ARTIKEL 
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG 
NOMOR 21/K/N/2002 DAN NOMOR 08/K/N/2004 
TERHADAP LAHIRNYA UNDANG-UNDANG 
NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN

Oleh:
Nurhaida Betty
No. BP. 06211032

ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA 
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2008

	No. Alumni Universitas	NURHAIDA BETTY	No. Alumni Fakultas	
	
BIODATA

a) Tempat/tgl. Lahir : Pematang Siantar /09/05/1953; b) Nama Orang Tua : Josef Aritonang dan Hilde Nurlina Siregar; c) Program Studi : Ilmu Hukum; d) Fakultas : Pascasarjana; e) NO.BP. : 06211032; f) Tgl. Lulus : 03 Maret 2008; g) Predikat Lulus : Dengan Pujian; h) IPK : 3.89; i) Lama Studi : 1 Tahun 6 Bulan; j) Alamat : Jl. Bakti Blok A/13, Pekanbaru.

Implikasi Putusan Mahkamah Agung No. 21/K/N/2002 dan No. 08/K/N/2004 Terhadap Lahirnya Undang-undang Nomor  37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan
Tesis oleh NURHAIDA BETTY, Pembimbing : 1. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH, LLM 
2. Tasman, SH. MH.

ABSTRAK
 Penulis memilih judul tesis ini adalah  karena munculnya suatu putusan Hukum yang menimbulkan pro dan kontra yaitu putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atas perkara Nomor 10/Pailit/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst,terhadapPT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (AJMI) dan perkara No. 13/Pailit/2004/PN.Niag.Jkt.Pst terhadap PT. Prudential Life Assurance (PLA), dan atas  putusan yang dianggap kontroversial oleh banyak pihak tersebut Permasalah dalam tesis ini adalah: Apa dasar pertimbangan Mahkamah Agung RI membatalkan Putusan No 10/Pailit/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan No. 13/Pailit/2004/PN.Niaga Jkt.Pst dan Bagaimana Implikasi Putusan No.021/K/N/2002 dan Putusan No. 08/K/N/2004 terhadap perubahan hukum kepailitan atau lahirnya Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan ditinjau dari pengertian utang dan pihak yang dapat mengajukan pailit.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif 
   Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat dibuat kesimpulan berupa implikasi putusan Mahkamah Agung terhadap lahirnya Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan sebagai berikut : pengertian utang yang pada Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, tidak diatur dengan jelas (tidak ada diatur) hal ini merupakan kekosongan hukum, dan setelah adanya putusan Mahkamah Agung atas perkara PT AJMI dan PT PLA yang mana suatu perjanjian atau kesepakatan menjadi suatu utang maka Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 telah memuat pengertian utang (Pasal 1 angka6), demikian juga  mengenai siapa yang dapat mengajukan atau memohonkan pailit atas perusahaan asuransi, didalam  Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tidak ada diatur tetapi setelah ada putusan Mahkamah Agung ini telah diatur didalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 (Pasal 2 ayat (5) ). Disamping kesimpulan penulis juga mengemukakan saran-saran yang dirasa perlu sebagai berikut bahwa Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 perlu direvisi kembali dengan memuat dan memperjelas  pengertian ”pembuktian secara sederhana” (Pasal 8 ayat (4) ), karena pengertian dalam UU ini hanya memuat rumusan yang umum dan normatif belaka sehingga dalam penerapannya tergantung kepada interpretasi dari hakim yang memutus perkara kepailitan dan akibatnya tidak ada keseragaman didalam penerapan pasal ini, oleh karenanya perlu di rumuskan pengertian tentang “terbukti secara sederhana” dengan jelas dan tidak perlu dilakukan penafsiran lagi, dan juga mengenai hukum formil dan mateiel dari Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang.   

Tesis telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 3 Maret 2008.
 
Abstrak telah disetujui oleh Penguji. 
Penguji :
Tanda Tangan	1	2	3	4	5	
Nama Terang	Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH, LLM	Tasman, SH., MH.	Dr. Yuliandri, SH, MH.	Prof. Dr. Sjofyan Talib, SH	Prof. Sjofyan Muchtar, SH	

Mengetahui :
Ketua Program Studi :	Dr. Yuliandri, SH., MH.		
	Nama	Tanda Tangan	

Alumnus telah mendaftar ke Pascasarjana/Universitas dan mendapat Nomor Alumnus :
	Petugas Pascasarjana/Universitas	
No. Alumni Program Pascasarjana	Nama	Tanda Tangan	
No. Alumni Universitas	Nama	Tanda Tangan	

The Implication of the award of Supreme Court
No. 21/K/N/2002 and No. 08/KJN/2004
Towards the Forming of Regulation No. 37 in 2004 Regarding Bankruptcy

By: Nurhaida Betty

Abstract

The reason why the writer chooses topic is that some of the court's sentences have mislead people and put them into a conflict (pro's and con's). One of them is the sentence came from the Commerce Trial towards the case No. 10/Pailit/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst, and Indonesia Manulife Insurance Company (PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia /AJMI). In addition, other case No. 13/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst towards PT. Prudential Life Assurance (PLA). Related to these sentences, which were considered containing the controversy by many people, Indonesian Supreme Court in its verdict has annul the sentences made by this Commerce Trial and at the end lead the people to revise the Ordinance No. 4 in 1998 regarding the Bankruptcy. Based on the huge numbers of people who demand for the revision, finally, Indonesian Parliament agreed to revise the Ordinance No. 4 in 1998 into the Ordinance No. 37 in 2004 regarding Bankruptcy. And in October 18h 2004, the President legislated this new regulation and attached it into Indonesian Government Official Gazette in number 131.The problems of the research are; what was the consideration used by Indonesian Supreme Court to annual or cancel the verdict No. 10/ Pailit/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst. and the last one is how the implication of the finding of Supreme Court No. 021/K/N/2002 and No. 08/K/N/2004 toward the changing of bankruptcy based on the definition of a debt and the parties who can propose for bankrupt condition point view.The aim of the thesis is to answer all problems found in the writing processes. The method of the research is normative juridical method by compiling the primary law materials such as ordinances, the finding from Commerce Trial and Supreme Court and followed by secondary and tertiary law materials.The conclusion of the research is that the implication of the award of Supreme Court towards the forming of No. 37 in 2004 regarding the Bankruptcy as follows: in Ordinance No. 4 in 1998 does not strictly attach a firm regulation especially related to the definition of a debt, in other Words, it considered as the idleness of law. And after the finding of Supreme Court towards the case related to PT. AJMI and PT. PLA, which is considered the agreements as a debt, then the` Ordinance No. 37 in 2004 explaining the definition of a debt (see article I number 6). In Ordinance No. 4 in 1998, also does not strictly attach a firm regulation related to the party or person who is allowed to propose for a bankrupt situation to the insurance company. But after the finding of Supreme Court, the related matters have already attached and arranged in Ordinance No. 37 in 2004 (see article 2 subsection (5)).	
After finding the conclusions, the writer also would like to contribute the necessary suggestions, as follows; that Ordinance No. 37 in ;2004 need to be revised for the second time by attaching and explaining the definition of simply authentication" (see article 8 subsection (4)). Because the definition of the pointed matter, which is attached in this ordinance, mentioned in a form of general definition and put in -a normative perspective only. The rule's implementation only depends on the interpretation from the judges who decide for this bankruptcy cases. As a result, there is uniformity in the implementation of this ordinance. Therefore, the writer has a certain opinion that the "simply authentication" need to be formulized in a very clear definition, so that other interpretations are no longer needed.

Suatu kenyataan yang sudah terjadi dan dialami bangsa Indonesia, pada akhir tahun 1997 terjadi krisis ekonomi  dimana situasi moneter tidak menentu yang telah menimbulkan krisis kepercayaan para investor asing terhadap kekuatan para pengusaha nasional. Gejolak ini telah menimbulkan kesulitan yang sangat besar terhadap perekonomian nasional, terutama kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan usahanya dan bahkan untuk mempertahankan kelangsungan kegiatan usahanya, yang akibatnya telah memberi pengaruh besar terhadap kemampuan dunia usaha Nasional  untuk memenuhi kewajiban pembayaran mereka kepada para kreditur. Keadaan ini kemudian telah melahirkan akibat berantai yang tidak saja berpengaruh terhadap kelangsungan usaha dan pertumbuhan ekonomi pada umumnya, tetapi juga kepada masalah-masalah ketenaga kerjaan dan aspek-aspek sosial lainnya yang jauh lebih perlu diselesaikan secara adil dalam arti memperhatikan kepentingan perusahaan sebagai debitur ataupun kepentingan kreditur secara seimbang.
Keadaan yang sedemikian ini akhirnya Pemerintah Indonesia mencari lembaga keuangan Internasional yang dapat memberi finansial ke Indonesia, yang akhirnya ditanda tangani Letter of Intent ( L.o.I ) antara pemerintah Indonesia dengan  International Monetary Fund (IMF)  sebagai salah satu lembaga keuangan internasional yang memberi finansial kepada Indonesia, dan mendorong Indonesia supaya membuat kesepakatan, agar sarana hukum yang mengatur soal pemenuhan kewajiban oleh debitur kepada kreditur diperbaiki. Untuk maksud tersebut, pengaturan mengenai kepailitan termasuk mengenai masalah penundaan pembayaran utang merupakan salah satu masalah penting yang segera harus diselesaikan, dengan sarana hukum yang dapat digunakan sebagai landasan bagi upaya penyelesaian utang piutang. 
Oleh karena itu pada tanggal 22 April 1998 telah ditetapkan dan di undangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) Nomor 1 tahun 1998.  PERPU tersebut merupakan penyempurnaan terhadap “ Faillissements Verordening”, Staatsblaad Nomor 217 tahun 1905 juncto Staatsblaad Nomor 348 tahun 1906,  dengan cara mengadakan penambahan dan perubahan. Sebenarnya Faillissements Verordening hanyalah berlaku untuk golongan Eropah dan Timur Asing, sedangkan untuk pribumi baru dapat diberlakukan sepanjang menundukkan diri secara suka rela.
 PERPU ini mengalami perubahan menjadi Undang-undang Nomor 4 tahun 1998, setelah lebih dahulu mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Selanjutnya untuk mempersingkat penyebutan Undang-Undanga Nomor 4 tahun 1998 ini dinamai dengan Undang-Undang Kepailitan yang mengatur secara khusus tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UKPKPU).  Kemudian Undang-undang Kepailitan No.4 Tahun 1998 ini direvisi lagi menjadi Undang-undang Nomor 37 tahun 2004  tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ( UUK 2004 ).
Kalau dilihat pada awalnya kepailitan ketika memakai Faillisement Verordening tujuannya untuk melindungi debitur, tetapi setelah adanya krisis moneter dan setelah adanya perubahan dari Faillisements Verordening ke PERPU No. 1 tahun 1998 kemudian ke Undang-Undang No. 4 tahun 1998 dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 kelihatannya lebih melindungi kreditur, sebab kalau kreditur merasa terlindungi, maka Undang-undang Kepailitan ini menjadi berfungsi sebagai perangsang terhadap investasi, dimana investor akan merasa terlindungi, dan untuk itu pula dibuatlah hukum acara yang lebih sederhana, sehingga proses kepailitan akan memakan waktu yang lebih cepat dan cara  pembuktiannyapun dibuat lebih sederhana,  kalau utang sudah jatuh tempo dan cukup terdapat lebih dari satu kreditur, maka sudah cukup alasan untuk mengajukan permohonan pailitan ke Pengadilan Niaga, karena sebelumnya kalau dengan memakai Faillissements Verordening  pengajuan paillit ke pengadilan negeri dengan memakai BRv sebagai hukum acaranya.
Sebagai implikasi dari ketentuan persaratan pengajuan permohonan pailit yang menerapkan hukum acara dan pembuktiaannya yang sederhana maka kasus kepailitan yang masuk kepengadilan-pengadilan niaga mengalami peningkatan,  diantara  kasus-kasus yang masuk ke Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah kasus PT.Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dan kasus Prudential life Assurance.
Melihat kepada  sarat kepailitan sebagaimana yang ditentukan Pasal 1 ayat (1) Failllissements verordening tersebut disyarat bahwa debitur telah berada dalam keadaan “berhenti membayar” utang-utangnya, tidak tampak arti dari pasal tersebut mengarah kepada pengertian bahwa “debitur tidak membayar salah satu utang”. Hukum Kepailitan dalam hal ini bukan mengatur kepailitan debitur yang tidak membayar kewajibannya hanya kepada salah satu kreditur saja, tetapi debitur itu harus berada dalam keadaan insolven, jadi debitur tidak dapat dikatakan insolven hanya kepada  seorang kreditur saja, debitur tersebut tidak membayar utang. Kalangan asuransi yang mengalami pahitnya diajukan pailit kepengadilan niaga, mendesak para perumus Undang-undang, untuk merubah aturanperundang-undangan yang dinilai kurang tepat.
Kasus Manulife dan kasus Prudential merupakan contoh kasus yang sangat baik untuk mengkaji hukum kepailitan dan kebijakan kepailitan nasional. yang sekarang terjadi adalah justru banyak perusahaan yang solvent, memiliki aset yang lebih besar dibanding utangnya, stabil dan sehat dimohonkan pailit. contohnya adalah kasus permohonan pailit terhadap PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (AJMI) perkara No. 10/Pailit/2000/PN.NIAGA.JKT PST yang dimohonkan pailit oleh pemegang sahamnya sendiri PT.Dharmala Sakti Sejahtera (DSS) dan Prudential Life Assurance (PLA) perkara No. 13/Pailit/2004/PN.NIAGA.JKT.PST yang dimohonkan pailit oleh agennya atau mitranya, waktu itu AJMI merupakan asuransi ke-4 terbesar di Indonesia, dan dia termasuk perusahaan yang solvent dengan 500.000 nasabah dan kurang lebih Rp. 3,1 trilyun assset yang dikelola PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (AJMI) dan PT Prudential Life Assurance (PLA), merupakan unit Indonesia dari perusahaan asuransi Inggris, PT. Prudential Life Assurance yang diajukan permohonan pailit walaupun memiliki asset lebih dari Rp 1,5 Trilyun dan rasio risk based capital 255%. Kasus perusahaan Asuransi ini menimbulkan wacana baru didalam dunia hukum Kepailitan.     
 Kasus Manulife dan kasus prudential ini memunculkan kontroversi yang menimbulkan banyak kritik terhadap penetapan pailit oleh pengadilan niaga, karena asset perusahaan ini lebih besar dari utang yang dijadikan dasar permohonan pailit serta perusahaan ini mempekerjakan banyak tenaga kerja (karyawan-karyawati)  dan juga karena adanya campur tangan pemerintah asing (Canada) untuk kasus manulife serta diperiksannya hakim-hakim yang memeriksa kasus Manulife pada tingkat Pengadilan Niaga dengan dugaan adanya suap. Adanya campur tangan pemerintah asing terhadap sistem peradilan suatu negara merupakan sesuatu yang sangat ironi, di negara mereka sendiri yang menjunjung asas demokrasi, campur tangan eksekutif / politisi terhadap lembaga yudikatif adalah sangat “tabu” dan akan membahayakan karir eksekutif atau politisi yang bersangkutan
Kasus Manulife dan Prudential dapat menjadi signal terhadap masuknya investor asing, ketanah air. Bagi investor asing, dipailitkannya PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (AJMI) dan PT Prudential Life Assurance (PLA),  menimbulkan persepsi tidak terlindunginya investor asing oleh sistem Hukum di Indonesia, dan juga ada yang menyatakan bahwa kriteria kepailitan yang dianut oleh hukum kepailitan Indonesia tidak sesuai dengan standar internasional yang mana tentunya hal ini dapat merugikan perekonomian nasional. Namun disisi yang lain menurut beberapa pengamat, sebenarnya kasus Manulife dan Prudential berdasarkan ketentuan yuridis formil telah memenuhi sarat untuk dapat diajukan permohonan pailit. Hal ini dikarenakan mudahnya persaratan untuk mengajukan permohonan pailit serta pendefenisian utang dalam arti luas pada sistem Hukum Kepailitan Indonesia.

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Kepailitan Tahun 1998 menentukan syarat untuk mengajukan permohonan pailit adalah apabila debitor memiliki lebih dari 2 (dua) kreditur, dimana salah satu dari utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih,  akibatnya  terdapat beberapa implikasi dalam pelaksanaan pasal ini. Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentag Kepailitan tidak membedakan syarat voluntary bankruptcy, sebaiknya persyaratan untuk pengajuan pailit adalah mewajibkan debitur untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar dalam atau akan mengalami kesulitan keuangan. Oleh karena persyaratan kepailitan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) UUK tersebut dapat menimbulkan malapetaka dalam dunia usaha, dan lebih lanjut dapat mengurangi minat luar negeri untuk menanamkan modal di Indonesia, dan dapat menyebabkan keengganan lembaga-lembaga pemberi kredit untuk membiayai perusahaan-perusahaan di Indonesia, oleh karena itu sarat-sarat kepailitan yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) UUK harus segera dirubah. Undang-undang Kepailitan seharusnya menganut azas bahwa hanya perusahaan yang insolven saja yang dapat dinyatakan pailit sebagaimana dianut oleh Undang-undang Kepailitan dibanyak Negara maju. 
Dari sisi kreditur pasal ini memberikan perlindungan atas hak-hak kreditur, namun perlindungan yang diberikan dapat disalah gunakan oleh kreditur dan menurut  Undang-undang Kepailitan Tahun 1998, dimungkinkan seorang kreditor yang memiliki piutang Rp 1.-,( satu rupiah ) dapat mengajukan permohonan pailit terhadap debitornya.       
         Jadi untuk ketentuan  pailit perlu resolusi dalam upaya penyelesaian konflik utang-piutang dalam wilayah Hukum Indonesia yang merupakan salah satu bagian permasalahan utama untuk segera mendapat penyelesaian dalam upaya membangun kembali kemampuan pemerintah untuk menggerakkan roda perekonomian Indonesia setelah krisis moneter 1997. Masalah dalam penulisan tesis ini yaitu; apa dasar pertimbangan Mahkamah Agung RI membatalkan Putusan No 10/Pailit/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan No. 13/Pailit/2004/PN.Niaga Jkt.Pst dan  bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Agung No.021/K/N/2002 dan Putusan Mahkamah Agung No. 08/K/N/2004 terhadap perubahan hukum kepailitan atau lahirnya Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan ditinjau dari pengertian utang dan pihak yang dapat mengajukan pailit.

Dasar pertimbangan Mahkamah Agung RI membatalkan Putusan No 10/Pailit/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan No. 13/Pailit/2004/PN.Niaga Jkt.Pst dan  bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Agung No.021/K/N/2002

	Pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus perkara Manulife, menunjukkan bahwa pembuktian di dalam perkara ini bukan merupakan pembuktian yang oleh karena tidak terbukti adanya utang Termohon kepada Pemohon dan tidak terbukti adanya jatuh waktu serta tidak terbukti adanya Kreditur lain maka unsur-unsur Pasal 1 ayat 1 Perpu Tahun No. 1/1998 yang telah menjadi Undang-undang dengan UU No.4/1998 tentang Kepailitan tidak terbukti dengan sah, namun penulis melihat hal ini dapat terjadi karena pengaturan mengenai utang dalam UU No. 4 / 1998, terlalu luas pengertiannya sehingga dapat menimbulkan banyak interpretasi dan interpretasi tersebut akan bergantung kepada siapa yang melakukannya. Demikian juga halnya dengan pengertian siapa yang berhak menagih utang Undang-undangpun  tidak tegas/ tidak jelas mengaturnya, sehingga  menurut penulis adalah menjadi beralasan hukum permohonan pernyataan pailit dari Pemohon untuk ditolak;
PT. Asuransi Jiwa Manulife adalah sebuah perusahaan asuransi jiwa yang pada awalnya bernama PT. Asuransi Jiwa Dharmala Manulife. PT. Asuransi Jiwa Manulife didirikan dengan sebuah perjanjian usaha patungan antara:
1.	Manulife Financial Insurance memiliki saham sebesar 51 % atau sebesar 2.295 lembar saham;
2. PT. Dharmala Sakti Sejahtera memiliki saham sebesar 40% atau sebesar 1.800    lembar;
3.   International Finance Corporation (IFC) sebesar 9% atau 405 lembar.
Pendirian usaha tersebut didasarkan atas Akta Perjanjian Usaha Patungan tertanggal 10 Juni 1998, yang dibuat dihadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta. Berdasarkan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam hal ini Manulife Financial Insurance, PT. Dharmata Sakti Sejahtera, dan ITC saling mengikatkan dirinya pada suatu perianjian, yaitu Perjanjian Usaha Patungan.
Dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan syarat sah suatu perjanjian, yaitu:
1.	Adanya kesepakatan dari mereka yang mengikatkan diri; 
2.	Adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 
3.	Adanya suatu hal tertentu;
4.	Adanya sebab yang halal atau legal.

Sesuai dengan ketentuan pasal diatas, maka setiap perjanjian harus memenuhi unsur-unsur tersebut. Dalam hal ini terbentuknya PT. Asuransi Jiwa Manulife  didasarkan atas kesepakatan para pihak untuk membentuk sebuah perusahaan asuransi, dan ketentuan besarnya saham, serta besarnya keuntungan dari saharn-saham  tersebut begitu juga halnya dengan unsur-unsur lain seperti adanya sebab yang halal atau legal dimana pembuatan perusahaan asuransi adalah perbuatan yang tidak melawan hukum selama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keempat unsur tersebut sudah dipenuhi oleh perjanjian usaha patungan tersebut.
Pada tanggal 6 Juni 2000, PT. Dharmala Sakti Sejahtera dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, karena itu segala sesuatu yang menyangkut dengan pengurusan harta kekayaan PT. Dharmala Sakti Sejahtera dilakukan oleh kurator. Berdasarkan Penetapan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 10/ PAILIT/ 2000/ PN. NIAGA.JKTPST jo Nomor 03/ PKPU/ 2000/ PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 21 Desember 2000. Untuk itu diangkatlah Paul Syukran, S.H sebagai kurator PT. Dharmala Sakti Sejahtera yang mengurus seluruh harta pailit.
Menurut  Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998, dalam pasal 67 ayat (1) menyatakan bahwa tugas kurator adalah untuk melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit. Dalam pengurusan harta pailit tersebut kurator menemukan adanya harta kekayaan dari PT. Dharmala Sakti Sejahtera berupa dividen di PT. Asuransi Jiwa Manulife. Sehubungan dengan adanya harta kekayaan perusahaan tersebut maka kurator selaku pihak yang berwenang melakukan pengurusan harta pailit melayangkan surat somasi sebanyak dua kali yaitu tanggal 26 April 2002 dan tanggal 2 Mei 2002, namun pihak PT. Asuransi Jiwa Manulife tidak menanggapi somasi tersebut.
Dan menurut Paul Syukran pada tanggal 18 Februari 2004 telah dilakukan rapat voting kreditor yang dihadiri oleh sembilan kreditor PT. Dharmala Sakti Sejahtera, delapan diantaranya menyetujui untuk mengajukan gugatan perdata tersebut, dan satu diantaranya yaitu PT. AJ Artha Mandiri Prima menyatakan abstein. Setelah itu kurator meminta izin kepada Hakim Pengawas, yaitu Putu Subroto, dan Hakim Pengawaspun memberikan izin untuk menempuh upaya hukum.
Berdasarkan hal tersebut Kurator PT. Dharmala Sakti Sejahtera mengajukan permohonan pailit PT. Asuransi Jiwa Manulife ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui kuasanya Febry Irmansyah, S.H dan Audi Tentrie P. Moeis, S.H (surat kuasa khusus  tanggal 14 Mei 2002) dengan dasar gugatan bahwa perusahaan asuransi tersebut mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.
Selain Pemohon pailit, perusahaan asuransi tersebut juga memiliki kreditor yang lebih dari satu, yaitu :
1.	Eddy Salomon, yang beralamat di Jalan Mahkota 1122, Kota Medan, Tangerang 15117, yaitu utang PT. Asuransi Jiwa Manulife berupa nilai tunai pembayaran polis yang belum dibayarkan oleh perusahaan asuransi tersebut kepada Eddy Salomon;
2.	Alaydrus, beralamat di Kampung Karawang Wetan Rt. 04/Rw. 02 Sukabumi, Jawa Barat, yaitu utang PT. Asuransi Jiwa Manulife berupa pembayaran uang pertanggungan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang belum dibayarkan kepacia Alaydrus, selaku pihak yang berhak menerima uang pertanggungan atas polls yang diterbitkan oleh perusahaan auransi tersebut;
3.	Kantor Pelayanan Pajak (KPP Menteng), beralamat dijalan Sam ratulangi No. 17, Jakarta Pusat;
4.	Utang Klaim, yaitu klaim yang telah diakui oleh PT. Asuransi Jiwa Manulife untuk dibayarkan kepada para nasabah, sebagaimana terbukti dalam Laporan Keuangan PT. Asuransi Jiwa Manulife.
Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 dinyatakan bahwa syarat untuk mengajukan permohonan  pailit adalah adanya utang, dimana utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih.
 Menurut pihak PT. Dharmala Sakti Sejahtera utang yang seharusnya dibayar oleh pihak PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia adalah sebesar 40% dari keuntungan yang didapat oleh pemisahan asuransi itu setiap tahun. Dan jika dikalkulasikan, maka deviden yang ditagih beserta bunga adalah sebesar Rp. 32.789.856.000,- (tiga puluh dua milyar delapan ra.tus lima puluh enam ribu rupiah).
Syarat lainnya yang harus dipenuhi adalah adanya dua atau lebih kreditor. Untuk itu maka pemohon pailit tersebut mencantumkan daftar kreditor lainnya seperti tersebut diatas.
Selain itu dalam tuntutannya, kurator PT. Dharmala Sakti Sejahtera meminta kepada hakim agar dilakukan sita jaminan terhadap harta kekayaan PT. Asuransi Jiwa Manulife, agar dapat menghindari adanya upaya-upaya termohon untuk lari dari kewajibannya sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pemohon pailit. Hal ini didasarkan pada undang-undang yang berlaku saat itu, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tepatnya didalam pasal 7 ayat (1) yang berisi sebagai berikut:
"Selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum ditetapkan”. Setiap kreditur atau kejaksaan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk:
a. Meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitor;     
b. Menunjuk kurator sementara untuk:
          -     Mengawasi pengelolaan usaha debitor; dan
   -    Mengawasi pembayaran kepada kreditor, pengalihan atau pengangunan   kekayaan debitor yang dalam rangka kepailitan memerlukan persetujuan kurator".
Berdasarkan pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa permohonan dapat dilakukan guna melindungi kreditor. Adapun objek dari permohonan tersebut, adalah:
    Namun permohonan sita jaminan tersebut tersebut ditolak oleh majelis hakim, karena pemeriksaan di Pengadilan Niaga berlangsung secara sederhana dan cepat, selain itu hakekat dari permohonan pailit sendiri adalah merupakan sita umum terhadap harta kekayaan debitor baik yang ada saat ini maupun masa yang akan datang.
Dengan adanya permohonan pailit oleh kurator PT. Dharmala Sakti Sejahtera tersebut, PT. Asuransi Jiwa Manulife melalui kuasanya menyatakan dalam eksepsinya bahwa permohonan pailit yang diajukan oleh kurator tersebut prematur, karena pemohon pailit belum meminta nasehat dari panitia kreditur dan belum mendapat izin dari hakim pengawas. Selain itu permohonan pailit tersebut tidak dijukan pada pihak yang seharusnya digugat. Menurut PT. Asuransi Jiwa Manulife seharusnya gugatan itu ditujukan pada The Manufactures Life Insurance Company dan International Finance Corporation di Pengadilan Negeri. Dan permohonanan  itu dianggap tidak untuk kepentingan kreditor, serta perlunya kepemilikan saham PT. Dharmala Sakti Sejahtera.
Dalam jawabannya PT. Asuransi Jiwa Manulife menyatakan bahwa perusahaan tersebut tidak memiliki utang kepada PT. PT. Dharmala Sakti Sejahtera kerena deviden yang dituntut oleh kurator tersebut tidak merupakan kewajiban perusahaan tersebut melainkan kewajiban pemegang saham. Dan berdasarkan pasal 23 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dalam pasal 62 ayat (1) mengatur bahwa Rapat Umum Pemegang Sahamlah yang berhak memutuskan adanya deviden yang harus dibayar atau tidak. Dan perusahaan tersebut tidak memiliki kreditur lain, yang disebutkan oleh pemohon pailit tersebut sudah dibayarkan. Selain itu yang menjadi dasar dari penolakan atas permohonan yang diajukan kepadanya; termohon menyatakan bahwa PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dalam keadaan keuangan yang baik.
Berdasarkan bukti-bukti, keterangan-keterangan, dan alasan-alasan hukum, serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, majelis hakim mempertimbangkan bahwa :
a.	Bahwa eksepsi yang dilakukan oleh termohon menyangkut dengan tidak adanya izin dari hakim pengawas ditolak, karena berdasarkan pasal 70 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dinyatakan bahwa tidak adanya kuasa dari hakim pengawas dalam hal dimana  kuasa itu diperlukan atau tidak diindahkan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam pasal 75 dan 76 tidak mempengaruhi sahnya perbuatan yang dilakukan oleh kurator;
b.	Bahwa eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan tersebut error in persona ditolak, karena perjanjian usaha patungan pada tanggal 10 Juni 1998 yang terdiri atas tiga perusahaan bekerjasama untuk menjalankan suatu usaha asuransi jiwa yaitu PT. Asuransi Jiwa Manulife. Dan perusahaan tersebut merupakan badan hukum, maka organ-organ badan hukum tersebut berupa RUPS, Direksi, dan Komisaris melaksanakan tugas dan kewajibannya maka yang digugat adalah tepat badan hukum tersebut;
c.	Bahwa telah dipenuhi syarat-syarat pengajuan permohonan pailit oleh pemohon pailit.
Dan dalam putusannya Majelis Hakim memutuskan bahwa permohonan penyataan pailit itu dikabulkan. 
Melihat putusan Majelis hakim yang mengabulkan permohonan pailit tersebut, kalau dihubungkan dengan pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomr 4 Tahun 1998, timbul reaksi berikut ini :
1. Bahwa dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat hakim pengawas dan   kurator. Dan jika para pihak tidak mengajukan usul atas kurator, maka Balai Harta Peninggalan bertindak sebagai kurator. Untuk itu, dalam putusannya hakim mengangkat seorang hakim pengawas, dan Kali Sutan. S.H. sebagai kurator, yang pada saat itu dimintakan oleh pemohon. Setelah keluarnya putusan hakim niaga tersebut banyak sekali terjadi pro dan kontra dimasyarakat, termasuk para ahli hukum sendiri. Hal ini juga berakibat kepada dua orang hakim yang menangani perkara tersebut diberhentikan sementara dengan Keputusan  Presiden. Selain itu dampak terhadap PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia adalah dihentikannya kegiatan sementara, guna adanya kekuatan hukun: karena perusahaan tersebut mengajukan memori kasasi ke Mahkamah Agung. Hal  ini sesuai dengan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang.
2.  Bahwa dalam memutus perkara permohonan tersebut hakim tidak konsisten dalam  mengakui barang bukti yang diajukan;
3. Bahwa kurator Kali Sutan, S.H., berdasarkan surat Associasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) kepada Departemen Kehakiman Republik Indonesia, saudara Kali Sutan, S.H., sudah dikeluarkan dari associasi tersebut;
4.  Bahwa majelis hakim tidak menerapkan ketentuan dari pasal 67 ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, yang menyatakan bahwa untuk menghadap dimuka pengadilan, kurator harus terlebih dahulu mendapat izin dari hakim pengawas;
5.	Bahwa majelis hakim telah salah menerapkam hukum yang berhubungan dengan badan Hukum;
6.	Bahwa majelis hakim tidak mempertimbangkan yurisprudensi berupa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 33 K / N / 1999 tertanggal          1 November 1999, yang secara tegas menyatakan bahwa permohonan pemyataan pailit terhadap perusahaan asuransi merupakan hak eksklusif Menteri Keuangan; dan berbagai penolakan lainnya terhadap penetapan putusan pailit tersebut.
Sedangkan pemohon kasasi II, menyatakan bahwa penetapan putusan permohonan pailit terhadap PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia adalah salah dan keliru, karena latar belakaNg dari disahkannya Undang-Undang Kepailitan, yaitu adanya krisis moneter yang menyebabkan banyak debitor yang insolven, sehingga seharusnya yang dapat dinyatakan pailit adalah perusahaan yang dalam keadaan insolven bukan pada perusahaan yang solven dan bonafid seperti PT.Asuransi Jiwa Manulife. Pada tanggal 5 Juli 2005, Mahkamah Agung memutuskan pembatalan putusan Pengadilan Niaga Nomor : 10/PAILIT/2002/PN.NIAGA.JKT.PST., dengan pertimbangan bahwa dalam perkara tersebut perlu pembuktian yang tidak sederhana, terkait dengan adanya gugatan terhadap kepemilikan saham PT. Dharmala Sakti Sejahtera, dan pertimbangan lainnya dinyatakan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya. Dari kasus tersebut, penulis melihat bahwa yang menjadi permasalahan inti adalah menganai ada atau tidaknya utang dividen yang diajukan oleh kurator PT. Dharmala Sakti Sejahtera. Dalam hal ini PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia sebagaimana yang telah dinyanyatakan, bahwa perusahaan tersebut bukanlah pihak yang dapat dimohonkan pailit, karena Pejanjian Usaha Patungan dibuat tepat untuk/oleh ketiga perusahaan diluar PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, dan tidak melibatkan termohon pailit. Sementara itu PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, adalah sebuah perusahaan asuransi yang muncul karena adanya Perjanjian Usaha Patungan tersebut, maka didalam Rapat Umum Pemegang Saham PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia terdapat perwakilan dari ketiga perusahaan diatas sebagai pemegang saham atas perusahaan asuransi tersebut. Menurut Penulis yang seharusnya dituntut oleh PT. Dharmala Sakti Sejahtera adalah adanya Rapat Umum Pemegang Saham;sehingga dapat diputuskan untuk mengadakan pembagian atas deviden tahun 1999 tersebut, karena dalam pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor I Tahun 1975 tentang Perseroaan Terbatas memberikan peluang bagi pemegang saham antuk meminta kepada direksi melakukan Rapat Umum Pemegang Saham, sehingga dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dapat menetapkan pembagian atau pengunaan laba perusahaa. Meskipun status PT. Dharmala Sakti Sejahtera dalam keadaan pailit, bukan berarti bahwa perusahaan tersebut tidak berwenang atas haknya, yakni dividen tahun 1999, maka untuk itu kepengurusan tersebut beralih pada kuratornya. Dan mengenai jatuh tempo dan dapat ditagih dalam perkara ini memerlukan pembuktian yang tidak sederhana, karena terlebih dahulu harus dibuktikan ada atau tidaknya deviden tahun 1999. Apakah RUPS telah memerintahkan untuk membagikan deviden tersebut, sehingga baru dapat diketahui bahwa deviden yang dijadikan dasar permohonan pailit tersebut memang ada dan telah jatuh tempo serta dapat ditagih. Menurut hemat penulis keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tersebut memang sudah tepat dan mempunyai alasan yang kuat. Namun dengan adanya perkara ini mengakibatkan berbagai kegoncangan terutama dalam bidang asuransi dan penanaman modal, karena dengan adanya perkara ini menyebabkan penarikan dana besar-besaran dari masyarakat dan juga melunturnya kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi, serta membuat investor takut untuk menanamkan modalnya pada perusahaan asuransi, sementara itu usaha perasuransian sedang berkembang pesat di Indonesia. 36 Dengan banyaknya perusahaan asuransi yang dimohonkan pailit, maka perlu adanya perlindungan hukum terhadap perusahaan asuransi seperti halnya bank, dan perusahaan efek. Hal ini kemudian diwujudkan dalam  Undang-Undang tentang Kepailitan yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Berdasarkan perkara kepailitan antara Kurator PT. Dharmala Sakti
Sejahtera dengan PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia diatas, dapat dilihat
bahwa hakim tidak menjadikan solvabilitas perusahaan sebagai alasan atau dasar 
pertimbangan hukumnya. Karena secara hukum tingkat solvabilitas sebuah
perusahaan bukanlah suatu syarat untuk dapat mengajukan perrnohonan
pernyataan pailit. Dapat dilihat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1998 tidak ada menyatakan bahwa syarat untuk mengajukan permohonan
pailit adalah keadaan yang insolvable dari debitor. Dan permohonan pailit tersebut
tidak memberikan batasan bahwa debitur tidak mampu membayar, karena itu jika
terdapat utang, maka dapat diajukan permohonan pailit terlepas dari debitor tidak mampu membayar atau tidak mau membayar .Jika kita lihat dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2004 setidaknya ada dua perusahaan besar yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, yaitu PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dan PT.Prudential Life Assurance, walaupun akhimya dianulir dengan Putusan Mahkamah Agung, tetap saja menimbulkan dampak negatif bagi perusahaan-perusahaan tersebut dan terhadap perkernbangan investasi di bidang asuransi. Disamping itu putusan Pengadilan Niaga tersebut juga menimbulkan dampak yang kurang baik terhadap masyarakat penggunan jasa asuransi. Ketika PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, perusahaan ini mempunyai asset sebesar Rp.1.812 triliun dan jumlah kewajiban sebesar Rp. 1,596 Miliar dan rasio modalnya terhadap risiko yang ditanggungnya (Ratio Base Capital ) sebesar 167,26 persen.37 sedangkan PT.Prudential Life Ansurance memiliki total kekayaan sebesar Rp. 1,575 Trilun, jumlah kewajibannya Rp. 1,373 Trilun dan RBC 255 perseii.38 Dan kedua perusahaan asuransi ini tidak dipailitkan kerena hal-hal yang menyangkut dengan perjanjian asuransi sendiri, dimana PT. Asuransi Jiwa Manulife dipailitkan atas dasar tidak dibayarnya deviden, sementara itu PT. Prudential Life Assurance dipailitkan karena permohonan dari agennya.

A.	Implikasi Putusan Mahkamah Agung No. 021 K / N / 2002 dan No 08 K / N  / 2004 terhadap lahirnya Undang-undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 Di Tinjau dari Pengertian Utang dan Pihak yang dapat mengajukan Pailit.

Sehubungan dengan pendapat pro dan kontra, terhadap putusan Mahkamah Agung tentang Asuransi Manulife dan Prudential, penulis berpendapat bahwa Undang-undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan perlu direvisi, karena undang-undang ini tidak mengakomodir semua masalah kepailitan di Indonesia, khususnya masalah perusahaan asuransi.Putusan atas perkara-perkara tersebut menunjukkan bahwa perusahaan asuransi tidak kebal pailit dan perselisihan yang terjadi antara perusahaan asuransi dan tertanggung, agen, atau dengan pihak-pihak lainnya dapat diajukan ke pengadilan Niaga. Ternyata, dengan berlakunya Undang-Undang (UU) Kepailitan ini yang dibentuk dengan tujuan agar usaha yang terkena pengaruh krisis ekonomi dapat memperoleh suatu upaya untuk dapat meneruskan kegiatannya malah menjadi ancaman bagi perusahaan-perusahaan, termasuk perusahaan asuransi. Latar belakang lahirnya UU Kepailitan ini sangat sederhana. Hal itu dimaksudkan guna memaksa orang lain atau badan hukum lainnya yang tak mau membayar minimal dua utangnya dengan jalan dipailitkan (dibangkrutkan untuk dipaksa membayar utangnya) melalui pengadilan  yang dilakukan dengan cara menjual asset-aset yang dimiliki, tidak peduli berapapun jumlahnya. 
Namun, dalam pelaksanaannya terjadi pro-kotra yang sangat besar atas penerapan UU Kepailitan ini. Ancaman pailit itu telah menjadi momok bagi perusahaan asuransi. Ironisnya Ancaman ini juga berlaku perusahaan asurransi yang masuk dalam kategori Sehat. Seharusnya jika suatu perusahaan akan dipailitkan, perusahaan itu harus dibuktikan bahwa perusahaan tersebut sungguh- sungguh tak mampu dan tak mau membayar lagi utang- utangnya sehingga satu-satunya jalan adalah menyatakan pailit untuk kemudian menjual aset-aset yang ada untuk membayar utang-utangnya. Dalam kasus Manulife dan prudential, pada saat diputuskan pailit, kedua perusahaan berada dalam keadaan sehat, Total kekayaan Manulife saat dipailitkan sebesar Rp 1,812 triliun' jumlah kewajiban Rp 1,596 miliar, dan rasio modalnya terhadap .risiko yang ditanggungnya (risk based capitat/RBC) 167, 26 persen. Adapun Prudential, sesuai dengan laporan keuangan per akhir tahun 2003 (telah diaudit) masuk dalam kategori perusahaan asuransi yang sangat sehat. Total kekayaannya Rp l, 575 triliun, jumlah kewajibannya Rp 1,373 triliun dan RBC 255 persen jauh di atas ketentuan Departemen Keuangan sebesar 100 persen.
Dilihat dari data keuangan di atas, secara sederhana memang tak seharusnya terjadi vonis pailit  karena sesungguhnya kedua perusahaan tersebut sama sekali tak dapat dinyatakan tidak mampu membayar, dan mengenai utang  dalam Perianjian asuransi,dalam memutuskan pailit, majelis hakim pengadilan niaga beranggapan bahwa. Keputusannya sudah memenuhi syarat UU Kepailitan.pasal 1 Ayat (1) UU Kepailitan menyebutkan debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitrya satu utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan.  Namun masih terjadi perbedaan pendapat mengenai "apa yang dimaksud dengan utang" karena UU Kepailitan tidak memberikan definisi atau pengertian tentang utang.
Pendapat pertama utang dalam pengertian sempit mengartikan utang sebagai kewajiban debitor untuk membayar sejumlah uang yang timbul dari perjanjian utang-piutang (perjanjian kredit) saja, yaitu berupa utang pokok dari dan/atau- bunganya. Pendapat kedua mendefinisikan utang dalam pengertian luas. Utang, berdasarkan pendapat ini  diartikan tidak hanya kewajiban debitor untuk membayar sejumlah uang yang timbul dari perjanjian utang piutang, tetapi juga kewajiban debitor untuk membayar sejumlah uang yung timbul dari perjanjian (tindakan wanprestasi) atau undang-undang. Jadi, termasuk segala bentuk wanprestasi terhadap suatu kontrak (breach of contract)'
Namun, kata wanprestasi berkaitan dengan suatu perjaniian harus dihubungkan dengan Pasal 6 Ayat (3) UU kepaitlitan yang menentukan bahwa proses pembuktian adanya utang harus dilakukan secara, sederhana (sumir). Dalam kaitan dengan perjanjian asuransi, tidak semua bentuk penolakan perusahaan asuransi untuk memberikan ganti rugi atau kompensasi kepada tertanggung atas klaim yang diajukan dapat segera dikategorikan pada kriteria wanprestasi' Terlebih dahulu harus dibuktikan apakah tidak dibayarnya klaim itu karena penanggung tidak memenuhi kewajibannya, atau karena kesalahan tertanggung sendiri.
Dalam perjanjian asuransi, tertanggung berkewajiban membuktikan bahwa kerugian yang dideritanya disebabkan oleh peril yang dijamin polis dan juga harus membuktikan besarnya nilai kerugian. untuk itu tertanggung perlu melengkapi klaimnya dengan dokumen-dokumen pendukung. Perselisihan bias terjadi dalam hal penanggung berpendapat bahwa klaim tidak dijamin polis atau penanggung sudah mengakui liability-nya, namun terjadi perbantahan tentang jumlah klaim. 
Hal-hal tersebut tentunya memerlukan pembuktian untuk mengetahui siapa dari kedua belah pihak yang wanprestasi. Dengan demikian, proses pembuktian. atas dugaan wanprestasi tersebut rumit atau tidak sederhana. sebaliknya, apabila wanprestasi dari perusahaan asuransi dapat dibuktikan secara sederhana, hal ini dapat menjadi dasar permohonan pemyataan pailit terhadap perusahaan asuransi. Misalnya, perusahaan asuransi tidak mampu memberikan ganti rugi kepada tertanggung atas suatu klaim total loss yang jelas-jelas dijamin dalam kondisi polis.
Selanjutnya, sehubungan.dengan persyaratan bahwa "utang telah jatuh wakfu dan dapat ditagih, UU Kepailitan tidak. menjelaskan tentang jatuh temponya suatu utang. pada umumnya, dalam menetapkan apakah suatu utang piutang telah jatuh tempo dan dapat ditagih seperti yang dimaksudkan Pasal 1 Ayat (1 ) UU Kepailitan, dapat dilihat dari perjanjian kredit yang tetah disepakati oleh para pihak. Dalam praktik bisnis asuransi.Suatu klaim baru dapat diartikan sebagai utang apabila telah ada kesepakatan atau kepastian mengenai jumtah klaim yang harus dibayar' sebelum penanggung mengakui liability-nya dan adanya kesepakatan tentang besarnya jumlah klaim, maka suatu klaim asuransi belum dapat diartikan sebagai utang.Selanjutnya, setelah terjadi kesepakatan, maka sesuai dengan surat Keputusan Menkeu No. 225/KMK 017/1993. perusahaan asuransi harus telah menyelesaikan  pembayaran klaim paling lama 30 hari sejak adanya kesepakatan tersebut. Terakhir, berkaitan dengan persyaratan, ada dua atau lebih kreditor". UU Kepailitan tidak rnembatasi berapa jumlah kreditor untuk dapat memailitkan debitor dan juga tidak memberikan batasan minimum jumlah piutang seorang kreditor yang dapat mengajukan permohonan pailit. Ancaman pailit bagi perusahaan asuransi tidak hanya didasarkan pada persoalan hukum asuransi, tetapi juga dapat disebabkan oleh kegiatan badan hukum yang menjalankan kegiatan asuransi tersebut contohnya adalah kasus-kasus perusahaan asuransi yang disebutkan di atas, ternyata sebagian besar justru tidak berkaitan dengan kontrak usaha asuransi. Akhirnya penulis samapai pada sebuah kesimpulan di pelukan revisi terhadap Undang-undang Kepailitan. Untuk memperkecil timbulnya kasus-kasus pailit di atas dan kemungkinan pailit lainnya di masa mendatang tetah menjadi momok bagi industri asuransi di lndonesia. lndustri yang mengandalkan kehidupan dan perkembangannya pada kepercayaan yang diberikan masyarakat dikhawatirkan akan mengalami kehancuran atas masa depan yang ridak pasti. Dipailitkannya sebuah perusahaan asuransi akan mernberikan dampak yang sangal buruk bagi masa depan industri asuransi di Indonesja dan bagi para tertanggung, antara lain terhadap terlaksananya pengalihan risiko yang telah disepakati. Bisa dibayangkan akibatnya jika yang dipailitkan adalah satu perusahaan asuransi besar yang memliki jutaan nasabah. Bahkan lebih dari itu, bisa berdampak terhadap calon investor luar negeri karena dinilai dapat menimbulkan kelidak pastian berusaha di industri asuransi. Oleh karena itu, revisi atas UU Kepailitan sudah sangat mendesak. pemerintah, melalui Departemen Kehakiman dan Hak AsasiManusia, sudah menyiapkan revisi atas UU Kepailitan itu sejak dua tahun terakhir" Akan tetapi, sampai saat ini kita belum mengetahui berita lanjutannya tentang pembahasannya di DPR. Dalam RUU kepailitan pada pasal 2 Ayat (5) disebutkan, "Dalam hal debitor adalah perusahaan asuransi, ... permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan." Bila amandemen ini dapat terwujud, perusahaan asuransi akan diberikan perlakuan yang berbeda oleh UU Kepailitan, seperti yang diperoleh bank dan perusahaan efek" sebagai sesama usaha jasa keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat.Bagi debitor yang merupakan bank, permohonan pailt hanya dapat diajukan oleh Bank lndonesia, dan untuk perusahaan efek oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Pemberian hak khusus ini tidak perlu dikhawatirkan akan "menjadikan perusahaan asuransi menjadi kebal hukum dan dapat bertindak sewenang-wenang.Tidak dapatnya suatu perusahaan asuransi dimohonkan pailit secara langsung oleh kreditornya, tidak berarti akan melepaskan perusahaan asuransi dari kewajibannya melaksanakan prestasinya. antinya, setiap permhonan pailit yang diajukan mlalui Departemen Keuangan akan otomatis membuka langkah investigasi terhadap perusahaan asuransi yang diduga wanprestasi tersebut dan mengupayakan penyelesaian sebelum permohonan pailit diajukan. Permohonan pailit ini baru diajukan jika tahapan-tahapan hukuman yang diberikan akibat dari kesalahan perusahaan asuransi tersebut tidak juga memberikan solusi yang baik. Atau malahan dianggap dapat merugikan kepentingan umum pemegang polis dan calon pemegang polis, termasuk para kreditor.Sekali lagi, seluruh pihak yang terlibat dalam revisi UU Kepailitan diharapkan bisa secepatnya menyelesaikan tugasnya agar tidak timbul korban-korban perusahaan asuransi pailit berikutnya yang akan bisa mengorbankan ratusan ribu bahkan jutaan nasabah. 
Kepailitan menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, syarat pailit terpenuhi apabila debitor mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Sementara itu, Pasa1 6 Ayat (3) UU Kepailitan menyebutkan, permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan jika syarat dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) dapat dibuktikan secara sederhana. Selain itu, UU Kepailitan juga menganut prinsip nondiskriminasi. Artinya, UU Kepailitan berlaku untuk siapa saja; tidak membedakan sehat tidaknya debitor, besar kecilnya utang atau pun asal kreditor (perusahaan asing atau perusahaan nasional).
	Berdasarkan syarat dan prinsip UU Kepailitan, maka Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah memutus pailit Manulife dan Prudential, dengan kata lain, Pengadilan Niaga telah berani menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Putusan hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terhadap Manulife dan Prudential sesungguhnya merupakan angin segar di tengah-tengah gersangnya dunia peradilan Indonesia, yang pada umumnya putusan-putusan pengadilan senantiasa dikaitkan dengan mafia peradilan. Munculnya putusan Mahkamah Agung terhadap dua buah perusahaan Asuransi yang cukup besar menimbulkan implikasi dan akibat terhadap perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 menjadi Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang yaitu:
1.	Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 harus diakui dibentuk terburu-buru atas tekanan dana moneter Internasional (IMF), sehingga Undang-undang ini dinilai tidak adil dan hanya mempertimbangkan kepentingan investor semata.
2.	Kelemahan  dari Undang-undang ini dapat dilihat dari defenisi utang yang terlalu luas dan longgar, utang semestinya didasarkan kepada perjanjian jual beli secara kredit.  
3.	Undang-undang memberikan kelonggaran pihak lain mempailitkan tanpa adanya pertibambangan solvabilitas, seperti halnya AJMI yang memiliki aset jauh lebih besar daripada utangnya bisa dipailitkan, pada akhirnya undang-undang ini bisa disalah gunakan lawan sebagai akibat alat untuk memailitkan, selain itu Undang-undang ini memberikan kebebasan kepada siapa saja untuk mengajukan kepailitan hal ini dapat dilihat dari bunyi Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Kepailitan yang berbunyi Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu hutang yang jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, yang berwenang sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan seseorang atau lebih krediturnya. 
4.	Belum tercapainya kecepatan dalam hal penyelesaian masalah Kepailitan seperti yang tercermin dalam Pasal 287 dan Pasal 288 Undang-undang Nomor 4 Tahun1998 tentang Kepailitan.
5.	Putusan pernyataan pailit secara tidak langsung mengkebiri hak perdata dari debitur yang dinyatakan pailit, sebagaimana layaknya seseorang yang ditaruh dibawah pengampuan. Seluruh hak perdata dari debitur pailit tersebut selanjutnya dilaksanakan oleh kurator, yang demi hukum mengambil alih segala hak dan kewajiban debitur pailit terhadap pihak ketiga termasik harta kekayaan debitur pailit dengan segala akibat hukumnya. Kurator diberikan hak dan kewajiban untuk mencocokkan segala utang piutang debitur pailit, termasuk untuk membela kepentingan debitur pailit dimuka pengadilan, mengawasi, mencegah dilaksanakannya dan atau meminta pembatalan penjualan dan pengambil alihan harta benda debitur pailit kepada pihak ketiga, baik yang dilakukan berdasarkan perintah hakim maupun yang dilakukan secara sukarela. Selanjutnya untuk melindungi kepentingan kreditur (konkuren) atas pelunasan kewajiban debitur pailit berdasarkan harta pailit yang tersedia, dapat kita lihat bahwa Undang-undang Kepailitan memberikan hak kepada kreditur tertentu untuk menentang pencocokan utang piutang tertentu yang dianggap tidak benar dan menjadi pihak dalam sengketa.
			Dengan berlakunya Undang-Undang Kepailitan, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 memberikan perlindungan bagi perusahaan asuransi, yaitu Adanya syarat pengajuan permohonan sebuah perusahaan asuransi, pemisahan reasuransi, dana pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara yang menyangkut  dengan kepentingan umum hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Pada dasarnya syarat tersebut sangat tepat, karena dalam prakteknya sangat mudah untuk mengajukan suatu permohonan pailit bagi perusahaan asuransi, sementara itu perusahaan asuransi merupakan perusahaan yang menyangkut dengan kehidupan masyarakat luas. Jika kita lihat perusahaan asuransi Manulife Indonesia adalah perusahaan asuransi terbesar ke empat di Indonesia, yang memiliki 400.000 nasabah atau tertanggung, serta kurang lebih 4000 karyawan. Jika perusahaan ini dengan mudah dapat dinyatakan pailit, maka dengan mudah pula 400.000 nasabahnya dirugikan dan 4000 karyawannya dirumahkan.
Dengan adanya syarat yang tercantum pada Pasal 2 ayat (5) Undang-undang nomor 37 Tahun 2004, maka memberikan jaminan kepada perusahaan asuransi, dan para tertanggungnya untuk tidak dipailitkan dengan mudah. Dengan adanya kewenangan Menteri Keuangan sebagai regulator atau penyaring bagi permohonan pailit suatu perusahaan asuransi sesuai dengan tingkat solvabilitas perusahaan asuransi tersebut. Dan sebenarnya tujuan inilah yang diinginkan oleh Undang-undang.
Namun dengan pemberian wewenang mutlak hanya kepada Menteri Keuangan akan mengakibatkan adanya monopoli terhadap permohonan pernyataan pailit, sehingga para pemegang polis yang memiliki kepentingan demikian banyak terhadap perusahaan asuransi tersebut menjadi terkekang begitu juga dengan debitur, kreditur dan kejaksaan dan otoritas jasa keuangan tertentu.  Selain itu pemberian kewenangan kepada Menteri Keuangan, maka akan mengakibatkan kekebalan pada perusahaan asuransi. 
Menurut hemat penulis, bahwa kewenangan yang diberikan kepada Menteri Keuangan tersebut untuk mengontrol  keadaan keuangan suatu perusahaan asuransi, , sehingga dapat diketahui perusahaan asuransi yang dapat dipailitkan berdasarkan solvabilitas perusahaan, sehingga kepentingan masyarakat umum tidak terabaikan. Dan syarat tersebut sesuai dengan latar belakang dibuatnya Undang-undang Kepailitan. Dimana undang-undang tersebut dibentuk karena keadaan krisis ekonomi yang mengabaikan sebagian besar debitor dalam keadaan insolvensi atau tidak sanggup membayar utangnya, sehingga diberikan suatu cara penyelesaian agar kepentingan kreditor dapat terjamin yaitu melalui permohonan pailit.
Dimana dengan adanya syarat bahwa permohonan pailit dapat diajukan apabila debitor tidak dapat membayar utangnya ataupun tidak mau membayar utangnya, merupakan penyimpangan dari tujuan dari tujuan yang ingin dicapai oleh Undang-undang Kepailitan, dan seharusnya dapat kita lihat bahwa seorang debitor yang mampu untuk membayar tetapi tidak mau membayar utangnya pasti akan menimbulkan pertanyaan, sehingga dapat dianalisa apakah memang utang tersebut ada dan dapat dibayarkan. Dan untuk mengantisipasi ini maka yang diperlukan adalah penyempurnaan terhadap syarat-syarat permohonan pailit, bukan hanya dengan memberikan kewenangan pada salah satu badan yang terkait. Dan untuk penyelesaian perkara-perkara yang terkait dengan tidak dibayarkannya utang oleh debitor yang dalam keadaan solven, maka dapat diajukan ke Pengadilan Negeri. Karena suatu kepailitan terhadap sebuah perusahaan akan menimbulkan dampak yang besar bagi perusahaan, karyawan dan pihak-pihak lain.
Pada tahun 1997 terjadi krisis hebat yang melanda Indonesia, rnenyebabkan kemacetan bagi perkembangan perekonomian. Selain itu kurang memadainya peraturan menyangkut dengan kepailitan membuat para investor yang ingin dan telah memasukkan modalnya ke Indonesia mulai menarik diri, disisi lain terkait dengan utang-utang Indonesia terhadap IMF juga memberikan dorongan untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan yang mampu mengakomodir, dan memberikan kepastian, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam hal kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.
Untuk itu pemerintah membuat suatu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang kepailitan. Dimana  PERPU tersebut merubah dan menambah peraturan pada tahun 2004 dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Kepailitan, yaitu dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dengan berlakunya undang-undang ini maka Undang-Undang Kepailitan sebelum Undang-undang tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.
 Antara Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, pada dasarnya tidak mengalami banyak perubahan, hanya terdapat penyempurnaan atas undang-undang sebelumnya, dan perbedaan itu dapat kita lihat pada:
1.  Undang-Undang  Nomor 4 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mempunyai latar belakang yang sama yaitu terjadinya kemelut dalam bidang ekonomi. Namun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998. Dari latar belakang tersebut dapat dilihat bahwa lahirnya suatu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang karena adanya keadaan mendesak. sementara itu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 merupakan undang-undang yang lahir dalam keadaan yang normal. Pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tidak ditemukan adanya definisi-definisi dari unsur-unsur yang terkait dengan kepailitan, sehingga undang-undang ini menimbulkan ketidak pastian hukum. Dimana sering terjadi perbedaan pendapat antara Pengadilan Niaga dengan Mahkamah Agung karena adanya penafsiran yang berbeda tentang suatu hal, misalnya saja tidak adanya pengertian tentang utang. Hal ini memberikan dampak yang serius bagi kredibilitas peradilan dimata masyarakat, karena adanya perbedaan pendapat atau perbedaan penafsiran mengenai utang antara dua lembaga peradilan tersebut sehingga memunculkan keputusan yang berbeda. Sehingga dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dicantumkan defenisi-defenisi dari unsur-unsur kepailitan yang membutuhkan penjelasan, agar tidak terjadi perbedaan persepsi tentang sesuatu. Dan hal ini juga untuk mengantisipasi eksistensi Pengadilan Niaga sendiri, yang pada  dasarnya adalah peradilan yang baru, dan mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan khususnya lembaga peradilan di bidang perniagaan.
       2.  Selain itu dalam pasal 1 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 dinyatakan bahwa yang dapat mengajukan permohonan pailit, adalah:
a.	Debitor sendiri;
b.	Kreditor;
c.	 Kejaksaan;
d.	Bank Indonesia; dan
e.	Badan Pengawas Pasar Modal.
Sementara itu tidak ada kewenangan yang diberikan kepada Menteri Keuangan dalam hal permohonan pailit perusahaan yang berada dibawah kewenangannya. Untuk penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya, maka pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 memberikan kewenangan kepada menteri Keuangan dalam hal pengajuan permohonan pailit yang ditujukan kepada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik (pasal 2 ayat (5)).
3	Kelemahan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 adalah Tidak adanya kejelasan tentang apa yang dimaksud dengan kepentingan umum, dalam hal pengajuan permohonan pailit oleh kejaksaan. Kelemahan ini juga akan mengakibatkan perbedaan pandangan tentang ruang lingkup kepentingan umum. Dapat saja kejaksaan melakukan permohonan pailit sebuah bank, karena alasan menyangkut kepentingan umum. Sehingga dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan masyarakat luas.  Perbedaan lainnya antara Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 terlihat dari segi waktu yang diberikan untuk menyelesaikan perkara permohonan pernyataan pailit. Dalam pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 dinyatakan bahwa:
     4.  Putusan atas permohonan pernyataan pailit harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan. Dengan pemberian jangka waktu tersebut diharapkan adanya penyelesaian yang cepat terhadap perkara permohonan pernyataan pailit, karena menyangkut dengan kepentingan orang banyak dan juga bagi kelangsungan perusahaan atau orang yang dimohonkan tersebut. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 memberikan keleluasaan yang lebih bagi hakim untuk memutuskan suatu perkara permohonan pernyataan pailit, karena dalam pasal 8 ayat (5) menyatakan bahwa: 
"Putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan".
5. Selain adanya perpanjangan waktu untuk melakukan pemeriksaan dan mengeluarkan putusan pada tingkat Pengadilan Niaga, maka pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung juga mengalami perpanjangan. Dalam pasal 10 ayat  (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 menyatakan bahwa:
"Putusan atas permohonan kasasi harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan".
Dengan demikian permasalahan yang dihadapi oleh Mahkamah Agung juga sama dengan Pengadilan Niaga, yaitu ketergesa-gesaan dalam memutuskan suatu perkara karena adanya jangka waktu yang harus dipatuhi. Sementara itu  dalam pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan:  
" Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung".
	Dari perbedaan kedua undang-undang tersebut, terlihat bahwa Undang; Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998.
 Baik Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 dan undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak menjelaskan tentang pembuktian sederhana sehingga menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda baik oleh pemohon maupun oleh termohon juga hakim yang memutus perkara keapilitan.Hal ini terbukti khusus untuk penerapan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 dalam kasus Manulife, majelis hakim yang mengadili mempunyai dua pendapat (disenting opinion) dimana satu hakim berpendapat pengadilan niaga Jakarta Pusat tidak berwenang sedangkan dua hakim majelis lainya menyatakan    pengadilan niaga Jakarta Pusat berwenang mengadili hal ini disebabkan oleh karena pengertian “ pembuktian secara sederhana”,  tidak jelas. 
Hasil analisa penulis terhadap permasalahan terbukti benar telah mempengaruhi  hukum kepailitan karena jika dalam suatu sistem terganggu maka mempengaruhi berjalannya fungsi yang lain karena aturan atau hukum terikat pada suatu elemen yang terkait antara satu dengan yang lainnya. Sistem merupakan keseluruhan, elemen dan elemen itu mempunyai hubungan yang terstruktur. 
Hubungan dan keterkaitan antara elemen dari sistem hukum, antara pencipta aturan dan siapa yang mengaplikasikan dan melakukan penafsiran dalam putusan menimbulkan perubahan suatu sistem hukum. Dalam Hukum ada empat elemen yang saling terkait antara lain, unsur, hubungan, struktur dan penyatuan.
Sistem Hukum tergambar dalam hal:
1.	hukum sebagai sistem aturan yang selalu berkaitan dengan manusia
2.	aturan tersebut merupakan patokan terhadap perilaku
3.	tingkah laku berarti tingkah laku seseorang dalam masyarakat
4.	hanya aturan yang dibuat oleh otoritas yang berwenang dan kompeten dalam masyarakatlah yang dapat disebut aturan hukum
	Aturan hukum meliputi norma, intruksi-instruksi dari proses. Norma mencakup aturan hukum, demikian juga prinsip-prinsip. Aturan mencakup secara langsung mengatur  tingkah laku masyarakat, aturan sekunder pelaksana fungsi lembaga serta proses sistem penambahan aturan. Lembaga-lembaga hukum meliputi fasilitas (hakim misalnya) untuk pelaksanaan proses dan aplikasi norma-normanya, dan hubungan-hubungan diperkenalkan dan dikontrol oleh norma-norma. Proses hukum merupakan penjabaran norma-norma dan lembaga-lembaga dalam tindakan. Keputusan adalah Hukum, pembuatan kontrak adalah bagian lain dari keputusan. Jadi adalah benar Implikasi Putusan Mahkamah Agung No.021/K/N/2002 dan Putusan Mahkamah Agung No. 08/K/N/2004  mempengaruhi terhadap perubahan sistem hukum kepailitan atau lahirnya Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan ditinjau dari pengertian utang dan pihak yang dapat mengajukan pailit terutama mengenai siapa yang dapat mengajukan pailit atas perusahaan Asuransi, kerena kenyataannya setelah adanya kedua putusan Mahkamah Agung tersebut kemudiana lahir Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 dan memuat rumusan tentang pengertian utang, dan yang berwenang mengajukan pailit perusahaan Asuransi. 
Penutup
Kesimpulan dari tesis ini:Dasar pertimbangan Mahkamah Agung RI membatalkan Putusan No 10/Pailit/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan No. 13/Pailit/2004/PN.Niaga Jkt.Pst yaitu berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Failissementsverordening yang telah diubah dengan PERPU No 1 Tahun 1998 yang ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 1998 berbunyi Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri atau atas permintaan seseorang atau lebih kreditornya  maka unsur-unsur yang tersebut dalam pasal tersebut ada beberapa unsur yang tidak terpenuhi atau cacat hukum dalam mengajukan gugatan ke pengadilan niaga. dan Implikasi Putusan Mahkamah Agung No. 021 K/N/2002 dan Putusan Mahkamah Agung No 08 K / N /2004 terhadap Perubahan Hukum Kepailitan atau Lahirnya Undang-undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 ditinjau dari Pengertian Utang dan Pihak Yang Dapat Mengajukan Pailit adalah dengan adanya kedua putusan Mahkamah Agung tersebut telah membawa perubahan dalam Hukum Kepailitan, hal ini dikarenakan adanya substansi hukum yang tidak jelas penerapannya terutama syarat-syarat formil dan materil mengajukan gugatan kepailitan ke Pengadilan Niaga, oleh karena itu Legislatif (DPR. RI)  telah  mengubah dan mencabut ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang penetapan PERPU Nomor 1 tahun 1998 dan menetapkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang, dengan memuat pengertian utang  (vide Pasal 1 angka  6), demikian juga halnya mengenai siapa yang dapat mengajukan atau memohonkan pailit terhadap perusahaan asuransi, didalam  Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tidak ada diatur tetapi setelah ada putusan Mahkamah Agung ini telah diatur didalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 (vide Pasal 2 ayat (5) ).

				DAFTAR  PUSTAKA

Buku-buku

Ade Saptomo, Pokok- pokok Metodologi Penelian Hukum, Unessa University Press, Surabaya, 2007
Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, “Seri Hukum Bisnis Kepailitan”, Raja Grafindo Persada, Jakarta
Algra , N.E.,, dkk., Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia, Bina Cipta Jakarta, 1995.
Aria Suyudi Dkk,. Kepailitan di Negeri Pailit, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2004
Arif Shidarta dan Bruggingk, Refleksi tentang Hukum,Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
David G Epstein, Steve H Nickles, James J White, Bankruptcy, St Paul, Minn:West Publising Co. 1993
Hadi Setia Tunggal, Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dilengkapi Putusan Mahkama Konstitusi, Harvarindo, 2006, Jakarta
Henry Campbell, Black Law Dictionary

Imran Nating, Peran dan Tanggungjawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit, PT Raja Grafindo Persada,  Jakarta, 2004
Jhonny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media, Surabaya, 2005.
Jhon M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Indonesia Inggris, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998.
Joni Emirzon, Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Gramedia Pustaka Utama, 2001
Kartini Muljadi dan Gunawan Widiaja, Pedoman Menangani Perkara Kepalitan., Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
Kartono, Kepailitan danm Penundaan Pembayaran, Pradya Paramitha, Jakarta, 1974
Kartono, Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran, Pradya Paramitha, Pustaka Tehnologi dan Informasi, Jakarta, 1985
Munir Fuady , Hukum Pailit 1998 ( Dalam Praktek dan Teori),  PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
Otje Salman dan Anton F. Susanto, Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka kembali, Refika Aditama , Bandung, 2004
Parwoto Wignjosumarto, Hukum  Kepailtan Selayang  Pandang, PT. 'I'atanusa, Jakarta, 2003
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Kencana , Surabaya, 2005
Rachamadi Usman, Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004
Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Cv. Mandar Maju, Bandung , 1997
Robert L Jordan, William D Warren, Daniel J Bussel, Bankruptcy, New York Foundation Press, 1999
R Subekti dan R Tjitrosubidibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,  Pradya Paramita, Jakarta, 1990 
________________________, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang,  Pradya Paramita, Jakarta, 1994 
R Suryatini, Hukum Dagang I dan II, Pradya Paramitha, Jakarta, 1983
Rudy Lontoh, Penyelesaian Utang atau Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang, Alumni, Bandung, 2001
Sutan Remi Syahdeni, Hukum Kepailitan , Pustaka Utama Grafiti, Jakarta
Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002
Victor M. Siturong dan Hendri, Pengantar Hukum Kepailitan Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta
Zainal Asikin, Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayarandi Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
Undang-undang
UU tentang Kepailitan ini maksudnya adalah sebagaimana termuat dalam Staatsblaad tahun 1905 No.217 jo. Staatsblad tahun 1906 No.348. Selanjutnya, untuk singkatnya, UU No. 4 tahun 1998 tersebut diatas disebut sebagai Undang-undang Kepailitan 
Het Herziene Indische Reglemant ( HIR)
Kitab Undang-undang Hukum Perdata / Burgerlijk Wet Boek
UU No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman.
UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembayaran utang.

Putusan-putusan
Putusan Mahkamah Agung RI  No 10/Pailit/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst
Putusan Mahkamah Agung No. 13/Pailit/2004/PN.Niaga Jkt.Pst 
Putusan Mahkamah Agung No. 021 K/N/2002 
Putusan Mahkamah Agung No 08 K / N /2004 
Kamus, Jurnal, Majalah dan Web.site
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan , Kamus Besar Bahasa Indonesia , Balai Pustaka, Jakarta, 1997
Perjanjian Usaha Patungan tanggal 10 Juni 1998
Majalah Ombudsman, No.4 Th V. Maret 2005.
WWW. Hukum Online. Com
http: //www.tempo.co.id/harian/opini

 
Penutup
Daftar Kepustakaan