LARANGAN PERKAWINAN ANTARA ANAK NAGARI SINGKARAK DENGAN ANAK NAGARI SANIANGBAKA DI KABUPATEN SOLOK DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Saputra, Donny (2009) LARANGAN PERKAWINAN ANTARA ANAK NAGARI SINGKARAK DENGAN ANAK NAGARI SANIANGBAKA DI KABUPATEN SOLOK DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN. Other thesis, Fakultas Hukum.

PDF (LARANGAN PERKAWINAN ANTARA ANAK NAGARI SINGKARAK DENGAN ANAK NAGARI SANIANGBAKA DI KABUPATEN SOLOK DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (528Kb)

Abstract

Perkawinan di Minangkabau dilaksanakan menurut hukum adat Minagkabau dan hukum Islam, sesuai dengan Pepatah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato Adat Mamakai". Tetapi sering terjadi pertentangan antara mengikuti adat atau agama dalam hal perkawinan ini, seperti dilarangnya kawin se-suku atau se-kaum di Minangkabau, walaupun daerahnya berbeda dan Menurut hukum adat yang berlaku di Nagari Singkarak dan Nagari Saniangbaka dilarang melangsungkan perkawinan antara Anak Nagari Tersebut. Larangan Perkawinan antara anak Nagari Singkarak dengan anak Nagari Saniangbaka ini telah berlangsung sejak lama dan menjadi kebiasaan dalam masyarakat tersebut. Meskipun larangan perkawinan seperti ini tidak ada dalam Islam tetapi Masyarakat meyakini dan menjalankan aturan tersebut. Dalam penelitian ini permasalahan yang diteliti antata lain: a) Bagaimana sejarah terjadinya larangan perkawinan arttara anak Nagari Singkarak dengan anak Nagari Saniangbaka, b) Bagaimanakah bentuk sanksi adat terhadap orang-orang yang melanggar ketentuan tersebut, c) Bagaimanakah jika larangan perkawinan itu ditinjau dari hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nasional. Dalam penulisan skripsi ini, penelitian dilakukan bersifat deskriptif yaitu cara penelitian yang menggambarkan secara lengkap dan jelas tentang persoalan yang diteliti dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian bertujuan untuk memperoleh data primer dan data sekunder melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan perkawinan tersebut dilatar belakangi oleh sejarah yang mengatakan bahwa nenek moyang kedua Nagari bersaudara, dan mereka mengucapkan sumpah bahwa masyarakat kedua Nagari tersebut tidak boleh melangsungkan perkawinan. Sanksi yang dijatuhkan terhadap orang-orang yang melanggar ketentuan tersebut tergambar dalam sumpah yang diucapkaan oleh Nenek Moyang kedua Nagari, yaitu kateh indak bapucuak, kabawah indak baurek, ditangah-tangah digiriak kumbang (keatas tidak berpucuk, kebawah tidak berakar, ditengah-tengah digirik kumbang). Jika dilihat dari hukum Islam, larangan perkawinan tersebut bertentangan dengan hukum Islam, karena mengenai larangan perkawinan seperti ini tidak diatur di dalam Al-Qur'an dan Hadis. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nasional larangan perkawinan tersebut tidak bertentangan, hal ini terdapat dalam Pasal 8 huruf f Undang-undang ini yang menyatakan bahwa mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. "Peratutan lain yang berlaku ini" yang membuka celah untuk berlakunya hukum adat.

Actions (login required)

View Item