POVERTY, ECONOMIC GROWTH AND INCOME DISPARITY. PROVINCE IN INDONESIA RESEARCH BEFORE AND AFTER ECONOMIC CRISIS

RIA WIJAYANTY
Pembimbing : 	1. Dr. H. Syafruddin Karimi, SE, MA. 
2.DR. H. Werry Darta Taifur, SE, MA.

ABSTRACT 
In macro economic there are related betwen poverty, economy growth and income disparity. On this thesis try to analize poverty, economic growth and income disparity, after that try to analize related betwen variabel after and before economic crisis in Indonesia and last make analize province poverty case in Indonesia where have high growth economy with high poverty and province where have low growth economy with low high poverty too, before and after economic crisis in Indonesia.
In fact economic crisis give a contribution to make poverty so high level, make  economic growth low and  income disparity be high. Chi square report explain have nothing related betwen poverty percentage and economic growth, caused only a small group person can can taste high economic growth  and there are much variabel operated betwen economic growth and poverty.  
For case analize, there are two province in Indonesia Papua Province for  high growth economy with high poverty and in fact the problem is abaout mine in that area. And West Kalimantan Province for low growth economy with low high poverty conditiion, in real caused forest destroyed. 

PENDAHULUAN
Kemiskinan selalu menjadi topik yang menarik untuk dibicarakan, karena topik ini merupakan isu sentral dalam pembangunan di Indonesia. Kemiskinan juga merupakan masalah yang tidak kunjung terselesaikan. Berbagai program yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, baik sebelum ataupun setelah krisis ekonomi. Program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan sebelum krisis ekonomi diantaranya adalah pengembangan desa tertinggal, perbaikan kampung dan gerakan terpadu pengentasan kemiskinan. Namun usaha pemerintah Indonesia untuk menurunkan tingkat kemiskinan, yang telah dilakukan baik tingkat nasional maupun daerah, tampaknya belum membuahkan hasil yang menggembirakan. Bahkan beberapa daerah di Indonesia mempunyai tingkat kemiskinan yang tinggi saat ini. Berdasarkan data kemiskinan yang dikeluarkan oleh BPS, tingkat kemiskinan di provinsi Maluku dan Papua pada tahun 2003 masih di atas 30 persen. Ini menunjukkan bahwa masih terdapat kantong-kantong kemiskinan di beberapa daerah di Indonesia. 
Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alamnya mempunyai 49,5 juta jiwa penduduk yang tergolong miskin (Susenas, 1998). Jumlah penduduk miskin tersebut terdiri dari 17,6 juta jiwa di perkotaan dan 31,9 juta jiwa di perdesaan. Angka tersebut lebih dua kali lipat banyaknya dibandingkan angka tahun 1996 (sebelum krisis ekonomi) yang hanya mencatat penduduk miskin sebanyak 7,2 juta di perkotaan dan 15,3 juta jiwa di perdesaan. 
Menjelang tahun 1997 Indonesia telah mencapai penurunan tingkat kemiskinan yang luar biasa dibandingkan dengan pencapaian di negara sedang berkembang lainnya. Perbaikan kesejahteraan rakyat terletak pada pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus selama tiga dekade yang menghasilkan serangkaian strategi pembangunan termasuk revolusi hijau sejak akhir tahun 1970-an, perdagangan bebas pada awal 1980-an, dan dibangunnya pertumbuhan ekonomi berorientasi ekspor yang dimulai sejak awal 1990 (Irawan, 1999).
Namun, krisis ekonomi yang menekan perekonomian Indonesia pada pertengahan 1997 telah memberikan pengaruh yang sangat merugikan bagi kondisi makro-ekonomi secara keseluruhan dan yang terpenting adalah kesejahteraan rakyat. Jumlah penduduk yang berada dalam kemiskinan dipercayai naik secara drastis. Data kontemporer yang tesedia dari jenis Susenas 1998 yang menggambarkan penambahan yang substansial timbulnya kemiskinan dari periode pra-krisis (1996) dan sampai akhir 1998 (Remi, 2002).
Secara makro terdapat keterkaitan antara kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan. Hasil penelitian yang dilaksanakan di negara-negara berkembang terdapat berbagai variasi hubungan ketiga variabel tersebut. Di Indonesia ketiga variabel tersebut juga mempunyai keterkaitan. Namun keterkaitan variabel kemiskinan dengan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan distribusi pendapatan sebelum dan setelah krisis ekonomi melanda Indonesia diperkirakan berbeda. Perbedaan ini mempunyai implikasi terhadap kebijakan pengentasan kemiskinan secara makro. Oleh sebab itu perlu dikaji keterkaitan kemiskinan dengan pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan sebelum dan setelah krisis ekonomi melanda Indonesia.
Kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan merupakan tiga variabel yang dapat menjelaskan mengenai kinerja pembangunan suatu negara.  Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat mengurangi kemiskinan dan memperbaiki distribusi pendapatan. Ternyata pertumbuhan ekonomi di beberapa provinsi di Indonesia tidak selalu mengakibatkan terjadinya penurunan jumlah penduduk miskin dan perbaikan distribusi pendapatan.
Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, maka perumusan masalah penelitian ini adalah 
a.	Bagaimana perbedaan tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan sebelum dan setelah krisis ekonomi.
b.	Bagaimana keterkaitan antara tingkat kemiskinan dengan pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan sebelum dan setelah krisis ekonomi.
c.	Bagaimana kasus kemiskinan di provinsi yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan tingkat kemiskinan yang tinggi dan  provinsi yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang rendah dengan tingkat kemiskinan yang rendah pula.    

METODOLOGI PENELITIAN
Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data tape Susenas (Survei Sosial Nasional) yang dikumpulkan oleh BPS, dengan data tahun 1996 (sebelum krisis ekonomi) dan tahun 2002 (setelah krisis ekonomi). Selain itu juga digunakan data sekunder lainnya yang relevan dan dipublikasikan oleh BPS.
Dalam tesis ini terdapat tahap-tahap analisis deskriptif yang terdiri dari:
(1)	Menganalisa perbedaan tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan sebelum dan setelah krisis ekonomi.
(2)	Menganalisis keterkaitan antara tingkat kemiskinan dengan pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan sebelum dan setelah krisis ekonomi
(3)	Melakukan analisis kasus kemiskinan di provinsi yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan tingkat kemiskinan yang tinggi dan  provinsi yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang rendah dengan tingkat kemiskinan yang rendah pula.    
Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Data yang sudah diklasifikasikan disajikan ke dalam bentuk tabel atau  grafik, yang menunjukkan informasi mengenai kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan  
Proses pengolahan data dimulai dengan cara melakukan pembahasan secara deskriptif mengenai variabel kemiskinan yang diteliti pada tahun 1996. Kemudian dilakukan juga pembahasan mengenai variabel kemiskinan yang diteliti untuk tahun 2003. Dan akhirnya akan dilakukan perbandingan antara angka yang ditunjukkan oleh tahun 1996 dan tahun 2003 terhadap variabel yang diteliti tersebut di atas. 
Selanjutnya analisis deskriptif didasarkan pada tabulasi silang (cross tabulation). Analisa tabulasi silang juga akan menyajikan hasil uji Chi-Square (Pearson Chi-Square Test) untuk melihat apakah antara variabel terikat dengan masing-masing variabel penjelas secara statistik mempunyai hubungan atau tidak. Namun proses pengujian ini tidak dapat menjelaskan tentang tingkat hubungan maupun arah hubungannya (Singgih, 2003:202).
	Statistik uji Pearson Chi-Square yang digunakan adalah (Anto Dayan dalam Syaiful, 2002:32) :
 		2 =  		
dimana: 	= 	i,j = 1 dan 2       
	2  = statistik Pearson Chi-Square 
	nij   = frekuensi  observasi baris ke-i dan kolom ke-j
ni.   = total frekuensi observasi untuk X=i
n.j    = total frekuensi observasi untuk Y=j
 = frekuensi harapan  baris ke-i dan kolom ke-j
n..     = Jumlah sampel
Nilai 2 dibandingkan dengan nilai  (nilai Chi-Square Tabel). Atau
nilai p-value dibandingkan dengan nilai 
Dimana:
	df = derajat bebas = (r-1)(c-1) = (2-1)(2-1) = 1	    
      = tingkat signifikan
Hipotesa yang digunakan dalam uji Pearson Chi-Square adalah :
H0 = tidak ada hubungan antara varibel X dan Y
H1 = ada hubungan antara X dan Y
Jika : 	2  >     atau     p-value  .
maka:
Tolak hipotesis Ho dan menerima hipotesis H1. Ini berarti secara statistik menunjukan bahwa variabel penjelas X mempunyai hubungan yang signifikan dengan variabel terikat Y. 
Beberapa konsep dan defenisi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
(1)	Tingkat kemiskinan merupakan rasio penduduk miskin berdasarkan ukuran BPS dibandingkan dengan jumlah penduduk.
(2)	 Garis kemiskinan merupakan standar kebutuhan dasar yang terdiri dari dua komponen, yaitu batas kecukupan makanan dan bukan makanan. Dengan kata lain merupakan suatu standar minimum yang diperlukan oleh seseorang atau keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.
(3)	Persentase penduduk miskin tinggi adalah persentase penduduk miskin yang diatas rata-rata persentase penduduk miskin nasional.
(4)	Persentase penduduk miskin rendah adalah persentase penduduk miskin yang dibawah rata-rata persentase penduduk miskin nasional.
(5)	Laju pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan produk domestik dibandingkan tahunsebelumnya dalam persentase.
(6)	Pertumbuhan ekonomi tinggi adalah pertumbuhan ekonomi yang diatas pertumbuhan ekonomi nasional.
(7)	Pertumbuhan ekonomi rendah adalah pertumbuhan ekonomi yang dibawah pertumbuhan ekonomi nasional.
(8)	Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan penduduk yang dihitung dengan membagi total PDRB dengan jumlah penduduk.
(9)	Koefisien Gini adalah indikator ketimpangan relatif untuk distribusi pendapatan penduduk atau rumah tangga, bila pendapatan tersebar merata secara sempurna maka besarnya koefisien gini adalah nol, sedangkan bila ketidakmerataan sempurna maka nilai koefisien gini adalah satu.
(10)	Top 20 merupakan bagian 20 persen penduduk yang memiliki pendapatan tertinggi.
(11)	Bottom 40 merupakan bagian 40 persen penduduk yang memiliki pendapatan terendah.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Selama kurun waktu 20 tahun yaitu tahun 1976  sampai tahun 1996 Indonesia telah mampu menurunkan jumlah penduduk miskin dari 40,1% pada tahun 1976 menjadi 11,3% tahun 1996. Penurunan yang luar biasa dalam tingkat kemiskinan dibandingkan dengan pencapaian pada negara-negara kurang berkembang lainnya merupakan indikator dari keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat pada saat itu.
Namun setelah Indonesia dilanda krisis moneter pada pertengahan tahun 1997, jumlah penduduk miskin di Indonesia kembali meningkat secara dramatis. Pada tahun 1999 tercatat jumlah penduduk di Indonesia sebanyak 47,9 juta jiwa atau 23,4% dari total penduduk Indonesia pada tahun tersebut.
Untuk mengetahui bagaimana perbandingan antara kondisi sebelum krisis ekonomi maka akan dilihat pada tahun 1996, dimana kondisi ekonomi masih stabil. 
Pada tahun 1996 tersebut terdapat 8 provinsi yang mempunyai persentase penduduk miskin di atas angka nasional, diantaranya persentase tertinggi adalah provinsi Kalimantan Barat sebesar 21,98% dan Papua 21,17%. Sementara itu dari 18 provinsi yang mempunyai persentase penduduk miskin dibawah angka nasional, terdapat provinsi DKI Jakarta dan Bali yang mempunyai persentase paling rendah yaitu masing-masing 2,48% dan 4,29%.
Pada tahun 2003 terdapat sebanyak 13 provinsi atau setengah dari 26 provinsi di Indonesia yang mempunyai persentase penduduk miskin di atas angka nasional yang besarnya 17,42%. Sementara 13 provinsi lainnya berada dibawah rata-rata nasional dengan persentase terendah terdapat di provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar 3,42%. Ini berarti rasio penduduk miskin dibandingkan dengan jumlah penduduk secara keseluruhan di daerah tersebut mengalami peningkatan secara tajam setelah terjadi krisis ekonomi. Jika kita buat perbandingan, ternyata sesudah krisis jumlah provinsi yang persentase penduduk miskin naik hampir seratus persen dari waktu sebelum krisis. 
Pertumbuhan ekonomi sebelum krisis ekonomi terjadi cenderung mengalami pertumbuhan yang tinggi, dimana kebijakan pemerintahan pada masa Orde Baru tersebut lebih menekankan pada usaha pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi (growth oriented). Indikator yang dapat dilihat adalah sebagian besar provinsi mempunyai rata-rata pertumbuhan ekonomi diatas angka nasional. 
Pada tahun 1996 pertumbuhan ekonomi secara nasional mencapai 7,8 %, dan hanya 6 provinsi yang mempunyai pertumbuhan ekonomi dibawah angka nasional tersebut yaitu provinsi Aceh, Riau, Bengkulu, Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara dan Maluku. Suatu hal yang menarik adalah dua provinsi kaya dengan sumber daya alam yaitu Aceh dan Riau juga termasuk provinsi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dibawah rata-rata nasional. Hal ini mungkin terjadi karena penerapan sistem sentralistik sehingga keuntungan dari sumber daya alam yang dimiliki tidak dapat dinikmati secara maksimal oleh provinsi tersebut, Jakarta sebagai pusat sentralistik lebih diuntungkan dengan sistem ini, karena keuntungan dari provinsi-provinsi yang kaya akan sumber daya alam ditarik ke pusat. 
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2002 yaitu setelah terjadi krisis ekonomi mencapai angka 4,3%. Jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sebelum krisis, terjadi penurunan yaitu sebesar 3,5%. Berarti terjadi kemunduran yang mungkin terjadi karena krisis yang menghantam menggoyahkan sendi-sendi ekonomi di Indonesia. Sebagian besar provinsi yang ada di Indonesia juga mengalami perpindahan kondisi, dimana sebelum krisis mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional tapi setelah krisis terjadi provinsi-provinsi tersebut berada dibawah rata-rata nasional. Provinsi yang berada pada daerah yang di bawah rata-rata tersebut berjumlah hanya 6 provinsi sebelum krisis menjadi  18 provinsi setelah krisis. Berarti peningkatan jumlah provinsi yang berada dibawah rata-rata nasional mencapai 3 kali lipat dari kondisi sebelum. 
Kondisi tersebut dapat dijelaskan bahwa terdapat dua ketetapan tentang hubungan pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan. Pertama, pertumbuhan ekonomi merupakan sesuatu yang penting tetapi tidak mencukupi untuk mengurangi kemiskinan, artinya pertumbuhan ekonomi tidak secara otomatis dapat mengurangi kemiskinan. Kedua, pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi atau meningkatkan kemiskinan. 
Dengan melihat konsep di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa Indonesia berada pada kondisi yang pertama, yaitu pertumbuhan ekonomi merupakan sesuatu yang penting tetapi tidak mencukupi untuk dapat mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia, hal ini dikarenakan masih banyak variabel lain yang beroperasi antara pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan. 
Sedangkan pada tahun 2002 terjadi perubahan provinsi-provinsi yang semula mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata setelah krisis mengalami pertumbuhan yang rendah. Hal ini disebabkan adanya krisis yang menerpa kegiatan ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi di masing-masing provinsi tidak mengalami kemajuan seperti yang diharapkan, malah yang terjadi adalah sebaliknya. 
Dari uraian diatas tergambar bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan faktor yang memiliki keterkaitan erat dengan kemiskinan, alasan yang sering dikemukakan antara lain tingkat pertumbuhan ekonomi sebenarnya (real economic growth) yang pesat memainkan peranan dalam mengurangi kemiskinan dengan penitisan kebawah (trickle down effect) dengan menggunakan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi memberi manfaat kepada seluruh penduduk (Killick dalam Werry, 2005). Namun proses dan asumsi tersebut tidak berlaku karena banyak variabel yang beroperasi antara pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan dapat dilihat dari sudut siapa yang menerima faedah pertumbuhan ekonomi tersebut. Jika lebih banyak diterima oleh 20 persen kelompok penduduk berpendapatan tinggi, maka pertumbuhan tersebut hanya menghasilkan kelompok penduduk kaya bertambah kaya dan kelompok miskin akan bertambah miskin. (Van Den Berg dalam Werry, 2005). Hal ini juga dialami oleh beberapa provinsi yang ada di Indonesia seperti provinsi Papua. 
Hasil uji chi-square antara persentase penduduk miskin dan pertumbuhan ekonomi pada tahun 1996 memberikan informasi bahwa tidak ada hubungan yang erat antara kedua variabel. Hal ini ditunjukkan oleh nilai  p-value yang lebih besar dari taraf uji (=5%).  Jika kita mengacu kepada trickle down effect, dengan asumsi yang digunakan yaitu pertumbuhan ekonomi memberi manfaat kepada seluruh penduduk, maka asumsi ini tidak bisa berlaku karena banyak variabel yang beroperasi antara pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Variabel-variabel tersebut antara lain adalah pilihan kebijakan pemerintah, external shocks, peluang partisipasi bagi kelompok penduduk miskin dalam proses pertumbuhan ekonomi, pemilikan aset. Persoalan ini biasa terjadi pada negara-negara berkembang, termasuk disini Indonesia. Demikian juga hasil uji chi-square untuk tahun 2002 yang memberikan hasil yang sama dengan tahun 1996 

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata tidak menyebabkan turunnya angka kemiskinan seperti indikator yang sudah diuraikan sebelumnya. Hal ini dicurigai disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak dinikmati oleh sebagian besar masyarakan, dalam hal ini trickle down effect tidak terjadi sebagaimana diharapkan. Seperti yang dikemukakan oleh Van Den Berg dalam Werry (2005), jika pertumbuhan ekonomi lebih banyak diterima oleh 20% kumpulan penduduk berpendapatan tinggi maka pertumbuhan tersebut hanya akan menghasilkan kumpulan penduduk kaya yang bertambah kaya, dan kumpulan penduduk miskin yang bertambah miskin. Keadaan seperti ini tidak mencerminkan kondisi pertumbuhan ekonomi yang baik. Sebaliknya pertumbuhan ekonomi bisa mengurangi kemiskinan jika pertumbuhan ekonomi tersebut memberi faedah yang besar kepada kumpulan penduduk terbesar. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi yang bisa mengurangi kemiskinan secara signifikan adalah pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan peningkatan distribusi pendapatan kepada kelompok penduduk miskin.
Gambar 4.7 memberikan informasi bagaimana hubungan yang terjadi antara tingkat pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan di provinsi-provinsi yang ada di Indonesia pada tahun 1996. Dapat dijelaskan bahwa angka Gini rasio yang merupakan ukuran dari ketimpangan distribusi pendapatan, pada sebagian besar provinsi tidak jauh berbeda dari angka gini rasio nasional yaitu sebesar 0,355. 
Akan tetapi jika dilihat hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pendapatan penduduk ternyata didapat fenomena yang memang sesuai dengan teori yang ada bahwa pada provinsi yang tingkat pertumbuhan ekonominya tinggi terdapat tingkat ketimpangan distribusi pendapatan yang tinggi pula, seperti pada provinsi Papua, hal ini memperlihatkan ternyata pada provinsi tersebut sebenarnya tingkat pertumbuhannya tinggi akan tetapi hal tersebut hanya dinikmati oleh sekelompok golongan saja. Setelah itu diikuti oleh Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara sekaligus pusat perekonomian negara. 
Jika dilihat menurut kriteria Bank Dunia, ketimpangan dalam distribusi pendapatan yang didasarkan pada porsi pendapatan nasional yang dinikmati oleh tiga lapisan penduduk, yakni 40 % penduduk berpendapatan rendah (penduduk miskin), 40 % penduduk berpendapatan menengah dan 20 % penduduk berpendapatan tinggi. Maka ketimpangan dan ketidakmerataan distribusi pendapatan dinyatakan parah apabila 40 % penduduk berpendapatan rendah menikmati kurang dari 12 % pendapatan nasional. 
Pada tahun 1996 komposisi masyarakat lebih banyak berada pada kelompok 20 % penduduk yang berada di atas rata-rata (kaya). Ini mengindikasikan bahwa pada saat tersebut kondisi ekonomi Indonesia dalam keadaan yang relatif baik.

Pada tahun1996 untuk daerah NAD, 20 % penduduk tertinggi memberikan kontribusi kepada PDRB sebesar 38,52 % dan 40 % penduduk terendah memberikan kontribusi kepada PDRB sebesar 22,94 %. Pada provinsi DKI Jakarta 20 % penduduk tertinggi memberikan kontribusi sebesar 46,45 % dan 40 % penduduk miskin memberikan kontribusi 18,38 % memperlihatkan pada daerah perkotaan ternyata ketimpangan pendapatan juga sangat signifikan. Provinsi yang menarik juga untuk dilihat adalah provinsi Papua, pada provinsi yang kaya akan sumber daya alam ternyata yang menikmati hanya sekelompok orang tertentu saja, sedangkan masyarakat umum tetap dalam kemiskinan. 
Untuk lebih bisa melihat faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan, maka dilengkapi dengan teori Ahluwalia yang mengatakan bahwa indikator lain dari ketimpangan distribusi pendapatan adalah pembagian pertanian dalam PDB dan pertumbuhan populasi.    
Pada tahun 2003 terdapat perbedaan nilai pada pembagian PDRB per kapita, dimana harga antara harga berlaku jauh lebih besar dibandingkan dengan harga konstan (1993) yang merupakan dasar penetapan harga. Ini bisa dilihat pada saat krisis ekonomi ternyata harga yang ada menjadi tidak stabil lagi. Perbedaan yang paling signifikan terdapat pada empat provinsi yaitu provinsi Riau, Jakarta, Kaltim dan Papua. Untuk daerah selain provinsi Jakarta yang merupakan daerah perkotaan, ternyata daerah yang mempunyai perbedaan tersebut merupakan provinsi yang mempunyai sumber daya alam yang besar. 

 	Pembahasan Kasus 
Untuk bisa melihat bagaimana kasus kemiskinan di provinsi yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan tingkat kemiskinan yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang rendah dengan tingkat kemiskinan yang rendah secara lebih tegas, dapat dilihat dari berikut. Kesimpulan dari 2 gambar tersebut dapat kita lihat pada Tabel 4.5.
Tabel 4.5.     Provinsi Yang Memiliki PE Tinggi Dengan TK Tinggi Dan 
    	          PE Rendah Dengan TK Rendah

Kondisi	Provinsi PE Tinggi Dengan TK Tinggi	Provinsi PE Rendah Dengan TK Rendah	
Sebelum Krisis Ekonomi	Papua	NAD	
Setelah Krisis Ekonomi	Papua	Kalimantan Barat 	
Keterangan: 	PE: Pertumbuhan Ekonomi
		TK: Tingkat Kemiskinan
Sumber:	Data diolah dari Gambar 4.5 dan Gambar 4.6

Untuk pembahasan kasus pada penelitian ini, maka diambil dua provinsi untuk mewakili kondisi di atas yaitu provinsi Papua untuk kondisi provinsi yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi tinggi dengan tingkat kemiskinan tinggi, dan provinsi Kalimantan Barat mewakili provinsi yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi tinggi rendah dengan tingkat kemiskinan rendah pula.
a) 	Provinsi Papua 
Jika dilihat dari segi luas, provinsi Papua Barat merupakan provinsi dengan wilayah terbesar, sekitar 21 persen seluruh wilayah Indonesia. Dilihat dari jumlah penduduk, wilayah ini juga merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terkecil. 
Banyak keistimewaan yang dimiliki wilayah ini. Dari sisi kebersamaan dengan Indonesia saja, propinsi ini baru ditetapkan sebagai Propinsi Daerah Tingkat I Irian jaya pada 10 September 1969, sekaligus menetapkan Jayapura sebagai ibukota. Papua juga satu-satunya propinsi yang pernah di bawah penguasaan Persatuan bangsa-Bangsa (PBB). Keberadaan di bawah lembaga dunia itu berlangsung dari 1 Oktober 1962.
Provinsi Papua terdiri atas belasan suku bangsa itu kebanyakan masih hidup di daerah pedalaman. Tak sedikit di antara mereka yang masih hidup seperti jaman kuno, seperti berburu dan pertanian yang sangat sederhana untuk hidup (survive). Letak Papua yang berada di daerah paling ujung Indonesia dengan kondisi geografis masih banyak yang belum terjamah teknologi, dalam artian masih banyak daerah-daerah yang belum ada sarana transportasinya dan masih berupa daerah terisolir sehingga suku-suku terpencil disana belum mendapat perhatian yang memadai. Ironisnya, propinsi ini memiliki kekayaan yang sangat besar. Cadangan tembaga dan emas yang dieksploitasi oleh PT Freeport Indonesia merupakan salah satu cadangan terbesar di dunia. Belum lagi cadangan minyak bumi yang berada di wilayah ini, terutama di lepas pantai (offshore). Belasan perusahaan minyak menguras minyak dari wilayah ini, di ataranya Amoseas, Shell, Conoco, Total Indonesia, dan Philips.
Setelah pertambangan tembaga dan emas dilakukan Freeport McMoran sejak tiga dekade lalu, kini cadangan gas alam cair (LNG) besar sudah ditemukan di Teluk Bintuni oleh Atlantic Richfield Corporation (Arco), perusahaan minyak yang bermarkas di Amerika Serikat. Kawasan Teluk Bintuni merupakan kawasan yang dihuni masyarakat dari tujuh suku besar, yaitu suku Irarotu, Wamesa, Sebiar, Simuri, Kuri, Soub dan Moskona. Jauh sebelum Indonesia masuk ke Papua kawasan Teluk Bintuni telah dijadikan kawasan eksploitasi sumber daya alam oleh penguasa Belanda. Setelah Indonesia masuk kawasan ini tetap menjadi kawasan eksploitasi. Kini, setidaknya terdapat 11 perusahaan hak pengusahaan hutan, dua perusahaan perkebunan dan dua perusahaan tambang yang beroperasi dalam skala besar. 
Kandungan mineral papua yang  sangat banyak terlihat pada sumbangan paling besar untuk itu pertambangan dan penggalian, hal ini bisa terlihat pada Tabel 4.6. 

Tabel 4.6.     Distribusi PDRB Provinsi Papua Atas Dasar Harga Konstan   
          Menurut Lapangan Usaha (%)

No	Lapangan Usaha 	1996	2002	
1
2
3
4
5
6
7
8
9	Pertanian
Pertambangan & Penggalian
Industri Pengolahan
Listrik Gas & Air Bersih
Bangunan 
Perdagangan, Restoran & Hotel
Pengangkutan & Komunikasi
Keuangan
Jasa-jasa	10.86
59.42
1.64
1.94
9.70
2.33
4.60
2.28
7.26	10.71
62.22
1.24
1.72
7.94
2.49
5.31
1.91
6.41	
	Jumlah	100.00	100.00	
Sumber : BPS, Diolah dari PDRB Menurut Lapangan Usaha, 1999 & 2002
Dari tabel 4.6 dapat diketahui bahwa memang sektor pertambangan dan penggalian yang mempunyai kontribusi lebih dari 50 persen. Miliaran dolar telah tergali dan terkuras dari bumi Papua. Tapi kehidupan masyarakat masih teramat miskin, bahkan masuk dalam propinsi termiskin di Indonesia. Hasil dari ekspolitasi penambangan tersebut sangat kecil bagi daerah setempat secara umum. Hal inilah yang menyebabkan daerah Papua menempati tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Indonesia. Karena nilai dari pertumbuhan ekonomi tersebut hanya dinikmati oleh sebahagian kelompok saja maka kemiskinanpun tidak dapat dielakkan. Ini terbukti jika melihat data pada tabel 4.5 yang memperlihatkan Papua mempunyai tingkat ketimpangan distribusi pendapatan yang tinggi dan tingkat kemiskinan yang tinggi pula. Jadi betapapapun “menarik” kedengarannya, data  tingginya laju pertumbuhan ekonomi ini lebih bersifat total, belum tentu mencerminkan kesejahteraan per individu masyarakat. 
  	Penyebab lainnya kenapa hanya sebahagian kecil saja yang menikmati manisnya pertumbuhan ekonomi di Papua karena sektor pertambangan merupakan usaha yang menggunakan teknologi tinggi, sementara  penduduk Papua yang bekerja pada sektor pertambangan dan penggalian komposisi terbesarnya merupakan sumber daya manusia yang tidak atau belum tamat SD, lapangan kerja 
yang tesedia hanyalah sebagai pekerja-pekerja kasar dengan pendapatan yang kurang memadai. seperti terlihat pada Tabel 4.7. 

Tabel 4.7.      Distribusi Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Bekerja    
     	           Selama  Seminggu  yang  Lalu  Menurut  Pendidikan Tertinggi  
                       yang  Ditamatkan  dan  Lapangan Usaha Pertambangan tahun   
                       1995 di Papua

No.	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Lapangan Usaha Pertambangan	      %	
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10	Tidak/ Belum Pernah Sekolah
Tidak/ Belum Tamat SD
Sekolah Dasar
SLTP Umum
SLTP Kejuruan
SLTA Umum
SLTA Kejuruan
Diploma I/II
Akademi/ Diploma III
Universitas	798
1.156
347
587
87
502
362
-
56
168	19.64
28.45
8.54
14.45
2.14
12.36
8.91
-
1.38
4.13	
	Jumlah	4.063	100.00	
Sumber: BPS, SUPAS 1995
Konsep tersebut menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mencukupi untuk mengurangkan kemiskinan karena pertumbuhan tersebut memerlukan suatu perjalanan yang panjang untuk sampai pada kelompok penduduk miskin. Oleh sebab itu strategi pertumbuhan dengan redistribusi menggunakan empat pendekatan: (a) memaksimumkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan simpanan dan mengalokasikan sumber ekonomi secara efisien yang memberi keuntungan kepada seluruh kelompok dalam masyarakat, (b) menumpukan investasi untuk kepentingan kelompok penduduk miskin dalam bidang pendidikan, kebutuhan dasar dan meningkatkan peluang untuk memperoleh kredit, (c) meredistribusikan  (redistributing)   pendapatan      kepada    

kelompok penduduk miskin melalui sistem kebijakan fiskal atau secara langsung kepada kelompok miskin, dan (d) memindahkan aset yang tersedia kepada kelompok miskin seperti land reform (Kakwani dan M. Pernia dalam Werry, 2005)  
b)	Provinsi Kalimantan Barat
Untuk melihat kasus di provinsi yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang rendah dengan tingkat kemiskinan yang rendah salah satunya adalah Provinsi Kalimantan Barat. Provinsi ini sebagai salah satu propinsi dari negara kesatuan Republik Indonesia berpenduduk 3,65 juta jiwa dengan luas lahan 146.807 km2. Walaupun tingkat kemiskinan di provinsi ini rendah, bukan berarti masalah kemiskinan bukanlah masalah yang serius di sini. Apalagi jika dilihat tingkat pertumbuhan ekonomi menurut data yang ada relatif tidak tinggi. 
Hal yang menarik adalah ternyata provinsi Kalimantan Barat sebelum krisis ekonomi merupakan provinsi yang berada pada posisi laju pertumbuhan yang tinggi dengan tingkat kemiskinan yang tinggi pula (Gambar 4.5). Ini memperlihatkan adanya perpindahan posisi dari kuadran pertama ke kuadran ketiga.
Adapun masalah pembangunan yang dihadapi Kalimantan Barat adalah  (Wan Usman dan Wahyuni Kadarko, 2000):
a)	Rendahnya kinerja sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan peternakan), di lain pihak sektor ini merupakan tulang punggung kegiatan ekonomi rakyat.

b)	Besarnya kelompok masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, (874.526 orang atau 25%) serta tersebar merata (91% desa tergolong miskin).
c)	Rendahnya kualitas sumber daya manusia yang mampu menunjang pembangunan wilayah Kalimantan Barat.
d)	Kurangnya modal dan lemahnya dukungan infrastruktur bagi pengusaha yang ingin menanamkan modalnya di wilayah Kalimantan Barat.
e)	Ketidakstabilan sosial, yaitu pertentangan antar etnik yang masih sering terjadi bukan karena perbedaan budaya dan kepercayaan, tetapi dugaan kuat adalah karena kompetisi sosial ekonomi yang tidak sehat antara penduduk setempat dan perantau.
f)	Lingkungan hidup dan sumberdaya alam yang sangat diperlukan bagi pembangunan berkelanjutan, ternyata rusak berat.
Berdasarkan data dan informasi di atas, maka dapat dikemukakan bahwa masalah pembangunan menjadi pemikiran tersendiri di daerah tersebut, ini bisa terlihat :
a.	Sebagian besar komoditi yang dihasilkan dari wilayah propinsi Kalimantan Barat seperti komoditi hasil hutan, mineral, dan perikanan masih merupakan komoditi anugerah alam. Target produksi yang dicapai merupakan usaha eksploitasi sumber alam (eksploitatif) dalam rangka mencapai target Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
b.	Sebagian besar komoditi yang dihasilkan dari wilayah ini merupakan usaha rakyat, seperti terlihat pada besarnya keterlibatan rakyat pada usaha-usaha perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan (komoditi tradisional non kayu) dan penambangan bahan mineral (emas, batu-batuan, dan lain-lain).
c.	Kegiatan sektor peternakan sebagian merupakan usaha sampingan para petani (tanaman pangan, perkebunan, ataupun perikanan darat) yang merangkap sebagai peternak (ayam, babi, sapi Banpres, dan lainnya).
d.	Tidak ada perubahan produksi yang signifikan di sektor tanaman pangan, baik kuantitas maupun kualitas. Kondisi ini terlihat pada data produksi tanaman pangan, buah-buahan dan sayuran.
e.	Usaha-usaha rakyat belum didukung SDM yang berkualitas, terlihat pada jumlah angkatan kerja sektor pertanian berbanding terbalik dengan tingkat pendidikan, dimana jumlah tenaga terdidik lebih banyak yang mangkal di sektor perindustrian dan jasa.
f.	Target pertumbuhan ekonomi daerah (10,9%) yang melampaui target pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat pada akhir Pelita VI (8.7%) merupakan sumbangan sektor kehutanan (90%) dan merupakan usaha eksploitasi hutan akibat keterpaksaan untuk membangun (atau mengejar target pertumbuhan ekonomi) demi meningkatkan kemakmuran melalui industrialiasi. Hal ini mengakibatkan terjadinya krisis kayu di Kalimantan Barat yang terlihat pada besarnya "nilai impor kayu" Kalimantan Barat dari propinsi lain.
g.	Terjadinya kemerosotan kualitas lingkungan sebagai dampak dari kebijaksanaan fungsi hutan, seperti: 
a)	Makin luasnya lahan untuk taman nasional dari 70.500 Ha menjadi 90.000 Ha (14 kali) serta menciutnya hutan suaka alam dari 1.213.390 Ha menjadi 438.288 Ha dalam kurun waktu satu tahun (dari 1994 - 1995). Keadaan ini cenderung makin menciutnya kawasan hutan suaka alam dan makin luasnya hutan untuk kepentingan manusia. 
b)	Besarnya konsesi perkayuan bagi HPH yaitu 43% luas wilayah Kalimantan Barat cenderung memudahkan praktek pencurian kayu         oleh pemegang.
c)	Makin meningkatnya area hutan produksi (65% dari luas hutan Kalbar) makin memperbesar peluang eksploitasi hutan (antara lain pembabatan hutan non tebang pilih, pembakaran hutan).
   	Jika dilihat dari data PDRB Provinsi Kalimantan Barat atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha, ternyata sesuai dengan apa yang telah dijelaskan di atas, yaitu lapangan usaha pertanian (agriculture) merupakan lapangan usaha yang paling besar memberikan kontribusi terhadap PDRB. Seperti yang terlihat pada Tabel 4.8.
Tabel 4.8.     	Distribusi PDRB Provinsi Kalimantan Barat Atas Dasar  
        	         	Konstan Menurut Lapangan Usaha (%)

No	Lapangan Usaha	1996	2002	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1
2
3
4
5
6
7
8
9	Pertanian
Pertambangan & Penggalian
Industri Pengolahan
Listrik Gas & Air Bersih
Bangunan 
Perdagangan, Restoran & Hotel
Pengangkutan & Komunikasi
Keuangan
Jasa-jasa	17.30
1.86
9.36
6.65
10.22
13.51
16.80
10.00
14.30	16.96
1.92
8.68
6.16
14.10
11.85
14.50
11.39
14.44	
	Jumlah	100.00	100.00	
Sumber : BPS, PDRB Menurut Lapangan Usaha, 1999 & 2002
Rendahnya kinerja sektor pertanian dipicu juga faktor sumber daya manusia yang kurang terdidik. Ini bisa dilihat pada tabel berikut , dimana pada sektor penyumbang terbesar yaitu sektor pertanian, pendidikan penduduknya lebih banyak yang tidak atau belum tamat SD.

Tabel 4.9.     Penduduk  Berumur  10  Tahun  ke  Atas  yang  Bekerja Selama 
Seminggu   yang   Lalu   Menurut   Pendidikan   Tertinggi  yang     
Ditamatkan dan Lapangan Usaha Pertambangan tahun 1995 di 
Kalimantan Barat 

No.	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Lapangan Usaha Pertanian	%	
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10	Tidak/ Belum Pernah Sekolah
Tidak/ Belum Tamat SD
Sekolah Dasar
SLTP Umum
SLTP Kejuruan
SLTA Umum
SLTA Kejuruan
Diploma I/II
Akademi/ Diploma III
Universitas	253.839
440.653
279.134
73.600
2.388
27.315
8.677
295
156
712	23.35
40.55
25.68
6.77
0.22
2.51
0.80
0.03
0.02
0.07	
	Jumlah	1.086.769	100.00	
Sumber: BPS, SUPAS Kalimantan Barat, 1995
Strategi yang perlu ditempuh dalam upaya perbaikan kondisi yang sesuai dan diterima oleh masyarakat Kalimantan Barat difokuskan pada strategi pembangunan sektor kehutanan dan pertanian (tanaman pangan, perkebunan, perikanan, dan peternakan). Kedua sektor ini merupakan tulang punggung pembangunan di wilayah ini dan melibatkan hampir 80% angkatan kerja di wilayah Kalimantan Barat. Karena itu sangat mempengaruhi kinerja pembangunan wilayah Kalimantan Barat (Alqadrie, 1994).
Peningkatan produksi komoditi kehutanan yang menunjang ekspor non migas perlu dibatasi untuk tujuan land recovery mengingat besarnya nilai kerugian yang ditimbulkan. Untuk itu kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan hutan dan hasil hutan hendaknya difokuskan pada rehabilitasi dan pemeliharaan keseimbangan sumber daya kehutanan secara ketat. Upaya ini perlu dilakukan apabila masyarakat secara keseluruhan mau memahami ancaman bencana yang sudah ditunjukan melalui indikator alam seperti kekeringan, kegersangan, hama dan penyakit, rusaknya habitat satwa yang dilindungi. Apabila tidak diupayakan penanggulangan yang serius, keadaan ini akan berdampak pada kehidupan sosial, budaya dan politik.
Hal yang penting adalah bagaimana meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat yang didukung sektor pertanian non kehutanan atau bagaimana meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat tanpa harus merusak hutan. Untuk itu yang perlu diperhatikan adalah sumber daya yang menunjang kinerja sektor pertanian seperti sumberdaya air, sumber daya lahan, serta sumber daya manusia (Wan Usman dan Wahyuni Kadarko, 2000): 
a)	Sebutan sebagai tanah seribu sungai harus dipertahankan melalui usaha pemeliharaan kualitas sumber air permukaan (sungai, danau dan rawa) rehabilitasi hutan di wilayah pedalaman (inland) dan wilayah pesisir (coastal swamp land). Hal ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan suplai air pertanian tadah hujan di wilayah dataran tinggi dan irigasi di wilayah dataran rendah dan pesisir; 
b)	Tanah sebagai wahana bagi sebagian besar penduduk Kalimantan Barat menggantungkan hidupnya perlu ditingkatkan daya gunanya melalui penerapan model pengelolaan lahan pertanian berkelanjutan (sustainable land management).
c)	Memberikan pengetahuan dan bekal yang cukup bagi suatu kegiatan usaha tani yang berorientasi agribisnis dan agroindustri.

Kesimpulan dan saran
Dapus
Ucapan terima kasih
Bio data