PENERAPAN KETENTUAN SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN

Syafri, Fatma (2014) PENERAPAN KETENTUAN SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN. Masters thesis, Pasca Sarjana.

PDF (PENERAPAN KETENTUAN SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN) Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (2939Kb)

Abstract

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional. Namun masih banyak wajib pajak yang tidak menjalankan kewajibannya untuk membayar pajak. Undang-Undang Nomor 16 Tahun-2000 tentang ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan telah memberikan sanksi pidana namun dalam kenyataannya masih banyak terjadi pelanggaran. Oleh sebab itu, penulis membuat karya ilmiah ini berupa skripsi tentang penerapan ketentuan sanksi pidana dalam Undang-Undang pajak penghasilan, dimana permasalahan yang diangkat adalah bagaimana penerapan ketentuan sanksi pidana dalam Undang-Undang pajak penghasilan dan apa permasalahan yang timbul dalam penerapan ketentuan sanksi pidana dalam Undang-Undang PPh. Untuk mencari jawaban dari permasalahan yang penulis temui dengan mangunakan metode pendekatan masalah secara yuridis sosiologis (empirisl dimana disamping mendapatkan bahan dari pustaka juga melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait dengan permasalahan ini. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Undangundang No 17.Tahun 2000 tentang pajak penghasilan telah memberi sanksi pidana terhadap wajib pajak atau fiskus yang melalukan kecurangan Dalam kenyataannya di lapangan ketentuan sanksi pidana tersebut belum dapat diterapkan karena masih bisa dilakukan pendekatan persuasif Dengan memberikan sanksi administrasi berupa denda administrasi denda bunga atau kenaikan pajak Jika tidak diindahkan akan diberikan surat paksa, sita barang dan lelang. Dari penelitian penulis-belum ada sanksi pidana yang diterapkan di kantor pelayanan pajak Padang karena fiskus pajak baru menanggulangi dengan usaha pendekatan. Kendala yang ditemui dalam penerapan ketentuan sanksi pidana adalah ketentuan sanksi yang berlaku belum dapat disesuaikan dengan keadaan masyarakat, aparat pengawas yang belum dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaiknya Aparat penegak hukum yang tidak tegas dalam penegakan hukum, kurangnya pengetahuan wajib pajak-mengenai-kewajiban membayar pajak sistem penegakan hukum yang kurang memadai, dan budaya hukum Masyarakat yang ingin membayar pajak rendah meskipun tidak benar, melakukan kolusi dengan aparat pajak. Saran yang penulis berikan adalah agar fiskus pajak dapat lebih gesit lagi dalam pencarian SPT, agar sistem yang ada sekarang dapat diubah sehingga wajib pajak merasa aman dalam membayar pajak dan agar penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan baik.

Actions (login required)

View Item