PELAKSANAAN FUNGSI PEMANTAUAN KOMISI NASIONAL        HAK ASASI MANUSIA DALAM PENYELIDIKAN KASUS                PELANGGARAN  HAK  ASASI  MANUSIA
 (Studi Kasus Penembakan Warga Masyarakat Oleh Anggota Polisi
 Di Kinali, Pasaman Barat)

A R T I K E L

Oleh :

SLAMET  WIDODO
NBP.  0 6 2 1 1 0 0 8

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PASCASARJANA UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
TAHUN  2 0 0 8
EXECUTION OF FUNCTION MONITORING COMMISSION NATIONAL 
 HUMAN RIGHT IN INVESTIGATION OF CASE COLLISION OF HUMAN RIGHT
(Case Study Shoting Of Citizen Society By Member Police In Kinali, Pasaman West)

Thesis (S2) by: Slamet Widodo, Commission Counsellor: (1) Prof. Dr. Elwi Danil, SH.MH. (2) Counsellor Of Dr. Yuliandri, SH.MH.

As specified in Code of No. 39 Year 1999 about Human right, what among others arrange about Komnas HAM, please explain that the target of Komnas HAM formed is to develop the condition of which is kondusif to straightening of, protection of HAM as according to Five Principles, UUD 1945, Charter Of United Nations Organization, and Universal Declaration of Human rights (DUHAM). To reach the target of Komnas HAM given by authority to execute Study function and Research, Counselling, Monitoring, and also Mediasi about HAM. As according to Section sound 90 sentence (1) Law HAM, Komnas HAM Indonesia Delegation of West Sumatra accept denunciating of society of Kenagarian Kinali, Sub-Province of Pasaman as for shoting a society citizen of Kinali, namely Iwan Mulyadi (IM), conducted by police member of Polsek Kinali, namely Briptu Nofrizal.
Pursuant to the denunciating which push Writer to study and check execution of monitoring function run by Komnas HAM Indonesia Delegation of Sumbar covering: How execution of monitoring function by Komnas HAM in investigating the case? What recommendation submitted by Komnas HAM to case? How follow-up of recommendation of Komnas HAM referring to case.
Research method weared in checking and studying this thesis is to use approach of problem by yuridis sosiologis (legal socio of research), that is approach of problem through existing theory later; then connecting him with fact or fact exist in field. As for theory used to analyze this thesis is theory told by Soerjono Soekanto about role (role).
From result of this research can be pulled by conclusion, that Komnas HAM have executed monitoring function according to its role as state institute having otority investigate case which is indication as collision of HAM as entrusted in Code HAM. From result of execution of function of observations, Komnas HAM later; then release recommendation. Finally, criterion for case above is collision of ordinary HAM, because proven there no element collision of heavy HAM. As which is decanted in Section 7, UU No. 26 Year 2000 about Justice of Human right that collision of heavy human right cover badness of badness and genosida to is human. This is intention and realization of or role of role, where role relate to dynamic aspect, which owned by its Komnas HAM status as state institute; given by is investigate and also give case recommendation collision of HAM. Beside that, in role theory mention that member owning role determining wisdom size measure. Equally, Komnas HAM of rightful claimant determine criterion a case is collision of Heavy HAM, collision of HAM, or non collision of HAM. This Research also testify to investigation according to Section 1 sentence 5, Code Number 26 Year 2000 about Justice of HAM, sounding: Investigation is with refer toing investigator action to look for and find there is its his do not an anticipated event represent collision of heavy human right utilize follow up with investigation pursuant to which is arranged in this code/law. With reference to the mentioned above, earning researcher explain that investigation done/conducted by Komnas HAM (as investigator) aim to to look for evidence; there is or do not it him collision of HAM pursuant to relevant fact.
Finally, recommend passed to Komnas HAM is related/relevant institution, namely Police Area West Sumatra have follow up, because perpetrator (Briptu Nof) representing its unity member have been given by action punish and sanction. On the contrary, forming of justice of Heavy HAM or justice of HAM Ad Hoc not yet been needed, because this case non including criterion collision of heavy HAM, but only collision of ordinary HAM (ordinary).

   1.1. Latar Belakang
Sebagaimana ditetapkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang salah satu diantaranya mengatur tentang Komnas HAM bahwa tujuan Komnas HAM dibentuk adalah untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, Piagam PBB, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), meningkatkan perlindungan, penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.  Untuk mencapai tujuan tersebut Komnas HAM melaksanakan fungsi Pengkajian dan Penelitian, Penyuluhan, Pemantauan, serta Mediasi tentang HAM.  
Hak asasi manusia merupakan suatu “istilah” dalam bahasa Indonesia untuk menyebut hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia. Istilah hak asasi manusia berasal dari bahasa Perancis droits de I home atau human rights (bahasa Inggris) dan huqquq al-Insan (bahasa Arab). Sedangkan rights dalam bahasa Inggris berarti hak, keadilan, dan kebenaran. Menurut defenisi hak asasi manusia diartikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak tersebut dibawa sejak manusia lahir ke muka bumi, sehingga hak tersebut bersifat inheren atau melekat dan bukan pemberian dari manusia atau negara. Hak asasi manusia itu sendiri sering didefinisikan sebagai hak-hak yang demikian melekat pada sifat manusia, sehingga tanpa hak-hak tersebut orang tidak mungkin mempunyai martabat sebagai manusia. Oleh karena itu, hak-hak itu tidak dapat dicabut (inalienable) dan tidak boleh dilanggar (inviolable).  
Menurut Pasal 89 ayat  (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya ditulis dengan UU HAM), tugas dan wewenang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) adalah untuk melaksanakan fungsi pemantauan, maka Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan; pengamatan pelaksanaan HAM dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut, penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran HAM, pemanggilan terhadap pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya, pemanggilan saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan, peninjauan ditempat kejadian atau tempat lainnya yang dianggap perlu, pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan ketua pengadilan, pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, banggunan dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan ketua pengadilan, Pemberian pendapat sesuai dengan persetujuan ketua pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran HAM dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.  Sehubungan hal tersebut di atas Komnas HAM Indonesia yang dibentuk berdasarkan UU HAM sesuai dengan kewenangannya yang tertuang dalam Pasal 76 ayat (4) telah membentuk perwakilan di daerah Sumatera Barat,  dimana lembaga tersebut diberi nama Komnas HAM Indonesia Perwakilan Sumatera Barat yang dibentuk dengan keputusan Komnas HAM Indonesia Nomor 065/Komnas HAM/VIII/2002. 
Sesuai dengan fungsinya yakni Pasal 89 ayat (3) huruf b Komnas HAM Indonesia Perwakilan Sumatera Barat telah menerima pengaduan dari masyarakat Kenagarian Kinali, Kabupaten Pasaman Barat  melalui PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia) wilayah Sumbar nomor: 111/BPW/PBHI-SBR/V/2006 tertanggal 11 Mei 2006 perihal penembakan seorang warga masyarakat Kinali Iwan Mulyadi (IM), Kabupaten Pasaman Barat yang dilakukan oleh anggota polisi Polsek Kinali, Pasaman Barat Briptu Nofrizal (Briptu Nof).  Berdasarkan pengaduan tersebut Komnas HAM Indonesia Perwakilan Sumbar melakukan serangkaian penyelidikan, hingga akhirnya keluarlah rekomendasi atas kasus tersebut.  Sebelumnya kasus penembakan (IM) ini cukup banyak mendapat sorotan media-massa lokal, diantaranya; Harian Singgalang tanggal 14 Maret 2006 dan tanggal 12 Juni 2006,  Harian Pos Metro Padang tanggal 12 Mei 2006.  Media-massa waktu itu (sekitar bulan Mei - Oktober 2006) memuat berita tentang penembakan Iwan Mulyadi yang dilakukan aparat polisi Polda Sumbar,  dimana pelaku penembakan belum ditindak sesuai hukum dan korban yang menderita lumpuh belum mendapat penanganan dari pihak yang harus bertanggung jawab.
Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin mengetahui lebih lanjut tentang peranan Komnas HAM Indonesia Perwakilan Sumbar dalam rangkaian kegiatan penyelidikan hingga keluarnya rekomendasi atas kasus tersebut.  Untuk mengetahui lebih lanjut penyelidikan Komnas HAM Indonesia Perwakilan Sumbar dalam menangani kasus penembakan Iwan Mulyadi yang dilakukan oleh Briptu Nofrizal tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkajinya ke dalam sebuah karya tulisan ilmiah, dengan melihat sisi penyelidikan Komnas HAM Indonesia Perwakilan Sumbar berbentuk tesis dengan judul : “PELAKSANAAN FUNGSI PEMANTAUAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA DALAM PENYELIDIKAN KASUS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA (Studi Kasus Penembakan Warga Masyarakat  Oleh Polisi  Di Kinali, Pasaman Barat).”
1.2.   Rumusan Masalah 
Berangkat dari uraian latar belakang masalah di atas, masalah yang dapat dikemukakan adalah :
1.2.1.	Bagaimanakah Pelaksanaan fungsi Pemantauan Komnas HAM Indonesia Perwakilan Sumbar dalam menyelidiki kasus penembakan seorang warga masyarakat di Kinali (Iwan Mulyadi) sebagai sebuah pelanggaran HAM ?
1.2.2.	Apa rekomendasi yang disampaikan oleh Komnas HAM Indonesia Perwakilan Sumbar terhadap kasus penembakan seorang warga masyarakat di Kinali (Iwan Mulyadi) ? 
1.2.3.  	Bagaimana tindak lanjut dari rekomendasi Komnas HAM Indonesia Perwakilan Sumbar terhadap kasus penembakan seorang warga masyarakat di Kinali (Iwan Mulyadi) ?
1.3.  Tujuan Penelitian
  Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :
1.3.1. 	Pelaksanaan fungsi pemantauan oleh Komnas HAM Perwakilan Sumbar dalam menyelidiki kasus penembakan seorang warga masyarakat di Kinali (Iwan Mulyadi) sebagai sebuah pelanggaran HAM.
1.3.2. 	Rekomendasi yang disampaikan oleh Komnas HAM Indonesia Perwakilan Sumbar terhadap kasus penembakan seorang warga masyarakat di Kinali (Iwan Mulyadi). 
1.3.3.	Tindaklanjut dari rekomendasi  Komnas HAM Indonesia Perwakilan Sumbar terhadap kasus penembakan seorang warga masyarakat di Kinali (Iwan Mulyadi)
1.4.	Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai,  maka hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat sebagai berikut :
1.4.1.	Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum,  terutama untuk mengetahui proses penyelidikan terhadap suatu peristiwa yang termasuk dalam kategori pelanggaran HAM. 
1.4.2.	Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan acuan pada Komnas HAM Indonesia Pewakilan Sumatera Barat  dalam  melakukan proses penyelidikan sampai pemberian rekomendasi pada kasus-kasus yang terindikasi adanya pelanggaran HAM.
1.5.  Kerangka Teoritis 
1.5.1.	Kerangka Teoritis
1.5.1.1.  Teori Hukum terhadap Tatanan Sosial :  Analisa Peranan
Konsep peranan memiliki sejarah yang panjang baik dalam ilmu antropologi, sosiologi dan psikologi.  Dalam rumusan klasiknya, Linton membedakan “peranan” dengan “status”. Status mengacu kepada posisi atau kedudukan di dalam sebuah sistem sosial sementara, sedangkan peranan mengacu kepada aspek perilaku yang berasosiasi/berhubungan dengan status yang diberikan.
Diantara prinsip-prinsip peranan yang sah dalam sebuah masyarakat yang kompleks terdapat hakim, pengacara, legislator (pembuat undang-undang), administrasi pemerintah, jaksa dan aparat kepolisian. Masing-masing dari prinsip tersebut dan peranan legal lainnya bisa dianalisa  melalui 3 (tiga) sudut pandang, yakni; (1) Perkiraan/harapan peranan, (2) Orientasi/tujuan peranan, dan (3) Perilaku peranan.
Tujuan  peranan dari seseorang didasari oleh peraturan yang sah, seperti peraturan administratif, kode etik, dan lain-lain. Dikarenakan tidak adanya persetujuan dalam harapan peranan ini, menurut Gross Mason dan Mc. Eachern mengemukakan bahwa anggota peranan  sendirilah yang menentukan ukuran kebijaksanaan terhadap pemberhentian sebuah kewenangan peranan yang mereka miliki.  Banyaknya jumlah kebijaksanaan dan jenis kebijaksanaan yang dijalankan oleh seseorang anggota peranan dalam sebuah sistem yang legal adalah merupakan bagian dari fungsi orientasinya atau sikapnya terhadap harapan dari peranan itu sendiri.   Perilaku peranan masing-masing berbeda dengan orientasi peranan  dan harapan peranan, meliputi tindakan yang memiliki maksud  yang jelas pada pengambilan kebijakan/keputusan.
Sejalan dengan pengertian tersebut Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa “peranan (role) adalah aspek yang dinamis dari kedudukan (status)”.  Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya,  maka dia menjalankan suatu peranan. Selanjutnya peranan lebih menunjuk pada fungsi yang dilaksanakan.
Linton menjelaskan bahwa suatu peranan ialah “the dynamic aspect a status”  (aspek dinamis dari status). Suatu status ialah “a collection of  rights and duties” (atau kumpulan hak dan kewajiban).  Seseorang menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan statusnya.
Berdasarkan hal tersebut diatas, terlihat bahwa peranan akan kelihatan apabila seseorang menjalankan atau melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dalam kedudukan tertentu yang dipunyai.  Dengan kata lain peranan itu lebih menunjukkan pada fungsi yang dilaksanakan.
Secara sosiologis Komnas HAM Indonesia mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu di dalam struktur masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah.  Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban-kewajiban tertentu.  Hak-hak kewajiban tadi merupakan peranan (role). Oleh karena itu seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (role occupant).  Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat.  Sedangkan kewajiban adalah beban dan tugas.     
Jadi Peranan adalah dinamisasi dari fungsi yang melekat pada seseorang atau suatu badan. Dalam hal ini Komnas HAM yang kedudukannya sebagai lembaga negara yang didalamnya terdapat hak-hak yang harus dilaksanakan.  Salah satu fungsi Komnas HAM adalah fungsi pemantauan; yakni  untuk menyelidiki kasus-kasus pelanggaran HAM.  Berkenaan dengan fungsi tersebut Komnas HAM diberi hak antara lain untuk memberikan rekomendasi terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM, dan kewajibannya adalah melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM.

1.6.	Rekomendasi Dari Pelaksanaan Fungsi Pemantauan Komnas HAM Indonesia Perwakilan Sumbar Terhadap Penyelidikan Kasus Penembakan Iwan Mulyadi Kepada Instansi Terkait
 
Peneliti mengamati bahwa setelah Komnas HAM Indonesia Perwakilan Sumbar mengumpulkan dan mengolah data yang diperoleh dilapangan, diteruskan dengan mendengar keterangan dari saksi yang relevan serta menganalisis hasil penyelidikan atas kasus penembakan Iwan Mulyadi, maka kegiatan Komnas HAM Indonesia selanjutnya adalah menyusun dan membuat laporan dalam bentuk Laporan Penyelidikan Komnas HAM Indonesia Perwakilan Sumbar. Setelah Laporan Penyelidikan selesai dikerjakan, kegiatan selanjutnya adalah penyampaian rekomendasi (kewenangan Komnas HAM sesuai Pasal 89 ayat (4) huruf d UU Nomor 39 Tahun 1999) ditujukan kepada instansi terkait dengan kasus tersebut. Dalam kasus Penembakan Iwan Mulyadi surat rekomendasinya bernomor: 118/K.01/66/27.4/VII/2006, tertanggal 11 Juli 2006. Adapun rekomendasi tersebut ditujukan kepada:
a. 	Rekomendasi kepada Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar) 
Rekomendasi Komnas HAM Indonesia Perwakilan Sumbar yang ditujukan kepada Kepolisian Daerah Sumatera Barat setelah melakukan penyelidikan atas kasus penembakan Iwan Mulyadi antara lain berbunyi:
1)	Bahwa pelaku penembakan (Briptu Nofrizal) supaya segera diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni UU Nomor 2 Tahun 2002, PP Nomor 1 Tahun 2003, PP Nomor 2 Tahun 2003, dan PP Nomor 3 Tahun 2003, beserta KUHP terutama pasal 351 ayat (1),  ayat (2),  ayat (4),  pasal 353 ayat (1),  ayat (2),  pasal 354 ayat (1) dan pasal 355 ayat (1).
2)	Bahwa berkenaan dengan perjanjian perdamaian yang telah disepakati bersama secara tertulis antara pihak keluarga Briptu Nofrizal dengan pihak keluarga Iwan yang isinya pihak keluarga Briptu Nofrizal bersedia menanggung biaya pengobatan Iwan hingga sembuh.  Tapi ternyata perjanjian perdamaian tersebut tidak ditepati oleh pihak keluarga Briptu Nofrizal,  sehingga keluarga Iwan menuntut. Terhadap hal ini Komnas HAM Indonesia Perwakilan Sumbar merekomendasikan bahwa pihak keluarga Briptu Nofrizal telah melanggar pasal 1365 dan pasal 1366 KUHPerdata.
3)  	Kepada Polri melalui Polda Sumbar untuk merawat dan mengobati korban (Iwan Mulaydi) sampai sembuh dan biaya dibebankan pada negara.
4) Pemanggilan dan pengusutan terhadap pengadu/pelapor (Bu Ani/Erdimas), atas laporan pelemparan rumah mereka di Tanjung Medan, karena belum tentu pelaku pelemparan tersebut Iwan dan Aken.
b.	Rekomendasi Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat 
Rekomendasi Komnas HAM Indonesia Perwakilan Sumbar kepada Pemda kabupaten Pasaman Barat setelah melakukan penyelidikan atas kasus penembakan Iwan Mulyadi antara lain:
1)	Bahwa pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat telah melakukan tindakan kemanusiaan,  yakni dengan memberikan pertolongan dan membantu membayar biaya perawatan dan pengobatan korban.  Namun hal ini perlu dikoordinasikan dengan instansi terkait (Polda Sumbar dan Kapolres Pasaman Barat) supaya selanjutnya mendapatkan pembiayaan dari negara,  karena hal ini untuk mencegah penyimpangan dalam penggunaan APBD Kabupaten Pasaman Barat. 
2)	Bahwa Pemerintah Daerah Pasaman Barat diminta membantu pengobatan yang lebih intensif terhadap kondisi Iwan Mulyadi, yang saat ini kondisinya semakin parah dan menderita kelumpuhan,  serta masih terbaring di RS. Yarsi Ibnu Sina Pasaman Barat. Dikarenakan keterbatasan pengobatan medis setempat, supaya memindahkan pasien/korban ke rumah sakit yang memiliki dokter spesialis syaraf/neurologi seperti; RS. DR.  M. Jamil atau RS. Polda Sumbar.
1.7.	Tindak Lanjut Rekomendasi Komnas HAM Terhadap Kasus Penembakan Seorang Warga Masyarakat di Kinali (Iwan Mulyadi)

1.7.1.	Tindaklanjut Dari Kepolisian Daerah Sumatera Barat 
Peneliti menilai bahwa berdasarkan rekomendasi Komnas HAM Indonesia Perwakilan Sumbar nomor: 118/K.01/66/27.4/VII/2006 tertanggal 11 Juli 2006, maka pihak Polda Sumbar menindaklanjuti dan melaksanakan rekomendasi tersebut dengan memberikan tindakan hukum kepada pelaku penembakan yakni Briptu Nofrizal NRP. 78101128,  sesuai dengan penjelasan Kapolda Sumbar yang ditujukan kepada Ketua Komnas HAM Indonesia Perwakilan Sumbar melalui surat nomor: R/452/VII/2006, tertanggal 14 Juli 2006, yang isinya antara lain:
a.	Tindakan Hukum Internal Kepolisian
Berdasarkan surat keputusan Kapolres Pasaman Barat nomor Pol.: Skep/03/III/2006/P3D, tanggal 6 Maret 2006, maka terhadap pelaku/Briptu Nofrizal telah dijatuhi hukum disiplin, berupa: 
1)	Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun
2)	Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun
3)	Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari
b.	Tindakan Hukum Pidana Umum
Pelaku penembakan/Briptu Nofrizal telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Pasaman Barat dan sedang dalam proses penyidikan sesuai dengan surat perintah Spri Dik No. Pol. : Sprin/68/V/2006/Res Pasbar, tanggal 5 Mei 2006 dan telah diberitahukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Lubuk Sikaping tentang dimulainya penyidikan dengan surat no. Pol. : SPDP/26/V/2006/Res Pasbar, tanggal 10 Mei 2006.  
c.	Berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Negeri Lubuk Sikaping nomor: B-557/N.3.18/EPP.1/06/2006, tanggal 27 Juni 2006 menyatakan bahwa terhadap perkara tersangka Briptu Nofrizal telah dinyatakan lengkap (perkara P.21).
d.	Penyidik Polres Pasaman Barat akan menyerahkan tanggung-jawab tersangka Briptu Nofrizal beserta barang bukti kepada JPU (jaksa penuntut umum) pada hari Senin tanggal 17 Juli 2006.
Berdasarkan tindaklanjut dari Polda Sumbar tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa rekomendasi Komnas HAM Indonesia Perwakilan Sumbar mendapat tempat dan diperhatikan untuk ditindaklanjuti.  Peneliti juga berpendapat bahwa keberadaan Komnas HAM Perwakilan di wilayah Sumbar telah membantu penyelesaian kasus-kasus yang terindikasi sebagai pelanggaran HAM, seperti pada kasus penembakan Iwan Mulyadi.  
1.7.2.	Tindaklanjut dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat 

Peneliti melihat bahwa pihak Pemerintah Daerah Pasaman Barat telah melakukan upaya untuk membantu pengobatan Iwan Mulyadi, sesuai dengan penjelasan Bupati Pasaman Barat (H. Syahiran) yang dituangkan dalam surat nomor: 450/593/Kesra-2006,  yang isinya antara lain:
a. Pada tanggal 15 Maret 2006 Pemda Pasaman Barat mendapat informasi tentang penyakit yang diderita Iwan Mulyadi akibat penembakan oleh Briptu Nofrizal anggota Polsek Kinali.  Sehubungan dengan hal tersebut Pemda Pasaman Barat langsung mengambil kebijakan dengan mendatangi korban dan keluarganya dengan menawarkan bantuan perawatan.  Setelah adanya kesepakatan antara Pemda Pasaman Barat dengan keluarga korban,  maka Iwan Mulyadi langsung dibawa dan dirawat ke rumah sakit Yarsi Simpang Empat dari tanggal 15 Maret 2006 sampai 4 April 2006.  Dalam perawatan tersebut sekaligus mengoperasi atau mengeluarkan proyektil peluru yang masih bersarang di dalam tubuh Iwan Mulyadi.  Kemudian pada tanggal 5 April 2006 dikarenakan kondisi Iwan Mulyadi sudah mulai membaik dan sudah bisa dirawat jalan sesuai saran dokter yang bersangkutan serta permintaan keluarga, Iwan Mulyadi dibawa pulang.  
b. 	Selanjutnya Pemerintah Daerah Pasaman Barat  kembali mengambil kebijakan, dengan membawa Iwan Mulyadi untuk dirawat di Rumah Sakit Yarsi mulai tanggal 16 Mei 2006 sampai tanggal 15 Juli 2006,  sekaligus membantu biaya keluarga yang menunggu dan mendampingi Iwan Mulyadi dirawat di Rumah Sakit Yarsi, Pasaman Barat. 
Terhadap hal ini peneliti berpendapat; meskipun pelaku penembakan bukanlah aparat dari Pemerintah Pasaman Barat, tetapi Pemda Pasaman Barat memberikan simpati dan bantuan materi yang cukup kepada Iwan Mulyadi dan kerluarganya. Bantuan tersebut berupa membantu membiayai pengobatan dan perawatan terhadap korban, serta memberi santunan kepada keluarganya.  
Peneliti menyimpulkan bahwa Komnas HAM Indonesia Perwakilan Sumbar telah melaksanakan peranannya dalam fungsi pemantauan pada penyelidikan kasus penembakan Iwan Mulyadi dan sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam penyelidikan kasus penembakan Iwan Mulyadi yang terindikasi sebagai suatu kasus pelanggaran HAM,  terlihat peranan yang telah dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam UU Hak Asasi Manusia  itu sendiri.  
Kriteria untuk kasus penembakan Iwan Mulyadi, berdasarkan hasil penyelidikan Komnas HAM Indonesia Perwakilan Sumbar adalah pelanggaran HAM biasa.   Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 7,  UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.  Kemudian dalam Pasal 8 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagaian  kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara; membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan menyebabkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagianya dan memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Sedangkan kejahatan kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa; pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas atau ketentuan pokok hukum internasional, penyiksaan, perkosaan, perbudakan  seksual, pelacuran secara paksa, penganiayaan terhadap suatu kelompok, penghilangan orang secara paksa dan kejahatan apartheid.
Selanjutnya, penelitian mengenai pelaksanaan fungsi pemantauan Komnas HAM Indonesia Perwakilan Sumbar dalam menyelidiki dan menentukan jenis atau kriteria pelanggaran HAM atas kasus penembakan Iwan Mulyadi, merupakan suatu ”kewajiban”  bagi Komnas HAM sebagai lembaga negara, dan telah dijalankan sesuai yang diamanahkan dalam UU HAM.  Begitu juga dengan penyampaian rekomendasi atas kasus tersebut kepada instansi terkait, merupakan suatu ”hak” yang dimiliki Komnas HAM, dimana rekomendasi yang bersangkutan telah ditindaklanjuti pula. Inilah realisasi dan maksud dari peranan atau role, dimana peranan mengacu kepada aspek perilaku yang dinamis berhubungan dengan status yang diberikan,  dalam hal ini Komnas HAM statusnya sebagai lembaga negara; perilakunya menyelidiki serta memberikan rekomendasi terhadap kasus pelanggaran HAM. Disamping itu, anggota peranan sendirilah yang menentukan ukuran kebijaksanaan.  Dengan kata lain, Komnas HAM sendirilah yang berhak menentukan kriteria suatu kasus pelanggaran HAM Berat,  pelanggaran HAM,  atau bukan pelanggaran HAM.
Penelitian ini juga membuktikan tentang penyelidikan menurut Pasal 1 ayat 5,  UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang berbunyi: Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan ada tidaknya suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat guna ditindaklanjuti dengan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
	Berkenaan dengan hal tersebut diatas, dapat peneliti jelaskan bahwa penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM (sebagai penyelidik) bertujuan untuk mencari bukti; ada atau tidaknya pelanggaran HAM berdasarkan data dan fakta yang relevan yang diperoleh dari pelaksanaan fungsi pemantauan kasus penembakan Iwan Mulyadi.  Ada atau tidaknya pelanggaran HAM dalam kasus tersebut nantinya akan disebutkan dalam rekomendasi Komnas HAM.  Dalam penelitian ini, Komnas HAM menyampaikan pernyataan di dalam rekomendasinya bahwa kasus ini tidak terdapat pelanggaran HAM yang berat,  tetapi hanya pelanggaran HAM biasa (ordinary). 
1.8.  P E N U T U P

        1.8.1.   Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan serangkaian penelitian tesis yang berjudul: “Pelaksanaan Fungsi Pemantauan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Dalam Penyelidikan Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Penembakan Warga Masyarakat Oleh Anggota Polisi Di Kinali, Pasaman Barat)”  maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:
a. 	Komnas HAM Indonesia Perwakilan Sumbar telah melaksanakan peranannya dalam fungsi pemantauan pada penyelidikan kasus penembakan Iwan Mulyadi dan sesuai dengan apa yang diam natkan dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam penyelidikan kasus penembakan Iwan Mulyadi yang terindikasi sebagai suatu kasus pelanggaran HAM,  terlihat peranan yang telah dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam UU Hak Asasi Manusia  itu sendiri.  
             b. Dalam penelitian ini, kriteria untuk kasus penembakan Iwan Mulyadi, berdasarkan hasil penyelidikan Komnas HAM Indonesia Perwakilan Sumbar adalah pelanggaran HAM biasa. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 7, UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
            c. 	Tindak lanjut dari kasus penembakan Iwan Mulyadi adalah   pemberian rekomendasi kepada instansi yang terkait, yakni Kepolisian Daerah Sumatera Barat. Kepolisian Daerah Sumatera Barat telah memberikan tindakan hukum dan sangsi kepada pelaku (Briptu Nofrizal), yang merupakan anggota kesatuannya. Sebaliknya, pembentukan pengadilan HAM Berat atau pengadilan HAM Ad Hoc belum diperlukan,  karena kasus ini bukan kriteria pelanggaran HAM yang berat.
1.8.2.	Saran

Dari pembahasan serta uraian penelitian tesis diatas,  maka peneliti dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:
a.	Perlunya sikap yang konsekwen yang harus menjadi prinsip Komnas HAM dalam melaksanakan peranannya sebagai institusi atau lembaga negara serta tetap pada sikap independensi sesuai yang diamanahkan oleh UU HAM itu sendiri, dalam memberikan rekomendasi dan menangani setiap kasus yang terindikasi sebagai pelanggaran HAM.
b.	Agar Komnas HAM bersikap tegas dalam memberikan setiap rekomendasi kepada instansi terkait, apabila telah dilaksanakannya fungsi pemantauan sehubungan dengan adanya dugaan/indikasi pelanggaran HAM agar penegakan HAM di Indonesia berjalan.
c.	Perlunya memberikan bekal pendidikan dan pengetahuan tentang HAM yang cukup dengan parameter (ukuran) standar minimal kepada setiap anggota polisi, sehingga dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tetap dapat menjunjung tinggi dan menghormati hak asasi manusia. Perlunya protap (prosedur tetap) yang jelas bagi Polri dan harus dipatuhi oleh segenap jajarannya,  sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas-tugas dilapangan dan kewenangannya tidak merugikan pihak lain, apabila terjadi pelanggaran terhadap protap tersebut, maka si pelanggar harus ditindak secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku. 

DAFTAR   KEPUSTAKAAN

A.	BUKU-BUKU

Adi, Rianto, 2004,  Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum,  Jakarta: Granit.

Afif, M. Hasbulah, 2005, Politik Hukum Ratifikasi Konvensi HAM Di Indonesia, Upaya Mewujudkan Masyarakat Yang Demokrasi, Lamongan: Unisda (Universitas Darul Ulum).

Bahar, Saafroedin, 2002, Konteks Kenegaraan Hak Asasi Manusia, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Danil, Elwi, 2006, Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Pidato Ilmiah Disampaikan Pada Dies Natalis Ke-55 Fakultas Hukum Universitas  Andalas.

ELSAM, 2006, Pedoman Perlindungan Terhadap Saksi dan Pekerja HAM, Jakarta: ELSAM (Lembaga Study dan Advokasi Masyarakat).

Evan, M, William The Sosiology Of Law- A Social-Structrural Prespective, Free Press, A Division of Mac. Wiliam Publishing, New York: University of Pennsylvania.

Fakutas Hukum, 2006, Jurnal Hukum Yustisia, Edisi XVI Nomor 2, Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas. 

Harahap, Krisna, 2004, Konstitusi Republik Indonesia Sejak Proklamasi Hingga Reformasi, Jakarta:  Grafitti.

Hazairin, 1970, Demokrasi  Pancasila, Jakarta: Tintamas.

Koentjaraningrat, 1989, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Jakarta: Gramedia.

Komnas HAM, 2006,  Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Jakarta: Komnas HAM.

Muladi, 2005, Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep, dan Implikasi Dalam Perpektif Hukum dan Masyarakat,  Bandung: PT. Refika Aditama.

Program Studi Ilmu Hukum, 2004, Pedoman Penulisan Tesis, Padang: PPs Unand.

Projodikoro, Wirjono, 1967, Perbuatan Melawan Hukum, Bandung: Sumur.

_________________, 1974, Bunga Rampai Hukum, Jakarta: Ikhtiar Baru.
Purbacaraka, Purnadi, A. Ridwan Halim, 1999, Filsafat Hukum Pidana Dalam Tanya- Jawab, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Radjab, Suryadi, 2002, Dasar-Dasar Hak Asasi Manusia, Jakarta: PBHI Bekerjasama dengan The Asian Foundation.

_____________, 2002, Pelanggaran HAM dan Kejahatan, Jakarta: PBHI Bekerja Sama dengan The Asia Foundation.

Ravindran, DJ, 2001, Pencarian Fakta dan Pendokumentasian Pelanggaran HAM, Canada: Canadian Human Rights Foundation (CHRF).  

Saptomo, Ade, 2007, Pokok-Pokok Penelitian Hukum, Surabaya: Unesa University Press.
  
Soejono, 1999, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta.

Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji, 1995, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press.

________________, 2002, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sugiato, Dergibson Siagian, 2003, Teknik Sampling, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Sunarto, Kumanto, 1993, Pengantar Sosiologi, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Surnayati, 1982, Hukum dan Pembangunan, Jakarta: Balai Pustaka.

Utrecht, 1957, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Jakarta: Ikhtiar.

Waluyo, Bambang 1991,  Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika.

Whistleblowers, 2006, Para Pengungkap Fakta, Jakarta: ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat).

B.	PERATURAN  PERUNDANG -UNDANGAN

Keppres  Nomor 50 Tahun 1993, tentang pembentukan Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia)

Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 yang mengaskan kepada Lembaga-lembaga Tinggi Negara dan seluruh Aparatur Pemerintah, untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman mengenai HAM kepada seluruh Masyarakat.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Pengadialn  Hak Asasi Manusia Berat

Undang-Undang Nomor 2  Tahun 2002  tentang Kepolisian Republik Indonesia 

C.	KERTAS  KERJA
  
Dokumentasi tentang keterangan dan pemeriksaan saksi-saksi yang relevan tentang kasus penembakan Iwan Mulyadi, Pemeriksaan dilakukan mulai tanggal 8 Juni 2006 sampai dengan 11 Juli 2006.

Dokumentasi Agenda Penerimaan Surat Masuk Komnas HAM Indonesia Perwakilan Sumbar, tanggal 8 Juni 2006. 

Laporan Hasil Penyelidikan Komnas HAM Indonesia Perwakilan Sumbar, tentang Penyelidikan Kasus Penembakan Iwan Mulyadi, tanggal 11 Juli 2006.

Laporan Pengaduan dari masyarakat Kenagarian Kinali, Kabupaten Pasaman Barat melalui PBHI Sumbar Nomor : 111/BPW/PBHI-SBR/V/2006 tertanggal 11 Mei 2006 tentang Peristiwa penembakan Iwan Mulyadi warga masyarakat Tanjung Medan, Jorong VI Koto SelatanSelatan, Kenagarian Kinali, Kec. Kinali, Kabupaten Pasaman Barat,  yang dilakukan oknum/anggota  polisi Polsek Kinali (Briptu Nofrizal). 

Pengaduan PBHI Wilayah Sumbar ke Kantor Komnas HAM Indonesia Perwakilan Sumbar pada tanggal 8 Juni 2006, tentang kasus penembakan Iwan Mulyadi yang dilakukan oleh Briptu Nofrizal anggota Polsek Kinali, Pasaman Barat.

Rekomendasi Hasil Kegiatan Pemantauan Tim Komnas HAM tertanggal 11 Juli 2006, atas kasus penembakan Iwan Mulyadi.

Surat Keputusan Kapolres Pasaman Barat nomor Pol.: Skep/03/III/2006/P3D, tanggal 6 Maret 2006, tentang penjatuhan hukuman  disiplin kepada Briptu Nofrizal.

Surat Perintah Spri Dik No. Pol. : Sprin/68/V/2006/Res Pasbar, tanggal 5 Mei 2006, Tentang Dimulainya Penyidikan Kasus Penembakan Iwan Mulyadi, Yang Diberitahukan Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Lubuk Sikaping.

Surat Kepala Kejaksaan Negeri Lubuk Sikaping Nomor: B-557/N.3.18/Epp.1/06/2006, Tanggal 27 Juni 2006 Menyatakan Bahwa Terhadap Perkara Tersangka Briptu Nofrizal Telah Dinyatakan Lengkap (Perkara P.21).

Surat Dukungan dari Pemerintah Daerah Pasaman Barat yang telah membantu pengobatan Iwan Mulyadi, sesuai dengan penjelasan Bupati Pasaman Barat (H. Syahiran) yang dituangkan dalam surat nomor: 450/593/Kesra-2006.

Surat  Perintah Tugas dari Ketua Komnas HAM Indonesia Perwakilan Sumbar nomor: 07/SP/22.4/VI/2006,  tertanggal 8 Juni 2006 tentang pembentukan Tim  investigasi dan pemantauan kasus Penembakan Iwan Mulyadi.

Surat  Perintah Tugas dari Ketua Komnas HAM Indonesia Perwk. Sumbar nomo: 10/SP/23.4/VI/2006,  tertanggal 12 Juni 2006 tentang pembentukan Tim  investigasi dan pemantauan kasus Penembakan Iwan Mulyadi.

RIWAYAT  HIDUP

	Penulis dilahirkan pada tanggal 10 Mei 1972 di Kebumen,  Jawa Tengah, sebagai anak kedua dari ayah Drs. Musaffah Taufiq dan ibu Muninggar Singgih.  Penulis menamatkan SD pada tahun 1986, SMP pada tahun 1989 dan SMA pada tahun 1992 di Kebumen.   Penulis memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum,  Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang tahun 1999. 	Sejak tahun 2003 sampai sekarang penulis ditugaskan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Sekretariat Jenderal Komnas HAM Indonesia pada Kantor Perwakilan Sumatera Barat.   Pada tahun 2006 penulis memperoleh kesempatan meneruskan pendidikan pada Program Pascasarjana Universitas Andalas di Padang.                                                                                                     
                                                                                                        Penulis

             Slamet  Widodo