Implikasi Penerapan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pemekaran Kabupaten Pasaman dengan Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat

Ahda Hidayat, Ahda Hidayat (2009) Implikasi Penerapan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pemekaran Kabupaten Pasaman dengan Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat. Masters thesis, PACA SARJANA.

PDF (Implikasi Penerapan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pemekaran Kabupaten Pasaman dengan Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (636Kb)

Abstract

Pemekaran daerah di Indonesia telah berjalan, berbagai persoalan muncul dari kebijakan pemekaran daerah, diantara persoalan yang muncul menunjukkan bahwa daerah induk belum menyelesaikan penyerahan pembiayaan maupun personel, peralatan, dan dokumen (P3D) kepada daerah otonom baru, batas wilayah yang belum jelas, dukungan dana dari daerah induk, PNS sulit dipindahkan dari daerah induk ke daerah otonom baru, pengisian jabatan tidak berdasarkan standar kompetensi. Tarik menarik kewenangan antara daerah induk dan pemekaran menjadi persoalan yang melekat dengan pemekaran yang terjadi.Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu daerah baru di Sumatera Barat yang dimekarkan dari Kabupaten Pasaman melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 20A3, dan masih menyisakan persoalan antara kabupaten induk dan daerah pemekaran' Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sengketa aset pemekaran Kabupaten Pasaman Barat dari Kabupaten Pasaman, dengan menganalisis keterlibatan dan tindakan para elite di kedua daerah tersebut. Penelitian ini akan berusaha menjawab pertanyaan mengapa terjadi sengketa aset dalam penyerahan aset pemekaran kabupaten Pasaman Barat. Penelitian ini menggunakan beberapa konsep tentang konflik dan resolusi konflik, Desentralisasi dan Pemekaran Daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dan jenis penelitian studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan beberapa informan dari berbagai kalangan yang terlibat dan mengetahui jalannya sengketa ini. Observasi yang telah dilatcukan dan berbagu data dokumentasi dari kedua kabupaten yang bersengket4 melengkapi sumber data untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pemekaran Kabupaten Pasaman Barat ini mempunyai bobot politis yang tinggi diakibatkan oleh potensi ekonomi kabupaten yang baru dimekarkan ini. Persoalan tarik-menarik kewenangan terhadap aset-aset pemekaran juga terjadi antara kedua kabupaten ini, perbedaan penafsiran oleh elite terhadap konsep desentralisasi ketatanegaraan merupakan salah satu argumen yang dipahami oleh kedua daerah ini yang digunakan untuk mempertahankan aset-aset pemekaran, dan aset yang disengketakan memiliki nilai ekonomis untuk memenuhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kedua kabupaten ini. Elite pemerintahan, mempunyai peranan penting dalam upaya penyelesaiaan sengketa antara dua kabupaten ini, keterbatasan komunikasi yang disebabkan oleh persoalan personal masing-masing elite pemerintah menjadi pemicu sengketa, sengketa bertambah meluas sehingga melibatkan organisasi kedua pemerintah daerah. Keterlibatan pihak ketiga sebagai mediator sangat diharapkan untuk membantu menjembatani sengketa yang terjadi, dalam hal ini tentunya Pemerintah Provinsi yang diamanahi oleh undang-undang.

Actions (login required)

View Item