PERENCANAAN PEMBANGUNAN REGIONAL SUMATERA BARAT PASCA OTONOMI DAERAH: SUATU KAJIAN DESKRIPTIF ATAS ORIENTASI KEBIJAKAN

Fetrian , Yopi and Chandra, Rico and Emilia, Ranny (2008) PERENCANAAN PEMBANGUNAN REGIONAL SUMATERA BARAT PASCA OTONOMI DAERAH: SUATU KAJIAN DESKRIPTIF ATAS ORIENTASI KEBIJAKAN. Project Report. Lembaga Penelitian Universitas Andalas. (Unpublished)

PDF (PERENCANAAN PEMBANGUNAN REGIONAL SUMATERA BARAT PASCA OTONOMI DAERAH: SUATU KAJIAN DESKRIPTIF ATAS ORIENTASI KEBIJAKAN) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (1241Kb)

Abstract

Mulai diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun membawa implikasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah akan menjadi fungsi strategis pemerintah daerah untuk menggantikan posisi Badan Perencana Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Perencanaan pembangunan dengan cara pandang regional turut pula menggantikan model sektoral yang berorientasi pada proyek-proyek yang perencanaan, pelaksanaan, dan pendanaan serta pengawasannya berasal dari pusat. Penelitian ini dimaksudkan untuk menyidik gambaran perencanaan pembangunan kewilayahan Propinsi Sumatera Barat Mengingat perkembangannya yang sangat pesat dan dikaitkan pula dengan dorongan kebutuhan internal Sumatera Barat maka perencanaan yang mengarah pada wilayah Sumatera Timur menjadi prioritas. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif sederhana dengan menggunakan teknik analisis isi untuk mengumpulkan informasi relevan dari dokumen Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Sumatera Barat 2001 - 2005 dan Program Pembangunan Daerah Propinsi (Propeda) 2001-2005. lnterpretasi atas informasi yang didapatkan menunjukkan bahwa identifikasi perencanaan pembangunan kewilayahan belum terlihat fokus pada wilayah Sumatera Timur, justru kerjasama dengan pihak luar negeri seakan menjadi prioritas. Hal ini mengakibatkan tidak adanya bangun fungsi koordinatif yang baik dan operasional antara pemerintah Sumatera Barat, Riau dan Jambi. Akhirnya direkomendasikan agar Pemerintah Daerah Sumatera Barat bersama dengan organisasi-organisasi masyarakat leading dalam inisiatif membentuk lembaga koordinatif dalam upaya mengoptimalkan kerjasama Sumbar, Riau dan Jambi. Kerjasama ini tentunya akan menjadi lebih strategis dalam meningkatkan bargain lndonesia dalam forum IMS-IMT GT.

Actions (login required)

View Item