Tesis oleh Hendra Setyawan 
BP : 05206018
Pembimbing : Prof. Dr. Elfindri, MA
                        Dr. Hefrizal Handra, MsoC, SC

ABSTRAK

Governmental bureaucracy have important role in management a state. Autonomous phenomenon of area give opportunity to arrange the area, this is including arrangement of apparatus. In execution of area autonomy it is required a qualified apparatus. To get qualified human resource and have ability which matching with his duty area, required by plan correct human resource development. 
The purposes of this research are to identify problems faced by Government of Tanah Datar Sub-Province in developing of apparatus human resource and formulate its development plan. From analysis result, planned by a step policy of development of human resource of apparatus governmental Tanah Datar Sub-Province. Informer at this research is each four government officer people at three units work that are Bappeda, Part of Arranging Governance and District Five Clan. Data analyses used by SWOT method, that is seen internal factor in the form of weakness and strength and also factor of external in the form of threat and opportunity. This analysis can inform a strategy in development of Governmental apparatus human resources of Tanah Datar Sub-Province. 
Results of this research indicate that there are some threat and weakness beside the existence of weakness and strength in development of Governmental apparatus human resources of Tanah Datar Sub-Province. Based on SWOT analysis obtained 12 strategy in developing apparatus human resources, among others, available exploiting of data, applying of IT in development of officer, improve the repairing assessment system of labors capacity and performance of PNS and available maximizing of budget development of human resources. Strategy which is writer assume of vital importance is to repair assessment system of officer performance by using officer performance book. By using this book expected by assessment of officer performance more objective and measured. 
System assessment of existing officer during the time tend to is not objective difficult and measured. With existence of repair assessment system of officer labors capacity and performance by using officer performance book, can inform complete information about labors capacity a officer. The information can be obtained periodically and useful in compiling plan development of officer forwards. So that it is require to be compiled by legal fundament and also socialization in applying of this performance book.

I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Wacana baru dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah adalah tuntutan masyarakat untuk terwujudnya aparatur pemerintah yang profesional, bersih, terbuka dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.
Harus diakui adanya keterbatasan kapasitas aparatur birokrasi sebagai motor pemerintah untuk memenuhi perkembangan tuntutan kehidupan masyarakat yang makin kompleks. Tidaklah berlebihan bila birokrasi pemerintah membutuhkan inovasi dalam praktek kebijakan yang ditempuh agar makin mampu menyikapi tuntutan perubahan yang ada.
Inovasi kebijakan pemerintahan yang ditempuh dapat dilakukan secara eksternal berupa kebijakan yang langsung bersentuhan dengan kehidupan masyarakat, serta inovasi internal berupa kebijakan penataan struktur kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM aparatur, mekanisme pola karier serta peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah. 
Otonomi Daerah menegaskan adanya keleluasaan dan kewenangan yang diberikan sepenuhnya kepada daerah untuk dapat mengatur dan mengelola sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Dalam konteks ini, kapasitas dan kemampuan sumber daya aparat di daerah jelas menjadi syarat atau kebutuhan utama. Secara teoritik, kemampuan birokrasi antara lain terbentuk melalui penerapan asas desentralisasi, yaitu adanya pelimpahan wewenang dari tingkat atas organisasi kepada tingkat bawahnya. Melalui pelimpahan wewenang itulah para birokrat pada tingkat bawah diberi kesempatan untuk mengambil inisiatif dan mengembangkan kreativitas mereka, mencari solusi terbaik atas permasalahan yang dihadapi (Rasyid, 1997 : 11).
Perencanaan SDM yang baik haruslah didukung oleh data dan informasi yang lengkap. Kenyataan yang ada selama ini adalah semua permasalahan dalam pengembangan SDM aparatur belum teridentifikasi dengan baik. Tentunya hal ini memerlukan penanganan yang tepat berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah ada sebelumnya.
Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik memilih judul penelitian ini yaitu Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Adapun alasan penulis memilih judul tersebut adalah karena untuk mendapatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan memiliki kemampuan yang sesuai dengan bidang tugasnya, dibutuhkan rencana pengembangan sumber daya manusia yang tepat. 
1.2. Perumusan Masalah
Puluhan tahun birokrasi menikmati perannya sebagai tuan masyarakat. Orientasi kepada atasan, pola pikir serta perilaku sebagai tuan, tidak berjalannya sistem penilaian prestasi dan suburnya korupsi, mengakibatkan lemahnya dorongan untuk berprestasi/meningkatkan kualitas (Dillon : 2003).
Aparatur mau tidak mau harus merespon gelombang reformasi yang sedang bergulir saat ini. Semakin derasnya arus globalisasi menuntut birokrasi lebih terbuka, tanggap dan akuntabel dalam menjalankan tugas dan fungsinya, maka dibutuhkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional.
Untuk mendapatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan memiliki kemampuan yang sesuai dengan bidang tugasnya, maka dibutuhkan rencana pengembangan sumber daya manusia yang tepat. Banyaknya permasalahan yang dihadapi dalam mencapai kondisi demikian, namun belum teridentifikasi dengan baik sehingga solusi pemecahan masalah pun tidak efektif. Untuk itu penelitian ini difokuskan untuk menjawab pertanyaan berikut :
a.	Permasalahan apa saja yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) aparatur?
b.	Bagaimana rencana yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam pengembangan sumber daya manusia aparatur.
1.3. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :
a.	Untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam pengembangan SDM aparatur.
b.	Untuk merumuskan rencana yang dapat dilakukan dalam pengembangan SDM aparatur Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.
1.4. Manfaat Penelitian
Sedangkan manfaat penelitian ini adalah :
a.	Memberikan informasi atau sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam melaksanakan pengembangan sumber daya manusia aparatur.
b.	Untuk menambah khasanah pengetahuan tentang perencanaan pengembangan sumber daya manusia aparatur.
c.	Sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian dalam kasus serupa bagi pihak lain.
II. KERANGKA KONSEPTUAL
2.1.	Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)
Manajemen sumber daya manusia merupakan usaha untuk mengerahkan dan mengelola sumber daya manusia di dalam organisasi agar mampu berpikir dan bertindak sebagaimana yang diinginkan oleh organisasi. Manajemen sumber daya manusia adalah pendekatan terhadap manajemen manusia yang didasarkan pada nilai manusia dalam hubungannya dengan organisasi (Sulistiyani dan Rosidah, 2003 : 10).
2.2.	Konsep Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)
Pelatihan dan pengembangan SDM penting karena keduanya merupakan cara yang digunakan oleh organisasi untuk mempertahankan, menjaga dan memelihara pegawai publik dalam organisasi dan sekaligus meningkatkan keahlian para pegawai untuk kemudian dapat meningkatkan produktivitasnya. Pengembangan didasarkan pada kenyataan bahwa seorang pegawai akan membutuhkan serangkaian pengetahuan, keahlian dan kemampuan yang berkembang supaya bekerja dengan baik (Sulistiyani dan Rosidah, 2003 : 175-176).
2.3.	Konsep Perencanaan Sumber Daya Manusia (SDM)
Perencanaan SDM sesungguhnya merupakan suatu bentuk program rencana untuk mengidentifikasi tentang persoalan-persoalan organisasi, ancaman-ancaman dalam organisasi dan lingkungan organisasi.
Yang menjadi fokus perhatian dalam perencanaan sumber daya manusia adalah langkah-langkah tertentu yang diambil oleh manajemen guna lebih menjamin bahwa bagi organisasi tersedia tenaga kerja yang tepat untuk menduduki berbagai kedudukan, jabatan dan pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat, kesemuanya dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran yang telah dan akan ditetapkan (Siagian, 2004 : 41).
2.4. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai
Penilaian prestasi kerja pegawai merupakan bagian yang penting dari seluruh proses kekaryaan pegawai yang bersangkutan. Pentingnya penilaian prestasi kerja yang rasional dan diterapkan secara objektif terlihat pada paling sedikit dua kepentingan, yaitu kepentingan pegawai yang bersangkutan dan kepentingan organisasi (Siagian, 2004 : 223).
Bagi para pegawai, penilaian tersebut berperan sebagai umpan balik tentang berbagai hal seperti kemampuan, kelebihan, kekurangan dan potensinya yang pada gilirannya bermanfaat untuk menentukan tujuan, jalur, rencana dan pengembangan karirnya. Bagi organisasi, hasil penilaian prestasi kerja para pegawai sangat penting arti dan perannya dalam pengambilan keputusan tentang berbagai hal, seperti identifikasi kebutuhan program pendidikan dan latihan, rekrutmen, seleksi,  penempatan, promosi, sistem imbalan dan berbagai aspek lain.
2.5. Penelitian Terdahulu
Berkaitan dengan perencanaan pengembangan sumber daya manusia aparatur ini telah pernah diadakan penelitian oleh Tim Konsultan Bank Dunia dipimpin Steedman yang mengadakan diagnosa pelayanan publik pada pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Solok. Hasil dari penelitian tersebut di antaranya adalah :
a.	Belum adanya kepastian hukum memperlambat proses restrukturisasi organisasi pemda 
b.	Terjadinya kelebihan staf yang cukup banyak namun di sisi lain terdapat kekurangan tenaga teknis 
c.	Belum dikembangkannya analisis jabatan sebagai alat untuk mengidentifikasi posisi yang dibutuhkan
d.	Kebijakan penempatan orang yang tepat pada jabatan yang tepat masih lemah dan tidak sistematis
Sementara itu penelitian yang diadakan oleh GTZ (Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit), mengidentifikasi permasalahan dalam pengembangan kapasitas Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan kesimpulan sebagai berikut :
a.	Banyaknya penempatan pegawai belum sesuai dengan bidang ilmunya
b.	Masih adanya tumpang tindih beberapa tugas dan fungsi antar Dinas/Badan/Kantor
c.	Sistem perundang-undangan di tingkat pusat sering berubah-ubah dan tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah
d.	Sistem penempatan jabatan belum mendasarkan pada kompetensi jabatan
Yuliawan (2002) melakukan penelitian tentang Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan model manajemen strategis yang dikembangkan Bryson, berusaha menguraikan kompleksitas permasalahan dalam perencanaan pengembangan sumber daya manusia aparatur, sehingga informasi yang diidentifikasi dapat dijadikan masukan untuk kemudian menawarkan strategi sebagai respon dari isu tersebut.
III. METODE PENELITIAN
3.1.	Jenis Penelitian
Untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif yang didukung dengan analisis statistik deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2002 : 3) metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. 
3.2. Teknik Pengumpulan Data
Lofland & Lofland dalam Moleong (2002 : 112) mengemukakan sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui :
a.	Wawancara, yaitu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara, yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai, yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2002 : 135). Pedoman wawancara yang digunakan adalah hasil modifikasi dari pedoman wawancara yang digunakan oleh Tim Konsultan Bank Dunia dalam diagnosa pelayanan publik pada Pemda Kabupaten Solok (khusus menyangkut aspek Kepegawaian).
b.	Pengumpulan data sekunder, yaitu penelusuran pada data-data atau dokumen yang terkait dengan penelitian ini, yaitu data tentang Profil Pegawai, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Tanah Datar dan dokumen lain yang berkaitan.
3.3.  Analisis Data
Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. (Moleong, 2002 : 103). Untuk menjawab permasalahan penelitian dilakukan melalui metode analisis dokumen dan wawancara serta melalui metode SWOT (Strength, Weaknesses, Opportunities and Threats).
Data kualitatif yang dikumpulkan, didukung dengan analisis deskriptif selanjutnya diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data SWOT. Dalam proses perencanaan untuk menjawab suatu masalah, analisis data SWOT dipilih sebagai instrumen yang tepat, karena penentu strategi dapat memaksimalkan peranan faktor kekuatan dan pemanfaatan peluang, sehingga sekaligus berperan sebagai alat untuk meminimalisasi kelemahan yang terdapat dalam tubuh organisasi dan menekan dampak ancaman yang timbul. (Siagian, 1995 : 172).
3.4. Matrik SWOT 
Analisis SWOT menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi organisasi/perusahaan dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Analisis ini dapat menghasilkan empat kemungkinan alternatif strategis (Rangkuti, 2000:19-31) seperti tergambar pada Matrik SWOT berikut ini:
IFAS

EFAS	STRENGTHS
Tentukan 5-10 Faktor-faktor kekuatan Internal	WEAKNESSES
Tentukan 5-10 Faktor-faktor kelemahan Internal	
OPPORTUNITIES
Tentukan 5-10 Faktor-faktor peluang Eksternal	Strategi  SO
Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan utk memanfaatkan peluang	Strategi WO
Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemah- an utk memanfaatkan peluang	
TREATHS
Tentukan 5-10 Faktor ancaman Ekternal	Strategi ST
Ciptakan strategi yg menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	Strategi WT
Ciptakan strategi yg meminimalkan kelemah-an dan menghindari ancaman	
Gambar  3.1.  Matrik SWOT 
IV. DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

4.1.  Organisasi Perangkat Daerah
Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dibentuk dengan menggunakan prinsip “ramping struktur kaya fungsi” dengan 1 Sekretariat Daerah, 1 Sekretariat DPRD, 1 Rumah Sakit, 5 Badan, 8 Dinas, 6 Kantor, 14 Kecamatan serta 1 Sekretariat KPU. 
SOTK Pemda Tanah Datar terbilang ramping karena sesuai ketentuan pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Daerah Kabupaten/Kota sebanyak-banyaknya terdiri dari 14 (empat belas) Dinas. 
4.2. Kondisi Aparatur Daerah
Berikut ini gambaran umum kondisi aparatur daerah Kabupaten Tanah Datar sebagaimana tabel berikut ini.
Tabel 4.1. Jumlah Aparatur Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2004-2005
No	Jenis Kepegawaian	Tahun	Ket	
		2004	2005		
1.
2.

	PNS
Non PNS
-	Guru Kontrak
-	PTT
-	Pegawai Honorarium Daerah
-	Lain-lain	6.503

659
97
758
-	6.586

577
97
1.122
-		
	Jumlah	8.017	8.382		
Sumber: BKD  Kabupaten Tanah Datar, 2006
V. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan hasil penelitian ini dibagi sesuai dengan lokasi penelitian dengan hasil sebagai berikut :
5.1. Bappeda Kabupaten Tanah Datar
5.1.1.	Kekuatan
Kekuatan yang dapat diidentifikasi dalam pengembangan sumber daya manusia aparatur pada Bappeda Kabupaten Tanah Datar adalah :
a.	Komitmen pimpinan
b.	Sarana dan prasarana yang mendukung

c.	Tersedianya anggaran pengembangan SDM
d.	Tersedianya data base kepegawaian
e.  Tingginya minat dari pegawai untuk mengikuti pendidikan dan latihan
5.1.2.	Kelemahan
Adapun kelemahan dalam pengembangan sumber daya manusia aparatur pada Bappeda Kabupaten Tanah Datar adalah :
a.	Terbatasnya kualitas pegawai
b.	Penilaian kinerja dan prestasi kerja PNS kurang terukur
c.	Kurangnya evaluasi
5.1.3.	Peluang
Peluang yang dapat diidentifikasi dalam pengembangan sumber daya manusia aparatur pada Bappeda kabupaten Tanah Datar adalah :
a.	Komitmen pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah
b.	Komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas aparatur
c.	Tuntutan masyarakat agar PNS lebih meningkatkan profesionalismenya
d.	DPRD yang akomodatif
e.	Perkembangan teknologi
5.1.4.	Ancaman
Adapun ancaman yang dapat diidentifikasi dalam pengembangan sumber daya manusia aparatur pada Bappeda kabupaten Tanah Datar adalah :
a.	Masih adanya intervensi pemerintah tingkat atas
b.	Karakteristik masyarakat yang beraneka ragam
d.  Tidak tersedianya lapangan kerja pasca pensiun
5.2. Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Tanah Datar
5.2.1.	Kekuatan
Kekuatan yang dapat diidentifikasi dalam pengembangan sumber daya manusia aparatur pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Tanah Datar adalah :
a.	Komitmen Pimpinan 
b.	Sarana dan prasarana yang mendukung
c.	Tersedianya anggaran yang cukup memadai
5.2.2.	Kelemahan
Adapun kelemahan yang dapat diidentifikasi dalam pengembangan sumber daya manusia aparatur pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Tanah Datar adalah :
a.	Penilaian kinerja dan prestasi kerja PNS kurang terukur
b.	Kurang terjalinnya koordinasi antar unit kerja
c.	Kurangnya evaluasi
5.2.3.	Peluang
Peluang dalam pengembangan sumber daya manusia aparatur pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Tanah Datar adalah :
a.	Komitmen pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah
b.	Komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas aparatur 
c.	DPRD yang semakin akomodatif 
d.	Tuntutan masyarakat agar PNS lebih meningkatkan profesionalismenya
5.2.4.	Ancaman
Ancaman yang dapat diidentifikasi dalam pengembangan sumber daya manusia aparatur pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Tanah Datar adalah :
a.	Masih adanya intervensi pemerintah pusat
b.	Besarnya biaya pelaksanaan pendidikan dan latihan
c.	Karakteristik masyarakat yang beraneka ragam

5.3.  Kecamatan Lima Kaum
5.3.1.	Kekuatan
Kekuatan yang dapat diidentifikasi dalam pengembangan sumber daya manusia aparatur pada Kecamatan Lima Kaum adalah :
a.	Komitmen pimpinan 
b.	Sarana dan prasarana yang mendukung
c.	Tersedianya anggaran pengembangan SDM
d.	Tersedianya data Pegawai Negeri Sipil 
5.3.2.	Kelemahan
Adapun kelemahan dalam pengembangan sumber daya  manusia  aparatur  pada  Kecamatan Lima Kaum adalah :
a.	Terbatasnya kualitas pegawai
b.	Penilaian kinerja dan prestasi kerja PNS sulit diukur
c.	Tingkat pendidikan pegawai yang rendah

5.3.3.	Peluang
Peluang yang dapat diidentifikasi dalam pengembangan sumber daya manusia aparatur pada Kecamatan Lima Kaum adalah :
a.	Komitmen Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah 
b.	Komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas aparatur 
c.	Perkembangan teknologi 
d.	Tuntutan masyarakat agar PNS lebih meningkatkan profesionalismenya

5.3.4.	Ancaman
Adapun ancaman yang dapat diidentifikasi dalam pengembangan sumber daya manusia aparatur pada Kecamatan Lima Kaum adalah :
a.	Masih adanya intervensi pemerintah pusat
b.	Tidak tersedianya lapangan kerja pasca pensiun
c.	Karakteristik masyarakat yang beraneka ragam

5.4. Analisis  Lingkungan Strategis Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Aparatur Pemerintah Kabupaten Tanah Datar
Dalam analisis ini digunakan analisis SWOT  yang mengkaji aspek lingkungan eksternal yaitu Peluang dan Ancaman serta lingkungan internal yaitu kekuatan dan kelemahan.

5.4.1.	Analisis Peluang Eksternal
a.	Komitmen Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah 
Pelaksanaan otonomi daerah telah membawa angin segar bagi pemerintah Kabupaten Tanah Datar dimana daerah diberikan kewenangan yang lebih besar dalam mengurus diri sendiri, termasuk di dalamnya pengurusan aparatur. 
b.	Tuntutan masyarakat agar PNS lebih meningkatkan profesionalismenya
Semakin tingginya tuntutan dari masyarakat untuk menciptakan pemerintahan yang berkualitas dan bersih, menjadikan dorongan bagi Pemerintah Daerah menetapkan serangkaian kebijakan dalam perencanaan pengembangan sumber daya manusia aparatur untuk lebih meningkatkan kualitas aparatur. 
c.	DPRD yang semakin akomodatif
Fungsi pengawasan badan legislatif daerah (DPRD) terhadap birokrasi pemerintah semakin intensif seiring dengan perkembangan tuntutan dan aspirasi masyarakat. Anggota DPRD semakin kritis dalam mensikapi kebijakan-kebijakan yang diambil eksekutif, dimana kebijakan yang diambil harus lebih transparan.
d.	Perkembangan teknologi
Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi terutama dalam sistem teknologi informasi dan telematika yang di dalamnya mencakup internet dan web dapat dimanfaatkan dalam sistem perencanaan pengembangan pegawai. Dalam mendukung perencanaan pengembangan sumber daya manusia tersebut diperlukan suatu birokrasi yang terbuka dan on line setiap saat, dimana dengan keadaan tersebut masyarakat dapat langsung mengakses informasi pemerintah secara efisien dan lebih transparan, hal tersebut juga dapat menghemat waktu dan biaya.
e.   Terbukanya kesempatan untuk menjadi tenaga fungsional
Saat ini telah ada beberapa peraturan yang memberikan peluang bagi pegawai untuk menjadi tenaga fungsional. Di antaranya terdapat ketentuan bahwa di setiap unit kerja harus memiliki jabatan fungsional perencana yang membuka peluang bagi pegawai untuk menjadi pejabat fungsional perencana.
5.4.2.	Analisis Ancaman Eksternal
a.	Masih adanya intervensi dari pemerintah tingkat atas
Masih kuatnya wewenang pemerintah pusat dalam pengembangan sumber daya manusia di daerah, seperti penyesuaian pangkat karena pendidikan (BKN). 
b.	Tidak tersedianya lapangan kerja setelah pensiun
Kebijakan pensiun dini yang ditawarkan untuk penataan pegawai tidak mendapatkan respon dari pegawai karena ada ketakutan pegawai tidak memperoleh lapangan kerja pengganti. 
c.	Karakteristik masyarakat yang beraneka ragam
Masyarakat Kabupaten Tanah Datar yang beraneka ragam menyebabkan banyak keinginan dan tuntutan yang berbeda satu sama lain apalagi dihubungkan dengan keadaan perubahan melalui arus reformasi yang belum sepenuhnya dipahami masyarakat. 
d.	Pengaruh pihak luar dalam pengembangan pegawai
Adanya pengaruh  dari pihak luar seperti DPRD dan pihak yang dekat dengan sumber kekuasaan dapat menjadi ancaman dalam pengembangan SDM. Misalnya DPRD sebagai lembaga legislatif dalam penentuan kebijakan di daerah dapat mempengaruhi pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia aparatur. 
e.	Peraturan yang sering berganti
Dalam pengembangan SDM aparatur sering kali terjadi penggantian peraturan. Contohnya bergantinya peraturan tentang struktur organisasi perangkat daerah yang berpengaruh terhadap kinerja pegawai karena adanya perampingan organisasi yang mengakibatkan terjadinya pembebasan jabatan.

5.4.3.	Analisis Kekuatan Internal
a.	Komitmen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas aparatur
Komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan dan melaksanakan pemerintahan yang bersih dan berkualitas, hanya akan terwujud dengan dukungan kualitas sumber daya manusia yang profesional dan memiliki dedikasi terhadap tugas yang diembannya. Komitmen ini terlihat dalam hal pengalokasian dana untuk pengembangan SDM serta memberikan kesempatan kepada staf untuk mengikuti tugas belajar.
b.	Sarana dan prasarana yang memadai
Dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya manusia aparatur, sarana dan prasarana yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Tanah Datar cukup mendukung, karena jumlah yang dimiliki relatif memenuhi kebutuhan dan dari segi teknologi juga tidak ketinggalan, seperti tersedianya peralatan komputer dengan internet dan telefon. 

c.	Tersedianya anggaran pengembangan SDM
Dalam anggaran setiap unit kerja dianggarkan dana pengembangan sumber daya manusia, yang bisa dimanfaatkan oleh pegawai untuk mengikuti diklat. Total belanja pengembangan SDM yang ada dalam APBD Kabupaten Tanah Datar tahun 2006 adalah sebesar Rp. 5.159.785.000,- (Lima milyar seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).  
d.	Tersedianya data base Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar
Dalam pengembangan sumber daya manusia aparatur, ketersediaan data yang valid merupakan hal yang mutlak dalam perencanaannya. Dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah selalu memberikan dukungan dengan memberikan data-data pegawai yang terperinci. 
e.  Tingginya minat pegawai untuk mengikuti diklat
Tingginya minat pegawai untuk mengikuti diklat dapat dilihat dari setiap ada tawaran diklat yang datang, selalu banyak yang mendaftar.  

5.4.4.	Analisis Kelemahan Internal
a.	Rendahnya kualitas pegawai
Masih banyak pegawai yang belum profesional dalam melaksanakan tugas. Hal ini disebabkan kurangnya keterampilan  yang dimiliki, rendahnya tingkat pendidikan dan semangat kerja.

b.	Penilaian kinerja dan prestasi kerja PNS sulit diukur
Prestasi kerja dan kinerja hanya diukur dari penilaian atasan langsung dan dari hasil penilaian DP-3 yang sebenarnya masih dipertanyakan keobyektifannya. 

c.	Lemahnya pengawasan
Pengawasan yang dilakukan selama ini lebih dominan pengawasan kepada masalah keuangan atau penggunaan anggaran.
d.	Kurang terjalinnya koordinasi antar unit kerja
Fungsi manajemen sumber daya manusia yang dilaksanakan oleh unit kerja  yang  terpisah  merupakan  suatu  kendala  dalam   pelaksanaan 
pengembangan pegawai. 
e.	Kurangnya evaluasi pemanfaatan hasil diklat
Evaluasi dalam pelaksanaan tugas-tugas maupun hasil tugas jarang sekali dilakukan dalam bentuk formal, evaluasi lebih ditonjolkan pada penggunaan anggaran, sehingga kegiatan yang sebenarnya perlu diperbaiki terulang kembali pada kegiatan-kegiatan tahun selanjutnya. 
5.5.	Matrik Faktor Strategi Eksternal (Eksternal Strategic Factors Analysis Summary/EFAS)
Matrik Faktor Strategi Eksternal Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat  pada tabel berikut :
Tabel 5.1. Matrik Faktor Strategi Eksternal Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Kabupaten Tanah Datar 
No.	Faktor Strategi	Bobot	Rating	Skor	
	Peluang				
1.	Komitmen Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan Otonomi daerah	0,13	3	0,39	
2.	Tuntutan masyarakat agar PNS lebih meningkatkan profesionalismenya	0,15	4	0,60	
3.	DPRD yang semakin akomodatif	0,10	3	0,30	
4.	Perkembangan teknologi	0,07	4	0,28	
5.	Terbukanya kesempatan untuk menjadi tenaga fungsional	0,08	4	0,32	
 	Ancaman				
1.	Masih adanya intervensi dari pemerintah tingkat atas	0,10	2	0,20	
2.	Tidak tersedianya lapangan kerja pasca pensiun	0,10	3	0,30	
3.	Karakteristik masyarakat yang beraneka ragam	0,08	3	0,24	
4.	Pengaruh pihak luar dalam pengembangan pegawai	0,12	2	0,24	
5.	Peraturan yang sering berganti	0,07	2	0,14	
	Total	1,00		3,01	

5.6.	Matrik Faktor Strategi Internal (Internal Strategic Factors Analysis Summary/IFAS)
Sedangkan Matrik Faktor Strategi Internal Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 5.2. Matrik Faktor Strategi Internal Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Kabupaten Tanah Datar 
No.	Faktor Strategi	Bobot	Rating	Skor	
	Kekuatan				
1.	Komitmen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas aparatur	0,15	4	0,60	
2.	Sarana dan prasarana yang memadai	0,12	3	0,36	
3.	Tersedianya anggaran pengembangan sumber daya manusia	0,13	3	0,39	
4.	Tersedianya data Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kab.Tanah Datar	0,10	3	0,30	
5.	Tingginya minat pegawai untuk mengikuti diklat	0,10	4	0,40	
 	Kelemahan				
1.	Rendahnya kualitas pegawai	0,15	1	0,15	
2.	Penilaian kinerja dan prestasi kerja PNS sulit diukur	0,05	2	0,1	
3.	Lemahnya pengawasan 	0,08	2	0,16	
4.	Kurang terjalinnya koordinasi antar unit kerja	0,07	3	0,21	
5.	Kurangnya evaluasi pemanfaatan hasil diklat	0,05	2	0,10	
		1,00		2,77	

Berdasarkan hasil penghitungan skor tabel EFAS dan IFAS di atas, diperoleh hasil koordinat (2,77:3,01) yang merupakan posisi pengembang-an sumber daya manusia aparatur pemerintah Kabupaten Tanah Datar. 

5.7. Matrik Internal Eksternal
Berdasarkan tabel IFAS dan EFAS di atas, dapat diketahui posisi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam pengembangan sumber daya manusia aparatur sebagaimana tergambar dari Matrik Internal Eksternal berikut :

(2,77 : 3,01)

posisi saat ini

Gambar 5.1. Matrik Internal Eksternal
Dengan demikian posisi pengembangan sumber daya manusia aparatur pemerintah Kabupaten Tanah Datar adalah pada sel II, dengan Strategi konsentrasi melalui integrasi horizontal. Pada kondisi ini menghendaki Pemerintah Kabupaten Tanah Datar melakukan ekspansi dari kebijakan yang ada dalam pengembangan SDM aparatur. Kebijakan yang ada selama ini telah cukup baik, namun perlu ditingkatkan lagi untuk memperoleh SDM aparatur yang lebih berkualitas.
Matrik SWOT pengembangan SDM aparatur Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.3. Matrik SWOT Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Kabupaten Tanah Datar

Internal Strategic Factors Analysis Summary
IFAS

EFAS
External Strategic 
Factor Analysis Summary	Kekuatan/Strength
1.	Komitmen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas aparatur
2.	Sarana dan prasarana yang memadai
3.	Tersedianya anggaran pengembangan sumber daya manusia
4.	Tersedianya data PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar
5.	Tingginya minat pegawai untuk mengikuti diklat	Kelemahan/Weaknesses  
1.	Rendahnya kualitas pegawai
2.	Penilaian kinerja dan prestasi kerja PNS sulit diukur
3.	Lemahnya pengawasan
4.	Kurang terjalinnya koordinasi unit kerja
5.	Kurangnya evaluasi pemanfaatan hasil diklat.	
Peluang/Opportunities
a.	Komitmen Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan Otonomi daerah 
b.	Tuntutan masyarakat agar PNS lebih meningkatkan profesionalismenya
c.	DPRD yang semakin akomodatif
d.	Perkembangan teknologi
e.	Terbukanya kesempatan untuk menjadi tenaga fungsional	Strategi SO
1.	Memanfaatkan tersedianya data PNS

2.	Mengembangkan jabatan fungsional

3.	Penerapan IT dalam pengembangan pegawai	Strategi WO
1.	Meningkatkan kualitas pegawai

2.	Memperbaiki sistem penilaian kinerja dan prestasi kerja PNS

3.	Meningkatkan pengawasan
	
Ancaman/Threats
a.	Masih adanya intervensi Pemerintah tingkat atas
b.	Tidak tersedianya lapangan kerja pasca pensiun
c.	Karakteristik masyarakat yang beraneka ragam
d.	Pengaruh pihak luar dalam pengembangan pegawai
e.	Peraturan yang sering berganti	Strategi ST
1.	Memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia

2.	Memaksimalkan tersedianya anggaran pengembangan sumber daya manusia.

3.	Selektif dalam pemilihan diklat yang akan diikuti	Strategi WT
1.	Meningkatkan kemampuan dalam perencanaan.

2.	Meningkatkan koordinasi antar unit kerja.

3.	Meningkatkan evaluasi	
Sumber : Matrik IFAS, EFAS (diolah)
Berdasarkan Matrik SWOT tersebut, dapat dijelaskan strategi sebagai berikut :
5.8. Strength dengan Opportunities
Data-data yang ada dapat dijadikan pedoman dalam setiap pengambilan keputusan untuk melaksanakan suatu kegiatan sehingga hasil dari kegiatan tersebut sesuai dengan yang diharapkan. Kekuatan yang ada tersebut dapat digunakan untuk memanfaatkan peluang yang muncul, berkaitan dengan keadaan tersebut maka strateginya adalah memanfaatkan tersedianya data PNS.
Dalam rangka pembinaan karir dan peningkatan mutu profesionalisme pegawai, tersedia peluang bagi pegawai untuk menduduki jabatan fungsional. Tingginya minat pegawai untuk mengikuti diklat dapat memanfaatkan peluang terbukanya kesempatan untuk jabatan fungsional dengan demikian strategi yang dapat dilakukan adalah mengembangkan jabatan fungsional.
Kemajuan teknologi yang terjadi saat ini dimana setiap orang dapat berhubungan dengan dunia luar tanpa hambatan batas wilayah dapat menjadi peluang dalam hal pengembangan pegawai. Setiap pegawai dapat mengakses informasi yang dibutuhkan seperti data kepegawaian, peraturan kepegawaian dan lain-lain. Ketersediaan data secara on line dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia, maka strateginya adalah penerapan IT (Information Technology) dalam pengembangan SDM aparatur.
5.9. Weaknesses dengan Opportunities
Peningkatan kualitas aparatur merupakan suatu hal yang mutlak harus dilakukan dalam menghadapi arus perubahan yang semakin cepat dan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi kerja. Salah satu tuntutan dalam masyarakat agar PNS lebih meningkatkan profesionalismenya perlu respon yang baik dari pemerintah dengan suatu perencanaan pengembangan sumber daya manusia aparatur yang baik dan terarah sebagai upaya untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Melihat adanya peluang tersebut maka strateginya adalah meningkatkan kualitas pegawai.
Dalam penilaian kinerja ini perlu adanya ukuran yang objektif, pasti dan transparan, untuk menciptakan kompetisi yang sehat antar pegawai dan untuk memperoleh pegawai yang memiliki kualitas dan semangat kerja tinggi. Melihat begitu pentingnya suatu penilaian yang baik, maka strateginya adalah memperbaiki sistem penilaian kinerja dan prestasi kerja PNS.
Pengawasan yang baik akan meminimalkan kesalahan-kesalahan yang mungkin timbul dan akan menghilangkan tindakan yang menyimpang. Hal tersebut menjadi strategis karena manfaat yang dimilikinya sangat menunjang perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia, maka  strateginya adalah meningkatkan pengawasan.
5.10. Strength dengan Threats
Pemerintah Daerah dihadapkan pada kenyataan bahwa belum maksimalnya pegawai di dalam penguasaan dan pemanfaatan alat teknologi yang ada, kecanggihan komputer dan perangkat pendukungnya menjadi tidak ada artinya apabila tidak ada yang mampu mengoperasionalkan secara maksimal. Keadaan yang demikian perlu ditanggapi secara baik dan responsif, karena akurasi dan kecepatan untuk memperoleh data dalam perencanaan pengembangan sumber daya manusia aparatur sangat dibutuhkan, dari penggunaan kekuatan dan pemanfaatan peluang tersebut maka strateginya adalah memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia.
Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap kegiatan memerlukan anggaran agar dapat terlaksananya kegiatan tersebut. Begitu juga dalam perencanaan pengembangan sumber daya manusia aparatur. Melihat besarnya kekuatan tersebut maka strateginya adalah memaksimalkan tersedianya anggaran pengembangan sumber daya manusia.
Penggunaan anggaran perlu adanya skala prioritas dan tingkat kepentingan suatu kegiatan. Apabila efisiensi dan prioritas kegiatan tidak dijadikan dasar maka anggaran itu akan menjadi permasalahan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam perencanaan kegiatan selanjutnya, dengan demikian strateginya selektif dalam pemilihan diklat yang akan diikuti.
5.11. Weaknesses dengan Threats
Perencanaan merupakan bagian awal dari suatu kegiatan sehingga menjadi hal yang sangat vital dalam menunjang keberhasilan, maka strateginya adalah meningkatkan kemampuan dalam perencanaan.
Pelaksanaan koordinasi yang baik akan meminimalkan ancaman-ancaman yang mungkin timbul seperti adanya intervensi dari pemerintah tingkat atas. Koordinasi yang tidak jalan akan mengacaukan perencanaan yang dibuat dan akhirnya akan memberikan hasil yang tidak sesuai dengan tujuan, maka strateginya adalah meningkatkan koordinasi antar unit kerja.
Evaluasi yang baik dapat menghindari ancaman akibat adanya pengaruh pihak luar dalam pengembangan SDM, sehingga strateginya adalah meningkatkan evaluasi.
 VI. RENCANA  PENGEMBANGAN  SUMBER  DAYA MANUSIA APARATUR  PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

Rencana pengembangan sumber daya manusia aparatur Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang akan dirumuskan adalah hasil dari strategi yang diperoleh dalam melakukan analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal dengan menggunakan analisis SWOT.
Mengingat berbagai keterbatasan dalam penelitian ini, maka penulis memilih strategi yang akan dikembangkan yaitu : Memperbaiki sistem penilaian kinerja dan prestasi kerja PNS. Adapun alasan pemilihan strategi ini adalah bahwa dengan adanya sistem penilaian kinerja dan prestasi kerja pegawai yang terukur akan didapatkan data-data pegawai dengan berbagai kategori, mulai dari pegawai yang mempunyai prestasi sangat menonjol sampai dengan pegawai yang sangat tidak produktif. Dengan adanya data tersebut dapat disusun rencana tindakan terhadap berbagai kategori pegawai tersebut. Misalnya, bagi pegawai yang kinerjanya baik dapat diusulkan untuk promosi. Bagi yang tidak produktif dapat diusulkan untuk mengikuti diklat untuk peningkatan produktivitas dan sebagainya.  
6.1. Sistem Penilaian Kinerja dan Prestasi Pegawai 
Sistem penilaian kinerja dan prestasi pegawai yang ada selama ini adalah dengan adanya Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan     (DP-3). Selama ini DP-3 hanya berguna untuk kepentingan naik pangkat pegawai semata. DP-3 yang seharusnya diisi setiap tahun oleh atasan langsung, namun pada kenyataannya DP-3 tersebut dibuat oleh pegawai yang dinilai dan itupun dibuat apabila yang bersangkutan akan naik pangkat (tidak tiap tahun). Dengan demikian DP-3 tidak bisa dijadikan tolok ukur dalam penilaian kinerja dan prestasi pegawai.

analisa jabatan

diklat

staf

pejabat struktural

operasional

kinerja tdk baik

kinerja baik

mutasi

promosi

BKD

job description

penilaian kinerja

buku kinerja

pengelolaan data pegawai dg IT

punishment

reward

prinsip the right man on the right job

konseptor/adm

Sistem penilaian kinerja ini terkait dengan berbagai aspek lain dalam manajemen pegawai sebagai mana tergambar dalam skema berikut :

Gambar 6.1 : Skema Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Kabupaten Tanah Datar
Penilaian kinerja pada dasarnya merupakan salah satu faktor kunci guna mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien, karena adanya kebijakan atau program penilaian prestasi kerja, berarti organisasi telah memanfaatkan secara baik atas SDM yang ada dalam organisasi. Dalam penilaian kinerja pegawai, diperlukan informasi yang relevan dan reliabel tentang prestasi kerja masing-masing individu. Di samping informasi yang lengkap, informasi juga diharapkan berkualitas dan valid, artinya mampu menggambarkan kinerja pegawai secara baik. Informasi tersebut juga diperlukan untuk perencanaan karir pegawai. Penyediaan informasi secara akurat, lengkap dan valid hanya dapat dilakukan jika ada sistem pengorganisasian informasi secara baik. 
Kontribusi hasil-hasil penilaian merupakan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi perencanaan kebijakan-kebijakan organisasi. Kebijakan-kebijakan organisasi dapat menyangkut aspek individual dan aspek organisasional. Manfaat penilaian kinerja bagi organisasi menurut Sulistiyani dan Rosidah (2003 : 225) adalah :
a.	Penyesuaian-penyesuaian kompensasi
b.	Perbaikan kinerja
c.	Kebutuhan latihan dan pengembangan
d.	Pengambilan keputusan dalam hal penempatan, promosi, mutasi, pemecatan, pemberhentian dan perencanaan tenaga kerja
e.	Untuk kepentingan penelitian pegawai
f.	Membantu diagnosis terhadap kesalahan disain pegawai.
Buku kinerja pegawai dibuat untuk perorangan, yang memuat informasi sebagai berikut :
a.	Data umum kepegawaian berupa Nama, NIP, Pangkat/Golongan, Pendidikan, Diklat yang pernah diikuti, riwayat pangkat dan riwayat jabatan
b.	Informasi tentang tingkat kehadiran pegawai yang bersangkutan
c.	Informasi tentang beban kerja yang telah diselesaikan oleh pegawai yang bersangkutan.
d.	Daftar prestasi yang pernah diterima.
e.	Daftar tindakan disiplin yang pernah diterima
f.	Keluhan atasan terhadap sikap dan hasil kerja
g.	Keluhan rekan kerja dan bawahan terhadap sikap dan hasil kerja
Buku kinerja ini dibuat secara periodik setiap enam bulan berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh pejabat penilai selama enam bulan berjalan. Buku ini dihimpun setiap tahun pada pegawai yang menangani administrasi kepegawaian pada masing-masing unit kerja dan dijadikan pertimbangan dalam mengambil rencana tindakan kepegawaian pada unit kerja tersebut. Rekap buku kinerja masing-masing unit kerja dihimpun pada Badan Kepegawaian Daerah untuk kemudian dijadikan data base kepegawaian.
Informasi dalam buku kinerja pegawai menjadi informasi dasar dalam upaya perbaikan kinerja. Sebagai potret diri maka buku kinerja pegawai akan bermanfaat sebagai dasar dalam pemberian pengarahan atau mengajarkan perilaku baru yang mendukung perbaikan kinerja. Selain itu buku kinerja pegawai dapat bermanfaat sebagai alat pemotivasi para pegawai karena informasi kinerja yang disampaikan dalam buku kinerja tersebut sebagai acuan dalam pemberian reward and punishment.
Motivasi dapat memacu semangat seorang pegawai untuk berprestasi yang tergolong pada achievement motivation, motif yang mendorong serta menggerakkan seseorang untuk berprestasi dengan selalu menunjukkan peningkatan ke arah standard excellence, sebagaimana yang dikemukakan Mc Clelland dalam Sulistiyani dan Rosidah (2003 : 194).
Sistem pelaporan prestasi pegawai dalam bentuk buku kinerja melibatkan dua pihak, yaitu pihak yang dinilai dan yang menilai. Ada beberapa teknik untuk memetakan dua pihak penilai dan yang dinilai tersebut, yaitu atasan menilai bawahan, bawahan menilai atasannya atau setiap pegawai menilai teman kerjanya sendiri secara horisontal. Melihat struktur pemerintahan yang hirarkis maka teknik atasan mengevaluasi bawahan sangat mungkin diterapkan. Atasan sebagai sumber feedback menginformasikan prestasi atau kinerja bawahannya. Pegawai yang mempunyai prestasi kerja cukup baik diberikan penghargaan (reward) yang bisa memotivasi pegawai lain untuk berprestasi.
6.2. Program  Pengembangan  Sumber  Daya Manusia Aparatur Pemerintah Kabupaten Tanah Datar
Dengan melakukan komparasi dan melihat keterkaitan terhadap kebijakan dan program pengembangan SDM dalam RPJM Kabupaten Tanah Datar, maka dapat dielaborasi program dan kegiatan yang diperlukan untuk merumuskan serangkaian program pengembangan SDM aparatur Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. 
Program yang dirumuskan berdasarkan rencana yang telah disusun adalah :
a.	 Perbaikan sistem penilaian prestasi dan kinerja pegawai.
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah : 
1)	Sosialisasi pemakaian buku kinerja pegawai
2)	Pembuatan dasar hukum pemakaian buku kinerja
3)	Pembuatan Buku Kinerja Pegawai
b.	Pengelolaan data dengan menggunakan teknologi informasi
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah :
1)	Pengembangan data base kepegawaian untuk pelayanan prima bidang kepegawaian.
2)	Pengiriman PNS untuk mengikuti Diklat Program dan Aplikasi komputer.
Analisis jabatan selama ini hanya menentukan formasi pegawai berikut tupoksi, namun tidak sampai pada rincian tugas secara jelas. Apalagi tupoksi tidak ditindaklanjuti oleh masing-masing unit kerja dengan membuat rincian kerja/tugas staf. Kondisi ini mengakibatkan tidak lancarnya distribusi (pembagian) kerja atau banyak staf yang tidak tahu pekerjaannya sehingga merasa tidak ada pekerjaan tanpa diperintah atasan.
Dengan adanya rincian tupoksi bagi pejabat atau staf secara operasional dan jelas, akan dapat diukur kinerja pegawai secara menyeluruh meliputi produktivitas kerja, disiplin dan kepemimpinan secara objektif. Penilaian ini tidak hanya dari atas ke bawah akan tetapi juga termasuk tanggapan staf terhadap kepemimpinan atasan, dengan arti kata perlu dilakukan pengawasan timbal balik.
VII. PENUTUP
7.1.	Kesimpulan
Mengacu kepada pembahasan yang telah dikemukakan dapat diambil kesimpulan bahwa faktor yang mempengaruhi dalam perencanaan pengembangan sumber daya manusia aparatur sangat kompleks, yang timbul baik dari faktor internal organisasi maupun dari faktor eksternal organisasi. 
Dengan melakukan analisis SWOT, dapat diidentifikasi dua belas strategi di antaranya memanfaatkan tersedianya data PNS, mengembangkan jabatan fungsional, penerapan IT dalam pengembangan pegawai, memperbaiki sistem penilaian kinerja dan prestasi kerja PNS serta memaksimalkan tersedianya anggaran pengembangan sumber daya manusia.
Penulis memusatkan perhatian pada strategi memperbaiki sistem penilaian kinerja dan prestasi kerja pegawai. Sistem penilaian pegawai yang ada selama ini cendrung tidak objektif dan sulit diukur. Dengan adanya perbaikan sistem penilaian kinerja dan prestasi kerja pegawai dengan menggunakan buku kinerja pegawai, dapat diketahui informasi yang lengkap tentang prestasi kerja seorang pegawai. Informasi tersebut dapat diperoleh setiap enam bulan dan berguna dalam menyusun rencana pengembangan pegawai ke depan.
7.2.	Saran-saran
Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, dapat dirumuskan beberapa saran sebagai berikut :
a.	Mengusulkan pembuatan aturan yang baku tentang sistem penilaian kinerja dan prestasi kerja pegawai negeri yang lebih obyektif dan terukur. 
b.	Meningkatkan kemampuan dan keahlian PNS yang menangani perencanaan pengembangan pegawai bukan hanya dalam bidang manajerial saja tetapi juga dalam bidang teknis fungsional. 
c.	Mengingat keterbatasan waktu, biaya dan jumlah sampel dalam penelitian ini, disarankan pada peneliti selanjutnya mengadakan penelitian dengan jumlah sampel yang lebih banyak dengan jumlah informan yang lebih banyak pula untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih menjangkau karakteristik masing-masing unit kerja.
VIII. DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, Fachri, Pokok-pokok Pikiran Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Sumatera Barat
Ambar Teguh Sulistiyani & Rosidah, Manajemen Sumber Daya Manusia, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2003
Bryson John M., Perencanaan Strategis bagi Organisasi Sosial, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2001
Dillon, HS, Reformasi Bangsa, Secercah Asa Tersisa
Sumber : www.kompas.com Senin, 6 Oktober 2003 Download tanggal 25 Maret 2006
Djamaluddin, M, Arief, Manajemen Strategis Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Pemerintahan Tinjauan dari Segi Organisasi dan Manajemen, Widya Praja Nomor 26 Tahun XVII - 1997
Elfindri, Ekonomi SDM, Penerbit Universitas Andalas, Padang, 2001
Hadi, Prapto, Pidato Kepala Badan Kepegawaian Negara dalam Acara Pelantikan Pejabat Eselon III Dan IV di lingkungan Badan Kepegawaian Negara
Sumber : www.bkn.go.id/pidatokepbkn/pidato.htm Download tanggal 12 April 2006
Hasibuan, Malayu, SP., Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara, Jakarta, 2003
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/23.2/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/61/M.PAN/6/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan 
Mardijono, Upaya Peningkatan Kualitas Database Pegawai             Sumber : www.jatim.go.id Download tanggal 24 Agustus 2006
Mahsun, Mohamad, Memperbaiki Kinerja Pemda Berbasis Perilaku, 
Sumber: www.kedaulatanrakyat.com/article.php?sid=96414 Download tanggal 20 Januari 2006
Moleong, Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002
Mustopadidjaja, Reformasi Birokrasi sebagai Syarat Pemberantasan KKN, 
Sumber: www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/reformasi%20 birokrasi Download tanggal 10 Juli 2006 
Nawawi, Hadari, Metode Penelitian Bidang Sosial, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1998
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 tahun 2001, tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bappeda Kabupaten Tanah Datar
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
Petrison, Pelayanan Publik Memprihatinkan, Harian Umum Mimbar Minang, Sabtu, 30 Oktober 2004, hal 1
Rachmadi, Sinoeng N, Membangun Citra Birokrasi, 
Sumber: www.suaramerdeka.com/harian/0407/29/opi04.htm Download tanggal 20 Januari 2006
Rangkuti, Freddy, Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis : Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis untuk Menghadapi Abad 21, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000
Rasyid, Muhammad Ryaas, Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan dan Politik Orde Baru, Yarsif Watampone, Jakarta, 1997
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Tanah Datar 2006-2010
Said, Ismail, Pemberdayaan Sumber Daya Pemerintah Ditinjau dari Sudut Hukum Kepegawaian, Analisis Nomor 4, Oktober 2001
Siagian, Sondang P. Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara, Jakarta, 2004
Soeprapto, Riyadi, Cs, Pengembangan Sumber Daya Aparatur Daerah di Era Reformasi (Kasus Kabupaten Trenggalek), Jurnal Administrasi Negara Vol. I, September 2000
Steedman, David, Cs, Civil Service Diagnostics and Road Map for Reform in Cluster 2 Region (West Sumatera), World Bank Republic of Indonesia, 2005
Subarudi, Reformasi Manajemen PNS : Mencegah Birokrasi Keranjang Sampah Sumber : www.pikiranrakyat.com/0402/20/art.45.htm Download tanggal 25 Maret 2006
Thoha, Miftah, Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia, Kencana Jakarta, 2005
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Yuliawan, Candra, Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, Tesis (Tidak dipublikasikan), Universitas Gajah Mada, 2003.