, integration KB-KES program. The education programs that can be proceed which are: bragging course program, sent abroad 30% of student and 70% to studied in of the country, preparing infrastructure for all level of education, and developing the characteristic of education which can generate student in vocational stage that acceptable with region potency. 

Key: cost, health, education, economic

1. PENDAHULUAN

Menurut United Nations Development Programme/UNDP (1990), pembangunan manusia merupakan model pembangunan yang ditujukan untuk memperluas pilihan yang dapat ditumbuhkan melalui upaya pemberdayaan penduduk. Pemberdayaan penduduk ini dapat dicapai melalui upaya yang menitik beratkan pada peningkatan kemampuan dasar manusia yaitu meningkatkan derajat kesehatan, pengetahuan dan keterampilan agar dapat digunakan untuk mempertinggi partisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif, sosial budaya dan politik.
Provinsi Riau seperti juga Provinsi lainnya melaksanakan pembangunan secara bertahap sebagaimana yang telah diatur dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah. Pelaksanaan pembangunan bertahap tersebut pada dasarnya dalam rangka tercapainya tujuan pembangunan nasional yang merata dan berkelanjutan. 
Bila ditinjau dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2002, Riau berada pada peringkat 5 dari 30 Provinsi yang ada dengan IPM 69,1. Sedangkan IPM yang tertinggi  DKI Jakarta yaitu 75,6 dan IPM yang terendah adalah Nusa Tenggara Barat dengan IPM 57,8 sementara IPM untuk Indonesia adalah 65,8. Secara keseluruhan IPM Indonesia masih relatif rendah atau dengan kata lain masih dalam klasifikasi menengah bawah dari angka ideal IPM 100. 
	IPM untuk masing-masing Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau sangat bervariasi, dimana Kabupaten Bengkalis sebagai salah satu Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau berada pada peringkat ke 5 (lima) setelah Pekanbaru Kota, Batam, Dumai dan Siak. Sebagai sebuah Kabupaten yang kaya dengan sumberdaya alamnya dan juga Kabupaten yang sudah lama, ternyata peringkat IPMdi Kabupaten Bengkalis  masih berada dibawah Kabupaten Siak sebagai daerah yang baru berkembang akibat adanya pemekaran wilayah.
	Berdasarkan uraian di atas, penulis mencoba melakukan penelitian tentang : bagaimanakah perkembangan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), bagaimanakah proyeksi kebutuhan biaya untuk memperbaiki Indeks Pembangunan Manusia (IPM), apa program kerja yang tepat selama tahun 2006–2010 untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
2. METODE  PENELITIAN
Lokasi penelitian adalah di Kabupaten Bengkalis, sedangkan lamanya penelitian diperkirakan lebih kurang 6 (enam) bulan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder  tahun 1996, 1999 dan 2002, karena publikasi BPS tentang IPM hanya tersedia pada tahun tersebut. Sedangkan untuk mengetahui IPM Kabupaten Bengkalis 2004 diolah dari data tape Susenas 2004.
Metode analisis data untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya dilakukan dengan menggunakan analisis deskriktif dan juga perhitungan indikator dari IPM di Kabupaten Bengkalis, yang selanjutnya akan diestimasikan untuk 5 (lima) tahun yang akan datang  2006 – 2010 serta implikasinya terhadap program kerja untuk masa yang datang.
Gambar 2.1 :	Diagram Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
	
DIMENSI	  Umur Panjang	       Pengetahuan		Kehidupan
		  dan sehat						yang layak

INDIKATOR	  Angka harapan	Angka		Rata-rata	Pengeluaran
		    hidup pada 		melek	       lama sekolah	perkapita riil
		       saat lahir           huruf (Lit)           (MYS)       	yg disesuaikan     

				      Indeks 	   	     Indeks 	
				    	Lit		     MYS
INDEKS	 Indeks Harapan	    Indeks Pendidikan	   	       Indeks
DIMENSI	        Hidup						  Pendapatan

      			     INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan rata-rata sederhana dari ketiga komponen tersebut di atas :
	IPM	=   1/3 (Indeks X1 + Indeks X2 + Indeks X3)
Dimana: Lamanya hidup (X1), Tingkat pendidikan (X2), Tingkat kehidupan yang layak (X3)
Untuk setiap komponen IPM, masing-masing indeks dapat dihitung dengan rumus umum sebagai berikut:
a.	 Lamanya Hidup (longevity)
Kemampuan untuk bertahan hidup lebih lama diukur dengan indikator harapann hidup pada saat lahir – life expectancy at birth (eo). Angka (eo) merupakan penyesuaian dari angka kematian bayi – infat mortality rate (IMR) dalam periode yang sama. 
b.	Tingkat pendidikan.
Komponen tingkat pendidikan diukur dari dua indikator, yaitu angka melek huruf dan rata-rata lamanya sekolah.
	IP	=  (2/3) angka melek huruf + (1/3) rata-rata lama sekolah
c.	Tingkat kehidupan yang layak 
Penghitungan standar hidup layak berdasarkan pengeluaran riil per kapita yang telah disesuaikan. 
 	Menurut UNDP, nilai maksimum dan nilai minimum dari setiap komponen Indeks Pembangunan Manusia dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.1 :	Nilai Maksimum dan Minimum dari setiap Komponen Indeks Pembangunan Manusia
Komponen IPM	Nilai Maks.	Nilai Min.	Keterangan	
Angka harapan hidup	85	25	Standar UNDP	
Angka melek huruf	100	0	Standar UNDP	
Rata-rata lama sekolah (th)	15	0	UNDP menggunakan combined gross enrolment ratio	
Daya beli	737.720 (a)	300.000 (1996)
360.000 (1999)	UNDP menggunakan PDB riil per kapita yang telah disesuaikan	
Sumber : Human Development Report 2004

Perhitungan kebutuhan biaya kesehatan
Adapun satuan proyeksi biaya yang akan digunakan untuk indikator kesehatan dalam penelitian ini adalah sesuai dengan laporan UNDP tentang hal tersebut, sebagaimana dipaparkan pada tabel  dibawah ini.
Tabel 2.2 :	Paket Bank Dunia untuk Pelayanan Kesehatan dan Pengobatan Bagi Orang Miskin (harga tahun 1999)
Program	Pelayanan yang Tersedia	Pencakupan	Total per distrik (600.000 penduduk)
dalam Rp.	
EPI	Imunisasi Dasar
Vaksinasi Hepatitis
Vaksinasi Wanita Hamil
Sekolah Dasar (kls 1)
Sekolah Dasar (kls VI)	90 % bayi
90 % bayi
90 % wanita hamil
100% siswa (kls 1)
100% siswa (kls II-VI)	4.282.279.351,00	
TBC paru-paru	Temuan Kasus
Tingkat Penyembuhan	70/100.000 penduduk
91% pengobatan utk 20% rakyat miskin	115.948.591,00	
Malaria	Temuan Kasus

Pengendalian Jentik
Pengendalian nyamuk	300/100.000 penduduk peng obatan utk 20% rakyat miskin
100% desa sasaran
100% desa sasaran	334.442.104,00	
Demam Berdarah	Temuan Kasus

Pengasapan
Abatisasi
Manipulasi	10/100.000 penduduk peng obatan utk 20% rakyat miskin
50% dari target
10% dari target
10% dari target	2.953.904.274,00	
Diare	Temuan Kasus	28/1.000 penduduk peng obatan utk 20% rakyat miskin	1.050.185.998,00	
ARI	Temuan Kasus	11/1.000 penduduk peng obatan utk 20% rakyat miskin	687.813.851,00	
STD	Temuan Kasus	12/1.000 penduduk peng obatan utk 20% rakyat miskin	233.939.381,00	
Perawatan Penyembuhan	Pelayanan dasar untuk rakyat miskin	20% dari pendudul	1.113.856.683,00	
MCH	K4
Persalinan o/ tenaga medis
Perawatan nifas	85% dari wanita hamil
80% dari wanita hamil
80% dari bayi baru lahir	2.759.339.727,00	
GIZI
Zat Besi

Vitamin A

Yodium	
Cakupan wanita hamil
Cakupan anak
Cakupan anak
Cakupan ibu menyusui
Cakupan kapsul yodium
Cakupan pemantauan garam	
80%
100%
80%
100%
100%
100% dari sekolah	1.888.814.976,00	
Kesehatan Sekolah	Pemberian obat cacing
Pemeriksaan siswa	100%
100%	353.071.552,00	
PHN	Cakupan kunjungan rumah	100%	2.505.518.244,00	
Keluarga Berencana	Peserta aktif	100%	2.326.362.506,00	
Air dan Sanitasi			335.315.403,00	
IMCL	Anak-anak sakit (0-4)	80%	3.772.445.850,00	
TOTAL	24.713.238.491,00	
PER KAPITA	41.189,00	
Sumber: Bank Dunia, (LPMI, 2004)
	Dari laporan UNDP tentang pembiayaan kesehatan diatas, maka dapat dijadikan sebagai dasar dalam melakukan proyeksi kebutuhan biaya kesehatan di daerah penelitian.
Pehitungan kebutuhan biaya pendidikan
	Proyeksi biaya pendidikan dalam IPM sebagaimana biaya kesehatan juga digunakan laporan UNDP tentang hal itu sebagai dasar dalam melakukan proyeksi di daerah penelitian. Adapun hal tersebut dipaparkan pada tabel 2.3 dan tabel 2.4.
Tabel 2.3 :	Pendidikan Dasar, Biaya Tambahan per Murid
		Ribuan Rupiah per Murid	
I
1.

2.	Perbaikan Akses
Perolehan 100% perbandingan pendaftaran bersih pada tahun 2008/09
Penghematan bersih dalam biaya, dari tingkat tahun 2003/2004,sebagai hasilnya adalah lebih kurang jumlah anak dan lebih kurang adanya murid dibawah atau melebihi usia	

46,30	
II
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.	Perbaikan Mutu
Buku untuk 100% para murid pada thn 2006***
Bahan pengajaran untuk 100% para murid thn 2005***
Tambahan gaji guru***
Pembangunan perpustakaan*
Beberapa buku-perpustakaan utk sekolah yang tdk memiliki perpustakaan**
Para guru-perpustakaan (yg juga membantu para murid yg mempunyai kesulitan dan orangtua penghubung)*
Renovasi kecil sekolah:70% direnovasi pada tahun 2009, 100% pada tahun 2015*
Renovasi besar sekolak: 70% direnovasi pada tahun 2009, 100% pada tahun 2015*	
14,40
24,00
20,55
7,43

1,15

40,28

13,31

15,47	
Total biaya untuk perbaikan mutu	136,58	
III
1.

2.	Perbaikan-perbaikan yang Wajar
Dukungan bagi para murid yang secara ekonomis miskin (dapat dipergunakan utk beasiswa, biaya yang dibatalkan, tambahan gaji guru di wilayah miskin dimana penerimaan ongkos BP3 adalah rendah, dan upaya perbaikan pengajaran)***
Biaya bersih untuk mengganti kerugian distrik dengan para muridnya yang miskin***	

46,71

38,00	
Total biaya untuk perbaikan-perbaikan yang wajar	84,71	
IV
1.
2.
3.
4.	Biaya Tingkat Distrik per Murid
Administrasi tingkat distrik sekarang Rp. 274,2
Rehabilitasi sekolah, ulangi II-7,8 tersebut di atas*
Perbaikan manajemen, distrik dan sekolah***
Pengajian: penaksiran, jaminan mutu**	
274,2
28,70
30,00
6,00	
Total kenaikan tahunan yang diperlukan pada tingkat distrik tahun 2003/2004	
338,9	
Pengeluaran per murid sekarang pada tahun 2003/2004 (dasar)	966,00	
Jumlah biaya sekarang dan kenaikannya	1.174,70	
Sumber: Forum Pendidikan dunia di dakar, (World Bank, 2004)
Tabel 2.4 :	Pendidikan Lanjutan Menengah, Biaya Tambahan per Murid
		Ribuan Rupiah per murid	
I

1.
2.

3.	Perbaikan Akses
Perolehan pendaftaran kotor 100% pada tahun 2008, pendaftaran bersih pada tahun 2015 sebesar 100%
Biaya utk kenaikan pendaftaran dari tingkatan 2002/2003
Biaya pembangunan ruangan kelas yang baru, peralatan mebel ***
Biaya pembangunan gedung kepala sekolah yang baru, peralatan mebel dan laboratorium***	

293,55
36,52

43,54	
Total Biaya untuk Perbaikan Mutu	373,54	
II
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
	Perbaikan Mutu
Buku utk 100% para murid pada tahun 2006***
Bahan mengajar utk 100% para murid pada thn 2005***
Tambahan gaji guru***
Pembangunan perpustakaan*
Beberapa buku perpustakaan utk sekolah yang tdk memiliki perpustakaan**
Para guru-perpustakaan (yg juga membantu para murid yg mempunyai kesulitan serta orangtua penghubung)
Renovasi kecil sekolah: 70% diperbaiki pada tahun 2009, 100% pada tahun 2015*
Renovasi besar sekolah: 70% diperbaiki pada tahun 2009, 100% pada tahun 2015*	
21,60
36,00
35,10
11,13
0,44

60,00

8,79

11,97	
Total Biaya untuk Perbaikan yang Wajar	185,03	
III
1.

2	Perbaikan-perbaikan yang Wajar
Dukungan bagi para murid yang secara ekonomis miskin (utk pendidikan dasar pertama)
Biaya bersih utk pengganti kerugian distrik dengan para muridnya yang miskin secara langsung karena kekurangan BP3 serta lain-lain biaya pendapatan	

79,17

195,89
	
Total Biaya perbaikan yang wajar	275,06	
Total kenaikan tahunan yang diperlukan pada tingkat distrik di atas tingkat tahun 2003-2004	833,63	
		
Pengeluaran per murid sekarang pada tahun 2003-2004 (dasar)	1.449,00	
Jumlah biaya sekarang dan kenaikannya	2.283,00	
Sumber: Forum Pendidikan dunia di dakar, (World Bank, 2004)

Untuk merumuskan program kerja
Analisis terhadap kebijakan dan kerangka program yang telah ada di daerah kajian dideskripsikan dengan analisis data sekunder dan hasil interview dengan pengambil kebijkan di daerah tersebut.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Perkembangan Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
	Pada bagian ini akan dibahas tentang perkembangan dari indikator Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) disusun atas tiga unsur pokok yaitu: (1) aspek kesehatan yang diukur dari usia harapan hidup; (2) aspek pendidikan yang diukur dari kombinasi antara angka melek huruf pada penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah; dan (3) aspek ekonomi yang diukur berdasarkan tingkat pendapatan perkapita yang telah disesuaikan.
	Perkembangan tentang indikator dari IPM dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.1 :	Perkembangan Indikator Indeks Pembangunan Manusia Bengkalis Tahun 1999 – 2004
Indikator	Tahun	Kenaikan Indeks
1996-2004	
	1996	1999	2002	2004		
Angka harapan hidup (th)	67,7	68,7	69,1	69,3	1,6	
Angka melek huruf (%)	93,0	95,5	95,3	97,02	4,02	
Rata-rata lama sekolah (th)	6,7	7,0	8,2	8,13	1,43	
Y/kapita disesuaikan (Rp.000)	567.4	570.9	588.9	600.9	33.5	
IPM	69,9	66,9	69,4	70,8	0,9	
 Sumber: BPS dan data olahan
a.	Angka harapan hidup
Angka harapan hidup untuk Kabupaten Bengkalis tahun 1996 adalah 67,7 tahun dan terus meningkat mencapai angka 69,3 tahun pada tahun 2004 atau terjadi peningkatan 1,6 point. Jika dibandingkan dengan standar UNDP nilai maksimum angka harapan hidup adalah 85 tahun , maka angka harapan hidup untuk Kabupaten Bengkalis sudah termasuk kategori tinggi walaupun pencapaian angka ini belum mutlak untuk menjamin bahwa kualitas kesehatan penduduk di Kabupaten Bengkalis lebih baik, karena masih banyak yang perlu dianalisa dalam melihat kondisi kesehatan seperti sarana dan prasarana kesehatan, kondisi balita kurang gizi, keluhan kesehatan, morbiditas dan lain-lain
b.	Angka melek huruf 
Ada dua tipe trend peningkatan angka melek huruf yang terjadi dalam kurun waktu 9 tahun. Pada kurun waktu 1996-1999 meningkat signifikan atau naik 2,5 point. Ini menunjukan krisis ekonomi dan moneter tidak menurunkan angka melek huruf. Malahan kondisi penurunan terjadi pasca krisis ekonomi, tahun 2002 menurun 0,2 point. Peningkatan yang tajam terjadi pada tahun 2004, hasil perhitungan melihatkan bahwa angka melek huruf usia dewasa Kabupaten Bengkalis berada pada angka 97,02 persen hampir mencapai angka ideal. Dimana menurut UNDP, nilai maksimum dari angka melek huruf adalah 100 persen sedangkan nilai minimumnya adalah 0 persen.
c.	Rata-rata lama sekolah
Diluar angka melek huruf, indikator lain bidang pendidikan yang digunakan dalam perhitungan IPM adalah rata-rata lama sekolah. Dari perhitungan rata-rata lama sekolah sejak tahun 1996 - 2004 untuk Kabupaten Bengkalis ada fluktuasi dari perkembangan rata-rata lama sekolah. Pada tahun 1996 rata-rata lama sekolah Kabupaten Bengkalis berada pada angka 6,7 tahun terus meningkat menjadi 7,0 tahun pada tahun 1999 dan 8,2 tahun pada tahun 2002.
Hasil perhitungan terakhir dengan mengunakan data Susenas 2004 melihatkan penurunan kecil dari rata-rata lama sekolah yaitu berada pada posisi 8,13 tahun. Kondisi penurunan ini dirasakan pengaruh dari pendataan yang dilakukan oleh BPS dalam data Susenas. Disinyalir dari analisis data tidak terjadi perubahan dalam rata-rata lama sekolah Kabupaten Bengkalis. Dimana menurut standar UNDP nilai maksimum rata-rata lama sekolah adalah 15 tahun sedang nilai minimumnya adalah 0 tahun.
d.	Pendapatan per kapita yang disesuaikan
Dari hasil perhitungan yang dilakukan sejak 1996-2004 memperlihatkan suatu perubahan besar dalam pencapaian rata rata pendapatan masyarakat. Pada tahun 1996, pendapatan perkapita masyarakat yang telah disesuaikan untuk Kabupaten Bengkalis berada pada angka Rp. 567.400,- dan naik sedikit pada tahun 1999 menjadi Rp. 570.900,- Pada posisi ini terlihat, bahwa pada saat krisis ekonomi tetap dapat mempertahankan pendapatan masyarakat malahan setelah krisis ekonomi terjadi trend peningkatan yang cukup signifikan terhadap pendapatan masyarakat Kabupaten Bengkalis. Pada tahun 2004 hasil perhitungan menunjukan angka Rp. 600.900. Kondisi ini menunjukan secara aktivitas ekonomi terlihat trend kemajuan terlebih dengan terbukanya desentralisasi. 
Dan bila dibandingkan dengan standar yang dikeluarkan UNDP, bahwa nilai daya beli masyarakat yang paling maksimum adalah Rp. 737.720,- sedangkan nilai minimum dari daya beli masyarakat adalah Rp. 360.000,- maka dapat dikatakan bahwa angka Rp. 600.900,- untuk Kabupaten Bengkalis masuk dalam kategori sedang.
e.	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia 
Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa terjadi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bengkalis selama kurun waktu 1996 -2004 sebesar 0,9 point. Kondisi ini belumlah optimal dalam Pencapaian targel ideal dari Indeks Pembangunan Manusia yaitu dengan tingkat pembangunan manusia tinggi (nilai IPM lebih dari 80). Kabupaten Bengkalis dengan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 70,8 untuk tahun 2004, maka Kabupaten Bengkalis masuk dalam kelompok dengan tingkat pembangunan manusia menengah atas.
3.2 Proyeksi Kebutuhan Biaya untuk Pencapaian IPM
3.2.1	Tingkat Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia		
Perhitungan investasi pembangunan manusia akan berkaitan dengan target yang ingin dicapai oleh Kabupaten Bengkalis dalam kurun waktu 2006-2010. Selama ini model pencapaian target dari pembangunan manusia masih belum jelas direncanakan dalam agenda pembangunan sehingga kondisi tersebut menyebabkan pemerintah daerah kesulitan dalam mengalokasikan anggaran pembangunan manusia dalam agenda pembangunan daerah. Sebelum menghitung berapa besar investasi pembangunan manusia Kabupaten Bengkalis ada tiga skenario dari target pencapaian yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis, pilihan ini dapat disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi Kabupaten Bengkalis. 
1.	Skenario Universal (Halving). Target pencapaian pembangunan manusia dengan skenario universal yaitu memperbaiki kondisi pembangunan manusia dengan menaikan indeks pembangunan manusia sebesar 50 % dari pencapaian maksimum UNDP pada tahun 2010 dengan menetapkan tahun 2004 sebagai tahun dasar.
2.	Skenario Minimalis. Dimana target yang akan dicapai pada tahun 2010 dengan menaikan indeks pembangunan manusia sebesar 33,3 % dari nilai maksimum UNDP pada tahun 2010.
3.	Skenario Trend (1999-2004). Pencapaian target pembangunan manusia tahun 2010 mengikuti trend yang terjadi antara tahun 1999-2004.
Hasil perhitungan pencapaian target pembangunan manusia Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
Tabel 3.2 :	Tingkat Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bengkalis, 2010
Indikator Komponen IPM	Kondisi Dasar (2004)	Target Pencapaian IPM dan Indikator	
		Halving   *	Minimalis **	Trend (1999-2004)***	
Angka Harapan Hidup (thn)	69,3	77,15	74.48	70,02	
Angka Melek Huruf (%)	97,02	98,51	98,00	98,82	
MYS (thn)	8,13	11,57	10,40	9,51	
   Pendapatan perkapita yg     disesuaikan (Rp.000)	600.9	669.31	646.05	636.9	
IPM	70,8	83,2	78,9	75,56	
Sumber : Data olahan
Keterangan :   *    Skenario dengan 50 % point membaik dari nilai maksimum UNDP
**   Skenario dengan 33,3 % point membaik dari nilai maksimum UNDP
*** Skenario sesuai dengan trend 1999-2004

Bagaimana proses pencapaian dari setiap skenario tingkat pencapaian IPM 2010, diperlukan penyelusuran terhadap indeks dimensi IPM yang terdiri dari pencapaian kesehatan, pencapaian pendidikan dan pencapaian pendapatan atau kesejahteraan masyarakat. Sehingga peningkatan dari beberapa indikator dimensi kesehatan, pendidikan dan pendapatan akan mendorong perbaikan IPM.
3.2.2	Rencana Pembiayaan Kesehatan 
Hasil penilaian WHO (LPMI, 2004) menyebutkan bahwa untuk paket kesehatan yang baik harus memperhatikan faktor-faktor yang berbeda yaitu kemiskinan, keadaan lingkungan dan masalah kepemilikan pribadi. Dalam hal kemiskinan, jelas ada hubungan yang berkaitan antara kesehatan buruk dan kesalahan gizi dengan produktivitas dan penghasilan serta menuntut adanya pembayaran obat dan perawatan (paket kesehatan dasar). Dari segi lingkungan, adanya lingkungan yang tidak baik akan menimbulakan efek terhadap kesehatan masyarakat terutama akses masyarakat terhadap air bersih. Dari segi kepemilikan pribadi dari layanan kesehatan menimbulkan dilema dalam pemberian layanan kesehatan terutama menyangkut kesehatan dasar yang bersifat public goods. Kesehatan yang baik adalah kesehatan yang mampu mengelaborasi ketiga aspek tersebut dalam sistem pelayanan kesehatan.
Sebagai strategi pembiayaan kesehatan  analisis mengenai harga perlu dilakukan untuk melihat seberapa besar biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan untuk masing-masing program kesehatan. Sehingga unit cost atau biaya masing-masing program dikali dengan jumlah penduduk akan didapat perhitungan total biaya untuk sektor kesehatan. Berapa besarnya biaya kesehatan per orang untuk masing-masing program dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 3.3 :	Total Pembiayaan Kesehatan Menurut  Program Kesehatan Tahun 2006-2010 (dalam Rp.)
Program	2006	2007	2008	2009	2010	
EPI	10.038.683.978 	11.556.019.992 	13.302.723.243 	15.313.418.338 	17.627.435.179 	
TBC paru-paru	 271.811.147 	 312.895.102 	 360.189.490 	 414.631.820 	477.287.002 	
Malaria	784.012.045 	902.514.601 	1.038.930.529 	1.195.963.978 	.376.686.579 	
Demam Berdarah	6.924.656.025 	7.971.310.147 	9.176.181.146 	10.563.152.978 	12.159.355.298 	
Diare	2.461.886.413 	2.833.997.830 	3.262.359.258 	3.755.462.034 	4.322.951.421 	
ARI	1.612.399.687 	1.856.112.122 	 2.136.665.209 	2.459.620.304 	2.831.294.523 	
STD	548.409.696 	631.301.217 	726.722.987 	836.566.537 	962.980.445 	
Perawatan Penyembuhan	2.611.145.682 	3.005.817.473 	 3.460.149.601 	 3.983.148.215 	4.585.043.354 	
MCH	6.468.550.329 	7.446.264.579 	8.571.774.449 	9.867.390.731 	11.358.456.137 	
GIZI
Zat Besi, Vitamin A, Yodium	4.427.832.722 	5.097.094.756 	5.867.525.405 	6.754.396.787 	7.775.056.418 	
Kesehatan Sekolah	827.683.914 	952.787.424 	1.096.802.137 	1.262.582.829 	1.453.372.231 	
PHN	5.873.532.245 	6.761.310.168 	7.783.288.536 	8.959.725.856 	10.313.633.655 	
Keluarga Berencana	5.453.548.473 	6.277.846.311 	        7.226.748.664 	8.319.065.465 	        9.576.162.813 	
Air dan Sanitasi	786.059.266 	904.871.257 	1.041.643.396 	1.199.086.893 	1.380.281.398 	
IMCL	8.843.512.673 	10.180.199.863 	11.718.946.612 	13.490.255.241 	15.528.773.168 	
Total	57.933.724.295 	66.690.342.843 	76.770.650.661 	88.374.468.005 	101.728.769.621 	
Sumber: Data olahan
	Dari tabel di atas dapat kita ketahui perkiraan biaya pelayanan kesehatan untuk masing-masing program yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan pada tahun 2006-2010.
Satuan biaya per program kesehatan yang telah dihitung oleh WHO dengan perhitungan data di Indonesia tahun 1999. Untuk mendapatkan hasil proyeksi yang mendekati dari biaya riil, maka hasil perhitungan WHO dinaikan 10 persen per tahun dengan dasar kenaikan inflasi yang terjadi. Dan memperkirakan kondisi jumlah penduduk dengan melihat rata-rata pertumbuhan penduduk per tahun pada tahun 2006-2010. 
3.2.3	Rencana Pembiayaan Pendidikan
Perbaikan indeks pendidikan dalam IPM dipengaruhi oleh akses pendidikan masyarakat. Akses pendidikan yang mampu mencapai setiap lapisan masyarakat akan memperbaiki kondisi melek huruf dan rata-rata lama sekolah sehingga berpengaruh terhadap peningkatan IPM. Sebagai strategi pembiayaan pendidikan, analisis angka partisipasi sekolah perlu dilakukan untuk melihat seberapa besar biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk meningkatkan akses pendidikan. Sehingga unit cost atau biaya rata-rata per siswa dikali dengan jumlah siswa akan diperoleh perhitungan total biaya untuk sektor pendidikan. Berapa besar pencapaian tahun 2010 dengan tiga skenario dari angka partisipasi murni per level pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.4 :	Perluasan Akses Pendidikan Kabupaten Bengkalis 2010
Jenjang Pendidikan	APM 2004 (tahun dasar)	Target APM, 2010	
		Halving	Minimalis	Trend (1999-2004)	
SD	98,9	99,5	99,3	100	
SMP	91,7	95,9	94,5	100	
SMA	65,3	82,7	76,9	80,9	
Sumber : Data olahan

Keterangan :   *    Skenario dengan 50 % point membaik dari nilai maksimum UNDP
**   Skenario dengan 33,3 % point membaik dari nilai maksimum UNDP
*** Skenario sesuai dengan trend 1999-2004
Pada tabel di bawah ini dapat dilihat strategi pencapaian Angka Partisipasi Murni (APM) dari tiga jenjang pendidikan yaitu SD, SMP dan SMA dengan tiga skenario pilihan yaitu halving, minimalis dan trend 1999-2004 yang diinginkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis. Model pencapaian ini akan menentukan alokasi anggaran pendidikan per tahun dalam APBD.
Tabel 3.5 :	Target Pencapaian Pendidikan Tahun 2006-2010
Pendidikan dan Skenario Pencapaian	Jumlah penduduk	Tahun Dasar 2004	Target Pencapaian	
			2006	2007	2008	2009	2010	
Halving								
SD	84.836	98,9	99,1	99,2	99,3	99,4	99,5	
SMP	40.857	91,7	93,1	93,8	94,5	95,2	95,9	
SMA	46.072	65,3	71,1	74,0	76,9	79,8	82,7	
Minimalis								
SD	84.836	98,9	99,0	99,1	99,2	99,2	99,3	
SMP	40.857	91,7	92,6	93,1	93,5	94,0	94,4	
SMA	46.072	65,3	69,2	71,1	73,0	75,0	76,9	
Trend								
SD	84.836	98,9	99,3	99,5	99,6	99,8	100	
SMP	40.857	91,7	94,5	95,9	97,2	98,6	100	
SMA	46.072	65,3	70,5	73,1	75,7	78,3	80,9	
Sumber: Data Olahan
Belum prioritasnya sektor pendidikan dalam perencanaan pembangunan nasional menyebabkan minimnya anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah pada perbaikan pendidikan. Dibanding beberapa negara lain di kawasan Asia, Indonesia masih kecil proporsi anggaran pada bidang pendidikan, pemerinah baru mampu mengalokasikan pengeluaran pendidikan sebesar 1,5 persen dari PDB, bandingkan dengan negara lain seperti Malaysia sebesar 3,2 persen dan Singapura yang telah mencapai 4 persen dari PDB. Dilihat dari proporsi anggaran pendidikan dalam APBN, Indonesia juga masih sangat rendah dalam prioritas pendidikan. Indonesia baru mampu mencapai 10 persen dari APBN, bandingkan Thailand yang telah mencapai 30 persen, Myanmar 18 persen, Bangladesh 16 persen dan Bhutan 13 persen (UNDP, 2003). Kondisi ini telah menunjukan bahwa sektor pendidikan masih belum menjadi prioritas dari pembangunan bangsa.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah bekerjasama dengan Bank Dunia pada tahun 2004 mencoba memberikan gambaran biaya riil minimum untuk pendidikan di Indonesia dan beberapa negara berkembang. Hasil perhitungan biaya riil minimum pendidikan sangat membantu pemerintah untuk mengalokasikan anggaran pendidikan. Walaupun ke depan hasil perhitungan ini perlu diperbaiki untuk mengejar kualitas pendidikan tapi secara pemerataan hasil perhitungan telah dapat diterapkan dalam model perencanaan anggaran sektor pendidikan. Seberapa besar biaya yang dibutuhkan untuk pencapaian minimum dari biaya pendidikan dapat dilihat dari tabel berikut.
Tabel 5.6 :	Total Pembiayaan Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan dan Skenario Pembiayaan Tahun 2006 – 2010 
Jenjang Pendidikan
dan Skenario Pembiayaan	Total Biaya (Rp.000)	
	2006	2007	2008	2009	2010	
Halving	 352.818.938	358.007.188 	363.195.435 	368.383.684 	 373.571.933	
SD	132.203.128 	132.336.532 	132.469.935 	132.603.339 	 132.736.743 	
SLTP	118.535.883 	119.427.131 	120.318.378 	121.209.625 	 122.100.872 	
SLTA	102.079.927 	106.243.525 	110.407.122 	114.570.720 	 118.734.318 	
Minimalis	349.321.055 	352.818.938 	356.189.501 	359.697.553 	363.195.435 	
SD	132.069.724 	 132.203.128 	132.336.532 	132.336.532 	  132.469.935 	
SLTP	117.899.278 	 118.535.883 	119.045.168 	119.681.773 	  120.318.378 	
SLTA	99.352.053 	 102.079.927 	104.807.801 	107.679.248	  110.407.122 	
Trend	354.006.806 	 359.788.989	365.310.544 	 371.092.629	 376.874.813	
SD	132.469.935	132.736.743	132.870.147	133.136.954	133.403.762	
SLTP	120.318.378	122.100.872	123.756.143	125.538.540	127.321.035	
SLTA	101.218.493 	104.951.374 	108.684.254 	112.417.135 	116.150.016 	
Sumber: Data olahan

3.3 Program kerja yang dikembangkan 
3.3.1 Program Strategis Kesehatan
Program kesehatan dapat dilakukan melalui Pelayanan Dasar Universal yakni memberikan pelayanan kesehatan yang mampu menyentuh seluruh masyarakat yang memerlukan. Program pendataan kesehatan sangat diperlukan secara reguler dengan mengambil momen pelaksanaan program kesehatan yang sifatnya nasional. Program pemantapan sarana rumah sakit. Program Integrasi KB-KES, program keluarga berencana sangatlah relevan ditujukan lebih khusus pada rumah tangga yang resiko angka kelahiran masih tinggi. Jangkauan PUS lama dan PUS baru adalah sangat relevan. Saat bersamaan keluarga diarahkan pula untuk mampu memahami arti dari keluarga kecil bahagia sejahtera.
3.3.2  Program Strategis Pendidikan
Untuk mencapai target IPM Kabupaten Bengkalis 2006-2010 di sektor pendidikan diperlukan kebijakan dalam pembangunan yang diarahkan pada program breaging course untuk beberapa mata kuliah terpilih, khususnya Sains, Bahasa Inggris, Matematika, dan Agama terhadap tamatan SMA terbaik di setiap sekolah. Setelah mendapatkan breaging course, maka mereka yang berprestasi dikirim kuliah keluar negeri dan perguruan tinggi unggulan di Indonesia dengan ikatan kontrak kerja. Saat bersamaan untuk menyiapkan sarana dan prasarana yang ada pada seluruh sekolah, baik jenjang pendidikan dasar sampai ke jenjang menengah atas, prioritas diberikan kepada pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran. Terutama memenuhi bahan bacaan dan alat laboratorium beserta prasarana gedung, ruang kelas, dan fasilitas lainnya yang ada di sekolah. Jenis-jenis pendidikan yang dikembangkan akan disesuaikan dengan potensi ekonomi dan sumberdaya alam yang ada, sesuai dengan arah pengembangan ekonomi Kabupaten Bengkalis.
4. PENUTUP
4.1 Kesimpulan
Kabupaten Bengkalis yang merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Riau yang memiliki aset sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang potensial ikut melakukan dan menetapkan komitmen daerah untuk melakukan terobosan dalam pembangunan daerah ke depan. Oleh karena itu agar  konsep pembangunan manusia dapat dengan mudah diterjemahkan ke dalam pembuatan kebijakan, pembangunan manusia harus dapat diukur dan dipantau dengan mudah. 
Salah satu cara yang digunakan untuk itu adalah dengan menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota khususnya Kabupaten Bengkalis. IPM menunjukkan angka-angka dari indikator pencapaian pembangunan manusia yang terdiri dari indeks kesehatan, indeks pendidikan dan indeks kesejahteraan. Kajian UNDP melihatkan bahwa Indonesia masih tertinggal jauh dalam pencapaian IPM dibanding negara lain. Salah satu persoalan adalah belum terpadunya strategi pembangunan nasional yang menempatkan kebijakan perbaikan mutu manusia sebagai agenda pembangunan. Kondisi ini juga terjadi pada daerah yang berperan besar sebagai motor pembangunan nasional. Dari hasil penelitian yang diperoleh dapat diambil kesimpulan antara lain:
1.	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Bengkalis menunjukkan kenaikan sebesar 1,6 untuk angka harapan hidup; 4,02 untuk angka melek huruf; 1,43 rata-rata lama sekolah dan 33.5 untuk pendapatan perkapita yang disesuaikan.
2.	Tingkat pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bengkalis   menggunakan beberapa skenario antara lain: skenario halving, maka untuk tahun 2010 IPM mencapai 83,2; skenario minimalis akan dicapai IPM hanya sekitar 78,9; sedangkan skenario trend antara tahun 1999-2004 diperoleh IPM 75,56. Dari hasil yang diperoleh dengan menggunakan ketiga skenario untuk mencapai IPM, maka direkomendasikan untuk memilih skenario Trend.
3.	Dari proyeksi biaya yang dilakukan untuk kesehatan dan pendidikan dapat diketahui berapa anggaran yang perlu disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis untuk tahun anggaran 2006-2010. Anggaran yang diperlukan untuk sektor kesehatan pada tahun 2006 adalah Rp.57.933.724.295; tahun 2007 adalah Rp. 66.690.342.843 ; tahun 2008 adalah Rp. 76.770.650.661 ; tahun 2009 adalah Rp. 88.374.468.005 ; tahun 2010 adalah Rp. 101.728.769.621 sedangkan anggaran untuk pendidikan adalah
Skenario	Total Biaya (Rp.000,-)	
	2006	2007	2008	2009	2010	
Halving	352.818.938	358.007.188	363.195.435	368.383.684	373.571.933	
Minimalis	349.321.056	352.818.938	356.189.501	359.697.553	363.195.435	
Trend	354.006.805	359.788.989	365.310.447	371.092.629	376.874.813	
					
4.	Program kesehatan dapat dilakukan melalui Pelayanan Dasar Universal yakni memberikan pelayanan kesehatan yang mampu menyentuh seluruh masyarakat yang memerlukan. Program pendataan kesehatan sangat diperlukan secara reguler dengan mengambil momen pelaksanaan program kesehatan yang sifatnya nasional. Program pemantapan sarana rumah sakit. Program Integrasi KB-KES, program keluarga berencana sangatlah relevan ditujukan lebih khusus pada rumah tangga yang resiko angka kelahiran masih tinggi. Jangkauan PUS lama dan PUS baru adalah sangat relevan. Saat bersamaan keluarga diarahkan pula untuk mampu memahami arti dari keluarga kecil bahagia sejahtera.
5.	Untuk mencapai target IPM Kabupaten Bengkalis 2006-2010 disektor pendidikan diperlukan kebijakan dalam pembangunan yang diarahkan pada program breaging course untuk beberapa mata kuliah terpilih, khususnya Sains, Bahasa Inggris, Matematika, dan Agama terhadap tamatan SMA terbaik di setiap sekolah. Setelah mendapatkan breaging course maka mereka yang berprestasi dikirim kuliah keluar negeri dan perguruan tinggi unggulan di Indonesia dengan ikatan kontrak kerja. Saat bersamaan untuk menyiapkan sarana dan prasarana yang ada pada seluruh sekolah, baik jenjang pendidikan dasar sampai ke jenjang menengah atas, prioritas diberikan kepada pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran. Terutama memenuhi bahan bacaan dan alat laboratorium beserta prasarana gedung, ruang kelas, dan fasilitas lainnya yang ada di sekolah. Jenis-jenis pendidikan yang dikembangkan akan disesuaikan dengan potensi ekonomi dan sumber daya alam yang ada, sesuai dengan arah pengembangan ekonomi Kabupaten Bengkalis.
4.2 Saran
1.	Sebagai acuan dalam pembangunan manusia di daerah, maka pemerintah daerah perlu menetapkan suatu target pencapaian pembangunan manusia.
2.	Perlunya peningkatan investasi pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan serta sektor-sektor yang terkait dengan pembangunan manusia.
3.	Dalam pengalokasian anggaran, pemerintah dituntut agar dapat menyusun perencanaan yang tepat sehingga alokasi anggaran untuk sektor-sektor yang terkait dengan pembangunan manusia benar-benar dapat mendongkrak mutu manusia di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Arsyad, Lincolin, 1999. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah, Penerbit Fakultas Ekonomi –UGM, Yogyakarta.

Badan Pusat Statistik, Bappeda, 2004. Bengkalis Dalam Angka 2004, BPS Kabupaten Bengkalis.

---------,2002. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Riau Tahun 2002, BPS Provinsi Riau.
Badan Pusat Statistik, Bappenas, UNDP, 2001. Menuju Konsensus Baru: Demokrasi dan Pembangunan Manusia di Indonesia, Indonesia Laporan Pembangunan Manusia 2001, BPS, Jakarta.

---------, Bappenas, UNDP, 2004. The Economics of Democrasy: Financing Human Develpoment in Indonesia, Indonesia Human Develpoment Report  2004, BPS, Jakarta.

Burki, SJ, Perry GZ and William RD, 1999. Beyond The Center Decentralizing The State, Washington, DC: World Bank Latin American and Carri bean Studien.

Djajdanegara, Siti Oemijati, 1996. Membangunan Manusia, Membangun Masa Depan, Warta Demografi, Tahun ke 26, No. 2.

Doessel, D.P and Rukmani Gounder, 1991. International Comparisons of Levels of Living and The Human Development Index: Some Empirical Result, Department of Economic The University of Queensland.

Elfindri, 1995. Proses Derivasi Mutu Modal Manusia: Aplikasi Terhadap Kelangsungan Pendidikan Anak, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Indonesia, Volume XLIII Nomor 3.

---------, 1995. Putus Sekolah di Sumatera Barat, Determinan dan Implikasi mewujud wajardiknas, Pusat Studi Kependudukan Unand.

---------, 2001. Pembangunan Pendidikan: Issue untuk Perencanaan, Kebijakan dan Pendanaan, Jurnal Penenlitian Andalas No. 36 Tahun XIII, Padang.

---------, 2001. Ekonomi Sumber Daya Manusia, Penerbit Universatas Andalas, Padang.

---------, 2003. Ekonomi Layanan Kesehatan, Penerbit Universitas Andalas, Padang.

--------- dan Edi Ariyanto, 2003. Indeks Pembangunan Manusia Indonesia: Bagaimana Pengaruh Kebijakan Alokasi Anggaran, Jurnal Ekonomi dan Manajemen, Edisi XI No. 2, Penerbit Universitas Andalas, Padang.

Gustria, Beny, 2001. Efisiensi Pembiayaan dan Implikasinya Terhadap Desentralisasi Pendidikan Dasar Di Kecamatan Gunung Talang, Tesis S2, Pascasarjana Universitas Andalas, Padang.

Grossman, M, 1972. On The Concept of Health Capital ang Demand For Health, Journal of Political Economy.

Huda N, 1999. Desentralisasi Pendidikan: Pelaksanaan dan Permasalahan, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan No. 017, Jakarta.

Hayat, Bahrul, 1993. Reformasi Sistem Pendidikan Indonesia Menuju Era Industrialisasi, Sintesis, Cides, Jakarta.

Jalal, H.  Fasli, 2001. Mengembangkan Wawasan Keunggulan Pendidikan di Sumatera Barat, Seminar Nasional Industri Pendidikan 2001.

Kartasasmita, Ginandjar, 1997. Administrasi Pembangunan Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia, LP3ES, Jakarta.

Lains, A, 1987. Peranan Kualitas Penduduk dalam Pembangunan di Indonesia, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Andalas, Padang.

Mulyadi, S, 2002. Ekonomi Sumber Daya Manusia, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Mundle, S, 1998. Financing Human Development: Some Lessons from Advanced Asian Countries, World Development 26 (4): 659-672.

Mariana, Anna, 2005. Analisis Pengaruh Anggaran Pemerintah dan Rumah Tangga Terhadap Pencapaian HDI Indonesia, Tesis S2, Pascasarjana Universitas Andalas, Padang.

Philipson, Thomas and Rodrigo R Soares, 2002. World Inequility and the Rise in Longevity, Annual World Bank Conference on Development Economics 2001/2002, world Bank and Oxford University.

Psacharopoulus, G, 1985. Return to Education: A Further International Update and Implications, Journal of Human Resources, 20, 538-597.

Suryana, 2000. Ekonomi Pembangunan Problematika dan Pendekatan. Salemba Empat, Jakarta.

Simanjuntak, Payaman,1985. Pengantar Ekonomi Sumberdaya Manusia, Jakarta.

Refendi, 2004. Perencanaan Peningkatan Human Development Index (HDI): Implikasi Analisis untuk Kota Solok Provinsi Sumatera Barat, Tesis S2, Pascasarjana Universitas Andalas, Padang.

Todaro, Michael P, 2000. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Erlangga, Jakarta.

Thapa, Shyam, 1995. The Human Development Index: A Portrait of The 75 Districts in Nepal, Asia – Pacific Population Journal, Vol 10 No.2

Wiyono, Nur Hadi, 1996. Membangunan Manusia: Mengapa Begitu Berat?, Warta Demografi, Th 26, No. 2.

BIODATA
Nama		: Lapeti Sari, SE
NIP		: 131 842 944
Tempat/tgl lahir		: Jambi/ 3 April 1963
Pekerjaan		: Pegawai Negeri Sipil
Instansi		: Fakultas Ekonomi Universitas Riau Pekanbaru
Pangkat/Golongan	: Penata/III-c
Alamat		: Jl. Akasia No 75 Perumnas Rejosari Pekanbaru 28281
Riwayat Pendidikan	:
1.	Sekolah Dasar Negeri No. 9 Pekanbaru, tamat tahun 1975
2.	Sekolah Menengah Pertama Negeri No. 1 Pekanbaru, tamat tahun 1979
3.	Sekolah Menengah Atas Negeri No. 1 Pekanbaru, tamat tahun 1982
4.	Fakultas Ekonomi Universitas Riau Pekanbaru, tamat tahun 1987