Efektifitas Kerjasama Operasional (KSO) Dalam Peningkatan Kinerja Pengelolaan Irigasi Pada Program NSIASP Kota Padang (Studi Kasus Daerah Irigasi Gunung Nago Kanan Kota Padang)

Oleh :
ISKANDAR), H. HELMI) DAN RUDI FEBRIAMANSYAH)

ABSTRACT
Northren Sumatera of Irrigated Agriculture Sector of Project (NSIASP) Program’s is aim to increase continue agriculture of have irrigation by improving agriculture productivity through the make-up of the condition of irrigation network and improvement of capacities institute of pengelolan of existing irrigation. Cooperation Operational (KSO) in NSIASP form agreement of operational cooperation in order to execution of work of repair and improvement of irrigation network with contractor side as winner of tender with contractual form among GP3A with Contractor, Cooperation Operational (KSO) in NSIASP entangle 4 element which each other related one otherly: (1) University Of Rekruitment and Operational Tenaga Pendamping Petani (TPP), (2) Government (Project Manager Of Part A Rehabilitate and Upgrading Network Irrigation) (3) Private sector (Contractor), (4) Perkumpulan Petani Pemakai Air P3A) and of GP3A. Target of this research of : 1) description and analyse aspect institute of management of irrigation and identify factors which play a part in execution of operational cooperation (KSO) at Area Irrigation Gunung Nago Kanan Town Field program of NSIASP 2) description result of operational cooperation (KSO) to performance management of irrigation in program of NSIASP. This Research done/conducted in Town Field intentionally (purposive). Institute of management of irrigation at Gunung Nago Kanan of primary network and of sekunder that is Kimpraswil Fieldnical Executor unit of Area (Regional UPTD) of Gunung Nago II. Mounted operated by bevy of farmer of [user/ wearer] irrigate with amount 8 unit of P3A, 1 unit GP3A that is: P3A Kuranji, Korong Gadang,Sungai Sapiah, Kalumbuk, Gunung Sariak, Gurun Laweh and of P3A Surau Gadang.The operational cooperation represent enableness of P3A/GP3A in order to execution of Renewal Of Policy Of Irrigation Operating (PKPI) and support execution of management of partisipative irrigation and have succeeded to improve performance management of irrigation especially for the distribution of allocation and irrigate and also situation of irrigation network physical. But execution of operational cooperation (KSO) not yet earned to improve performance management of irrigation specially for the handling of conflict and conscription of resources and also organization organizer of irrigation. This matter caused not yet institute it formed organization and also process forming/egalize P3A and of GP3A process enableness in order to reinforcement of conducted institute do not continually and process execution of physical which at the same time with process enableness of field, properly enableness executed far before activity of physical conducted, to be farmer society understand responsibility and duty and also its condition have powered in reinforcement of institute.

Pendahuluan
Peranan sektor pertanian dalam struktur perekonomian nasional sangat strategis, sehingga irigasi sebagai sektor pembangunan pendukung keberhasilan pertanian akan tetap mempunyai peran yang sangat penting dan menentukan. Irigasi menempati posisi yang sangat penting dalam pembangunan pertanian Indonesia karena perannya yang esensial dalam kegiatan produksi pertanian di lahan basah khususnya padi. Pembangunan dan pengelolaan irigasi melibatkan dua pelaku utama yaitu masyarakat petani dan pemerintah.
Dalam perjalanannya, pembangunan dan pengelolaan irigsasi di Indonesia keterlibatan lingkungan birokrasi (pemerintah) memiliki akar yang dalam dan sampai saat ini masih dirasakan dalam sistem politik pemerintahan. Pembangunan  dan pengelolaan irigasi selama ini, ikut mewarnai sifat dan dinamika pengembangan kelembagaan petani pemakai air seperti P3A. Berdasarkan peran dan fungsinya organisasi petani tersebut, setidaknya telah melahirkan tiga generasi organisasi petani pemakai air.
Organisasi petani pemakai air (P3A) generasi pertama, yang berkembang dalam periode waktu sampai tahun 1978. Organisasi petani generasi pertama ini dicirikan oleh : perkembangan umumnya didasarkan atas inisiatif lokasi. Fungsi dan peran utamanya adalah melakukan sebagaian atau seluruhnya tugas-tugas pengelolaan irigasi untuk mendukung usahatani padi. Jadi pada periode ini organisasi petani  berkembang atas inisiatif lokal tanpa banyak melibatkan peran pemerintah.
Organisasi petani pemakai air (P3A) generasi kedua, yang berkembang sejak tahun 1978 dalam rangka mensukseskan program swasembada beras dengan perluasan areal beririgasi. Perluasan areal beririgasi ini pada akhirnya berhadapan dengan persoalan pengembangan jaringan tersier. Pada periode ini, pemerintah mulai mengintrodusir ketentuan-ketentuan spesifik tentang pengembangan organisasi petani. Bahkan pembentukan P3A ditempatkan sebagai salah satu persyaratan formal bagi pengembangan jaringan tersier. Fokus pembentukan dan pengembangannya adalah dalam rangka mengorganisasikan petani untuk ikut serta dalam pembangunan fisik jaringan tersier yang dilaksanakan oleh pemerintah. Keadaan ini merupakan titik awal dari masuknya upaya pengembangan petani ke domain birokrasi secara dominan.
Pada era kedua ini, pembangunan irigasi berfokus pada konstruksi fisik irigasi atau disebut juga dengan “era konstruksi” (Helmi, 1999). Pembangunan fisik irigasi atau konstruksi baik irigasi besar dan kecil menjadi perhatian. Pertanyaan pokok pada era ini adalah: Bagaimana membawa air dari sumbernya keareal pelayanan dan memperluas areal pelayanan itu sendiri?. Fasilitas fisik irigasi apa yang diperlukan? Jadi fokus pengelolaannya adalah pada sistem penyediaan air (supply side). Pada era ini juga ditandai dengan irigasi serba pemerintah baik hard ware maupun soft ware irigasi.
Pesatnya perkembangan pembangunan irigasi sejak periode ini beban pemerintah menjadi besar, dan petani dengan P3A tidak mampu menjalankan fungsi OP irigasi . Hal ini terlihat dari 36.700 P3A yang terbentuk sampai tahun 1997, hanya 10 % saja yang berfungsi dan mempunyai aktifitas (Hutapea,1999) ,(dalam Tanjung, 2000) Kelembagaan P3A pada umumnya dikembangkan oleh pemerintah dengan pendekatan cendrung didorong menjadikan suatu bentuk organisasi formal dengan berorientasi pada target. Akibatnya terjadi kinerja (performance) kelembagaan P3A diatas kertas yang sangat berbeda dengan kenyatan dilapangan.
Selanjutnya organisasi petani (P3A) generasi ketiga (era yang sedang jalan) yang dikembangkan sejak awal 1990-an. Organisasi P3A dipandang sebagai salah satu instrumen penting dalam mengefektifkan pengelolaan air di tingkat tersier dengan tugas utama melaksanakan OP irigasi untuk mendukung sustainabilitas irigasi.
Strategi yang dijalankan selama ini, belum melibatkan peran petani yang lebih besar dalam pembangunan dan pengelolaan irigasi. Pada era ketiga ini, pemerintah mulai menyerahkan sebagian  atau seluruh beban pengelolaan irigasi secara bertahap kepada organisasi  P3A melalui Penyerahan Irigasi Kecil (PIK). yang kemudian dilanjutkan dengan program PPI (Penyerahan Pengelolaan Irigasi). Kebijaksanaan ini diikuti dengan pembaharuan (reformasi) dalam pengelolaan irigasi dengan keluarnya Inpres No. 3 Tahun 1999: Tentang Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi (PKPI). 
Selama ini, pembangunan dan pengelolan irigasi dihampiri dengan pendekatan birokrasi serba-pemerintah dan top-down dengan target sebagai ukuran, diganti dengan pendekatan pengelolaan bersama (joint management) yang memposisikan masyarakat atau keseluruhan pelaku pendayaguna (stakeholders) sebagai subjek yang berbagi tugas dan tanggung jawab. Pada kebijaksanan yang dikeluarkan ini lebih menekankan kepada keterlibatan petani (partisipasi petani) dan perencanan Bottom-up (dari petani).
Premis utama yang menjadi dasar pengembangan P3A adalah bahwa jika petani berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan perbaikan fisik jaringan irigasi maka organisasi petani akan menjadi kuat dan mampu dalam menjalankan OP irigasi secara efisien dan efektif. Apa yang disebut pendekatan partisipatif menjadi menu utama dalam pelaksanaan berbagai program yang diarahkan juga umtuk membentuk dan memperkuat organisasi petani.
Program-program tersebut mendapatkan momentumnya seiring dengan tumbuhnya perspektif sosio-teknis irigasi yang menyatakan keterkaitan dimensi teknis dan dimensi sosial dalam irigasi. Belakangan untuk mengefektifkan dan mengefesienkan pengelolaan irigasi, perspektif sosio-teknis diperkaya dengan persepktif bisnis . Dengan kata lain, irigasi dipahami sebagai sistem  sosio-teknis  dan sekaligus bisnis, yang dianggap mungkin beroperasi menurut kaedah-kaedah bisnis untuk menghasilkan keuntungan (Plusquellec, 2002 dan Helmi, 1996 dan 1995), (Martius et, al, 2004).
Menurut Susanto (1998), suatu kenyataan menunjukan bahwa investasi fisik infrastruktur sistem jaringan irigasi yang dilakukan pemerintah melalui pembangunan pengairan selama ini, menimbulkan masalah yang cukup serius dalam penurunan kualitas operasi dan pemeliharaan jaringan, hal ini disebabkan karena :1)semakin terbatasnya dana subsidi pemerintah untuk membiayai operasi dan pemeliharaan irigasi, 2)terbatasnya kemampuan petani penerima air irigasi (benefit) karena tipisnya keuntungan (profit margin) yang diperoleh dari hasil proses produksi pertanian khususnya padi, 3)kurangnya rasa memiliki aset infrastruktur jaringan irigasi yang ditimbulkan dari kebijakan pembangunan yang menekan pada pendekatan dari atas ke bawah (top-down ) yang dicerminkan dari kurangnya partisipasi dalam operasi dan pemeliharaan irigasi.
Pengelolaan irigasi di Indonesia pada masa mendatang akan mengalami perubahan. Arah perubahan pengelolaan irigasi tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 77 tahun 2001 tentang Irigasi yang pada intinya adalah bahwa pengelolaan irigasi akan lebih banyak diperankan oleh petani dengan kelembagaanya dibandingkan dengan pemerintah (Helmi,1998).
Sejalan dengan hal tersebut diatas Pemeritah telah melakukan perubahan kebijakan dalam pengelolaan irigasi yang dikenal dengan Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi atau PKPI dengan menetapkan lima pokok kebijakan seperti yang diatur  dalam Inpres Nomor 3 Tahun 1999 Tentang PKPI. Dalam rangka pelaksanaan kebijakan tersebut Pemerintah menetapkan pendekatan PKPI sebagai acuan dalam semua program pembangunan irigasi baik yang dibiayai dengan dana APBN maupun yang bersumber dari Bantuan Luar Negeri (Bappeda Prop.Sumbar 2002). 
Program Northren Sumatera Irrigated Agriculture Sektor Project (NSIASP) bertujuan untuk meningkatkan keberlanjutan pertanian beririgasi dengan cara meningkatkan produktifitas pertanian melalui peningkatan kondisi jaringan irigasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolan irigasi yang ada. Untuk tujuan tersebut kegiatan NSIASP dilaksanakan dalam empat komponen kegiatan, yaitu : Komponen Part A yang menangani rehabilitasi dan upgrading jaringan irigasi, Part B yang menangani pembangunan pertanian beririgasi, Part C menangani pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Part D untuk menangani penguatan koordinasi lembaga pengelola irigasi. Pelaksanaan masing-masing komponen dilakukan secara terpadu dibawah koordinasi Tim Koordinasi Provinsi (Provincial Coordination Committee,PCC) dan Tim Koordinasi Kabupaten/Kota (District Coordination Committee, DCC) (Pedoman Umum NSIASP, 2002).
Dalam rangka penyerahan pengelolaan irigasi kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) didalam perjanjian Loan ADB untuk Northren Sumatera Irrigated Agriculture Sector Project (NSIASP), maupun dalam Peraturan Pemerintah  Nomor 77 Tahun 2001 Tentang Irigasi dan Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi (PKPI) telah disyaratkan bahwa jaringan utama dari daerah irigasi yang selama ini dikelola oleh pemerintah, akan diserahkan tanggung jawab pengelolaannya kepada perkumpulan petani pemakai air (P3A). 
Salah satu syarat dalam pemberdayaan P3A, adalah meningkatkan partisipasi anggota P3A dimulai dengan mengikutsertakan P3A dalam perencanaan dan disain rehabilitasi/upgrading (R/U) jaringan irigasi, kemudian dalam pelaksanaan (konstruksi partisipatif) dalam bentuk Kerjasama Operasional (KSO).
Sasaran utama dari pelaksanaan kerjasama operasional ini  adalah untuk meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab dari P3A atas daerah irigasi yang akan diserahkan pengelolaannya kepada P3A. Dalam pelaksanaan dilapangan penentuan paket pekerjaan KSO, P3A dapat memilih salah satu dari dua cara yaitu:  1) kontrak penunjukan langsung dalam bentuk Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3)  antara pihak proyek (Pimpro)  dan P3A ,atau GP3A, 2) kerjasama operasional antara kontraktor utama pemenang tender dengan P3A atau GP3A.
Untuk pengoperasian prasarana/sarana irigasi yang telah diperbaiki , proyek akan memberdayakan petani melalui perkuatan perkumpulan petani pemakai Air (P3A) dalam pengelolaan jaringan irigasi termasuk keikutsertaannya dalam penyusunan rencana, pelaksanaan kegiatan konstruksi, dan pengelolaan operasi dan pemeliharaan. Realisasi dari proyek ini baru terlaksana pada tahun 2003  dan sementara closing date loan ini jatuh pada bulan Desember 2004, maka pemerintah bersama ADB pada tahun 2002 telah mengeluarkan kebijakan khususnya untuk pelaksanaan program NSIASP ini yang dikenal dengan “simplifikasi” dimana pemberdayaan P3A dilakukan dalam waktu bersamaan dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi  dilapangan. 
Penelitian Sebelumnya
Sejauh ini penelitian tentang kelembagaan P3A telah banyak dilakukan orang baik dari dalam maupun dari luar negeri, seperti Tahiland, Filipina dan Indonesia. Saleh, dkk (1993) telah melakukan analisa mengenai Kinerja sistem irigasi di sekitar perkotaan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari hasil penelitian tersebut didapatkan bahwa perubahan fungsi lahan sawah menjadi lahan bukan pertanian menyebabkan berkurangnya luasan sawah yang harus dioncori , sedangkan air yang tersedia dan dialirkan cendrung tetap. Sebagai akibat dari sistem irigasi menjadi andal yang dinyatakan : 1) rerata NPL berkisar 2 sampai 3 pertahun, 2) tidak berbedanya secara bearti produktifitas lahan antar letak lahan dalam petak tersier dalam musim tanam yang sama, 3) intensitas tanam pertahun mencapai 300 persen dengan 200-300 persennya intensitas tanam padi . Sebagai akibat konversi lahan sawah dengan peningkatan intensitas tanam, yang berdampak peningkatan kesempatan kerja.
Sementara itu Smith (1990), disamping mendiskusikan sifat multi  dimensional pertanian beririgasi dan implikasinya bagi pendekatan penilaian kinerja, juga menfokuskan perhatian pada penilaian pengembangan kelembagaan, terutama kinerja pengelolaan. Ia mengritik fokus perhatian selama ini yang banyak tertuju pada dua komponen pokok pengembangan: partisipasi petani dan otonomi finansial institusi irigasi. Tetapi kinerja komponen pengelolaan kurang mendapat perhatian . Karena kinerja pengelolaan irigasi banyak dipengaruhi oleh perubahan-perubahan eksternal  yang terkait dengan pertanian beririgasi maka, menurut dia ujian pokok terhadap pendekatan penilaian kinerja adalah apakah hasil penilaian tersebut dapat meningkatkan kemampuan untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang relevan untuk kebijaksanaan dan atau menarik implikasi-implikasi kebijaksanaan dari data yang dikumpulkan.
Berbeda dengan Smith yang banyak memfokuskan diskusi pada aspek metodologis para penulis lain mengangkat hasil-hasil kinerja irigasi itu sendiri . Elinor Ostrom (1992) dalam bukunya “Crafting Institusions for Self-Governing Irrigation Syatem”  tentang bagaimana kelembagaan untuk pengelolaan itrigasi seharusnya di–Craft dalam rangka mendukung perubahan kebijakan pembangunan irigasi di Indonesia dari terfokus kepada konstruksi beralih kepada O&P, maka faktor kelembagaan akan menjadi salah satu penentu dalam meningkatkan kinerja irigasi.
Sedangkan Bos,dkk (1996) melakukan analisa tentang Metodologi untuk menilai keragaan engelolaan irigasi dan drainase  untuk menggambarkan sebuah kerangka kerja yang dapat digunakan pengelola irigasi dalam menilai kinerja irigasi, dan merekomendasikan indikator-indikator yang spesifik, praktis dan dapat berlaku secara umum, ia juga membahas indikator–indikator yang bisa digunakan untuk menilai keragaan dalam jangka yang lebih panjang , mencakup sustainabilitas fisik, ekonomi dan sosial. Bos , dkk menggaris bawahi bahwa posisi kunci keragaan pengelolaan strategis dan pentingnya pengelolaan operasional, dan pentingnya memiliki sistem insentif yang mendorong para pengelola untuk meningkatkan keragaan. 
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian ini didasari dengan pendekatan partisipatif, diawali dari proses perencanaan, pelaksanaaan sampai dengan monitoring dan evaluasi  yang memposisikan petani sebagai subjek dan bukan sebagai objek dari pembangunan.  
Metodologi Penelitian
Jenis data yang dikumpulan dalam penelitian ini adalah  data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer dengan jalan wawancara dan pengamatan langsung kepada kelompok P3A/GP3A dengan pengurus yang terlibat langsung dengan pekerjaan kerjasama operasional (KSO) yang berada pada daerah irigasi Gunung nago kanan dan informan kunci yang terkait dengan program NSIASP. 
Penelitian ini bersifat penelitian penjelasan (explanatory research) dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara untuk menjelaskan hubungan kausal atara variabel-variabel yang  diamati (Singarimbun dan Efendi, 1995) untuk memperoleh data yang diperlukan digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :
1.	Wawancara dengan mempergunakan  teknik wawancara yang mendalam semi terstruktur dan focus group discussion (FGD) dipergunakan untuk mengetahui respon secara langsung, baik dari masyarakat petani dari sisi penerima manfaat dan pelaksanaan KSO dan staf penyelenggara KSO dari sisi provider. 
2.	Lebih dari itu, (Basuki, 1998) bahwa pendekatan PPKP akan dicapai kesesuaian dan ketepatgunaan program dengan kebutuhan masyarakat sehingga keberlanjutan program dapat terjamin.
3.	Pencatatan, yaitu dengan melakukan pencatatan untuk memperoleh data sekunder yang diperlukan dari berbagai sumber.
4.	Pengamatan (observasi), yaitu dengan melihat secara langsung kondisi hasil kegiatan responden dilapangan, yang berguna untuk melengkapai data yang diproses dari kedua cara tersebut diatas.
Analisa data dilakukan dengan mengolah data yang diperoleh dari berbagai sumber atau informan menurut Moleong (2001;103) analisa data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan dan dapat hipotesa kerja seperti disarankan oleh data.

Pengelolaan Irigasi Kota Padang
Pengelolaan irigasi yang serba komplek dan terkait dengan banyak sektor memerlukan dukungan sistem kelembagaan yang kuat dan terstruktur. Ditinjau dari segi fungsi-fungsinya, sistem kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya air dan irigasi secara garis besar meliputi lima unsur , yaitu : Regulator, yaitu institusi pengambil keputusan yang dalam hal ini adalah para pejabat yang berwenang menetapkan kebijakan/keputusan (misalnya di Daerah adalah : Gubernur, Bupati/Walikota dan para Kepala Dinas/Badan terkait yang menjadi sub ordinatnya), pada daerah kota Padang adalah Walikota Padang dan kepala Dinas Kimpraswil kota Padang; Operator, yaitu lembaga yang dibentuk dan berfungsi untuk melaksanakan operasi atau pengelolaan  sehari-hari, sumber air dan prasarana yang ada dalam suatu wilayah sungai/irigasi, misalnya Balai PSDA ataupun Badan Usaha semacam Perum Jasa Tirta untuk pengelolaan air /irigasi , UPTD, lembaga ini dibentuk oleh Regulator, dan tidak memiliki kewenangan publik, untuk daerah kota Padang adalah Dinas Kimpraswil kota Padang dalam hal ini UPTD wilayah II Gunung Nago; Developer, yaitu lembaga yang berfungsi melaksanakan pembangunan prasarana dan sarana pengairan baik dari unsur pemerintah (misalnya Badan Pelaksana Proyek, BUMN,BUMD) maupun lembaga non-pemerintah (investor). Peran lembaga ini, terutama diperlukan ketika terjadi ketidak seimbangan antara permintaan atau kebutuhan air dengan kemampuan menyediakan air, pada daerah kota Padang adalah Dinas Kimprasil kota Padang ; User atau Penerima Manfaat, yaitu masyarakat baik perorangan maupun kelompok masyarakat industri,dan dunia usaha yang mendapat manfaat langsung maupun  tidak langsung dari jasa pengelolaan sumberdaya air atau pengairan, berupa Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A dan P3A); Wadah Koordinasi, yaitu wadah koordinasi yang berfungsi untuk menerima, menyerap dan menyalurkan aspirasi dan keluhan semua unsur stakeholders. Wadah ini bersifat independent yang bertugas menyampaikan masukan kepada regulator sekaligus menyiapkan usulan penyelesaian masalah-masalah sumber daya air/pengairan. Keanggotaan badan ini terdiri atas unsur pemerintah dan non-pemerintah dalam jumlah yang seimbang. Untuk kota Padang wadah koordinasi sudah terbentuk dengan keputusan Walikota Padang Nomor 259 Tahun 2004 tanggal 28 Oktober 2004.  
Berdasarkan pedoman pembentukan Komisi Irigasi kabupaten/kota yang dikeluarkan oleh tim kerja kebijakan dan pengelolaan irigasi, sekretariat tim koordinasi pengelolaan sumberdaya air Direktorat Bina Pembangunan Daerah Jakarta tahun 2002  bahwa dalam rangka mewujudkan kemanfaatan air yang menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan, serta mendukung peningkatan produksi pertanian dan pendapatan petani perlu diusahakan keberlangsungan fungsi jaringan irigasi melalui pengelolaan irigasi secara baik, efektif dan efisien. 
Proses Perencanaan dan Pelaksanaan Kerjasama Operasional (KSO) Dalam NSIASP
Model Perencanaan yang dipakai pada program NSIASP adalah perencanaan dengan melibatkan masyarakat dalam perkumpulan petani pemakai air (P3A/GP3A) atau perencanaan partisipatif, yang diawali dengan penelusuran jaringan irigasi secara bersama-sama terdiri dari unsur pemerintah/pemimpin proyek, unsur P3A/GP3A, unsur  tenaga pendamping petani (TPP),  unsur kelompok pendamping lapangan (KPL) dengan bepedoman kepada PKPI. 
Perencanaan partisipatif adalah satu tahap dalam proses pemberdayaan masyarakat, di mana proses memulai dengan tahap kajian keadaan pedesaan secara partisipatif. Perencanaan partisipatif bermanfaat kepada masyarakat untuk mengarahkan kegiatan atau program mereka dan juga untuk mengukur keberhasilan kegiatan atau program tersebut (monitoring dan evaluasi). Kalau masyarakat sendiri berpartisipasi, yaitu melaksanakan proses perencanaan partisipatif, kegiatan selanjutnya akan dilaksanakan atas kemauan masyarakat sendiri yang menjadi satu faktor sangat mempengaruhi dalam minat dan kesuksesan pelaksanaannya. 
Tabel: 4.5. Proses Perencanaan Partisipatif yang dilakukan dalam NSIASP pada  Daerah Irigasi Gunung Nago Kanan  tahun 2003
No	Tahapan Kegiatan	Pelaku 	Topik	Hasil	
1.	Perencanaan 	•	Kelompok Pendamping Lapangan (staf pengairan)
•	Pimpinan Proyek 	Penelusuran Jaringan irigasi 	•	Memahami teknis, kondisi, fungsi dan permasalahan jaringan irigasi
•	Proses SID belum partisipatif, karena  wadah petani belum terbentuk (P3A), masih dalam tahap sosialisasi  
•	Pelaksanan proyek simplifikasi
	
Sumber : Data diolah 
Dari data diatas diperoleh informasi bahwa pada tahun 2003 kegiatan perencanaan pelaksanaan perbaikan dan peningkatan jaringan irigasi dan KSO  pada NSIASP untuk daerah irigasi Gunung Nago Kanan belum sepenuhnya melibatkan wakil petani yang tertampung dalam wadah P3A/GP3A dan tenaga pendamping petani berhubung  pada tahun tersebut tahap awal pelaksanaan proyek yang kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah pusat adalah bahwa berhubungan dengan masalah koordinasi, sistim keuangan, dan persyaratan dalam  penggunaan dana Loan ADB maupun koordinasi antar Departemen dari Pemerintah Pusat, dan limit waktu penyelesaian proyek (closing date dari dana ADB , Oktober 2004), maka telah terjadi penyimpangan dalam phase pelaksanaan proyek dalam  pemberdayaan P3A. Seharusnya pemberdayaan P3A harus terlebih dulu dilaksanakan, kemudian diikuti oleh pekerjaan fisik irigasi dan penunjangan pertanian.
Akibat penyimpangan tersebut telah diatur, dengan menggunakan metode simplifikasi pelaksanaan dalam batas waktu tertentu. Dalam sistim simplifikasi tersebut diperbolehkan ke tiga komponen bekerja secara simultan, tanpa menunggu proses pemberdayaan P3A selesai dilaksanakan. 
Sesuai dengan pedoman umum NSIASP tahun 2002 bahwa partisipasi P3A/GP3A dalam menentukan jenis perbaikan daerah irigasi yang diperlukan dengan melakukan penelusuran jaringan secara bersama-sama yang diawali dengan penentuan wakil petani yang akan mengikuti disain partisipatif, baik jumlah maupun organisasinya (P3A atau GP3A atau IP3A jika sudah terbentuk).    Penentuan wakil petani dilakukan dalam pertemuan pleno dengan seluruh petani pemakai air, dan dihadiri oleh tenaga pendamping petani dan kelompok pendamping lapangan (KPL). Dalam mengumpulkan saran-saran P3A dalam hal menentukan bagian pekerjaan dan lokasi yang diperlukan untuk pekerjaan R/U. Kemudian dilanjutkan oleh staf pengairan (PU) dalam pembuatan disainnya, sampai dengan persetujuan konsultan atas disain tersebut. 
Pendekatan partisipatif pada tahap awal, telah dilakukan oleh komponen A, dengan menggunakan metode disain partisipatif, dan konstruksi partisipatif. Sementara komponen C ( pemberdayaan P3A), dan komponen B (penunjangan pertanian), masih dalam tahap persiapan., berupa kegiatan sosialisasi NSIASP yang mengacu kepada PKPI, pengaturan hubungan kerja antara PWG dan DWG, dan penentuan lokasi sekolah lapangan dan demonstration plot  dari pertanian.
Tahap lanjutan pada komponen C; melakukan  kontrak pengadaan TPP, dan survey Investigasi Pembuatan profil Sosial  Ekonomi, Teknik dan Kelembagaan (PSETK), PPKP dan penelusuran jaringan dengan Universitas Andalas, direkruit  dan dilatih  tenaga pendamping petani ( TPP / CO ), dan tenaga kelompok pendamping lapangan (KPL), dan  segera diturunkan kelapangan. 
Diharapkan pola pemberdayaan P3A, oleh TPP dan KPL, memahami kondisi yang telah dilaksanakan oleh komponen A , memperhatikan kekurangan-kekurangan  dalam metode partisipatif yang telah dilaksanakan pada tahap awal dan mengusahakan untuk memperbaikinya, sehingga penyerahan pengelolaan daerah irigasi dapat dilakukan  dengan seoptimal mungkin  kepada P3A/ atau gabungan P3A, yang telah mandiri.
Pada tahun anggaran 2004 atau tahun kedua pelaksanaan NSIASP pada daerah irigasi Gunung Nago Kanan proses perencanaan melibatkan seluruh komponen yang terkait seperti pada tabel dibawah ini. 
Data di bawah dapat dilihat bahwa pada tahun 2004 proses perencanaan kegiatan yang dilakukan pada daerah irigasi Gunung Nago Kanan untuk kegiatan KSO sudah melibatkan wakil petani tenaga pendamping petani dan kelompok pendamping lapangan serta pemimpin proyek untuk melakukan penelusuran jaringan guna melihat kondisi awal dan permasalahan yang ada pada jaringan irigasi tersebut berupa pertanian serta organisasi. 
Tabel: 4.6. Proses Perencanaan Partisipatif yang dilakukan dalam NSIASP pada Daerah Irigasi Gunung Nago Kanan  tahun 2004
No	Tahapan Kegiatan	Pelaku 	Topik	Hasil	
1.	Perencanaan 	•	Wakil petani, P3A/GP3A sudah terbentuk  
•	TPP dan KPL
•	Pimpinan Proyek Part A	Penelusuran Jaringan irigasi 	•	Memahami teknis, kondisi, fungsi dan permasalahan jaringan irigasi, pertanian dan organisasi 
•	Pemecahan masalah dengan pendekatan potensi lokal , penentuan skala perioritas  
•	Proses SID sudah melibatkan petani sebagai pengguna air 
•	Langkah berikutnya pembuatan Disain Partisipatif  oleh KPL

Tahapan selanjutnya adalah petugas pengairan yang tergabung dalam anggota kelompok pendamping lapangan (KPL) menyelesaikan detail disain untuk keperluan kontrak, dan partisipasi P3A dalam pelaksanaan konstruksi diberikan pada perbaikan irigasi dengan menentukan paket–paket dan volume pekerjaan yang dapat dilaksanakan oleh P3A dan yang akan dilaksanakan oleh kontraktor. 
A.	Pelaksanaan 
Dalam rangka penyerahan pengelolaan irigasi kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) didalam perjanjian Loan dari ADB untuk Northren Sumatera Irrigated Agriculture Sector Project (NSIASP), maupun dalam Peraturan Pemerintah  Nomor 77 Tahun 2001 Tentang Irigasi dan Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi (PKPI) telah disyaratkan bahwa jaringan utama dari daerah irigasi yang selama ini dikelola oleh pemerintah, akan diserahkan tanggung jawab pengelolaannya kepada perkumpulan petani pemakai air (P3A). Untuk mencapai sasaran tersebut diperlukan koordinasi yang mantap dalam pelaksanaannya.
Empat komponen yang saling terkait yaitu : komponen A Rehabilitasi dan Upgrading jaringan , komponen B  Penunjang dibidang pertanian komponen C pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan komponen D peningkatan koordinasi .
Salah satu syarat dalam pemberdayaan P3A, adalah meningkatkan partisipasi anggota, P3A dalam mengelola ke-empat komponen tersebut . Untuk komponen R/U, partsisipasi P3A dimulai dengan mengikut sertakan P3A dalam perencanaan dan disain perbaikan dan peningkatan jaringan irigasi dalam bentuk disain partisipatif, kemudian dalam pelaksanaan dalam bentuk konstruksi partisipatif. Tujuannya adalah untuk meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab dari P3A atas daerah irigasi yang akan diserahkan kepada mereka. 
Pelaksanaan konstruksi yang  akan di tenderkan kepada kontraktor, dimana P3A akan berlaku sebagai salah satu sub-kontraktor.  Dengan melakukan ikatan sub-kontrak dalam bentuk kerjasama operasional (KSO) dengan kontraktor, dan sesuai dengan kondisi daerah irigasi Gunung Nago Kanan, staf pengairan (KPL dan TPP) menentukan terlebih dahulu wakil P3A yang mana yang akan menjadi penanggung jawab KSO, Gabungan P3A Gunung Nago Kanan atau P3A tersier.  
Hasil dari kesepakatan dilapangan bahwa yang menjadi penanggung jawab KSO dilapangan adalah Gabungan P3A dengan pertimbangan :1) satu sistem irigasi satu sistem pengelolaan , 2)pelaksanan fisik dilanjutkan dengan pengeringan saluran hal ini akan memicu munculnya konflik dilapangan ,maka keberadaan GP3A diharapkan dapat diminimalisir konflik yang terjadi.
Dalam penentuan paket pekerjaan kerjasama oprasional (KSO) ini dapat memilih salah satu dari dua cara yaitu : 1) Kontrak penunjukan langsung antara Pimpinan Proyek (Pimpro)  dan P3A atau GP3A .
Untuk ini disyaratkan bahwa GP3A sudah berbadan Hukum, sebagai dasar untuk mengikat kontrak dengan pimpro, dan maksimum nilai kontrak sebesar Rp.50 juta, dan dapat diulang. P3A mendapat uang muka sebesar 30 % tanpa jaminan Bank dan mempunyai NPWP, kontrak penunjukan langsung ini belum dapat dilaksanakan, karena proses pemberdayaan dan Badan Hukum untuk organisasi P3A sebagian besar belum dilaksanakan, kerjasama operasional (KSO) antara kontraktor pemenang tender dengan P3A/GP3A. Pelaksanaan kerjasama operasional pada daerah irigasi Gunung Nago Kanan pada tahun 2003 dan 2004 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel: 4.7. Proses Pelaksanaan Kontruksi Partisipatif yang dilakukan dalam NSIASP pada Daerah Irigasi Gunung Nago Kanan  tahun 2003 dan 2004

No	Tahapan Kegiatan	Pelaku 	Topik	Hasil	
1.	Pelaksanaan   	•	Wakil petani yang tergabung dalam GP3A menetapkan pengelola KSO 
•	TPP dan KPL
•	Pimpinan Proyek 
•	Kontraktor pemenang tender 	Konstruksi Partisipatif dalam Kerjasama Operasional (KSO)	•	Kesepakatan nilai KSO 10 % dari nilai pekerjaan fisik tahun 2003 (Rp.97.340.000,-) dan 2004 (Rp.51.843.000,-) GP3A sudah berbadan hukum diketahui Camat dan Pimpro Part A
•	Sudah partisipatif, pekerjaan sederhana, TPP dan KPL sebagai fasilitator 
•	GP3A sebagai sub kontraktor 
•	Kontraktor selaku supervisi pekerjaan KSO
•	Adanya dukungan teknis dan adminitrasi keuangan sesuai dengan dokumen kontrak yang dilakukan kontraktor dan pimpro
•	Pimpro sebagai penengah dalam pelaksanaan KSO
•	Menumbuhkan rasa memiliki thp sarana dan prasarana irigasi
•	Memberdayaan GP3A/P3A dlm mengelola pekerjaan konstruksi (manajemen kontruksi dan manajemen keuangan )
•	Membantu keuangan dan memberikan kesempatan kerja kepada GP3A/P3A
	
Sumber: Data diolah 
Dari data diatas pelaksanaan kerjasama operasional (KSO) yang dilakukan pada daerah irigasi Gunung Nago Kanan dengan nilai 10 % dari nilai kontrak fisik yaitu sesuai dengan pedoman umum NSIASP, 2003 sebesar Rp.97.340.000,- pada tahun 2004 senilai Rp.51.843.000,- dan pengelola kegiatan KSO sudah terbentuk, tujuan pelaksanaan KSO adalah : 1)menumbuhkan rasa memiliki akan bangunan yang sudah dibangun,2)memberdayakan GP3A dalam kegiatan konstruksi, 3)membantu keuangan dan kesempatan kerja .  
Nilai kontrak KSO, mengikuti nilai penawaran kontraktor pemenang tender, dikurangi dengan porsi biaya manajemen yang harus dibiayai oleh kontraktor sendiri (seperti biaya PPh, galian C, Astek, biaya pengawasan pekerjaan KSO, dan bagian keuntungan wajar yang diharapkan kontraktor).
Selanjutnya Gabungan P3A yang bersangkutan, akan mensosialisasikan KSO ini dengan seluruh anggotanya, dan menentukan strategi pelaksanaannya. Hasil dari kesepakatan, partisipasi dalam konstruksi ini menjadi bagian dari dokumen tender yaitu berupa volume dan lokasi pekerjaan yang akan dilaksanakan secara KSO antara kontraktor dengan P3A, (maksimum 30 % dari nilai kontrak, dan sifat pekerjaan sederhana, dan diperkirakan mampu dilaksanakan oleh  anggota P3A), serta perkiraan waktu penyelesaian pekerjaan.
Kontrak KSO dilakukan setelah kontraktor pemenang tender ditetapkan, dalam kontrak KSO antara kontraktor dengan P3A, kontraktor betindak sebagai kontraktor utama, dan P3A bertindak sebagai sub-kontraktor. Masa waktu pelaksanaan ditentukan bersama-sama dengan kontraktor, dengan didampingi staf pengairan. Besarnya uang muka yang harus dibayarkan kepada P3A dalam pelaksanaan KSO (sama dengan porsi uang muka yang dibayarkan kepada kontraktor), sistem pembayaran angsuran selanjutnya sesuai kemajuan pekerjaan KSO, sanksi-sanksi bagi kedua belah pihak yang mengikat KSO, pembayaran KSO dari kontraktor kepada P3A melalui Bank, untuk itu P3A harus membuka rekening di Bank.
Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran No: SE-158/A/2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Proyek-proyek yang dibiayai sebagian / seluruhnya dari dana Loan ADB No. 1579 – INO, (hal 3) disebutkan  bahwa Pola Kerjasama Operasional (KSO), melalui kontrak antara Pemimpin Proyek dengan Kontraktor setempat yang bekerja sama dengan P3A dalam bentuk Kerjasama Operasional (KSO). Hal 9 menyatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan yang memakai pola KSO, memperhatikan persyaratan antara lain:1)penerima dana untuk pola KSO adalah kontraktor pelaksana melalui perjanjian KSO dengan P3A. Kontrak ditandatangani oleh Pihak I (Kontraktor) dengan pihak ke II (P3A), mengetahui Camat/Kepala Desa dan Pimpro/Pimbagpro.
Pada lampiran XIV Surat Edaran Dirjen Anggaran No : SE – 158 / A / 2001 diatas; Pasal 1 (Ketentuan Umum) menyatakan  pihak kontraktor dan P3A mengerti dan memahami kerjasama operasi ini dilandaskan pada kekhususan sifat proyek yang mempunyai misi dan arahan antara lain bahwa pelaksanaan proyek NSIASP diarahkan pada tercapainya pengembangan optimal terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, kegiatan ekonomi serta terjadinya alih kelola dan keterampilan dan pelaksanaan kerjasama operasional (KSO) dilakukan dalam rangka ; 1)mengembangkan rasa memiliki terhadap Prasarana yang dibangun, 2)mengembangkan potensi-potensi sumber daya lokal, 3)apabila organsiasi masyarakat memperoleh keuntungan, masyarakat dapat bersama-sama memanfaatkan dan menikmati keuntungan tersebut, 4)masyarakat berkemauan untuk pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana yang dibangun, 5)berkesinambungan.
Hak dan Kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam kerjasama operasional (KSO) sesuai dengan lampiran XIV SE Dirjen Anggaran No. SE – 158 / A / 2001 dinyatakan pada pasal 4, hak dan kewajiban pihak-pihak terkait antara lain: 1) PIHAK KESATU (Kontraktor) berkewajiban untuk membantu PIHAK KEDUA (P3A) dalam pelaksanan pekerjaan dan atau bagian pekerjaan yang diserahkan pada pihak kedua (P3A) dengan cara; 1)memberikan bimbingan keterampilan kepada masyarakat agar mutu teknis hasil pembangunan dapat tercapai, 2)menyediakan bahan dan peralatan kerja yang diperlukan sesuai kebutuhan pekerjaan yang diserahkan, 3)memenuhi dan menghormati isi kerja sama yang saling menunjang.
B.	Pencairan Dana
Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran No : SE-158/A/2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Proyek-proyek yang dibiayai sebagian / seluruhnya dari dana Loan ADB No. 1579 – INO, (hal 3) disebutkan : Pola Kerja sama Operasional (KSO), melalui kontrak antara Pemimpin Proyek dengan kontraktor setempat yang bekerjasama dengan P3A dalam bentuk kerjasama operasional (KSO). Hal 9 menyatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan yang memakai pola KSO, memperhatikan persyaratan antara lain penerima dana untuk Pola KSO adalah kontraktor pelaksana melalui perjanjian KSO dengan P3A. kontrak ditandatangani oleh pihak I (kontraktor) dengan pihak ke II (P3A), mengetahui Camat dan pimpro.
Tabel: 4.8. Proses Pencairan dana pelaksanaan Kerjasama operasional (KSO) pada daerah irigasi Gunung Nago Kanan dalam NSIASP tahun 2003 dan 2004.  
No	Kontraktor Pelaksana	Nilai kontrak KSO (Rp) 	Pencairan dana	Tahun 	Permasalahan 	
1.	PT.Bandar Harapan Utama	97.340.000,-	Tidak melalui rekening Bank (langsung ke pengelola KSO/GP3A) 	2003	•	Pengelola KSO belum mengerti 
•	Pencairan dana tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada anggota 
•	TPP tidak berhasil dalam memotivasi/
memfasilitasi  GP3A untuk membuka rekening
•	Kontraktor tidak konsisten dalam pembayaran termyn pekerjaan 	
2.	CV.Adi Nurtanioputra	51.843.000,-	Tidak melalui rekening Bank	2004	•	sda	
Sumber: Data diolah
Dari data diatas terlihat bahwa proses pencairan dana KSO kepada GP3A belum dilakukan dengan memanfaatkan jasa Bank melalui rekenik GP3A hal ini disebabkan karena tenaga pendamping petani belum berhasil memotivasi pengelola KSO dalam memanfaatkan jasa Bank, pembayaran termyn kemajuan pekerjaan sering tidak sesuai dengan jadual yang telah ditetapkan dalam dokumen kontrak. Pelaksanaan KSO dalam pertanggung jawaban keuangannya tidak dapat dipertanggung jawabkan karena tidak transparannya dalam pengelolaan keuangan hal ini diperburuk lagi dengan kondisi kepemimpinan  pengelola kegiatan KSO yang tidak diakui oleh anggota, sehingga pertanggungjawaban keuangan KSO pada tahun 2003 belum dapat dilakukan .
Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) pada pasal 7 berbunyi: 1)pembayaran uang muka sebesar 30 % dari jumlah nilai KSO yang dibayarkan kepada pihak P3A/GP3A selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah penandatangan kontrak, 2)pembayaran tahap berikutnya adalah berdasarkan kemampuan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang dilaksanakan setiap dua minggu setelah pihak P3A/GP3A melaksanakan pekerjaan, 3)pembayaran dilaksanakan sesuai dengan volume pekerjaan yang dilaksanakan dilapangan.
C.	Pengelolaan 
Pelaksanaan  konstruksi partisipatif oleh P3A/GP3A dalam bentuk kerjasama operasional dengan pihak kontraktor selaku pemenang tender bertujuan antara lain adalah; 1) menumbuhkan rasa memiliki/rasa tanggung jawab terhadap sarana irigasi yang menjadi tanggung jawabnya, 2) memperkuat keuangan organisasi/pengisian kas P3A, 3)mutu pekerjaan akan lebih baik, 4)memberi kesempatan kerja kepada anggota P3A pada saat pengolahan sawah terhenti akibat air tidak tersedia.
Untuk mencapai tujuan diatas diperlukan organisasi P3A yang kompak dan berdaya dan setelah P3A/GP3A  menyepakati pekerjaan yang akan dikerjakan dengan rincian: 1)jenis bangunan (bangunan bagi, sadap, lining saluran, mengeluarkan sedimentasi, dll), 2)jenis pekerjaan (pasangan batu, beton, galian tanah, dll), 3)lokasi bangunan/pekerjaan, 4)harga satuan dan lain-lain.
Maka GP3A bermusyawarah menyusun organisasi pelaksanaan dan tata cara pelaksanaan yang detail, organisasi pelaksana tersebut paling kurang terdiri dari :1 orang penanggung jawab pelaksanaan, 1orang bendahara, 1orang petugas administrasi, tukang sesuai dengan kebutuhan, kepala tukang dan mandor kalau diperlukan, pekerja sesuai kebutuhan
Sesuai dengan prinsip organisasi P3A yaitu dari anggota untuk anggota maka sangat diperlukan keyakinan dan  kepercayaan seluruh anggota terhadap semua kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi, oleh sebab itu sebaiknya dilengkapi organisasi pelaksana dengan pengawas yang jumlahnya sesuai dengan kesepakatan. 
Sebelum pelaksanaan KSO terlebih dahulu pengelola membuat program kerja terdiri dari:1)jadual pekerjaan memperlihatkan uraian pekerjaan yang akan dikerjakan berikut volume masing-masing kegiatan, waktu yang direncanakan untuk menyelesaikannya. Biasanya pada jadwal pekerjaan juga dicantumkan bobot masing-masing kegiatan, 2)dengan direncanakannya waktu untuk menyelesaikan satu pekerjaan maka akan dapat dihitung volume yang harus diselesaikan setiap waktu tertentu (per hari/minggu/bulan), 3)dengan diketahui volume yang akan dikerjakan setiap waktu tertentu, maka dapat dihitung tenaga kerja dan material yang diperlukan, 4)apabila terjadi perubahan pelaksanaan dari yang direncanakan, seperti keterlambatan maka proses a,b,c diatas dapat dijadual ulang kembali.
Penyiapan personil pelaksana sesuai dengan prinsip organisasi P3A yaitu dari anggota untuk anggota, maka diusahakan kegiatan konstruksi partisipatif dapat memberi manfaat sebesar-besarnya kepada anggota P3A. Ini akan dapat dicapai apabila pekerjaan konstruksi partisipatif dikerjakan oleh anggota P3A sendiri. Penyiapan personil pelaksana dapat diuraikan sebagai berikut : 1)bahwa semua keputusan yang diambil adalah hasil musyawarah anggota P3A, 2)inventaris jumlah anggota P3A yang berprofesi tukang dan mau bekerja, 3)kalau pekerjaanya dari anggota P3A,  susunan sedemikian rupa secara bergilir anggota yang akan bekerja sebagai pekerja (sebagai pengumpul material, transportasi material, buruh kerja, dll).
Pengisian kas organisasi sangat tergantung kepada kesepakatan P3A. Sebetulnya setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat dimanfaatkan untuk pengisian kas organisasi seperti :a)setiap orang yang bekerja dan mendapat gaji/upah dari kegiatan konstruksi partisipatif dapat menyisihkan sebagian kecil pendapatannya untuk organisasi, b)setiap satuan tertentu material yang dikumpulkan/dijual untuk kepentingan konstruksi partisipatif dapat disisihkan sebagian untuk kas organisasi.
Administrasi keuangan pelaksanaan,  satu hal yang sangat penting dalam melaksanakan keuangan konstruksi partisipatif adalah keterbukaan, artinya semua anggota dapat mengetahui dan memahami setiap proses uang masuk dan uang keluar. Semua pelaksana yang terlibat pelaksanaan pekerjaan seperti penanggung jawab pelaksanaan, bendahara, petugas administrasi, dll yang layak menerima gaji/honor, besarnya gaji/honor masing-masingnya disepakati bersama dan dibuatkan surat keputusannya oleh ketua.
Identifikasi Faktor-Faktor Yang Berperan Dalam Pelaksanaan Kerjasama Operasional (KSO) Dalam NSIASP .
Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) 
Peran GP3A dalam pelaksanaan kerjasama operasional (KSO) sebagai pihak yang terkait dengan perjanjian kerjasama operasional dengan pihak kontraktor adalah melaksanakan paket pekerjaan yang tercantum pada kontrak kerjasama operasional (KSO) beserta kelengkapannya berupa pelaksanaan paket pekerjaan sederhana yang dapat dilakukan oleh GP3A. Artinya jenis paket pekerjaannya tidak memerlukan teknologi tinggi dan peralatan berat.
Faktor yang berperan pada GP3A dalam melakukan kerjasama operasional dengan kontraktor adalah  dari aspek kelembagaan, berupa: 1) pengurus yang diakui oleh anggota, 2)aturan yang jelas dan mengingat, 3)kesadaran anggota yang tinggi. Aspek manajemen, diantaranya;1)koordinasi yang baik (antar pengurus, anggota dan pihak lain), 2)program yang jelas. 
GP3A bertanggung jawab kepada pihak kontraktor dalam menjalankan fungsinya dalam kerjasama operasional adalah dalam hal:1)kelancaran penyediaan dan pengerahan tenaga kerja P3A,2)pengadaan bahan lokal dan non lokal pada lokasi, dalam jumlah dan jenis sesuai kesepakatan,3)penyelesaian bagian pekerjaan yang diserahkan dalam waktu dan mutu yang dapat dipertanggung jawabkan,4)pemanfaatan peralatan kerja dan bahan yang diserahkan pihak kontraktor. 
Kontraktor sebagai pemenang tender 
Kontraktor sebagai pemenang tender dan sebagai pelaksana pekerjaan fisik dilapangan khusus untuk pekerjaan kerjasama operasional adalah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan bestek pekerjaan yang ada dalam kerjasama operasional dengan GP3A .
Sejalan dengan maksud dan tujuan program NSIASP maka untuk melaksanakan paket pekerjaan yang diserahkan sebagaimana dimaksud diatas, maka pihak kontraktor memberikan dukungan kepada pihak GP3A berupa :1)pengadaaan peralatan kerja yang diperlukan oleh GP3A, apabila dilokasi pekerjaan tidak tersedia,2)pengadaaan bahan yang diperlukan dalam jumlah, lokasi dan waktu yang diperlukan, apabila dilokasi pekerjaan tidak tersedia,3)bimbingan teknis dan keterampilan dalam rangka alih kemampuan kepada masyarakat petani.  
Faktor faktor yang berperan pada kontraktor sebagai pemenang tender dalam pelaksanaan kerjasama operasional pada daerah irigasi Gunung Nago Kanan adalah  dari aspek teknis diantaranya adalah; 1)tenaga ahli, 2) pengalaman perusahaan. Sedangkan dari aspek manajemen adalah; 1)pencairan dana, 2) pengawasan.  
Pemerintah/Pemimpin Proyek  
Pemerintah dalam hal ini Pemimpin proyek part A tipe B NSIASP kota Padang  adalah orang yang bertanggung jawab atas kemajuan fisik dan keuangan, dukungan pelaksanaan dalam bentuk bimbingan teknis maupun administrative kepada kontraktor dan GP3A dalam bentuk :1)dukungan pelaksanaan pekerjaan dalam bentuk pembinaan, bimbingan teknis dan administrative,2)memelihara kelancaran dan kelansungan seluruh pekerjaan termasuk didalamnya mengawasi pihak kontraktor kepada pihak GP3A sesuai kesepakatan.
Faktor-faktor yang berpengaruh pada Pemimpin Proyek dalam pelaksanaan kerjasama operasional adalah aspek kebijakan dan peranan pemerintah diantaranya adalah : 1)standarisasi dan prosedur, 2)dukungan kelembagaan. Sedangkan dari aspek manajemen adalah pengawasan. 
Perguruan Tinggi 
Perguruan tinggi dalam hal ini Fakultas Pertanian Universitas Andalas Padang dalam program NSIASP berperan dalam hal: 1)pembentukan dan legalisasi P3A/GP3A, 2)penyusunan KSO P3A/GP3A, 3)penunjukan dan operasional KPL, 4)rekruitmen dan operasional TPP, 5)PPKP dan penelusuran jaringan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tahun 2002 dengan bentuk kontraktual dengan pimpinan proyek Part C dan D Bappeda Propinsi Sumatera Barat.
Faktor yang berperan pada tenaga pendamping petani dalam pelaksanaan kerjasama operasional (KSO) adalah : 1)pendidikan, 2)daya kreatifitas (mempunyai komitmen bidang pemberdayaan masyarakat), 3)keberpihakan kepada petani, 4)kemampuan manajerial/pengalaman kerja .
Penempatan TPP dan KPL dilapangan bersamaan dengan persiapan pelaksanaan pekerjaan fisik dilakukan oleh Part A peningkatan dan perbaikan jaringan irigasi, seyogianya  proses pemberdayaan P3A/GP3A dimulai jauh sebelum pekerjan  fisik dilakukan hal ini dimaksudkan agar petani mengerti dan memahami akan tugas dan tanggungjawabnya dalam pengelolaan irigasi secara partisipatif yang pada akhirnya akan dilakukan penyerahan pengelolaan irigasi .
Sosialisasi PPI kepada seluruh masyarakat telah dilakukan TPP dan KPL bahkan oleh pejabat instansi terkait kota Padang selama tahun 2003, dari hasil pengamatan dilapangan bahwa pemahaman masyarakat  tentang PPI beragam dan pemahaman yang berbeda-beda. Pertama, pemahaman bahwa PPI adalah penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi dan pemerintah tetap bertanggung jawab dalam sebagian pembiayaan pengelolaan irigasi; dan kedua, pemahaman bahwa PPI adalah penyerahan tanggung jawab dan pemerintah tidak bertanggung jawab dalam pembiayaan pengelolaan irigasi pada masa datang. Pemahaman seperti ini menyebabkan tanggapan masyarakat yang berbeda-beda tentang PPI , yaitu : 1) sebagian besar menyetujui sepenuhnya rencana PPI dengan harapan bahwa pengelolaan irigasi sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat, 2) sebagian masyarakat keberatan denganrencana PPI, dan 3)sebagaian kecil tidak mempermasalahkan PPI karena selama ini pemerintah tidak memberikan perhatian yang cukup dengan pengelolaan irigasi didaerah mereka. Namun tidak satupun pendapat yang menolak keterlibatan petani dalam pengelolaan irigasi.
Pembatalan PPI dan perubahan kebijakan menjadi pengelolaan irigasi partisipatif ternyata belum banyak diketahui oleh masyarakat, sekalipun Undang-undang Nomor : 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air sudah hampir dua tahun disyahkan. Sebagian masyarakat menganggap bahwa OP irigasi   saluran primer dan sekunder sudah menjadi tanggung jawab mereka sekalipun penyerahan secara formil belum pernah dilaksanakan.   
Gambar: 4.2. Bagan Alir Faktor-faktor yang berperan aktif dalam pelaksanaan Kerjasama Operasional (KSO) Dalam NSIASP 

Kerjasama  Operasional (KSO) dalam NSIASP

PEMERINTAH/PEMIMPIN PROYEK
•	Aspek Kelembagaan 
•	Prosedur standarisasi operasi
•	Kebijakan dan peranan pemerintah  
•	Aspek manajemen
•	Pengawasan  

PERGURUAN TINGGI 
Pengadaan TPP 
•	Pendidikan 
•	Mempunyai komitmen thd pemberdayan masyarakat dan keberpihakan kepada  petani
•	Kemampuan manajerial/Pengalaman Kerja

KONTRAKTOR PEMENANG TENDER 
•	Aspek Manajemen
•	Administrasi keuangan/pencairan dana 
•	Aspek Teknis
•	Tenaga Ahli
•	Pengalaman kerja

GP3A/PENGELOLA
•	Aspek Kelembagaan 
•	Pengurus yang diakui anggota
•	Aturan yang jelas
•	Kesadaran anggota yang tinggi
•	Aspek Manajemen 
•	Program kerja yang jelas
•	Koordinasi yang baik (antara pengurus, anggota dan pihak lain)

 

Keterangan :                                    Garis Koordinasi 
                                                           Garis Komando 
Sumber: Data diolah 

Analisa Kinerja Pengelolaan Irigasi Pasca KSO dalam  NSIASP
A.	Distribusi dan alokasi air
Pelaksanaan NSIASP dimulai pada tahun 2003 dan berakhir pada tahun 2005, untuk pekerjaan fisik terutama pekerjaan kerjasama operasional antara kontraktor pemenang tender selaku pelaksana pekerjaan fisik perbaikan dan peningkatan jaringan irigasi dengan GP3A daerah irigasi Gunung Nago Kanan dengan wilayah kerja meliputi kecamatan Pauh, Kuranji  dan Nanggalo kota Padang telah dilaksanakan dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dari data di bawah terlihat bahwa sebelum KSO pada NSIASP dilaksanakan di daerah irigasi Gunung Nago Kanan jadual tanam, pola tanam sering tidak serentak dengan tenggang waktu daerah hulu dengan tengah 2 bulan dan daerah hulu dengan hilir 1,5 bln hal ini disebabkan distribusi dan alokasi air sebelum KSO tidak lancar, dan khusus pada daerah tengah yaitu P3A Kalumbuk sering mengalami penundaan jadual tanam karena harus menunggu daerah hulu tidak membutuhkan air yang banyak lagi untuk tanaman padi mereka, setelah KSO dilaksanakan  pola tanam dan intensitas tanam untuk daerah hulu dan hilir terpaut waktu 1 bulan saja karena air sudah semakin lancar.
Intensitas tanam sebelum KSO menunjukan bahwa 150-175 % dan produktifitas sekitar 5 ton/ha, setelah KSO dilaksanakan kondisi ini sudah meningkat dengan intensitas tanam mencapai 200% pertahun dan produktifitas rata-rata 5,29 ton/ha dan khusus untuk daerah NSIASP rata-rata ubinan mencapai 6 ton/ha.

Tabel: 4.9. Jadual tanam, pola tanam, dan intensitas tanam pada daerah irigasi Gunung Nago Kanan sebelum dan sesudah pelaksanaan KSO pada NSIASP
No	Sebelum KSO dalam NSIASP	Sesudah KSO dalam NSIASP	
	Jadual tanam	Pola tanam	Intensitas tanam	Produk
tifitas	Jadual tanam	Pola tanam	Intensitas tanam	Produk
tifitas	
1.	Daerah Hulu Bulan awal Juni, (tenggang wkt 2 bln)
Tengah bulan Juli (tenggang wkt 1,5 bln)dan Hilir bulan April
	Pd-Pwj-Pd	150-175%
masih ada lahan yang tertunda pengolahannya terutama untuk daerah Tengah P3A Kalumbuk seluas 30 ha, Hilir P3A Surau gadang seluas 25 ha dan Gurun Laweh 30 ha(bangunan tersier no 8,9 ki, ka)	5 ton/ha	Daerah Hulu dan tengah  awal juni (relatif serentak)  dan Hilir akhir Juli
Daerah Hilir P3A Surau gadang seluas 25 ha dan Gurun Laweh 30 ha(bangunan tersier no 8,9 ki, ka	Pd-Pwj-Pd	200 %
Tidak ada lagi lahan yang tertunda pengolahannnya baik tengah dan hilir	Rata rata 5,29 ton/ha
Ubinan rata-rata 6 ton /ha(daerah NSIASP
	
Sumber : Laporan Dinas Pertanian,Kehutanan dan Perternakan kota Padang 2005
B.	Keadaan Fisik Jaringan Irigasi 
Sebelum pelaksanaan NSIASP umumnya dan kerjasama operasional khususnya bahwa kondisi fisik jaringan irigasi daerah irigasi Gunung Nago Kanan terakhir mendapatkan alokasi dana untuk perbaikan dan peningkatan jaringan  irigasi pada tahun 1996-1997. 
Setelah NSIASP dilaksanakan pada daerah irigasi ini sudah ada perbaikan dan peningkatan   jaringan irigasi hal ini dapat terlihat dilapangan bahwa kondisi fisik jaringan sudah semakin baik terutama pada saluran sekunder yang mengalami perbaikan dan peningkatan sementara pada saluran primer belum dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan hal ini disebabkan tidak ada kesepakatan untuk pengeringan air karena adanya petani kolam air deras yang baru saja menebar bibit ikannya, maka proses konstruksi tidak dapat dilakukan dan dialihkan kesaluran sekunder. 
Perbaikan dan peningkatan jaringan irigasi ini sudah dapat mendistribusikan dan mengalokasikan air dari hulu ke daerah hilir sehingga petani didaerah hilir sudah mulai tenang dalam berusahatani, walaupun pada musim kemarau masih diperlukan koordinasi yang menyeluruh dalam pembagian air, hal ini disebabkan debit air yang mulai mengecil sehingga pada musim kemarau pola tanam tidak serentak dilakukan mengingat keterbatasan air, hal lain yang menambah buruknya suasana adalah bahwa didaerah hulu petani kolam ikan air deras dengan sikap  arogansinya dengan menjebol saluran utama untuk mengambil air dan dialirkan ke kolam ikan mereka dan tidak mengembalikannya kesaluran utama justru dibuang kesaluran pembuang sehingga debit air semakin kecil pada musim kemarau.
Pelaksanaan perbaikan dan peningkatan jaringan fisik irigasi pada NSIASP dengan terlebih dahulu menindaklanjuti hasil PPKP dan PSETK yang telah dilakukan sebelumnya oleh petani dan dibantu oleh tenaga pendamping petani dan kelompok pendamping lapangan. Secara umum dapat disampaikan bahwa kondisi fisik jaringan irigasi ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel: 4.10. Keadaan Fisik Jaringan Irigasi Setalah Kegiatan KSO dalam NSIASP pada Daerah Irigasi Gunung Nago Kanan tahaun 2003 dan 2004
No	Uraian	Jumlah/
panjang	Kondisi Sebelum KSO	Kondisi Sesudah KSO	
			Baik	Rusak ringan 	Rusak Berat 	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1.	Bendungan 	1 unit	√			√			
2.	Saluran Primer	1.348 meter		√			√		
3.	Saluran Sekunder Nanggalo	5.249 meter		√		√			
4.	Saluran Sekunder Kelok Simpang 	2.036 meter		√		√			
5.	Saluran Sekunder Balimbiang	 3.608 meter		√		√			
6.	Bangunan bagi sadap	3 unit		√			√		
7.	Bangunan sadap 	18 unit		√			√		
6.	Bangunan bagi tersier	36 unit		√		√			
7.	Pintu	10 unit 		√			√		
Sumber : Dinas Kimpraswil kota Padang, 2006
Dari data diatas tergambar bahwa setelah pelaksanaan kerjasaama operasional (KSO) dan pekerjaan perbaikan dan peningkatan jaringan fisik irigasi dilaksanakan kondisinya sudah menunjukan keadaan semakin baik, apabila dibandingkan dengan sebelum kegiatan NSIASP. Pekerjaan fisik pada NSIASP hanya dilaksanakan pada perbaikan dan peningkatan hanya pada saluran sekunder dan pelaksanaan perbaikan pada saluran primer tidak dapat dilaksanakan disebabkan karena tidak dapatnya kata mufakat dalam proses pengeringan saluran primer, dikarenakan adanya bibit ikan yang baru ditebarkan sehinga diperlukan air yang memadai untuk proses pertumbuhannya.
C.	Kelembagaan dan Organisasi Pengelola Irigasi
Konsep hak atas air mungkin mengimplikasikan persamaan dan keadilan, tapi akses masing-masing petani terhadap air tergantung kepada faktor fisik, teknis dan kelembagaan. Kelembagaan pada daerah irigasi Gunung Nago Kanan sudah terbentuk sebanyak 8 unit P3A sudah memiliki AD/ART dan 1unit GP3A yang sudah berbadan hukum yang dalam proses pembentukannya difasilitasi oleh tenaga pendamping petani (TPP) dan kelompok pendamping lapangan(KPL) dibawah koordinator lapangan  pada tahun 2003-2004. 
Seperti tanaman padi, kelompok juga butuh perawatan”. Perawatan P3A bertujuan untuk memahami proses dan faktor yang memperpanjang umur kehidupannya bagi P3A, tentu menyesuaikan dengan sifat usahanya. Tapi ada beberapa pelajaran umum dari pengalaman guna memberdayakan kelompok. Cukup mudah memulai suatu kelompok, tapi sulit mempertahankannya jika tidak mengerti kerumitan fungsinya, selanjutnya keadaan kelembagaan yang dibentuk selama NSIASP pada daerah irigasi Gunung Nago Kanan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Dari data dibawah terlihat bahwa secara kelembagaan pada daerah irigasi telah dibentuk sebanyak  8 unit P3A dan 1 unit GP3A yang sudah berbadan hukum dan kelembagaan yang sudah berkembang belum terlihat pasca program NSIASP. Sebelum kegiatan NSIASP dilaksanakan pada daerah irigasi Gunung Nago Kanan belum pernah dibentuk Gabungan P3A dan kondisi kelembagaan P3A pada masa itu tidak aktif, setelah NSIASP dilaksanakan pada tahun 2003 dan 2004 dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Petani (TPP) dan Kelompok Pendamping Lapangan (KPL) sehingga pembentukan  Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) Gunung Nago Kanan dibentuk dengan didasari oleh satu system satu pengelolaan seperti yang tertuang dalam PP nomor 77 tahun 2001.
Fungsi utama kelompok ada tiga; (a) mencapai tujuan kelompok, (b) mengembangkan kapasitas individu dan (c) mempertahankan dan membangun kelompok. Jadi untuk sebuah keberdayaan P3A, penting dikembangkan kontak yang membantu kelompok mencapai tujuannya, hal ini dapat dilakukan dengan pembinaan yang dilakukan secara intensif oleh masing-masing dinas instansi terkait kota Padang.
Secara kwantitatif kelembagaan yang ada pada daerah irigasi Gunung Nago Kanan telah cukup memadai, tetapi secara kualitatif keberadaan kelembagaan tersebut belum semuanya berperan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dalam kaitan ini agar mereka mampu mengelola jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya, maka mereka dibekali dengan kursus dan pelatihan, dan sebagainya. 
Dalam proses kegiatan pemberdayaan P3A daerah irigasi Gunung Nago Kanan tidak harus mengalami staknasi karena program NSIASP kota Padang sudah selesai dilaksanakan, hal ini seyogianya menjadi bahan pertimbangan bagi pemda kota Padang kedepan sehingga kesan yang selama ini terkait pada pekerjaan proyek berangsur dihilangkan.
Namun menurut Naim dan Asnawi (1995), P3A memiliki beberapa kelemahan struktural  yang menyebabkannya tidak berfungsi secara efektif. Kelemahan pertama. Karena strukturnya tidak mandiri dan tidak terkait secara struktural  kepada sistem pertanian secara utuh maupun lembaga desa secara keseluruhan. Hal itu karena : (1)secara struktural P3A didominasi oleh birokrasi hirarki-vertikal yang kendali komandonya berada diluar dirinya, (2)secara struktural sistem kelembagaan dan pengelolaan irigasi dengan sistem produksi pertanian secara keseluruhan, dan (3) secara struktural tak terlihat keterkaitan yang jelas antara sistem pengelolaan irigasi dengan sistem kehidupan lainnya dipedesaan. Kelemahan kedua , P3A jatuh kedalam perangkap sistem yang tidak memiliki semangat maupun spontanitas untuk berbuat. P3A bergerak karena digerakkan, sehingga mobilitas lebih menonjol dari pada partisipasi. Inisiatif dan pengambilan prakarsa kurang terlihat. Para petani pemakai air yang menjadi angotanya tidak merasa terikat batin dan terakit kedalam lembaga itu. Mereka umumnya berpendapat bahwa P3A adalah bentukan pemerintah yang dikendalikan dari atas birokrasi desa dan kecamatan dan seterusnya, jadi bukan bentukan mereka sendiri.  Karenanya rasa memiliki dan sifat solidaritas dengan semangat kegotong royongan belum melembaga dalam tubuh P3A.       

Tabel: 4.11. Jumlah dan Kondisi Kelembagaan P3A dan GP3A pada Daerah Irigasi Gunung Nago Kanan setelah Program NSIASP  
No	Nama P3A/GP3A	Luas (Ha)	Wilayah Kerja 	Status Sebelum KSO	Status Sesudah KSO	Tahun Pembentukan	
				AD/
ART	Badan Hkm	Berkembang	AD/
ART	Badan Hkm	Berkembang		
 1.	GP3A Gunung Nago Kanan	821 ha	Daerah Irigasi  Gunung Nago Kanan	Belum terbentuk	√	√		20-08-2003	
2.	P3A Lambung Bukik	17 ha	Kel.Lambung Bukit 				√			15-08-2002	
3.	P3A Kuranji	173 ha	Kel.Kuranji				√			29-12-2002	
4.	P3A Korong Gadang 	246 ha	Kel.Korong Gadang				√			05-08-2004	
5.	P3A Sungai Sapih	12 ha 	Kel.Sungai Sapiah				√			05-08-2004	
6.	P3A Kalumbuk	187 ha	Kel.Kalumbuk				√			05-08-2004	
7.	P3A Gunung Sarik	93 ha	Kel.Gunung Sariak				√			05-08-2004	
8.	P3A Gurun Laweh	63 ha	Kel.Gurun Laweh				√			27-03-2004	
9.	P3A Surau Gadang	30ha	Kel.Surau Gadang				√			05-08-2004	
Sumber: Bappeda Kota Padang 2006
D. Penanganan Konflik
Penanganan konflik pasca kerjasama operasional (KSO) belum dapat diminimalisir terutama  konflik perebutan air di  daerah irigasi Gunung Nago Kanan yang sering dipicu oleh hadirnya kolam ikan air deras dan keramba ikan disepanjang saluran primer dan sekunder. Para petani menilai bahwa kekurangan air disebabkan oleh banyaknya kolam air deras dan keramba disepanjang saluran irigasi. Petani merasa kehadiran kolam air deras dalam sepuluh tahun terakhir telah banyak menyedot air irigasi sehingga berdampak pada semakin sulitnya memperoleh air dalam jumlah cukup untuk tanaman padi didaerah hilir.

Tabel: 4.12.Jumlah Konflik yang terjadi sebelum dan sesudah Kerjasama Operasional (KSO) dalam NSIASP Daerah Irigasi Gunung Nago Kanan Kota Padang  
No	Jenis Konflik	Sebelum KSO	Sesudah KSO	Keterangan	
1	Pengeringan Saluran dalam rangka OP irigasi	Proses pengeringan tidak didapat karena kontra kepentingan antara petani ikan dengan petani padi Terjadi pada setiap Musim Tanam ketika hendak turun kesawah	Proses pengeringan juga belum dapat dilakukan terjadi pada setiap  musim tanam ketika hendak turun kesawah walaupun GP3A sudah dibentuk 	OP irigasi terutama pembuangan sedimen  sukar dilakukan terutama pada saluran Primer dan Sekunder (1x5 thn)  yang banyak kolam ikan air deras dan keramba	
2	Pendistribusian dan Alokasi Air	Terjadi antara Hulu dan Tengah dan Hilir	Terjadi antara Hulu dan Hilir	Khusus pada musim kemarau maka terjadi pergiliran dan koordinasi dalam pengalokasian air yang diwadahi oleh GP3A   	
Sumber:Data diolah
Dari data  diatas dapat diinformasikan bahwa konflik sering terjadi pada waktu pengeringan saluran irigási dalam rangka pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigási, terutama pada saluran primer dan sekunder yang terdapat banyak kolam ikan air deras dan keramba yang waktu pengeringan saluran tidak dapat kata mufakat antara petani ikan dengan petani padi sawah karena petani ikan lebih dominan dalam penentuan pengeringan air irigási.     
Sebelum kerjasama operasional (KSO) konflik terjadi saat OP irigási dilakukan seperti pembuangan sedimen yang dilakukan minimal 1 x 5 tahun dan   saat penutupan pintu Bandung, pendistribusian dan pengalokasian air irigási konflik terjadi pada daerah hulu, tengah dan hilir .
Sesudah kerjasama operasional (KSO) dilakukan konflik yang terjadi pada pengeringan saluran saat OP irigasi  dilakukan tidak mengalami perubahan, namun pendistribusian dan alokasi air sesudah kerjasama operasional  relatif mengalami perubahan yang semula daerah hulu, tengah dan hilir, sementara sesudah KSO yang terjadi ádalah daerah hulu dengan hilir sementara daerah tengah sudah tidak mengalami konflik lagi.
Menurut pandangan petani, pembuatan kolam air deras dipinggir saluran primer dan sekunder dengan membobol  saluran telah mengakibatkan banyaknya air yang dialihkan untuk mengairi kolam, memperkecil debit air kembali kesaluran.  Kelebihan air justru masuk kesaluran pembuang yang jelas sangat mengurangi volume air disaluran irigasi.
Menurunnya debit air ternyata membawa dampak serius bagi petani yang lahannya berada di hilir saluran, dimana ada beberapa kelurahan yang kritis air , yaitu kelurahan Surau Gadang dan kelurahan Gurun laweh. Kondisi inilah yang mendorong petani untuk berusaha mencari  air pada malam hari dengan mendatangi pintu-pintu air dan membuang bendungan-bendungan yang dibuat oleh pemilik kolam, dari sinilah akar konflik muncul.
Faktor-faktor penyebab konflik antara petani sawah dihilir dengan pengelolan kolam ikan air deras, tidak terlepas dari substansi permasalahan, yakni ketidak-seimbangan pemberian jaminan hak petani atas air oleh pemerintah kota Padang yang memicu munculnya konflik dalam memperebutkan air dalam jumlah cukup.  Akar dari konflik tersebut dapat dilihat dalam tabel dibawah ini 
Tabel: 4.13 Pandangan Petani daerah hilir terhadap kondisi air irigasi Gunung Nago Kanan Kecamatan Pauh, Kuranji dan Nanggalo Kota Padang 
Nama Kelurahan	Waktu Kekurangan air	Akibat kekurangan air	Penyebab Kekurangan Air	Perubahan Kondisi Air	Teknis Pembagian Air	
Gurun Laweh 	Pengolahan Tanah dan Musim Kemarau	Saluran Sekunder rusak, debit air kurang, sawah tidak dapat ditanami padi, semakin banyak kolam  	Banyak bendungan kolam air deras, Saluran dangkal, air banyak terbuang kesaluran pembuang/sungai 	Dahulu air cukup, sekarang sangat kurang terutama pada musim kemarau 	Berkoordinasi dengan daerah hulu, mencari sendiri, tidak merata, mengatur sendiri	
Surau Gadang 	Musim Kemarau 	Tanaman padi kurang subur dan banyak yang mati	Debit air kurang, banyak kolam dan keramba banyak sampah disaluran	Air kurang sejak ada kolam air deras dan keramba	Pembagian secara bergilir.	
Sumber: Data diolah 
Dari data diatas terlihat bahwa faktor-faktor utama penyebab terjadinya konflik di Daerah Irigasi Gunung Nago Kanan :
1.	Turunnya debit air Batang (sungai) Kuranji 
Sudah menjadi fenomena alam bahwa debit air sungai makin mengalami penurunan beberapa tahun terakhir . Peristiwa ini berkaitan dengan semakin rusaknya daerah resapan air di kawasan hulu sungai, dimana hutan yang selama ini dijadikan kawasan resapan air justru sudah banyak gundul . Dampaknya jika musim hujan, air sungai sangat cepat melimpah, keruh dan banjir, seperti yang terjadi pada tahun 1989-1990 dan tahun 2002-2003 sebaliknya jika tidak hujan, air sungai cepat sekali susut. Kondisi sungai (batang) Kuranji tidak jauh berbeda dengan fenomena alam tersebut.
Pembobolan saluran primer dan sekunder dapat berdampak pada turunnya debit air, seperti yang dilakukan oleh pengusaha kolam ikan air deras dan keramba dengan mendirikan bendungan untuk mengalihkan aliran air ke kolam-kolam ikan. Padahal saluran primer suatu irigasi teknis sangat dilarang  untuk dipotong, sesuai dengan Instruksi Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Padang Nomor:01/INS-III-1998 tentang Peranserta aktif Camat dan Lurah untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian penggunaan air irigasi untuk bisnis berbasis air tanggal 9-3-1998,   karena akan berpengaruh terhadap debit air sampai kedaerah hilir. Sejak dikelurkannya izin mendirikan kolam-kolam air deras dengan memamfaatkan air irigasi, jumlah kolam ikan air deras semakin menjamur yang berakibat pada penurunan debit air irigasi. 
2.	Ketidak-adilan dalam memperoleh air
Air merupakan komoditas yang sangat vital bagi semua makhluk hidup, termasuk tanaman padi dan ikan. Tanaman padi sangat membutuhkan air pada saat musim gado (musim tanam) dan musim pemupukan, sedangkan ikan air deras juga sangat membutuhkan air dalam jumlah banyak supaya  pertumbuhannya cepat besar. Tarik menarik terhadap kebutuhan akan air inilah yang menjadi sumber konflik.
Sebelum munculnya kolam air deras dan keramba disepanjang saluran irigasi, petani merasa memperoleh air dalam jumlah yang cukup selama mengolah tanah maupun dalam proses pertumbuhan tanaman, karena memang fungsi irigasi untuk membagi air kepada petak-petak sawah milik petani. Pergeseran fungsi irigasi yang ikut menanggung beban suplai air kolam, telah mengurangi suplai air untuk petani sawah. Petani yang mempunyai lahan  dikawasan hilir semakin sulit untuk mendapatkan air yang selama ini sudah menjadi haknya.    
Berbagai permasalahan yang dihadapi petani dalam perolehan air, Pertama; pemilik kolam air deras dan keramba memperoleh keuntungan dari posisi lahan yang berada didaerah hulu yang relatif berlebihan air dengan cara memotong dan membendung saluran yang menyalahi aturan, sedangkan para petani mengalami kesulitan dalam mencari air, bahkan terpaksa melakukan penggiliran, yang dilakukan malam hari dengan cara berkelompok. Kedua; Pembagian air yang diterapkan oleh pengamat pengairan /UPTD Wilayah II Gunung Nago sering tidak memihak kepada para petani karena mendapat tekanan dari pemilik kolam ikan air deras dan keramba.
Ironisnya lagi, ada kolam air deras yang digarap atau dikelola oleh pejabat dan mantan pejabat yang menjadi investor dengan memperkerjakan tenaga lokal yang memiliki power dan hal ini tentunya memberi peluang untuk berkolusi dengan petugas penjaga pintu air dan juru pengairan. Ternyata pelaksanaan kerjasama operasional dalam NSIASP belum dapat meminimalisir konflik yang terjadi.   
3  Kelembagaan Kurang Berfungsi Baik 
Oleh karena pemerintah kota Padang telah memberikan izin pembukaan kolam ikan air deras dan keramba tersebut telah mempengaruhi kinerja UPTD wilayah II Gunung Nago untuk bertindak sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlalku. Untuk mengatur pengeriangan saja sulit dilakukan. Padahal, aspek ini merupakan kunci perawatan saluran dan menjaga keseimbangan debit air sampai lahan-lahan hilir. Hal ini berdampak pada kesulitan mengatur jadual tanam dan memelihara jaringan irigasi. Penjaga pintu air tidak berdaya dalam membagi kebutuhan air petani dan kolam. Fungsi juru pengairan tidak dapat dijalankan dengan baik. Hal ini bertambah parah ketika memasuki musim kemarau.
Kondisi ini terjadi pada saat perbaikan dan peningkatan jaringan irigasi dilakukan pada saluran pimer, karena kesepakatan tidak dapat ditempuh maka lokasi rehabilitasi dan peningkatan jaringan tersebut dengan terpaksa dialihkan kepada saluran sekunder.    
E. Pengerahan Sumberdaya
Pengerahan sumberdaya untuk irigasi dilaksanakan pada saat, perencanaan pembangunan irigasi dan pada saat pengoperasian. Pada saat pengoperasian pengerahan sumberdaya mencakup aktifitas-aktifitas pengalokasian dan pendistribusian air, pemeliharaan irigasi, dan penyelesaian konflik. Sumberdaya yang dominan dikerahkan adalah tenaga kerja, dan sedikit sekali yang diiringi dengan pengerahan sumberdaya material.
Dari data dibawah dapat dilihat bahwa pada daerah irigasi Gunung Nago Kanan sebelum dan sesudah kegiatan kerjasama operasional dilakukan pengerahan sumberdaya relatif tidak mengalami perubahan, baik pada pendistribusian dan pengalokasian air, operasi dan pemeliharaan serta penyelesian konflik, walaupun wadah koordinasi Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) sudah dibentuk dengan pendekatan satu sistem satu pengelolaan, namun wadah ini belum berhasil menunjukan eksistensinya sebagai wadah koordinasi dalam sistem pengelolaan irigási dengan pendekatan satu menejemen .
Setelah kegiatan KSO dilaksanakan pengerahan sumberdaya dilakukan masyarakat secara sporadis dan regular. Pengerahan sumberdaya secara sporadis dilakukan apabila irigasi menghadapi krisis yang segera harus diatas, dan kegiatan tersebut tidak sepenuhnya terencana. Sebaliknya yang bersifat regular merupakan pengerahan sumberdaya rutin dan telah didukung oleh suatu kelembagaan lokal.
Pengerahan sumberdaya ada yang secara perorangan dan berkelompok, pengerahan sumberdaya perorangan didorong oleh kepentingan pribadi yang bersangkutan, sementara pengerahan sumberdaya kelompok didorong apabila kepentingan pribadi sejalan dengan kepentingan kelompok. Dengan makin beragamnya kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok, maka pengerahan sumberdaya kelompok makin sulit dilaksanakan. Pada kontek keragaman kepentingan itu, ada dua hal yang mungkin mendorong pengerahan sumberdaya kelompok, yaitu kekuatan solidaritas (solidarity Force) dan kekuatan paksaan (Coercive force).
Tabel: 4.14.Pengerahan Sumberdaya sebelum dan sesudah pelaksanaan KSO    dalam NSIASP dalam daerah Irigasi Gunung Nago Kanan 
No	U r a i a n	Pengerahan Sumberdaya	Hasil	
		Sebelum KSO	Sesudah KSO		
1.

2.

3.

	Pengoperasian Irigasi
Pengalokasian dan pendistribusían air

Operasi dan Pemeliharaan irigási

Penyelesaian konflik	•	Goro bersama pada jaringan irigási yang kondisinya perlu diatasi, kebocoran saluran.(sporadis dan reguler)

•	Goro bersama pembuangan sampah, perambahan kiri kanan saluran dalam bentuk tenaga kerja, secara pribadi dan berkelompok
•	Koordinasi antara hulu dan hilir belum optimal dalam penyelesaian konflik

	•	Goro bersama pada jaringan irigási yang kondisinya perlu diatasi, kebocoran saluran (sporadis dan reguler)

•	Tingkat pedulian Petani sudah meningkat dengan memberitahukan lepada petugas apabila ada saluran yang rusak
•	Goro bersama pembuangan sampah perambahan kiri kanan saluran dalam bentuk tenaga secara pribadi dan berkelompok petani pemakai air
•	Musyawarah dan mufakat yang diwadahi oleh GP3A karena wadah ini sudah terbentuk satu sistem satu pengelolaan
	•	Pengerahan Sumberdaya  yang dilakukan oleh petani yang terdapat pada Daerah Irigasi Gunung Nago Kanan masih berupa tenaga kerja dan belum ada yang berbentuk material maupun iuran pengelolaan air irigasi, walaupun sudah ada dalam AD/ART tentang tugas dan tanggung jawab setiap anggota
•	Kehadiaran GP3A Sangat diharapkan dalam mengkoordinasikan pengelolaan irigasi satu manajemen satu sistem pengelolaan	
Sumber:Data diolah 
 Implementasi Kebijakan
1)	Aspek kelembagaan 
Sesuai dengan pasal 3 undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air berbunyi bahwa pengelolaan sumber daya air dilakukan  secara: menyeluruh, terpadu, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.
Yang dimaksud dengan pengelolaan sumberdaya air secara menyeluruh mencakup semua bidang pengelolaan yang meliputi konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air, serta meliputi satu sistem wilayah pengelolaan secara utuh yang mencakup semua proses perencanaan, pelaksanaan, serta  pemantauan dan evaluasi, yang dimaksud dengan pengelolaan sumber daya air secara terpadu merupakan pengelolaan yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pemilik kepentingan antarsektor dan antarwilayah administrasi dan yang dimaksud dengan pengelolaan sumberdaya air berwawasan lingkungan hidup adalah pengelolaan yang  memperhatikan keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan, serta yang dimaksud dengan pengelolaan sumber daya air berkelanjutan adalah pengelolaan sumber daya air yang tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang tetapi juga termasuk untuk kepentingan generasi yang akan datang.
Pemerintah melalui beberapa peraturan yang telah ditetapkan berkewajiban untuk mengelola dan melindungi sumberdaya air. Pemerintah juga berkewajiban untuk mensosialisasikan peraturan-peraturan yang ada dalam bentuk penerangan-penerangan secara melembaga melalui dinas dan instansi yang terkait atau melalui lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang selanjutnya dapat ditransperkan kepada para konsumen.
Tuntutan akan efisiensi dalam pemanfaatan air dan perubahan orientasi dalam pembangunan pertanian memerlukan tindakan pengelolaan air dan kelembagaan petani yang lebih aktual.  Mengingat permasalahan yang ada maka pengelolaan air irigasi perlu dilakukan dengan pendekatan terpadu yang bersifat multiaspek. Dalam pendekatan ini terdapat tiga hal penting yang perlu diupayakan , yakni: 1)secara administratif perlu diberdayakan pengaturan yang baik dan adil bagi seluruh komponen yang terlibat, 2)secara kultur perlu ditumbuhkan kesadaran yang lebih baik terhadap cara kerja siklus air, dampak sosial-ekonomi-ekologisnya serta bagaimana pengelolaan air hendaknya mencerminkan dimensi keadilan dan efisiensi bagi semua pemakai air.
Keberhasilan pendekatan terpadu tersebut tergantung pula pada kemauan politik (political will) pemerintah dalam memberi peluang bagi tumbuhnya partisipasi masyarakat. Masyarakat khususnya akan dapat menunaikan tanggung jawab tersebut dengan baik. Bahkan dibeberapa daerah dikenal sistem membayar iuran kepada tenaga yang ditugaskan merawat saluran sepanjang musim tanam, seperti Keujreum Blaing di Aceh, dan Siak Banda di Sumatera Barat. Intervensi yang arogan pada gilirannya tidak hanya akan melepaskan petani dari rasa tangung jawabnya, tetapi juga akan menjadikan lemahnya inisiatif dan kurang partisipatif. 
Untuk mengantisipasi keadaan ini perlu diciptakan lembaga petani pemakai air yang kuat, sehingga dapat mengantisipasi dan mengatasi berbagai masalah teknis dan sosial yang terjadi dengan kegiatan pemberdayaan dalam rangka penguatan kelembagaan yang dilaksanakan pasca NSIASP dengan dana yang bersumber dari APBD kota Padang sehingga proses pemberdayaan dalam rangka penguatan kelembagaan tidak mengalami staknasi.  
Pada perinsipnya tugas pokok dari pemerintah adalah melindungi para konsumen dalam memanfaatkan air secara aman, adil dan merata dan juga melindungi air sebagai sumberdaya agar dapat digunakan secara lestari dan berkelanjutan tanpa menimbulkan konflik antar sesama konsumen maupun konsumen dengan pengelola. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan pembina harus dapat:1) menggerakan swadaya dan swadana masyarakat agar (a)memanfaatkan lahan dan air secara efesien, (b)mengatur penggunaan air sesuai dengan jenis usahatani dan waktu secara optimal, (c)memelihara dan menyempurnakan sarana fisik; 2)memelihara dan meningkatkan koordinasi antar P3A/GP3A terdekat, terutama yang mempunyai sumber air yang sama; 3)membina kesadaran berorganisasi bagi anggota serta kemampuan manajerial pengurus P3A/GP3A; 4)menumbuhkan kemampuan kerjasama diantara anggota ataupun antar kelompok dan pihak luar.
Pelaksanaan kerjasama operasional dalam NSIASP sudah dilaksanakan dengan  hasil yang dapat dipertanggung jawabkan dan melebihnya mutu dari paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak kontraktor, kedepan realitas ini perlu dicermati dalam rangka  membangun suatu kelembagaan GP3A yang mandiri dan otonom serta dapat menerima tugas dan tanggung jawab pengelolaan irigasi secara partisipatif  dimasa datang.     
Kedepan GP3A/P3A ditempatkan dalam posisi sebagai mitra dari pemerintah dan sekaligus sebagai pengusaha kecil yang harus diberi kebebasan untuk mengambil kebijakan keputusan-keputusan ekonomis dan sosial yang patut diambilnya. Dan perinsip-perinsip pengelolaan serta pengembangan air irigasi yang dipegang selama ini akan berubah pula. Filsafat yang tidak tertulis selama ini, yaitu apa saja yang tidak dikerjakan oleh pemerintah harus dikerjakan oleh petani, secara bertahap namun pasti akan berubah menjadi filsafat baru, yaitu apa yang tidak dapat dikerjakan oleh petani hanya itulah yang dikerjakan oleh pemerintah.
Dengan adanya P3A yang melembaga dan profesional, pada masa mendatang peranan pemerintah terhadap pengembangan dan pengelolaan air irigasi akan berubah pula. Peran pemerintah sebagai pengelola langsung akan berkurang, terutama sebagai pelaksana konstruksi bangunan kecil, dan peranannya sebagai perencana, pengatur, dan dinas jasa teknis akan meningkat. Apabila P3A dan GP3A sudah diperkuat sedemikian rupa sehingga menjadi badan hukum yang kuat dan mampu memikul berbagai jenis kegiatan operasi dan pemeliharaan, maka peranan pemerintah akan lebih bermanfaat dibidang perencanaan pengairan dan bimbingan teknis . Umpamanya, peranan-peranan  pemerintah dalam mengatur air antar jaringan irigasi dan antar sektor pertanian dengan sektor lainnya akan tetap penting sekali. 
Peranan pemerintah sebagai regulator untuk mengukur dan memetakan sumberdaya air, baik air permukaan maupun air tanah, harus bisa ditingkatkan pada masa yang akan datang . Dan pemerintah sebagai penyalur dana kredit kepada P3A untuk  perbaikan dan pengembangan sarana irigasi, baik irigasi kecil dan besar juga perlu digalakkan. Tentunya kedepan P3A yang tidak hanya memiliki status badan hukum yang kuat, tetapi juga mempunyai keterampilan yang memadai. Untuk itu, mutu pelayanan teknis dari aparat pemerintah juga akan semakin penting dan program-program baru untuk mendorong supaya P3A lebih berdaya dan otonom serta mengakar dimasyarakat juga harus disusun untuk menjawab kebutuhan itu. 
Penataan kembali lembaga yang terkait dengan pengelolaan, penggunaan dan pemantauan sumberdaya air  dalam seluruh strata, peningkatan fungsi dan kualitas serta sistem koordinasi komisi irigasi  dan P3A. Program pemberdayaan P3A kedepan harus menjadi perioritas pemerintah kota Padang agar proses pemberdayaan P3A tidak staknasi dengan pengalokasian kegiatan pada APBD kota Padang  dan merujuk pada konsepsi “pengembangan kapasitas”, maka langkah pemberdayaan P3A, harus dilihat pada kerangka bekerja bersama petani (learning by doing).
Pemberdayaan P3A kedepan tidak lagi dilihat dari segi pembagian tanggungjawab dan wewenang saja, tetapi juga dalam konteks membangun konsepsi “kerja bersama (collective action)” membangun kelembagaan antara petani dan pemerintah serta stakeholder lainnya, dan diperlukan pedoman juklak dan juknis tentang kerjasama operasional, agar pelaksanaan KSO kedepan dapat terwujud sesuai dengan Keputusan Presiden nomor 80 tentang 2003 tentang pedoman pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah bahwa pengadaan barang dan jasa dibawah nilai lima puluh juta rupiah dapat dilaksanakan dengan penunjukan langsung, sehingga paket-paket pekerjaan fisik perbaikan dan peningkatan jaringan irigasi dapat dialokasikan kepada GP3A dan P3A yang sudah berbadan hukum sehingga pada akhirnya dapat mendorong organisasi P3A/GP3A yang otonom dan mandiri sehingga dapat meningkatkan eksistensinya dimasa datang.
2)	Aspek Keberlanjutan 
Reformasi dibidang irigasi pada hakekatnya adalah suatu perubahan sikap dari pemerintah dalam upayanya untuk memberdayakan perkumpulan petani pemakai air, dimana pemerintah telah memberikan kewenangan pengelolaan irigasi kepada kelompok petani secara partisipatif (participatory irrigation management). Melalui cara tersebut diharapkan dapat menumbuhkan sense of belonging serta meningkatkan solidaritas di kalangan perkumpulan petani pemakai air dalam turut serta memelihara keberlanjutan fungsi jaringan irigasi sekaligus memanfaatkannya, sehingga pada gilirannya akan dapat meningkatkan bargaining position perkumpulan para petani itu sendiri dengan prinsip kemandirian dalam upaya meningkatkan pendapatan, taraf hidup serta kesejahteraannya.
Penguatan dalam organisasi yang dilakukan secara demokratis hingga memiliki status hukum jelas atau badan hukum sesuai kebutuhannya dan mempunyai hak dan tanggung jawab atas pengelolaan irigasi diwilayahnya. Memfasilitasi organisasi, mengembangkan kemampuan sendiri dibidang teknis, keuangan, manajerial, administrasi dan organisasi agar dapat mengelola daerah irigasi secara mandiri dan berkelanjutan dalam proses dinamis dan bertanggung jawab.
Keberlanjutan sistem irigasi meliputi  beberapa aspek yaitu : 1)kelestarian SDA, 2) pemberdayaan P3A dalam rangka PPI, 3) peningkatan pendapatan petani, 4) pencegahan aih fungsi lahan beririgasi .
Kelestarian sumberdaya alam pada daerah hulu perlu dijaga dan dilestarikan mengingat semakin maraknya penabangan liar yang pada akhirnya akan memperburuk kondisi daerah tangkapan air, kedepan diperlukan suatu program yang sinergi dengan daerah tetangga seperti kabupaten Solok dan kota Solok untuk sama-sama dengan Kota Padang mengalokasikan program penghijauan pada daerah hulu Batang Kuranji.
Pemberdayaan P3A/GP3A diperlukan sebagai proses penguatan kelembagaan yang mandiri dan otonom serta mengakar dimasayarakat, maka proses penguatan kelembagaan ini tidak staknasi dan perlu dilanjutkan dengan pembiayaan dari dana APBD kota Padang, sehingga pemberdayaan dalam ranagka pengelolaan irigasi secara partisipatif seperti yang diamanatkan dalam PP Nomor: 20 tahun 2006 tentang Irigasi dapat terlaksana.
Peningkatan pendapatan petani  perlu menjadi agenda pemerintah kota Padang dalam rangka keberlanjutan irigasi, menurut Uphoff (1993) menawarkan perspektif yang menarik untuk dicermati. Ia mengajukan argumen bahwa untuk menghindari pengaruh negatif dari berkurangnya peran pemerintah dalam penyediaan pelayanan publik akan sangat tergantung pada upaya menciptakan sinergy yang positif dintara institusi pemerintah, pasar, dan institusi petani (collective action in-institions) 
Sejalan dengan Uphoff, Nugent (1993) dalam Helmi (1997) tentang Pengelolaan Irigasi dan Sumberdaya Air yang Berorientasi Efesiensi dan Pemberdayaan Ekonomi Petani, juga mengajukan argumen bahwa keterkaitan dengan pasar merupakan salah satu aspek penting bagi keberhasilan kelembagaan lokal. Supaya kelembagaan lokal petani berhasil dalam menjalankan fungsinya dan sekaligus ikut memajukan pembangunan ekonomi desa maka aktifitasnya perlulah dirancang dengan cermat dan dimana perlu diintegrasikan dengan pasar kelembagaan lokal lainnya dan pemerintah.
		Adapun tujuan penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi adalah :   meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan irigasi, terwujudnya pengelolaan sistem irigasi yang berkelanjutan, P3A yang otonom, mandiri dan mengakar kepada masyarakat serta meningkatnya pendapatan petani.
		Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi pada dasarnya merupakan upaya mewujudkan agar pelayanan irigasi berorientasi kepada kebutuhan petani serta untuk mendorong pemberdayaan masyarakat petani agar mampu mengelola air dan jaringan irigasi di wilayah kerjanya, serta menggali sumber pendapatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.  Prinsip utama dalam penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi adalah menempatkan masyarakat/ petani sebagai pengambil keputusan dalam pengelolaan irigasi. 
Dengan menerima penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi, petani yang tergabung dalam P3A memperoleh kewenangan pengambilan keputusan antara lain dalam : penyusunan/pengaturan pola tanam, pembuatan aturan giliran pemberian air, penentuan besar iuran, pengelolaan pendanaan serta perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan pengelolaan irigasi. 
Pencegahan alih fungsi lahan beririgasi teknis perlu mendapat perhatian karena persoalan alih fungsi lahan ini sering terjadi pada derah perkotaan karena semakin tingginya tingkat pertambahan penduduk dan urbanisasi daerah perkotaan maka untuk menampung semua aktifitas tersebut mau tidak mau pemerintah Kota Padang harus selektif dalam memberikan izin lokasi dalam rangka pengendalian pemanfaatan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota Padang sehingga dalam pengalokasian program tidak banyak kepentingan yang harus dikorbankan terutama lahan-lahan yang beririgasi teknis.
Program insentif dan disinsentif dalam rangka alih fungsi lahan ini perlu juga diprogramkan terutama bagi daerah yang beriirigasi teknis dengan memberikan keringanan dalam membayar pajak dan diberikan dorongan agar masyarakat petani mau mempertahankan arealnya untuk tetap menjadi lahan untuk pertanian dengan diversifikasi dan intensifikasi usaha pertanian .
Kesimpulan 
Kelembagaan pengelolaan irigasi pada daerah irigasi Gunung Nago Kanan terdiri dari tingkat daerah irigasi yaitu Dinas Kimpraswil kota Padang dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) wilayah II Gunung Nago yang berada di kelurahan Kapalo Koto kecamatan Pauh. UPTD/pengamat pengairan ini dibantu oleh tenaga administrasi, juru pengairan, penjaga pintu bendung dan penjaga pintu air. Ditingkat  Usahatani dikelola oleh perkumpulan petani pemakai air dengan jumlah 8 unit yaitu perkumpulan petani pemakai  (P3A) Lambung Bukik dengan  luas areal 17 ha, P3A Kuranji 173 ha, P3A Korong Gadang 246 ha, P3A Sungai Sapiah 12 ha, P3A Kalumbuk 187 ha, P3A Gunung Sariak 93 ha, P3A Gurun laweh 63 ha dan P3A Surau Gadang 30 ha.
Faktor-faktor yang berperan dalam kerjasama operasional (KSO) adalah Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) peran GP3A dalam pelaksanaan kerjasama operasional (KSO) sebagai pihak yang terkait dengan perjanjian kerjasama operasional dengan pihak kontraktor adalah melaksanakan paket pekerjaan yang tercantum pada kontrak kerjasama operasional (KSO) beserta kelengkapannya berupa pelaksanaan paket pekerjaan sederhana yang dapat dilakukan oleh GP3A..
Faktor yang berperan pada GP3A dalam melakukan kerjasama operasional dengan kontraktor adalah  dari aspek kelembagaan, berupa: 1) pengurus yang diakui oleh anggota  2)aturan yang jelas dan mengingat, 3)kesadaran anggota yang tinggi. Aspek manajemen, diantaranya :1)koordinasi yang baik (antar pengurus, anggota dan pihak lain), 2)program yang jelas. 
Kontraktor sebagai pemenang tender dan sebagai pelaksana pekerjaan fisik dilapangan khusus untuk pekerjaan kerjasama operasional adalah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan bestek pekerjaan yang ada dalam kerjasama operasional dengan GP3A .
Sejalan dengan maksud dan tujuan program NSIASP maka untuk melaksanakan paket pekerjaan yang diserahkan sebagaimana dimaksud diatas, maka pihak kontraktor memberikan dukungan kepada pihak GP3A berupa :1)pengadaaan peralatan kerja yang diperlukan oleh GP3A, apabila dilokasi pekerjaan tidak tersedia,2)pengadaaan bahan yang diperlukan dalam jumlah, lokasi dan waktu yang diperlukan, apabila dilokasi pekerjaan tidak tersedia,3)bimbingan teknis dan keterampilan dalam rangka alih kemampuan kepada masyarakat petani.  
Faktor faktor yang berperan pada kontraktor sebagai pemenang tender dalam pelaksanaan kerjasama operasional pada daerah irigasi Gunung Nago Kanan adalah  dari aspek teknis diantaranya adalah : 1)tenaga ahli, 2) pengalaman perusahaan. Sedangkan dari aspek manajemen adalah : 1)pencairan dana, 2) pengawasan.  
Pemerintah dalam hal ini Pemimpin proyek part A tipe B NSIASP kota Padang  adalah orang yang bertanggung jawab atas kemajuan fisik dan keuangan, dukungan pelaksanaan dalam bentuk bimbingan teknis maupun administrative kepada kontraktor dan GP3A dalam bentuk :1)dukungan pelaksanaan pekerjaan dalam bentuk pembinaan, bimbingan teknis dan administrative,2)memelihara kelancaran dan kelansungan seluruh pekerjaan termasuk didalamnya mengawasi pihak kontraktor kepada pihak GP3A sesuai kesepakatan.
Faktor-faktor yang berpengaruh pada Pemimpin Proyek dalam pelaksanaan kerjasama operasional adalah aspek kebijakan dan peranan pemerintah diantaranya adalah : 1)standarisasi dan prosedur, 2)dukungan kelembagaan. Sedangkan dari aspek manajemen adalah pengawasan. 
Perguruan tinggi dalam hal ini Fakultas Pertanian Universitas Andalas Padang dalam program NSIASP berperan dalam hal: 1)pembentukan dan legalisasi P3A/GP3A, 2)penyusunan KSO P3A/GP3A, 3)penunjukan dan operasional KPL, 4)rekruitmen dan operasional TPP, 5)PPKP dan penelusuran jaringan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tahun 2002 dengan bentuk kontraktual dengan pimpinan proyek Part C dan D Bappeda Propinsi Sumatera Barat.
Faktor yang berperan pada tenaga pendamping petani dalam pelaksanaan kerjasama operasional (KSO) adalah:1)pendidikan, 2)daya kreatifitas (mempunyai komitmen bidang pemberdayaan masyarakat), 3)keberpihakan kepada petani, 4)kemampuan manajerial/pengalaman kerja .
Pelaksanaan kerjasama operasional merupakan pemberdayan P3A/GP3A dalam rangka pelaksanan Pembaharuan Kebijakan Pengelolan Irigasi (PKPI) dan mendukung pelaksanaan pengelolaan irigasi partisipatif  dan sudah berhasil meningkatkan kinerja pengelolaan irigasi terutama untuk distribusi dan alokasi air serta  keadaan fisik jaringan irigasi.
Namun pelaksanaan kerjasama operasional (KSO) belum dapat meningkatkan kinerja pengelolaan irigasi khususnya untuk  penanganan konflik dan pengerahan sumberdaya serta organisasi pengelola irigasi. Hal ini disebabkan belum melembaganya organisasi yang dibentuk serta proses pembentukan/legalisasi  dengan pemberdayaan yang dilakukan tidak secara terus menerus dan proses pelaksanaan fisik yang bersamaan dengan proses pemberdayaan dilapangan, seyogyanya pemberdayaan dilaksanakan jauh sebelum kegiatan fisik dilakukan, agar masyarakat petani mengerti tugas dan tanggung jawab serta kondisinya sudah berdaya dalam penguatan kelembagaan.
Saran 
Pemberdayaan P3A dalam rangka pelaksanan PKPI dan mendukung pelaksanaan pengelolaan irigasi partisipatif sudah dilakukan dan secara umum sudah berhasil mendorong peran serta masyarakat dalam pengelolaan irigasi terutama dalam pemeliharaan jaringan dan pengaturan air irigasi sesuai dengan kemampuan yang dimiliki petani, sehingga perlu dipertahankan dan ditingkatkan . 
Mengingat bahwa pengelolaan irigasi partisipatif sudah menjadi agenda kebijakan final yang perlu dilaksanakan maka disarankan kelanjutan program ini pada masa datang yang meliputi keempat komponen yang secara terpadu dan benar-benar terkoordinasi, baik dari pembiayaan  yang berasal dari APBN , APBD Provinsi Sumatera barat maupun APBD Kota Padang. 
Konsistensi instansi di pusat untuk melaksanakan program secara benar sesuai dengan kebijakan dan petunjuk teknis yang ada. Keterlibatan kepala daerah secara lebih intensif dalam pelaksanaan proyek terutama terhadap pelaksanaan kebijakan dan koordinasi di tingkat daerah, sehingga keberlanjutan program ini dapat terjamin terutama penyediaan anggaran yang memadai untuk pengembangan kelembagaan (capacity building).
Perbaikan manajemen pendaan proyek di tingkat pusat terutama penerbitan DIPA secara tepat waktu dan pembahasan perencanaan tahunan (Annual Work Plan) secara  tuntas dan sesuai aspirasi daerah baik propinsi maupun   kabupaten/kota. Perlu  dibuat aturan baku petunjuk pelaksanaan  dan petunjuk teknis tentang kerjasama operasional (KSO) agar lebih operasional dalam rangka mendorong kelembagaan P3A dan GP3A agar lebih mandiri dan otonom dan dapat meningkatkan kesejahteraannya. 
Agar kerjasama operasional ini dapat lebih meningkatkan kinerja pengelolaan irigasi seperti distribusi dan alokasi air, kondisi fisik jaringan irigasi, penanganan konflik , pengerahan sumber daya dan organisasi pengelola irigasi, maka diperlukan proses pemberdayaan dalam rangka penguatan kelembagaan yang secara terus menerus dan berkesinambungan sehingga apa yang menjadi tujuan dari pengelolaan irigasi secara partisipatif dapat terwujud.