KINERJA DAN ARAH PEMBANGUNAN DAERAH
DI ERA OTONOMI
Sriwiyana Teguh Ananto1  
Pembimbing :
Prof. Dr. Sofyandi, SE, MA
Dr. Ir. Nasri Bachtiar, Se, MS

Abstract
 This paper intends to provide an analysis of regional development aims and reaches.  Based of regional autonomy policy, regional government was allowed to make self-planning and developping. Therefore the aims and reaches of development at each region are different.  This article shows that the regional autonomy policy has given more advantageous to accelerated regional development, especially in regions that have a lot of nature resources.  In other side, some regions are still underdevelopped.  Generally they are conflict area region,  poor of nature resources, or having geographic complicated landscape. 
 
Key word :  regional development,  economic development, human development.

I.	PENDAHULUAN
      Sejak tahun 2001, Indonesia memasuki babak baru dalam tatanan sistem pemerintahan. Berdasarkan Undang Undang (UU) Nomor 22/1999 (yang kemudian direvisi menjadi UU Nomor 32/2004) tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 25/1999 (yang kemudian direvisi menjadi UU Nomor 33/2004) tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, sistem pemerintahan menjadi desentralisasi dengan memberi peran yang lebih luas kepada daerah.
      Menurut Kamaludin (2006) berlakunya otonomi daerah membuka peluang yang besar kepada daerah untuk melaksanakan pembangunan secara lebih luas, nyata dan bertanggung jawab.  Pemerintah daerah berwenang mengalokasi dan menentukan sendiri prioritas pembangunan di daerahnya sesuai dengan visi dan misi yang diinginkan. Suatu daerah boleh jadi memberi prioritas yang lebih kepada percepatan pembangunan ekonomi dan daerah lain memberi prioritas kearah pengembangan sumber daya manusia. 

1 staf pada Bidang Statistik Distribusi BPS Propinsi Bengkulu
     Dalam kaitan inilah menarik untuk dikaji, bagaimanakah kinerja pembangunan daerah bila dilihat dari aspek pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia.  Bagaimanakah strategi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah mampu mendorong percepatan pembangunan tersebut.  Dalam konteks otonomi daerah, pertanyaan seperti ini menjadi relevan,  sebab sebagaimana disinyalir oleh Remi (2004), dengan sistem otonomi seperti saat ini, daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam diperikirakan mengalami pembangunan ekonomi yang lebih cepat dibandingkan daerah lain,  dan selanjutnya diharapkan dapat mempercepat pula pembangunan manusianya.  Sedangkan daerah-daerah yang kaya akan sumber daya manusia, akan memperoleh keuntungan dalam menarik investasi di sektor manufaktur dan jasa yang pada gilirannya akan mempercepat pertumbuhan ekonominya. Kenyataan ini akan menyebabkan terjadinya persaingan ekonomi antar daerah.  Setiap daerah dituntut kreatifitasnya untuk menciptakan pertumbuhannya masing-masing.
       Tulisan ini dimaksudkan untuk menganalisis pencapaian kinerja pembangunan masing-masing propinsi sekaligus kecenderungan arahnya, apakah lebih mengarah kepada pembangunan ekonomi, kepada pembangunan manusia,  ataukah mensinergikan keduanya.  Studi semacam ini bermanfaat sebagai evaluasi atas pelaksanaan otonomi daerah yang telah berlangsung selama ini sekaligus menjadi referensi untuk menyeimbangkan kemajuan pembangunan antar daerah dan antar kawasan di Indonesia.

II.	  METODOLOGI
       Penelitian ini menggunakan data pendapatan per kapita propinsi  tahun 2005 serta pertumbuhan ekonomi tahun 2002-2005 sebagai indikator pembangunan ekonomi.  Sedangkan sebagai indikator pembangunan manusia digunakan nilai IPM (Indeks Pembangunan Manusia) propinsi dan shortfall reduction IPM dalam kurun waktu 2002-2005.  Seluruh data bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).  
     Metode analisis menggunakan model dynamic links yang diadaptasi dari Ranis dan Stewart (2005) melalui pola kuadran sebagai berikut  :
1.	Analisis silang antara  variabel pendapatan per kapita dan nilai IPM.  Ini akan menghasilkan empat tipologi daerah berdasarkan potensi pembangunannya, yaitu daerah maju dan unggul, daerah potensial maju, daerah potensial unggul dan daerah kurang berkembang.  Suatu daerah disebut maju bila pendapatan per kapita masyarakat tersebut lebih tinggi daripada rata-rata pendapatan per kapita nasional, dan disebut unggul bila nilai IPM daerah tersebut  lebih tinggi daripada rata-rata IPM nasional.  Dengan demikian, suatu daerah disebut :
-	Maju dan Unggul,  bila daerah tersebut memiliki pendapatan perkapita serta IPM yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata pendapatan per kapita dan IPM nasional.
-	Daerah Potensial Unggul, yaitu daerah yang pendapatan perkapitanya relatif rendah, tetapi memiliki IPM yang relatif tinggi dibandingkan angka rata-rata nasional.
-	Daerah Potensial Maju, merupakan daerah yang pendapatan perkapitanya relatif lebih tinggi,  tetapi nilai IPM-nya  relatif rendah dibandingkan angka rata-rata nasional. 
-	Daerah Kurang Berkembang, bila baik pendapatan per kapita maupun IPM daerah tersebut relatif rendah dibandingkan angka rata-rata. nasional.

    Gambar 1.  Bentuk Kuadran Silang Pendapatan Per Kapita (Y)  dan IPM

  
      Sumber : Ranis dan Stewart (2005).
2.	Analisis silang antara pertumbuhan ekonomi dengan shortfall IPM.  Ini juga akan menghasilkan empat tipologi daerah berdasarkan arah pembangunannya, yaitu pembangunan yang seimbang, ke arah pembangunan ekonomi,  ke arah pembangunan manusia, dan pembangunan yang relatif lambat.   Suatu daerah dikatakan memiliki arah pembangunan yang :
-	Seimbang, bila  suatu daerah memiliki pertumbuhan ekonomi dan  shortfall  IPM yang lebih tinggi daripada rata-rata pertumbuhan ekonomi dan shrotfall IPM nasional
-	Cenderung ke arah pembangunan ekonomi, jika besarnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah lebih tinggi daripada rata-rata, tetapi shortfall  IPM-nya lebih rendah daripada rata-rata shortfall IPM nasional
-	Cenderung ke arah pembangunan manusia, jika besarnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah lebih rendah daripada rata-rata, tetapi shortfall IPM-nya lebih tinggi daripada shortfall IPM nasional.
-	Relatif lambat, bila suatu daerah memiliki pertumbuhan ekonomi dan shortfall IPM yang lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional. 

Gambar 2. Bentuk Kuadran Silang Pertumbuhan Ekonomi (g) dan Shortfall IPM (r)

Sumber : Ranis dan Stewart (2005).
3.	Penggabungan antara analisis potensi dan arah pembangunan, sehingga dapat diketahui kecenderungan arah pembangunan dari masing-masing kelompok (tipologi).

III.	  PEREKONOMIAN DAERAH
Pasca krisis ekonomi yang melanda Indonesia di tahun 1998 yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi menurun hingga minus 14,22 %  (BPS, 2001),  pada tahun-tahun berikutnya perekonomian Indonesia kembali menunjukkan perkembangan yang positif yang ditandai dengan meningkatnya Produk Domestik Bruto (PDB).  Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa PDB Indonesia dalam kurun waktu 2002-2005 mampu tumbuh rata-rata 6,05 % per tahun.     
 Di tingkat propinsi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga tercatat mengalami pertumbuhan. Dari 30 propinsi yang ada di Indonesia,  tujuh propinsi mengalami pertumbuhan ekonomi di atas angka nasional, yaitu Jambi, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, dan Riau, sedangkan propinsi lain pertumbuhan ekonominya masih di bawah angka nasional.   

Gambar 3. Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi per Tahun  Antar Propinsi Di Indonesia Periode 2002 – 2005

Sumber : BPS (2006a)
  Propinsi Riau merupakan daerah yang paling dinamis perkembangan ekonominya.  Pertumbuhan ekonominya mencapai 7,82 % per tahun dan merupakan yang tertinggi diantara  propinsi lain.  Hal ini tidak terlepas dari besarnya potensi sumber daya alam  yang dimiliki oleh Riau sehingga daerah ini sangat menarik untuk investasi. Besarnya investasi yang masuk ke Riau terlihat dari laporan Bank Indonesia (2006) yang menyebutkan bahwa dari US$ 5,08 milyar rencana penanaman modal asing tahun 2002-2005 yang disetujui oleh pemerintah untuk investasi di wilayah Pulau Sumatera, US$ 3,14 milyar diantaranya direncanakan untuk diinvestasikan di wilayah Riau.
       Pertumbuhan ekonomi terrendah terjadi di Nanggroe Aceh Darussalam sebesar 2,22 %.  Rendahnya pertumbuhan ekonomi di daerah ini diduga tidak terlepas dari pengaruh konflik yang selama ini mendera daerah tersebut yang baru tercapai kesepakatan damai pada tahun 2005  lalu, disamping terjadinya musibah gempa bumi dan tsunami yang melanda wilayah tersebut di akhir tahun 2004.  
       Selain besarnya pertumbuhan ekonomi, indikator penting lainnya dalam pembangunan ekonomi adalah pendapatan per kapita  Dalam kurun waktu 2002-2005, pendapatan per kapita masyarakat Indonesia telah meningkat dari  Rp 7.872,8 juta menjadi Rp 11.072,1 juta. Pada tingkat propinsi, besarnya pendapatan per kapita bervariasi.  Ada enam propinsi yang pendapatan per kapita masyarakatnya di atas rata-rata nasional, yaitu Jawa Timur, Bangka Belitung, Riau, Kalimantan Timur, Papua, dan DKI Jakarta.  Dari sini terlihat bahwa propinsi yang memiliki pendapatan per kapita tinggi adalah propinsi yang struktur ekonominya telah beralih ke sektor industri seperti DKI Jakarta dan Jawa Timur, ataupun propinsi yang memiliki kekayaan alam seperti Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Timur dan Papua. 

 Tabel 1.  Pendapatan per Kapita  Propinsi di Indonesia Berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2002-2005 (Rupiah). 

 Sumber  :  BPS (2006a)

IV.	  INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)  DAERAH
       Seiring dengan tumbuhnya perekonomian Indonesia sebagaimana dijelaskan di atas,  pembangunan manusia di Indonesia juga mengalami perbaikan.  Pada tahun 2002, nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia adalah. 65,8 dan meningkat menjadi 69,6 pada tahun 2005.  Meskipun telah mengalami perbaikan, pencapaian IPM ini masih relatif rendah dibandingkan negara berkembang lainnya. Dalam Human Development Report 2005  yang dikeluarkan oleh UNDP,  posisi IPM Indonesia masih menempati peringkat ke 110 dari 177 negara, berada di bawah posisi Vietnam,  Philiphina, Thailand,  ataupun Malaysia. 
      Untuk melihat perbandingan relatif antar daerah di Indonesia, BPS-UNDP-Bappenas (2004) mengklasifikasikan IPM suatu daerah ke dalam empat kategori, yaitu kategori tinggi (nilai IPM di atas 70), menengah tinggi (nilai IPM 66 – 70), menengah rendah (nilai IPM antara 60 – 65) dan rendah (nilai IPM di bawah 60).
      Berdasarkan  klasifikasi tersebut ada 12 propinsi yang berkategori IPM tinggi yaitu DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Riau, DI Yogyakarta, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, Bangka Belitung, dan Sumatera Selatan.  Selanjutnya,  15 propinsi berkategori IPM menengah tinggi yaitu  Jawa Barat,  Bali, Jawa Tengah, Lampung, Maluku, NAD, Banten, Sulawesi Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, dan Kalimantan Barat, serta tiga propinsi berkategori IPM menengah rendah yaitu Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Papua.  Tidak ada satu propinsi pun yang berkategori rendah.

Tabel  2. Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antar  Propinsi  di Indonesia Tahun 2002 dan 2005

 

Sumber : BPS-Bappenas-UNDP (2004),  BPS (2006b)

       Tabel di atas memperlihatkan, bahwa antara kurun waktu 2002-2005 propinsi-propinsi seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Utara konsisten dalam pembangunan manusia. Keenam propinsi tersebut relatif berhasil mempertahankan peringkat pencapaian IPM.  Sebaliknya Nanggroe Aceh Darussalam, Bali, Maluku, dan Maluku Utara, meskipun nilai IPM-nya terlihat mengalami peningkatan, namun dalam hal peringkat mengalami penurunan.  Ini menunjukkan bahwa secara relatif peningkatan nilai IPM propinsi tersebut lebih lambat dibandingkan propinsi lainnya. Diduga bahwa adanya gangguan keamanan baik berupa konflik horizontal maupun aksi kekerasan menyebabkan  lambatnya perkembangan pembangunan manusia di daerah tersebut.   Propinsi-propinsi lain seperti Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Kalimantan Barat, terlihat masih mengalami masalah dalam hal pembangunan manusia.  Peringkat propinsi-propinsi tersebut di tahun 2005 belum mengalami peningkatan berarti dibandingkan tahun 2002.

V.	ARAH PEMBANGUNAN DAERAH
      Sejalan dengan paradigma baru  yang memandang pembangunan bukan semata pada aspek ekonomi tetapi juga aspek sosial, indikator pembangunan pun terbagi atas indikator ekonomi dan indikator sosial.  Dalam penelitian ini indikator ekonomi diukur melalui pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita antar propinsi, sedangkan indikator sosial diukur dari pencapaian IPM dan peningkatan indeksnya. Dengan menggunakan nilai rata-rata  propinsi sebagai pembanding relatif, maka akan diperoleh empat kategori berdasarkan tinggi rendahnya pendapatan perkapita atau pertumbuhan ekonomi dan tinggi rendahnya IPM atau perubahannya (shortfall). Analisis silang antara pendapatan per kapita dan nilai IPM suatu propinsi, diperoleh tipologi daerah sebagai berikut :

Gambar 4.   Kuadran Silang  Pendapatan Perkapita dan IPM Antar Propinsi di Indonesia Tahun 2005 

I
P
M
              Pendapatan Perkapita 
            Sumber :  Diolah dari data penelitian

       Berdasarkan kuadran di atas, terlihat bahwa daerah yang tergolong maju dan unggul pada umumnya adalah daerah yang kaya akan sumber daya alam misalnya Riau dan Sumatera Utara (minyak bumi),  Kalimantan Timur (minyak bumi, gas dan batu bara), Bangka Belitung (timah), dan Kalimantan Tengah (hasil hutan).  Di luar propinsi tersebut hanya DKI Jakarta yang tidak memiliki sumber daya alam.  Namun demikian, DKI Jakarta  memiliki kekuatan pada keunggulan sumber daya manusia dan memiliki sumber ekonomi yang sangat besar dari sektor industri dan jasa.    Menurut Kamaludin (2006) adanya otonomi daerah memberikan manfaat yang cekup besar bagi daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam. Demikian juga Remi (2004) mensinyalir bahwa daerah-daerah yang kaya akan sumber alam dan memperoleh pembagian fiskal yang relatif besar akan menjadi semakin maju secara ekonomi dan dari kemajuan ekonomi akan mempercepat pula kemajuan pembangunan manusianya.  
       Daerah yang tergolong potensial maju adalah daerah yang menuju proses industrialisasi (Jawa Timur) atau yang potensi sumber alamnya sangat besar (Papua).  Menurut Kuncoro (2002) proses industrialisasi di Jawa Timur telah dimulai sejak 1970-an dan menjadi propinsi penyumbang kedua terbesar (setelah Jawa Barat) dalam hal jumlah pekerja dan nilai tambah sektor industri.  Sementara itu, Papua memiliki kekayaan  alam yang sangat besar, baik berupa bahan tambang, hutan, maupun perikanan.  Sumber alam ini merupakan potensi untuk membangun ekonomi Papua.  Namun di satu sisi, Papua masih memiliki masalah dalam pengembangan sumber daya manusia. Jumlah penduduk Papua yang tidak bersekolah/tidak tamat SD masih relatif tinggi mencapai 41,13 %,  sedangkan angka melek hurufnya baru mencapai 74,9% (BPS, 2006b)      Propinsi di wilayah Sumatera bagian tengah dan selatan, sebagian Jawa, Bali, dan Sulawesi Utara relatif memiliki keunggulan pada sumber daya manusia.  Fenomena yang menarik adalah bahwa wilayah Jawa-Bali seperti Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Bali memiliki keunggulan keunggulan SDM dari segi kesehatan.  Angka harapan hidup di propinsi  tersebut relatif lebih tinggi dibandingkan nasional atau propinsi lain dalam kelompok ini Sementara itu, propinsi di wilayah Sumatera memiliki keunggulan dalam hal pendidikan.
      Daerah yang tergolong kurang berkembang, dalam arti memiliki pendapatan perkapita dan IPM yang relatif rendah, pada umumnya adalah daerah yang baru dibentuk (Banten dan Gorontalo), daerah konflik (NAD, Maluku Utara, Sulawesi Tengah),  daerah yang memiliki hambatan geografis (Maluku dan wilayah Sulawesi), atau daerah yang secara ekonomis merupakan daerah tertinggal (NTT, NTB, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan).  Diduga bahwa hal-hal seperti konflik, hambatan geografis, atau daerah yang baru berkembang, merupakan penyebab mengapa pendapatan per kapita dan IPM propinsi ini relatif rendah.

Tabel 3. Kategori dan Arah Pembangunan Daerah di Indonesia Tahun 2005

Sumber :  Diolah dari data penelitian.

      Dalam analisis lanjutan sebagaimana diperlihatkan dalam tabel 3 terlihat beberapa fenomena menarik.  Pertama, daerah-daerah yang tergolong maju dan unggul, ternyata juga memiliki akselerasi pembangunan yang relatif lebih cepat, baik dalam pembangunan ekonomi maupun pembangunan manusia.  Sebaliknya, daerah-daerah yang tergolong kurang berkembang justru mengalami keterlambatan pembangunan.  Apa dampak dari fenomena ini ?  Ini menunjukkan bahwa semakin lama akan terjadi kesenjangan yang semakin lebar antar daerah di Indonesia.  Kedua, arah dan percepatan pembangunan daerah dalam satu kawasan ternyata tidak beriringan.  Propinsi Lampung, misalnya, mengalami pembangunan yang relatif lambat dibandingkan propinsi lain di kawasan Sumatera.  Propinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan relatif kurang mampu mengimbangi kecepatan pembangunan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.  Hanya kawasan Sulawesi yang pembangunan daerahnya relatif seiring satu dengan lainnya.  Ini menunjukkan bahwa pembangunan antar daerah dalam satu kawasan masih belum bersinergi dan cenderung berjalan sendiri-sendiri.  Ketiga, sebagian besar propinsi yang berkategori maju dan unggul memiliki arah pembangunan yang seimbang, dan tidak ada satupun yang mengalami kelambatan pembangunan. Ini menunjukkan bahwa propinsi-propinsi tersebut relatif mampu untuk meningkatkan potensi sumber daya yang dimilikinya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia.
      Pada propinsi yang potensial maju, Jawa Timur bergerak menuju pembangunan yang seimbang, sedangkan Papua tercatat kurang berkembang.  Kurang berkembangnya Papua diduga disebabkan propinsi ini masih mengalami hambatan geografis dan stabilitas keamanan. Pada propinsi-propinsi yang tergolong potensial unggul, sebagian menunjukkan arah pembangunan yang seimbang dan sebagian mengarah kepada pembangunan manusia.  Pada kelompok ini,  Lampung relatif mengalami hambatan dalam percepatan pembangunan.  Diduga hal ini terkait dengan struktur perekonomian daerah ini yang masih didominasi oleh sektor pertanian khususnya tanaman pangan.  Data BPS (2004) menunjukkan bahwa pekerja sektor pertanian di Lampung masih relatif tinggi mencapai 42,22 %.  Pada sisi lain kesejahteraan petani tersebut relatif rendah. Ini terlihat dari rendahnya Nilai Tukar Petani (NTP) di Lampung yang hanya sebesar 73,60 %.   Selain Lampung, DI Yogyakarta dan Bali juga mengalami keterlambatan pembangunan.  Hal ini diiduga disebabkan oleh besarnya ketergantungan kedua daerah tersebut terhadap sektor pariwisata. Elfindri dan Rasmita (2006) menyatakan bahwa terhambatnya perkembangan IPM di DI Yogyakarta dan Bali diduga terkait dengan peristiwa teror bom Bali  yang mengakibatkan melemahnya industri pariwisata. Data BPS (2004) juga menyebutkan bahwa akibat dampak bom Bali, penyebaran virus flu burung, serta adanya gangguan keamanan, telah menyebabkan turunnya wisatawan asing sebesar 12,02 %.
       Propinsi-propinsi yang tergolong kurang berkembang,  memiliki arah pembangunan yang bervariasi.  Banten dan Sulawesi Selatan memiliki arah pembangunan yang cenderung kepada pembangunan ekonomi. Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Maluku memiliki arah pembangunan yang cenderung kepada pembangunan manusia, sedangkan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD),  Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Maluku Utara mengalami perkembangan pembangunan yang relatif lambat. 
       Majunya Banten dan Sulawesi Selatan dalam pembangunan ekonomi, tidak terlepas dari posisi strategis kedua wilayah tersebut.   Banten  merupakan pintu gerbang masuk ke Jakarta dari arah barat, sementara Sulawesi Selatan merupakan pintu gerbang masuk ke wilayah Indonesia Timur.  Besarnya arus barang dan penumpang yang melalui wilayah ini merupakan pendorong untuk tumbuhnya perekonomian secara lebih cepat.  Sementara itu, berkembangnya pembangunan manusia di di NTB dan Maluku merupakan terobosan untuk mengejar ketertinggalan sumber daya manusia di dua daerah tersebut.  Sebagai daerah yang berbatasan dengan Bali dan menjadi daerah tujuan wisata baru,  NTB perlu mempersiapkan diri untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia guna mendukung industri pariwisata. Sedangkan di Maluku, arah pembangunan manusia mulai terjadi seiring dengan berakhirnya konflik horizontal yang pernah mendera daerah ini selama beberapa tahun sebelumnya.  
        Fenomena yang kurang menggembirakan terlihat pada propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD),  Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Maluku Utara.  Kelima propinsi ini termasuk ke dalam kategori kurang berkembang dan  pembangunannya pun relatif lambat..  Bagi NAD, NTT dan Maluku Utara hal ini masih bisa difahami.  NAD dan Maluku Utara pada tahun 20005 masih mengalami konflik horizontal dan gangguan keamanan, sementara NTT masih harus menanggung beban pengungsi eks Timor Timur yang masuk ke wilayahnya.  Selain itu, NTT dan juga Maluku Utara merupakan wilayah yang memiliki hambatan geografis dan tergolong sebagai daerah yang kurang memiliki sumber daya alam.  Bagaimana dengan Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan ?  Sulit untuk mengatakan bahwa kedua wilayah ini kurang memiliki sumber daya ekonomi.  Dua propinsi ini merupakan pintu gerbang untuk masuk ke dalam trans Kalimantan.   Kuncoro (2004) mengemukakan bahwa Banjarmasin (Kalimantan Selatan) dan Pontianak (Kalimantan Barat) merupakan wilayah yang ditetapkan sebagai Kawasan Pengembangan Strategis (KPS) dan pelabuhannya merupakan pintu gerbang untuk pasar regional dengan negara APEC.  Alasan lebih mendasar barangkali lebih terkait dengan model analisis yang digunakan.  Dalam model perbandingan relatif, perkembangan pembangunan suatu daerah menjadi tidak terlihat manakala daerah lain memiliki perkembangan yang lebih tinggi. Hal ini diduga juga terkait dengan strategi pembangunan yang diterapkan oleh pemerintah daerah masing-masing.  Dengan kata lain strategi pembangunan yang diterapkan oleh pemerintah propinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan relatif kurang memberikan kemajuan yang pesat dibandingkan propinsi lainnya.   

VI.	  KESIMPULAN DAN SARAN
         Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan otonomi  terlihat telah menempatkan daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam mengalami kemajuan yang relatif cepat dibandingkan daerah lainnya.  Namun di satu sisi, menempatkan pula daerah yang miskin sumber alam dan memiliki hambatan geografis mengalami hambatan dalam percepatan pembangunan. Kondisi seperti ini apabila dibiarkan akan berdampak pada semakin lebarnya kesenjangan antar daerah.  Oleh karena itu,  disarankan untuk :
a.	Perlu ada perlakuan khusus transfer fiskal dari pemerintah pusat bagi daerah-daerah yang miskin sumber daya alam atau yang mengalami hambatan geografis, sehingga daerah ini tetap mendapatkan pembiayaan yang memadai untuk pembangunan daerahnya.
b.	Mengubah paradigma otonomi daerah, yang semula lebih dimaknai sebagai ”berdiri sendiri”  perlu diubah menjadi ”saling ketergantungan”. Pemaknaan ini membawa arti bahwa kemajuan suatu daerah tergantung kepada daerah lainnya. Dengan demikian pembangunan menjadi lebih bersinergi dan setiap daerah akan mampu tumbuh secara bersama-sama. 

    DAFTAR PUSTAKA
Bank Indonesia.  2006.  Laporan Perekonomian Indonesia 2005.  BI. Jakarta.

BPS. 2001.  Statistik Indonesia 2000.  BPS Jakarta

_______.  2004.  Statistik Indonesia 2003.  BPS Jakarta.

_______. 2006a.  Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Propinsi-Propinsi  Di Indonesia Menurut Lapangan Usaha 2001-2005.   BPS Jakarta 

_______. 2006b.  Laporan Kegiatan Percepatan Penyediaan Data Statistik Dalam Rangka Kebijakan Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2007.  BPS.  Jakarta

BPS-Bappenas-UNDP. 2004. Ekonomi dari Demokrasi Membiayai Pembangunan Manusia Indonesia.  Laporan Pembangunan Manusia 2004.

BPS-UNDP. 1996. Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Perbandingan Antar Propinsi 1990-1993.  BPS.  Jakarta

Elfindri dan Rasmita, F.   2006.  Kualitas Manusia Indonesia Siapa Pintar Siapa Bodoh.  Visimedia. Jakarta.

Kamaludin, R.  2006.  Beberapa Aspek Pembangunan Perekonomian Daerah dan Hubungan Ekonomi Keuangan Luar Negeri.  Universitas Trisakti.  Jakarta.

Kuncoro, M.  2002,  Analisis Spasial dan Regional Studi Aglomerasi dan Kluster Industri Indonesia.  UPP AMP YKPN. Jogjakarta.

__________ 2003.  Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah, dan Kebijakan.  UPP AMP YKPN. Jogjakarta.

__________.  2004.  Otonomi dan Pembangunan Daerah.  Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang.  Erlangga.  Jakarta.

Ranis, G dan Stewart F.  2005.  Dymanic Links Between the Economy and Human Development.  DESA Working paper No. 8. ST/ESA/2005/DWP/8

Remi, S.S.  2004.  Antara Pembangunan Ekonomi dan Pembangunan Manusia.  Pikiran Rakyat 20 November 2004.

UNDP. 2007.  Human Development Report 2005. Web site : www.undp.or.id

BIODATA PENULIS

1.  Nama				:  Sriwiyana Teguh Ananto,  Ir,  M.Si
2.  Tempat Tanggal Lahir	:  Blora,  18 Februari 1969
3.  Alamat Rumah		:  Perumahan Tanjung Permai Blok B/32
					   Rt. 07 RW 02 Kel. Sukarami
					   Bengkulu
4.  Pekerjaan			:   Staf Bidang Statistik Distribusi
					    BPS Propinsi Bengkulu
5.  Alamat Kantor		:   Jl. Adam Malik Km. 8 Kota Bengkulu
6.  Pendidikan	:   S.1 :  Fak. Pertanian Universitas   
 Bengkulu  
					    S.2 :  Perencanaan Pembangunan
						  Program Pascasarjana Universitas
						  Andalas