PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI ( Studi Kasus Penggunaan Anggaran Bibit Coklat pada Dinas Perkebunan Provinsis Sumatera Barat Dalam APBD (p) Tahun 2005)

Sawirman, Sawirman (2010) PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI ( Studi Kasus Penggunaan Anggaran Bibit Coklat pada Dinas Perkebunan Provinsis Sumatera Barat Dalam APBD (p) Tahun 2005). Masters thesis, PACA SARJANA.

PDF (PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI ( Studi Kasus Penggunaan Anggaran Bibit Coklat pada Dinas Perkebunan Provinsis Sumatera Barat Dalam APBD (p) Tahun 2005)) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (666Kb)

Abstract

Pertanggungiawaban dalam hukum pidana merupakan suatu permasalahan yang penting, karena pelanggar hukum harus bertanggung jawab sesuai dengan tingkat kejahatan dan usia pelaku, selama terhadap mereka tidak diperlukan perlakuan khusus. Namun hal ini tidak diterapkan oleh Pengadilan Negeri Padang dalam putusannya Nomor :370/PID.B/2008/PN.PDG dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dengan Putusan Nomor :229/PID/2008/PT.PDG , dalam perkara tindak pidana korupsi pada kasus penggunaan Anggaran Bibit Coklat pada Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Barat, yang menyamaratakan hukuman terhadap masing-masing terdakwa I, II dan III. Atas fenomena ini penulis tertarik untuk mengetahui : Pertama, bentuk peluang terjadinya korupsi dalam Penggunaan Anggaran Bibit Coklat pada Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Barat. Kedua, bentuk penyimpangan yang terjadi dalam penggunaan Anggaran Bibit Coklat pada Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Barat. Ketiga, bentuk pertanggungjawaban pidana dalam perkara tindak pidana korupsi pada kasus penggunaan Anggaran Bibit Coklat pada Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Barat Dalam APBD (P) Tahun 2005. Karakteristik penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (ease approach). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang didukung oleh bahan hukum sekunder dan Tersier. Sesuai dengan tema yang terumus dari tujuan penelitian. Selanjutnya dianalisis secara normatif kualitatif. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan, bahwa bentuk peluang terjadinya korupsi dalam Penggunaan Anggaran Bibit Coklat pada Dinas Perkebunan Sumatera Barat karena waktu yang sangat pendek untuk melaksanakan kegiatan, sehingga aturan hukum tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Bentuk penyimpangan yang terjadi, terlihat pada penunjukan langsung pelaksanaan pekerjaan yang seharusnya dilakukan melalui tertender, dan pencairan dana dilakukan secara fiktif diakhir tahun anggaran sedangkan pekerjaan belum selesai serta pengambilalihan pelaksanaan pekerjaan oleh pemberi kerja (swakelola). Bentuk pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini terlihat dalam putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Padang tidak memberikan putusan yang sesuai dengan rumusan pasal 55 ayat (l) ke 1 KUHp akan tetapi memberikan pidana yang sama terhadap para terdakwa. Dan lebih lanjut kiranya penegak hukum dapat melihat persoalan hukum secara lengkap dan tepat serta Pemerintah Daerah diharapkan tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku.

Actions (login required)

View Item