KEKUATAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI KOTA PADANG

AZIS, ABDUL (2008) KEKUATAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI KOTA PADANG. Working Paper. Pascasarjana Unand. (Unpublished)

Rich Text (RTF) (KEKUATAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI KOTA PADANG) Download (658Kb)

Abstract

Latar Belakang penulis memilih judul tesis ini adalah bahwa dalam bidang ekonomi perdagangan di Indonesia, bentuk perlindungan hukum telah diberikan kepada konsumen oleh penyelenggara negara dalam bentuk regulator, fasilisator, complaince dan surveilance. Regulator yang diberikan adalah dengan di undangkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berserta peraturan pelaksananya. Tetapi kenyataan dilapangan bahwa beberapa konsumen tidak terlindungi akibat ketidak-tahuan terhadap mekanisme perlindungan hukum yang harus mereka lakukan. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menyelesaikan sengketa konsumen, mengapa dipilih Konsiliasi dan Mediasi dalam penyelesaian sengketa dan bagaimana kekuatan hukum penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen .Penulisan ini bertujuan untuk menjawab semua permasalahan yang menjadi isu utama dalam penulisan tesis ini.Metode penelitian yang penulis gunakan dalam menulis tesis ini adalah penelitian yuridis empiris Setelah penulis membahas dan mengadakan penelitian maka penulis membuat sebuah kesimpulan yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam meyelesaikan sengketa merujuk kepada ketentuan khusus yaitu Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen . dan ketentuan umum nya adalah Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengkata Alternative,masyarakat memilih penyelesaian sengketa melalui BPSK dikarenakan dalam beracara dilakukan dalam jangka waktu yang relatife cepat karena ada prosedur konsiliasi dan mediasi yang menghasilkan keputusan yang bersifat kesepakatan para pihak dalam hal ini bersifat win win solution. Dan kesimpulan terakhir putusan BPSK yang bersifat final dan tetap

Actions (login required)

View Item