PELAKSANAAN DEPORTASI DALAM PENANGANAN WNA BERSTATUS STATE LESS (TIDAK MEMILIKI KEWARGANEGARAAN) DI WILAYAH HUKUM SUMATERA BARAT

Mardenis , Mardenis and Soni , Hendra and Wajmi, Wajmi (2010) PELAKSANAAN DEPORTASI DALAM PENANGANAN WNA BERSTATUS STATE LESS (TIDAK MEMILIKI KEWARGANEGARAAN) DI WILAYAH HUKUM SUMATERA BARAT. Project Report. LP UNAND. (Unpublished)

PDF (PELAKSANAAN DEPORTASI DALAM PENANGANAN WNA BERSTATUS STATE LESS (TIDAK MEMILIKI KEWARGANEGARAAN) DI WILAYAH HUKUM SUMATERA BARAT) - Published Version Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1343Kb)

Abstract

penanganan warga negara asing (WNA) berstatus state less di wilayah hukum Sumatera Barat, terutama sehubungun dengan semakin meningkatnya mobilitas wNA ke daerah ini. sebagaiman diketahui, bahwa di dalam wilayah suatu negara selain penduduk warga setempat (lokal), terdapat pula orang-orang asing yang bukan warga negara dimana mereka berada. Namun demikian kehadiran orang- orang asing tersebut disamping dapat membawa hal-hal yang sangat menguntungkan bagi hubungan baik antar masyarakat internasional, dapat Juga menimbulkan hal-hal yang merugikan bagi kepentingan negara dimana mereka berada Jika terjadi yang demikian maka negara tempatan, dapat melakukan suatu tindakan hukum yakni berupa deportasi/pengusiran. Dalam penelitian ini dibahas antara lain : Kapankah suatu tindakan deportasi dapat dilakukan menurut hukum nasional dan internasional, apakah maksud dan tujuan kehadiran wNA tersebut dalam suatu negara serta bagaimanakah pelaksanaan deportasi yang dilakukan pada wNA yang berstatus state less dan kendala-kendara yang ditemui dalam peraksanaannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan disimpulkan bahwa tindakan deportasi terhadap wNA dilakukan jika kehadiran wNA rersebut tidak dikehendaki oleh- negara penerima (tempatan). Deportasi pada prinsipnya bukanlah merupakan tindakan penghukuman, melainkan merupakan suatu tindakan administrasi- Tindakan deportasi yang berstatus state less, akan membutuhkan waktu yang agak lama. Wewenang untuk melakukan tindakan deportasi bagi wNA state less ini dilakukan berdasarkan supremasi territorial, dimana suatu negara mempunyai kedaulatan tertinggi atas orang dan benda yang berada di dalak wilayah kekuasaannya. oleh karena itu, tindakan deportasi pada dasarnya merupakan tindakan sepihak yang harus dilakukan dengan memperhatikan hak-hak azasi manusia dan melalui prosedur yang telah ditentukan daalm perundang-undangan yang berlaku.

Actions (login required)

View Item