PENERAPAN KETENTUAN PIDANA 
TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI SUATU TINDAK PIDANA
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi 
Sumatera Barat)

ARTIKEL

Oleh : 

Hj. JURNALIS AMRAD
06 211 009

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2008
CRIME DETERMINATED OF HOUSEHOLD VIOLENCE
AS A CRIME ACTION 
(Case Study in Territory of Juridiction Appellate Court of West Sumatera) 

Thesis for Master Degree
By : Hj. Jurnalis Amrad

Supervisor I	:	Prof. Dr. Elwi Danil, SH.MH
Supervisor II	:	Hj. Aria Zurnetti, SH.MH

ABSTRACT 
	Nowadays, criminality of Household Violence Shows the Increasing Day by Day in West Sumatera. It is strengthened by the statement of the minister of Women Roles at daily newspaper Padang Ekspress on Mei 2007. Generally, West Sumatera citizen embrace the lineage matrilineal namely lineage of the mother line in which culturally more esteeming of women clan in consanguinity structure in Minangkabau. On the other hand, we know that the Law No. 23 year 2004 about The Arising of Household Violence has been validated in each court in Indonesia territory of jurisdiction, specially in territory of jurisdiction appellate court of West Sumatera. But why the condition and phenomenon above still happen? 
	The problem above encourages the writer to study and do the research concerning household violence. What is the consideration reason of the judge in dropping the crime decision? Does applying of crime sanction of household violence can generate the effect discourage for perpetrator and society in general. The writer uses sociology juridical (socio legal research) approach for the problem approach. That is approach of problem through theory and regulation then connect it to reality of the fact. The core of the approach is social science toward social problem. The theory was presented by Herbert L.L. Packer concerning crime theory to reach the dot encounter the cause of doing crime, purpose of crime and effect of crime.
	Based on the research, the writer concludes that the cause of judge decision not to apply the whole of the law because the law of household violence was effectively applied at 2005, so what partly case of household by enforcer punishment still applied the criminal code especially section of 351 KUHP concerning civel treatmant. The reason of dropping the crime decision is the proven violence of perpetrator and supported by eye withness description then the inspection result if the perpetrator regrets and promise to construct the harmonious family. Applying the crime sanction of household violence cannot generate the effect discourage for perpetrator and society in general, because many cases ended by divorce mean while the punishment responsibility to the defendant only limited to crime sanction without family consideration.

Pendahuluan 
Bentuk kekerasan terhadap perempuan beragam, mulai dari kekerasan fisik, kekerasan terhadap perasaan, kekerasan ekonomi sampai kekerasan seksual. Merujuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR-RI 14 September 2004, KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1                         Ayat 1).
Dalam kategori KDRT tidak hanya tindakan fisik seperti memukul dan menendang, yang mengakibatkan rasa sakit dan terluka, melainkan juga ucapan kata-kata yang menghina, memojokkan, tekanan psikis, juga kekerasan seks, memaksakan hubungan suami istri atau sebaliknya, juga orang tua terhadap anak dan sebaliknya, kekerasan di antara hubungan kerabat yang tinggal serumah bahkan pembantu yang dianiaya majikan termasuk dalam kategori ini. Sanksi terhadap Pasal-pasal KDRT lumayan berat. Dalam kasus kekerasan seperti Pasal 48 Undang-Undang kekerasan dalam rumah tangga, pelaku kekerasan yang mengakibatkan luka atau cidera, bisa dipidana 5-20 tahun dengan denda Rp. 15 juta hingga Rp. 500 juta. Hubungan seks suami istri dengan cara memaksa bisa dikenai hukuman 4-15 tahun dengan denda Rp. 12 juta hingga 300 juta.
Untuk mencegah, melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusian serta bentuk diskriminasi.
Pandangan negara tersebut didasarkan pada Pasal 28, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, beserta perubahannya. Pasal 28 G ayat (1), Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa :
 ”Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda yang dibawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. 

Pasal 28 H ayat (2) Undang-undang Dasar Republik Indonesia menentukan bahwa :
”Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk mendapat kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 merupakan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang memuat tentang jaminan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, pada Pasal 4 memuat tujuan Undang-Undang yaitu :
a.	Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga
b.	Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga 
c.	Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga
d.	Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.
Pembaharuan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau tersubordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga. Pembaharuan hukum tidak saja dikaji dari segi aturan tetapi masuknya ilmu lain yaitu psikologi hukum.
Pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, Menteri yang bertugas dan rasa tanggung jawabnya di bidang pemberdayaan perempuan melaksanakan tindakan pencegahan antara lain, menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan pemikiran tersebut, sudah saatnya dibentuk Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diatur secara komprehensif, jelas dan tegas.
Berdasarkan persoalan-persoalan di atas, maka penulis berpendapat bahwa Penerapan ketentuan pidana terhadap kekerasan dalam rumah tangga sebagai suatu tindak pidana sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut. Maka permasalahannya dirumuskan sebagai berikut :
1.	Mengapa putusan Hakim belum sepenuhnya menerapkan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga?
2.	Apakah yang menjadi alasan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan?
3.	Apakah penerapan sanksi pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku dan masyarakat pada umumnya? 

Metode Penelitian 
	Agar penelitian terarah, ditentukan pendekatan masalah, sifat, lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data dan analisa data, adalah sebagai berikut : 
	Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah secara yuridis sosiologis (socio legal research), yaitu pendekatan masalah melalui peraturan dan teori yang ada kemudian menghubungkannya dengan kenyataan atau fakta yang ada di lapangan (masyarakat). Inti dari pendekatan yang digunakan dalam ilmu sosial terhadap persoalan kemasyarakatan.
	Penelitian ini bersifat deskriptif. Dikatakan deskriptif karena dengan penelitian  ini diharapkan diperoleh gambaran bagaimana cara mengatasi kekerasan di dalam Rumah tangga dengan melihat penerapan langsung norma yang ada di dalam masyarakat.
Penelitian ini akan dilaksanakan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi di Sumatera Barat, yaitu :
a.	Pengadilan Negeri di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Sumatera Barat 
b.	Pengadilan Tinggi Sumatera Barat 
c.	Perpustakaan meliputi : Pustaka Daerah Sumatera Barat, Pustaka Pascasarjana Universitas Andalas, Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas.
	Populasi penelitian adalah Hakim-hakim yang pernah memeriksa perkara kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Tinggi Sumatera Barat.  Sampel penelitian adalah sebagian dari hakim-hakim atau 50% dari hakim di Pengadilan Negeri Padang; Pengadilan Negeri Solok; Pengadilan Negeri Pariaman; dan Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang memeriksa perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga; metode sampel yang digunakan adalah purposive sampling karena sampel diambil berdasarkan banyaknya kasus yang masuk ke pengadilan tersebut.
Data yang diperoleh dikumpulkan dengan cara, yaitu studi lapangan, pengumpulan informasi dilakukan dengan wawancara tak berstruktur yang berfokus. Artinya wawancara tidak berdasarkan pada daftar pertanyaan-pertanyaan, melainkan berdasarkan pada pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka dan selalu berfokus pada masalah penelitian.
Sumber informasi berasal dari sejumlah informan. Pemilihan informan berdasarkan petunjuk Bernard, yaitu : Orang-orang yang dapat diajak bicara dengan mudah dan mengerti informasi yang dibutuhkan serta gembira memberikan informasi tersebut. Responden penelitian adalah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Negeri Padang; Pengadilan Negeri Solok; Pengadilan Negeri Pariaman; dan Pengadilan Negeri Tanjung Pati. Data juga berasal dari matrik /variable apa saja yang ditemukan  di lapangan untuk menjawab permasalahan.
Pada studi kepustakaan, data dihimpun dari berbagai bahan dan literatur-literatur yang relevan dan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Bahan-bahan tersebut terdiri dari :
1)	Bahan hukum primer
Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Penghukuman yang kejam, Keppres Nomor 181 Tahun 1998 Tentang Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Korban, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, dan lain-lain. 
2)	Bahan hukum sekunder
Bahan-bahan berupa buku, makalah, jurnal maupun hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 
3)	Bahan hukum tersier
Bahan hukum lainnya  yang  memberikan data penelitian seperti kamus hukum, kliping koran, majalah
Data yang terkumpul akan di analisis secara deskriptif kualitatif, sehingga diperoleh gambaran yang lengkap dan menyeluruh mengenai fakta yang terdapat di dalam masyarakat mengenai pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Dari data yang ada dapat dianalisis data untuk mencapai kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan 
	Untuk menelaah berbagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Penulis dalam hal ini melakukan penelitian di beberapa wilayah hukum Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang ada di Sumatera Barat dengan mengambil beberapa kasus antara lain :
Tabel 3.1
Jumlah Kasus KDRT di Pengadilan Tinggi Sumatera Barat 
No	Tahun	Jumlah Kasus	Keterangan	
1

2	2006

2007	2

3	-	No. 89/2006/PT.PDG berasal dari berkas perkara  No. 08/Pid.B/2006/ PN.PRM
-	No.112/Pid/2006/PT.PDG berasal dari berkas perkara No.74/Pid.B/ 2006/PN. Solok 
-	No. 56/Pid/2007/PT.PDG berasal dari berkas perkara No. 12/Pid.B/ 2007/PN Solok
-	No. 28/ Pid/2007/PT.PDG berasal dari berkas perkara No. 107/Pid.B/ 2006/ PN.TJP
-	No. 49/Pid/2007/PT.PDG bersal dari berkas perkara No.90/Pid.B/ 2006/ PNTJP	
Sumber : Pengadilan Tinggi Padang Tahun 2006-2007
	Perkara yang banding ke Pengadilan Tinggi Padang pada tahun 2006 terdapat 2 perkara dan tahun 2007 terdapat 3 perkara sesuai dengan tabel di atas, sesuai dengan penelitian penulis perkara KDRT yang masuk ke Pengadilan Negeri yang diputus dengan sanksi pidana, kemudian banding ke Pengadilan Tinggi, 90% terdakwa (suami) dengan si korban (isteri) berakhir dengan perceraian, dan 10% yang berkumpul kembali bersama keluarganya.
Tabel 3.2  
 Jumlah Kasus KDRT di Pengadilan Negeri Padang
No	Tahun	Jumlah Kasus	Nomor Perkara	
1.

2.

3.	2005

2006

2007	1

2

2	-  No. 503/Pid.2005, menerapkan Pasal 351 ayat (1) KUHP, terdakwa Mohammad Raffi panggilan Rafi.
-	No. 556/Pid.B/2006/PN.PDG. penera-pan Pasal 351 KUHP
-	No. 456/Pid.B.2006/PN.PDG, mene-rapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dengan terdakwa bernama M. Yani panggilan Amik
-	No. 02/Pid.B/2007/PN.PDG, mene-rapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga
-	No. 50/Pid.B/2007/PN.PDG, menerap-kan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga dilakukan oleh terdakwa berna-ma Martius Taslim panggilan Siong melakukan pengusiran dan tidak mem-beri nafkah kepada istri.	
Sumber : Pengadilan Negeri Padang Tahun 2006-2007
Di Pengadilan Negeri Padang pada tahun 2005 terdapat 1 (satu) kasus yang didakwa dengan KUHP yaitu Pasal 351 (penganiayaan), dan pada tahun 2006 juga 1 (satu) kasus yang diterapkan masih KUHP, Pasal 351 (penganiayaan) dan tahun 2007 terdapat 2 (dua) kasus yang diterapkan sudah Undang-Undang Nomor 23 Tahun tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga. 
Tabel 3.3
Jumlah Kasus KDRT di Pengadilan Negeri Pariaman
No	Tahun	Jumlah Kasus	Nomor Perkara	
1

	2006

	2

	-	No. 15/Pen.Pid/PH/2006/PN.PRM, Melakukan kekerasan psikis dan pelanggaran Pasal 45 Undang-Undang Kekerasan  dalam Rumah Tangga, pelanggaran Pasal 455 huruf b dan Pasal 335 Ayat 1 KUHP, terdakwa bernama Darlis, umur 57 Tahun Kecamatan Ulakan Tapakis.
-	No. 45/Pid.B/2006/PN.PRM memakai Pasal 351 KUHP dan menerapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, dengan terdakwa Abu Zahar dan korban Agus Triwerti, perkara ini Ingkracht	
2	2007	2	-	No. 12/Pid.B/2007/PN.PRM, krono-logis perkara terdakwa bernama Radikal panggilan Radi pada tanggal 1 Maret 2007 melakukan kekerasan fisik pada istrinya yang sah dan melanggar Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga tetapi perkara dihentikan dan rujuk kembali
-	No. 67/Pid.B/2007/PN.Pariaman, ter-dakwa Mairizal Anhar panggilan Abang (Pasal 44 Ayat 1 Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan didalam Rumah Tangga dan Pasal 351 Ayat 1 KUHP) korban Siti Rahmayani istri terdakwa kekerasan Dalam Rumah Tangga.	
Sumber : Pengadilan Negeri Pariaman Tahun 2006-2007
Menurut Penulis dari kasus yang tertera didalam tabel diatas yaitu perkara di Pengadilan Negeri Pariaman pada tahun 2006, terdapat 2 kasus, dari empat kasus ini yaitu No.45/Pid.B/2006/PN.PRM, sebagai contoh setelah Penulis teliti sebetulnya adalah kasus KDRT, tetapi karena Penyidik mengajukan dakwaannya memakai Pasal 351 KUHP maka Hakim tetap menerima perkara tersebut dan menyidangkannya sesuai dengan apa yang didakwakan didalam berkas perkara dan memutuskanya dengan Pasal 351 KUHP (penganiayaan) karena Hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Pasal 16 ayat 1  Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. 
Tabel 3.4
Jumlah Kasus KDRT Th. 2006-2007 di Pengadilan Negeri Solok
No	Tahun	Jumlah Kasus	Nomor Perkara	
1.

	2006

	3

	-	No. 74/Pid/2006/PN.Huk, kekerasan fisik yang dilakukan oleh Syafrizal panggilan Cap  terhadap istri, dikena-kan sanksi pidana yang terdapat da-lam Pasal 44 (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, di Pengadilan Negeri dinyatakan bersalah dan dija-tuhi sanksi pidana penjara dan diku-rangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, perkara ini ban-ding ke Pengadilan Tinggi dengan            No. 112/Pid/2006/PT.PDG
-	No. 75/Pid.B/2006/PN.Solok, kekera-san fisik yang dilakukan oleh Mawardi terhadap istrinya sehingga harus Ra-wat Inap di rumah sakit, perbua-tannya melanggar Pasal 44 Ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun  2004                 tentang    Kekerasan   Dalam    Rumah	

2

2007	

1
	Tangga, dengan putusan Pengadilan Negeri Solok yaitu menyatakan ter-dakwa Mawardi terbukti melakukan kekerasan fisik, menjatuhkan pidana oleh karena itu terdakwa mendapat penjara selama satu tahun.
-	No. 45/Pid.B/2006/PN.Solok, kronolo-gis perkara, Asril panggilan Muncak telah melakukan kekerasan fisik dengan memukul dan menampar istrinya Titin dan perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Solok dengan pidana penjara satu tahun dua bulan.
-  No. 12/ Pid.B/2007 PN Solok, adapun Pasal yang dikenakan adalah Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Rumah Tangga, dalam perkara ini Salman Rusdi telah dinyatakan bersalah telah memukul istri dan dijatuhi putusan pidana penjara 4 bulan setelah dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalankan.	
Sumber : Pengadilan Negeri Solok Tahun 2006-2007
Sesuai dengan tabel di atas, pada Pengadilan Negeri Solok terdapat kasus KDRT pada tahun 2006 terdiri dari tiga berkas perkara dan tahun 2007 terdapat satu berkas perkara. Keempat berkas perkara ini diputus dengan pidana penjara kesemuannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. hasil dari wawancara salah satu Hakim yang mengadili yang bernama Nurichwan, SH, pada dasarnya setelah perkara putus terdakwa dan si korban (istri) berakhir dengan perceraian. Adapun kesulitan dalam penyelesaian masalah ini seperti yang dipaparkan oleh salah seorang Hakim yang memutus perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu Nochsirwan, SH, yang di wawancarai langsung oleh Penulis dan menyatakan bahwa :
1.	Saksi adalah keluarga sendiri  sehingga sulit untuk pembuktian.
2.	Standarisasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang ada didalam Undang-Undang Kekerasan di dalam Rumah Tangga tidak jelas, sehingga sering menimbulkan masalah baru, Undang-Undang ini baru bisa dipertahankan dengan menambah peranan unsur lain.
3.	Pengaruh budaya patriarki bahwa laki-laki adalah pemimpin keluarga dan kesalahan yang dilakukan laki-laki dalam keluarga dianggap sebagai suatu bentuk didikan si suami terhadap istri.
4.	Istri yang tidak tega dengan suami, bahwa tidak akan ada lagi tulang punggung keluarga yang akan memberikan nafkah kepada anak-anak.
Tabel. 3.5
Jumlah Kasus KDRT Th. 2006-2007 di Pengadilan Negeri Tanjung Pati 

No	Tahun	Jumlah Kasus	Nomor Perkara	
1

2	2006

2007	1 

2 	-	No. 107/Pid.B/2006.PN.TJP deng-an terdakwa Surni Edi
-	No. 89/Pid.B/2007.PN.TJP dengan terdakwa Juni
-	No. 72/Pid.B/2007/PN.TJP dengan terdakwa M.Nur	
Sumber : Pengadilan Negeri Tanjung Pati Tahun 2006-2007
Pengadilan Negeri Tanjung Pati sesuai tabel di atas terdapat tiga perkara yaitu tahun 2006 ditemukan 1 (satu) perkara dan Tahun 2007 terdapat 2 (dua) perkara, sesuai dengan penelitian pemeriksaan tiga berkas ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tetapi para terdakwanya dan istrinya tetap bercerai. Jadi dari hasil kelima sampel di atas perkara kekerasan rumah tangga (KDRT) yang berakhir di Pengadilan Negeri dan dijatuhi sanksi pidana, rumah tangganya tidak utuh sebagaimana yang diharapkan oleh Undang-Undang KDRT tersebut. Salah seorang Hakim yang menangani kasus Kekerasan di dalam rumah tangga yang bernama Nelson J. Marbun, SH, M.Hum yang diwawancarai langsung di lokasi penelitian pada hari Senin tanggal 18 Juli 2007, menyatakan pendapat senada dengan hakim-hakim yang menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga lainnya bahwa penerapan Undang-Undang KDRT pada masyarakat belum bisa mencapai nilai guna dan manfaat yang diinginkan dari pembuat aturan  itu sendiri. 
Sebelum Majelis Hakim mengambil keputusan Majelis Hakim menanyakan kepada si terdakwa dan si korban apakah setelah pemidanaan dijatuhkan apakah terdakwa dan si korban akan berkumpul kembali untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis atau akan berpisah, dari pertanyaan demikian terdakwa dan sikorban seandainya dijawab rumah tangga akan diciptakan harmonis Majelis Hakim akan memasukkan pertimbangannya kepada hal yang meringankan pemidanaan bagi terdakwa, andaikata terdakwa akan menjawab akan berpisah identik dengan bercerai, maka hakim akan memasukkan pertimbangannya kepada hal-hal yang memberatkan untuk menjatuhkan pemidanaan terhadap si terdakwa.
Jadi dasar pertimbangan di atas akan mengambil kesimpulan oleh Majelis Hakim untuk menjatuhkan pemidanaan berat atau ringannya untuk terdakwa. Tetapi terdakwa tidak akan lepas dari mempertanggungjawabkan atas perbuatannya.
Hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana yang berat apabila:
1.	Terdakwa terbukti melakukan suatu perbuatan yang merupakan kekerasan fisik.
2.	Terdakwa tidak mau berkumpul kembali dengan keluarga atau bercerai
3.	Didukung dengan visum et repertum yang dapat diyakini oleh Hakim penganiayaan terhadap si korban cukup berat.
4.	Perbuatan siterdakwa sudah berulang kali dibuktikan oleh keterangan para sanksi.
Hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana yang meringankan apabila :
1. 	Terdakwa mengaku secara sadar melakukan perbuatan yang merupakan kekerasan secara fisik
2.  	Didukung oleh visum et repertum yang isinya bahwa tidak terlihat tanda-tanda kekerasan yang berat.
3. 	Terdakwa mengaku tidak akan mengulangi perbuatannya dan berjanji akan menciptakan rumah tangga yang harmonis.
4. 	Terdapatnya sanksi yang meringankan dari masing-masing keluarga.
Untuk melihat hal-hal dasar yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pemidanaan dapat Penulis uraikan dengan menganalisa beberapa kasus yang berkaitan dengan tindak Pidana Kekerasan di dalam Rumah Tangga. 
	Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan didukung beberapa kasus di Pengadilan yang berada di wilayah Hukum Sumatera Barat tidak bisa dibuktikan adanya efek jera bagi terpidana setelah keluar dari penjara atau menjalankan proses hukuman sebab secara normatif tujuan Undang-Undang KDRT bukan untuk menimbulkan efek jera.
	Dari hasil penelitian Penulis menelaah kasus tentang kekerasan dalam rumah tangga bisa dikatakan tidak dapat menimbulkan efek jera karena pada dasarnya banyak pasangan yang setelah menjalani proses Peradilan dan penghukuman dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, malahan banyak pasangan suami istri yang bercerai sehingga korban menjadi janda, atau malah tindakan itu bisa berulang setelah si terdakwa kembali dalam lingkup keluarga. Sayang Undang-Undang KDRT sebagai payung Hukum tidak menjamin korban dan anak-anak sebagai akibat putusan Hakim, dimana jika terjadi hal-hal akibat dari putusan hakim terhadap terdakwa yaitu istri atau anggota keluarganya tidak ada perlindungan, bagaimana dengan nafkah finansial bagi si anak jika orang tuanya harus dipenjara atau mendapat hukuman, apakah pemerintah yang akan memberikan jaminan penghidupan yang layak bagi keluarga.

Kesimpulan
Dari hasil kajian hukum tentang butir-butir permasalahan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
a.	Sebab putusan Hakim tidak menerapkan Undang-undang Kekerasan dalam Rumah Tangga sepenuhnya karena Undang-Undang itu baru efektif berlaku pada tahun 2005, sehingga ada sebahagian kasus Kekerasan Rumah Tangga oleh penegak hukum masih diterapkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terutama Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan karena Hakim terikat dengan peraturan, memeriksa dan memutus perkara pidana, sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Jaksa Umum, sebab Hakim tidak boleh memeriksa dan memutus perkara pidana melebihi dari apa yang didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
b.	Alasan Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan adalah karena si pelaku terbukti melakukan suatu perbuatan yang merupakan kekerasan fisik di dalam suatu rumah tangga, dan didukung, dengan bukti lain yaitu keterangan-keterangan saksi serta hasil pemeriksaan yang berupa visum et repertum dan disertai keyakinan Hakim dijadikan pertimbangan hal yang memberat dan hal-hal yang meringankan untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tersebut. Hal pokok yang menjadi signifikan oleh Hakim selain unsur di atas bahwa hal yang memberatkan setelah putusan Hakim pelaku perbuatan tidak mau berkumpul kembali dengan keluarga identik dengan perceraian, hal yang meringankan apabila pelaku menyesal atas perbuatannya dan berjanji  membina keluarga yang harmonis.
c.	Penerapan sanksi pidana kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku dan masyarakat pada umumnya, karena banyak kasus yang berakhir dengan perceraian hal ini didapat dari data lapangan berdasarkan pernyataan beberapa Hakim yang menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di beberapa lokasi penelitian Penulis, yang jawabannya sama, sedangkan tanggung jawab hukum pada si terdakwa hanya sebatas sanksi pemidanaan tanpa pertimbangan akibat kemudian hari terhadap keluarga.

Saran
Dari hasil penelitian di lapangan Penulis melihat bahwa dirasa perlu :
a. 	Diperlukan sosialisasi yang mendasar bagi para penegak hukum terutama pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga antara lain Polisi dan Jaksa Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari diterapkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena Hakim dalam hal ini tugasnya hanya menerima perkara yang diajukan kepadanya dan tidak bisa menolak perkara yang diajukan  karena diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Kehakiman, Pasal 16.
b. 	Perlunya kerjasama antara Penegak Hukum dengan Lembaga Masyarakat (Lembaga Sosial ) sebagaimana yang diatur oleh Pasal 10 UU KDRT yang merupakan hak-hak si korban, sejauhmana tanggung jawab lembaga sosial ini dalam memberikan perlindungan terhadap si korban, dalam hal ini perlu bagi Majelis Hakim untuk mencantumkan dalam amar putusan hak-hak si korban dan belum berlaku efektif terhadap si korban, dan berdasarkan pembahasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga perlu direvisi terutama Pasal 10 Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang tidak menjelaskan secara terperinci mengenai jaminan finansial bagi korban dan anak-anak setelah rumah tangga mereka bubar (bercerai).

Daftar Kepustakaan
Buku-Buku
Ade Saptomo, Pokok-pokok Metode Penelitian Hukum, Unessa University Press, Surabaya, 2007

Bernard, Sebagaimana di Kutip Dalam Aksi  Sinurat, Peranan Perempuan Dalam Perlindungan Korban  di kota Kupang, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang, 2002

E. Ultercht, Hukum Pidana I , Jakarta, Universitas Indonesia, 1958 

Helbert L. Packer, 1968, The Limits Of The Criminal Sanction, California Stanford University

Hyman Gross, A Theory of Criminal justice, New York, Oxford University            Press, 1979

Khairudin NM, Belenggu Adat dan Kekerasan terhadap Perempuan, Pusat Kependudukan dan Kebijakan UGM, 2002 

Moeljatno, Fungsi Dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia dan Rencana Undang-undang Tentang Asas dan Dasar-dasar Pokok Tata Hukum Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1985

Oemar seno Adji, Hukum Hakim Pidana, Jakarta, Erlangga,1967

P.A.F Lamintang, Hukum Penintensier Indonesia, Armico, Bandung,  1994

Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia, Jakarta, Aksara Baru, 1978 

R. Wiyono, Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Kencana, Jakarta

Smita Noto Susanto, Perempuan dan Pemberdayaan, Penerbit Obor, Jakarta, 1997

Soejono, Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 1995

Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981

		, Hukum dan Hukum Pidana,  Alumni, Bandung,  1977

Supanto, Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pelecehan Seksual, Perpustakaan Nasional, Jakarta, 1999
Sholehudin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track Sistem dan Implikasinya, Raja Grafindo Persada, 2001, Jakarta

Tapi Omas Ihromi, Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita, Penerbit, Alumni, Bandung, 2000

Toety Herawaty, Wanita di Mata Wanita, Perpustakaan Nasional RI, Jakrta, 2001
  
W. J. S Poerwadarminta,  Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka,  Jakarta, 1999

Yuarsi, Tembok Tradisi dan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM

Yusti Probowati Rahayu, Dibalik Putusan Hakim Kajian Psikologi dalam Perkara Pidana, Srikandi, Jakarta

Zohra Andi Baso, Kekeresan Terhadap Perempuan Menghadang Langkah Perempuan, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada, 2002

Komnas Perempuan-LBH Apik Jakarta, Kertas Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang Berkeadilan Jender dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan

Undang-Undang 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Instruksi Presiden Nomor  9 Tahun 2000 Tentang Pengutamaan Jender 

Makalah 

Fitriati, Makalah Implikasi Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, disampaikan dalam Seminar Kegiatan Ilmiah yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Taman Siswa

Hasbianto Elli N (1996), Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Potret Muram Kaum Perempuan Dalam Perkawinan, Makalah, Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada, Jakarta  
Nur Amalia, Makalah “Langkah Pencegahan dan Penanggulangan Tindak kekersan terhadap Wanita”, disampaikan dalam diskusi panel oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Bekerjasama dengan Menteri Negara Urusan Perana Wanita, Jakarta, 8 dan 9 Juli 1997

Laporan Konpensi Sedunia Keempat tentang Perempuan : Beijing, Cina 4-15 September 1995, Diterbitkan oleh Forum Komunikasi LSM/Ormas untuk Perempuan dan Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK), Jakarta, 1997

Mahkamah Agung RI, Gender, Keluarga dan Gerakan-gerakan Sosial, Jakarta

Artikel

Helket Packer : Dalam M Arif Setiawan : Kajian Teori-Teori Pembenaran Pemidanaan, Jurnal Hukum Reformasi, Hukum Pidana No. 11 Vol. V Tahun 1999

Forum Keadilan, Korban Kekerasan Tak Perlu Hukum, Nomor 04, 15-21 Mei 2007 

Kompas, Senin 21 Maret 2007, Asa Dalam Diskriminasi oleh Ninuk Pambudi Dan Maria Hartiningsih 

Padang Ekspress Tanggal 30 Mei 2007

Riwayat Hidup
	Penulis dilahirkan di Lubuk Alung pada tanggal 1 Januari 1948, penulis adalah anak yang terakhir dari lima bersaudara, sekarang penulis bekerja di Pengadilan Tinggi Padang sebagai Hakim Tinggi. Sebelumnya penulis sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, sebelum menjadi Hakim Tinggi penulis menjadi Asisten Hakim Agung di Mahkamah Agung Republik Indonesia selama 9 tahun. Penulis telah menjalani masa dinas selama 41 tahun.