KEPATUHAN DAN PENEGAKAN HUKUM YANG BERKAITAN DENGAN AMDAL, UKL DAN UPL DI KOTA PADANG

Lia Fadjriani, SH, MH
Jln. Sektor II No. 16 Ciledug, Tangerang

Abstrac

The works of a firm will be bad if they do not pay attention to the negative effects on environment from their activities. If the works of a firm was not suitable with the AMDAL (an anlysis of environmental effects), thus there was non compliance in law. For protecting and stopping the polluted activities, we need to have law treatment. The aims of this research are : 1) Knowing whether the firm or industry at Padang City have fulfill the requirement in document of AMDAL (an anlysis of environmental effects, UKL (an effort of environmental management), UPL (an effort of environmental control). 2) Knowing how is the law treatment especially about environment law that Padang City has done. 3) Knowing the factors that become the barriers in environmental law treatmentat Padang City. From the result of this research the writer can get some conclusion are : from several industry in and UPL document, however there is one industry which have not met the requirements yet, these is PT. Abai Siat. Some factors as a barrier of the environmental law treatment in Padang City are less of knowledge and society participation, limited capitals, less of PPNS that handle the environmental problems and less of experts.

Key words : An Analysis of Environmental Effects, Compliance, Law Treatment

I.	PENDAHULUAN
Pembangunan harus senantiasa menjaga keseimbangan kualitas lingkungan. Agar pembangunan dapat menjaga keseimbangan kualitas lingkungan, maka pembangunan tersebut haruslah mengkaji aspek kelayakan lingkungan yang dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Konsep Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development) menghendaki agar pembangunan yang dilakukan haruslah :
“development that meets the needs of the present without compromising the ability of the future generations to meet their own needs”

Ini berarti pembangunan hanya dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tapi pembangunan mana tidak boleh mengurangi kemampuan hak generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Instrumen untuk dapat mencapai pembangunan berkelanjutan tersebut adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Environmental Impact Analysis). 
AMDAL merupakan suatu dokumen yang harus dibuat terlebih dahulu sebelum suatu kegiatan atau proyek yang diperkirakan akan menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan mulai dilaksanakan. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, mensyaratkan bagi setiap kegiatan yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan diwajibkan untuk dilengkapi dengan dokumen AMDAL.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang disingkat dengan AMDAL, pada Pasal 1 menyatakan pengertian AMDAL yaitu :
“ Kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. “

AMDAL bertujuan untuk menduga atau memperkirakan dampak yang mungkin timbul sebagai akibat suatu kegiatan atau suatu proyek pembangunan yang direncanakan. Melalui AMDAL akan diketahui penyebab pencemaran, siapa yang bertanggungjawab atas terjadinya pencemaran lingkungan dan bagaimana cara penanggulangannya. Dengan adanya dokumen AMDAL, setiap usaha atau kegiatan yang pada dasarnya menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup perlu untuk dianalisis sejak awal perencanaannya, sehingga pengembangan dampak positif dan pengendalian dampak negatif dapat dipersiapkan sedini mungkin.  
Kepatuhan atau penaatan dalam hukum lingkungan dapat diartikan sebagai penerapan  sepenuhnya persyaratan-persyaratan lingkungan. Penaatan dapat dikatakan tercapai apabila semua persyaratan lingkungan terpenuhi atau terlaksana oleh subjek hukum lingkungan, misalnya proses industri atau bahan dasar yang digunakan dirubah sedemikian rupa oleh industri sehingga memenuhi persyaratan lingkungan. Dengan demikian, limbah beracun yang dihasilkan akan diolah atau dibuang hanya ditempat yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.
Penerapan AMDAL merupakan suatu kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap individu dan badan hukum selaku subjek hukum dalam melakukan kegiatan atau usahanya. Variabel dari kepatuhan adalah diterapkannya AMDAL pada suatu kegiatan atau usaha. Pada kenyataannya, AMDAL seringkali hanya dijadikan sebagai dokumen awal bagi suatu perusahaan yang pada praktek selanjutnya jarang dipatuhi. Perusahaan seringkali hanya mengkaji dampak positif, seperti hanya mempertimbangkan aspek pertumbuhan dan kemajuan ekonomi, tanpa mempedulikan aspek negatif yang timbul.
Kinerja perusahaan akan menjadi buruk apabila tidak memperhatikan dampak negatif dari lingkungan. Apabila kinerja perusahaan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang termuat di dalam dokumen AMDAL, maka didalam hukum disebut telah terjadi ketidakpatuhan (non compliance). Oleh karena itu kegiatan perusahaan dimaksud pasti akan menimbulkan pencemaran lingkungan. Untuk mencegah dan menghentikan pencemaran lingkungan perlu dilakukan upaya penegakan hukum. 
Penegakan hukum sangat diperlukan dalam menindaklanjuti persoalan lingkungan tersebut. Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparatur dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Penegakan hukum ini meliputi tiga bidang hukum, yaitu hukum administrasi, perdata dan pidana.
Penegakan hukum administrasi dianggap sebagai upaya penegakan hukum terpenting, hal ini dikarenakan penegakan hukum administrasi lebih ditujukan kepada upaya mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan. Penegakan hukum perdata dianggap sebagai upaya terpenting kedua, karena tujuan dari penegakan hukumnya hanya terfokus pada upaya permintaan ganti rugi oleh korban kepada pencemar. Penegakan hukum pidana merupakan “ultimum remedium“ atau upaya hukum terakhir, karena tujuannya adalah untuk menghukum pelaku dengan hukuman penjara atau denda.

II.	METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah merupakan penelitian hukum empiris  (socio legal research) yaitu dengan mengumpulkan bahan dari peraturan-peraturan yang erat kaitannya dengan objek penelitian dan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat di lapangan.
Penelitian lapangan (field research) dilakukan di Kota Padang Propinsi Sumatera Barat yang meliputi : 1) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Kota (Bapedalko) Padang. 2) Dua industri yang terdapat di Kota Padang yaitu : PT. Semen Padang dan PT. Batang Hari Barisan. Penelitian kepustakaan (library research) dilakukan pada : 1) Perpustakaan Daerah Sumatera Barat.       2) Perpustakaan Universitas Andalas. 3) Perpustakaan Pascasarjana Universitas Andalas.
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah :
1.	Wawancara (interview)
Dengan melakukan wawancara terpimpin (guided interview) yaitu dengan panduan wawancara terstruktur (structured interviewed guide) dengan responden. Juga dengan melakukan wawancara mendalam (in depth interview) dengan responden dan juga dengan para informan, maksudnya melakukan wawancara dengan para pihak yang terkait dengan masalah dokumen AMDAL, UKL dan UPL.
2.	Metode Dokumenter
Maksudnya melakukan pengambilan objek dokumen-dokumen hasil monitoring, atau objek surat dan kliping koran yang relevan dengan penelitian.
Jenis data terdiri dari :
1.	Data Primer
Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari responden dan informan. Di dalam penelitian ini yang akan menjadi responden adalah penanggung jawab beberapa industri yang terdapat di Kota Padang. Sedangkan yang akan menjadi informan di dalam penelitian ini adalah pegawai kantor Bapedalko Padang.
2.	Data Sekunder, yang terdiri dari :
a.	Bahan hukum primer, yaitu mempelajari peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan lingkungan hidup dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan dokumen AMDAL, UKL dan UPL.
b.	Bahan hukum sekunder, yaitu mempelajari berbagai literatur (buku, makalah, laporan penelitian, jurnal) yang berkaitan dengan masalah penegakan hukum lingkungan.
Setelah data dikumpulkan kemudian dicatat, dianalisis dan diinterpretasikan. Dalam menganalisa dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dan teori yang mendukung penelitian ini. Setelah itu dirumuskan dalam bentuk uraian dan akhirnya ditarik suatu kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan dalam Bab I. 

III.	HASIL DAN PEMBAHASAN
Pasal 18 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) menyatakan,  setiap industri yang mempunyai dampak besar dan penting wajib membuat AMDAL, RKL dan RPL. Maka perusahaan atau industri-industri yang berada dalam wilayah kota Padang diwajibkan untuk membuat AMDAL yang harus dilaporkan kepada Pemerintah Kota Padang melalui Bapedalko Padang.
Pengawasan terhadap dokumen AMDAL, UKL dan UPL dari industri-industri di kota Padang dilakukan oleh Bapedalko Padang. Dari industri-industri di kota Padang penulis melakukan penelitian pada 2 (dua) buah industri yaitu PT. Semen Padang dan PT. Batang Hari Barisan. Dasar dari pemilihan dua industri diatas yaitu PT. Semen Padang merupakan salah satu industri BUMN di kota Padang yang memiliki AMDAL. PT. Batang Hari Barisan didasarkan pada banyaknya industri di kota Padang yang bergerak di bidang pengolahan karet, maka penulis memilih salah satu industri pengolahan karet tersebut.
Penegakan Hukum Administrasi
Upaya penegakan hukum administrasi dapat diterapkan terhadap kegiatan-kegiatan yang menyangkut persyaratan perizinan, AMDAL, Baku Mutu Lingkungan, RKL, RPL dan dokumen-dokumen lingkungan hidup lainnya. Bapedalko sebagai instansi yang melakukan monitoring (Pengawasan) sekali dalam setiap tahunnya ke semua industri yang terdapat di kota Padang, pengawasan tersebut dilakukan oleh beberapa orang yang bertugas khusus di bidang pengawasan. Di kota Padang, penegakan Hukum Administrasi belum sampai pada penjatuhan sanksi administrasi secara runtun sebagaimana termuat dalam piramida penegakan hukum administrasi. Kenyataannya, sanksi administrasi yang pernah diterapkan baru berupa teguran. Sanksi berupa teguran tidak diatur didalam UUPLH, namun sanksi berupa teguran dikenal didalam literatur.
Sanksi administrasi berupa pencabutan keputusan (izin) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 UUPLH juga tidak diterapkan. Berpedoman kepada jenis-jenis sanksi administrasi, pencabutan izin merupakan sanksi penarikan kembali keputusan yaitu keputusan izin yang sudah diberikan kepada pelaku kegiatan. Pencabutan izin dilakukan apabila ada, pertama pelanggaran tertentu yang menyebabkan pencemaran lingkungan dilakukan oleh pelaku kegiatan. Kedua karena adanya permohonan pencabutan izin oleh pihak yang berkepentingan karena dirugikan oleh kegiatan tersebut. Oleh karena itu sanksi administrasi berupa pencabutan izin tidak bisa diterapkan karena kedua unsur diatas tidak terpenuhi.  
Sebagaimana diketahui sanksi administrasi tersebut didalam Pasal 25 UUPLH dalam rangka penegakan hukum administrasi ini ada yang bersifat preventif dan represif. Upaya preventif berupa peringatan dan paksaan pemerintah. Upaya represif berupa pencabutan izin secara sementara dan permanen. Dihubungkan dengan sanksi administrasi yang dilakukan Bapedalko Padang terhadap PT. Abai Siat baru berupa teguran secara tertulis. Berdasarkan hasil penelitian penulis baru pada penegakan hukum secara preventif. Teguran diberikan oleh Bapedalko Padang selaku instansi yang melakukan pengawasan terhadap industri atau perusahaan yang terdapat di kota Padang.
Teguran yang dijatuhkan belum diikuti dengan penjatuhan sanksi administrasi lain yang lebih berat seperti penghentian kegiatan secara sementara. Satu-satunya industri yang telah mendapatkan teguran yaitu PT. Abai Siat. Teguran tersebut dijatuhkan dalam hal pembuangan limbah cair yang berada diatas ambang baku mutu. PT. Abai Siat telah mendapatkan teguran dari Bapedalko Padang. Surat teguran dari Bapedalko Padang dapat kita lihat pada lampiran.
Surat teguran tersebut menyatakan bahwa dari hasil pemantauan dan pengawasan Bapedalko Padang periode Januari 2003 sampai sekarang ternyata kualitas limbah cair PT. Abai Siat berada diatas baku mutu lingkungan. Hal tersebut berarti PT. Abai Siat tidak mematuhi dokumen awal perusahaan yaitu dokumen UKL dan UPL. Maka PT. Abai Siat telah melanggar Pasal 43 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaaan lingkungan hidup. Oleh karena penjatuhan sanksi administrasi yang diberikan oleh Bapedalko Padang baru berupa teguran yang bersifat tindakan preventif, maka PT. Abai Siat diawajibkan untuk memperbaiki kualitas limbah cairnya agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penegakan Hukum Perdata
Penegakan hukum perdata dapat ditempuh dengan dua cara yaitu melalui pengadilan dan diluar pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan dilakukan melalui perundingan secara sukarela oleh para pihak yang berkepentingan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi atau tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan. Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 yang berbunyi :
“Penyelesaian sengketa lingkungan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan suatu tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan”.
Berdasarkan data yang diperoleh dari Bapedalko, belum ada kasus yang ditangani secara perdata karena masih terdapatnya berbagai kendala yaitu belum adanya pengaduan resmi dari masyarakat maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang lingkungan. Selain itu apabila terdapat gugatan maka akan mengakibatkan penutupan tempat usaha yang berdampak luas terhadap tenaga kerja seperti Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara besar-besaran terhadap karyawan perusahaan yang digugat tersebut. Oleh karena itu gugatan secara perdata masih sulit untuk dilakukan terhadap suatu perusahaan atau industri di kota Padang karena akan merugikan masyarakat khususnya karyawan perusahaan yang digugat tersebut.
Penegakan Hukum Pidana
Pengaturan tentang lingkungan hidup berdasarkan Penjelasan Bagian Umum Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 dikenakan asas subsidiaritas yaitu :
“Bahwa hukum pidana hendaknya didayagunakan apabila sanksi bidang hukum lain, seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata, dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak cukup efektif dan/atau akibat perbuatannya relatif besar dan/atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat”.
Kasus-kasus lingkungan belum ada yang sampai ke Kepolisian, dan untuk penyelidikan lebih lanjut mengenai pencemaran dan perusakan lingkungan harus ada peran aktif dari pihak-pihak terkait seperti Kepolisian, Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Bapedalko Padang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabag Bimas Poltabes Padang dinyatakan bahwa sampai saat ini belum ada pengaduan dari masyarakat kepada pihak Kepolisian bahwa telah terjadinya pencemaran lingkungan di kota Padang. Bapedalko diharapkan lebih aktif mengawasi lingkungan agar jangan sampai terjadi pengaduan dari masyarakat bahwa telah terjadi pencemaran lingkungan. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan peran aktif masyarakat dan khususnya pejabat yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini dimaksudkan agar pencemaran lingkungan hidup sejak dini sudah terdeteksi, dan apabila mengakibatkan pencemaran yang relatif besar dan menimbulkan keresahan masyarakat dapat segera dilaporkan ke Penyidik yang berwenang untuk diproses secara pidana.
Faktor-faktor Penghambat  Penegakan  Hukum  Lingkungan Di Kota     Padang
Penegakan hukum lingkungan dapat berjalan dengan baik apabila didukung oleh berbagai faktor misalnya sarana, pengetahuan, dan lain sebagainya. Apabila faktor-faktor tersebut tidak memadai maka penegakan hukum lingkungan tidak akan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum lingkungan di kota Padang antara  lain : 
Pengetahuan dan Peran Serta Masyarakat
Masyarakat memiliki andil yang cukup besar dalam penegakan hukum lingkungan, selain itu penegakan hukum lingkungan juga dipengaruhi oleh pengetahuan dari masyarakat itu sendiri. Misalnya dapat kita lihat dalam hal pembuangan limbah oleh suatu industri, masyarakat tidak mengkaji apakah limbah tersebut dapat dikatakan berbahaya atau tidak, yang mereka ketahui bahwa limbah tersebut telah mengganggu kehidupan mereka. Biasanya mereka hanya menuntut ganti kerugian tanpa memperhatikan aspek lain seperti jenis daripada limbah tersebut.

Dana Yang Terbatas
Pembuktian dari pencemaran dan perusakan lingkungan membutuhkan dana yang relatif mahal. Dihubungkan dengan pendapat Benjamin Van Rooij mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum salah satunya adalah faktor intern kelembagaan, yang melihat pada tujuan apa yang hendak dicapai tentu harus ditunjang oleh keuangan lembaga. Bapedalko sebagai instansi yang menangani masalah lingkungan di kota Padang mempunyai keuangan lembaga yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sekitar 2,5% dari keseluruhan anggaran pendapatan belanja daerah.
Kurangnya Tenaga Ahli
Umumnya penegakan hukum yang digunakan di kota Padang adalah melalui jalur penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang diselesaikan secara musyawarah. Menurut Mairizon, sebenarnya bisa saja penegakan hukum pidana diterapkan pada si pelaku, tetapi selalu terkendala dalam pembuktian di lapangan, salah satu penyebabnya adalah kurangnya saksi ahli. Untuk pembuktian adanya tindak pidana dan penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup sama halnya dengan pembuktian dalam tindak pidana lainnya, yaitu diperlukan alat bukti yang dapat membuktikan bahwa pelaku adalah pembuat tindak pidana tersebut.
Kurangnya    PPNS    Yang    Khusus    Menangani     Masalah Lingkungan
Terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan, selain Penyidik Pejabat Polisi Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) juga diberi wewenang khusus.
Kewenangan PPNS sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :
1.	Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
2.	Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
3.	Meminta keterangan atau bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
4.	Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
5.	Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana lingkungan hidup; dan
6.	Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang lingkungan hidup.

IV.	KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1.	Dari beberapa jenis industri di kota Padang sebagian besar telah mematuhi persyaratan yang dituangkan dalam dokumen AMDAL,UKL dan UPL,  namun masih terdapat satu industri yang belum mematuhinya yaitu PT. Abai Siat yang bergerak dalam bidang pengolahan karet.
2.	Penegakan hukum lingkungan di Kota Padang masih belum berjalan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Undang-undang. Penjatuhan sanksi lingkungan terhadap industri di Kota Padang baru dilakukan pada tahap penegakan hukum administrasi, yaitu teguran terhadap PT. Abai Siat. Penjatuhan sanksi administrasi berupa teguran tidak diatur didalam UUPLH, namun dikenal didalam literatur. Teguran tersebut dijatuhkan oleh Bapedalko Padang dengan masalah pembuangan limbah cair yang berada di ambang baku mutu atau tidak sesuai dengan ketentuan.
3.	Faktor- faktor penghambat penegakan hukum lingkungan di kota Padang yaitu, pengetahuan dan peran serta masyarakat, dana yang terbatas, kurangnya PPNS yang menangani masalah lingkungan dan kurangnya tenaga ahli. Untuk itu diperlukan adanya peran serta aparatur pemerintah bekerja sama dengan masyarakat guna tercapainya penegakan dalam hukum lingkungan.
Saran    
1.	Dokumen AMDAL, UKL dan UPL hendaknya bukan menjadi dokumen awal saja bagi perusahaan atau industri yang menjalankan kegiatannya, dokumen tersebut harus dijadikan acuan sejak awal hingga seterusnya. Terhadap perusahaan atau industri yang melanggar ketentuan yang telah dituangkan dalam dokumen AMDAL, UKL dan UPL diharapkan lembaga pemerintah yang berwenang dapat mengambil tindakan tegas atau menjatuhkan sanksi baik administrasi, perdata, maupun pidana. 
2.	Peran Bapedalko Padang sebagai badan yang melaksanakan tugas pengendalian dampak lingkungan hidup di daerah harus senantiasa bekerjasama dengan masyarakat karena masyarakat juga turut berperan dalam penegakan hukum lingkungan. Oleh karena itu apabila masyarakat mengetahui bahwa telah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan, masyarakat harus segera melaporkan kepada pihak-pihak yang terkait seperti pemerintah daerah, maupun kepada kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA
Buku dan Jurnal
Ahmad, Ali, 2002, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Gunung Agung Tbk, Jakarta
Fandeli, Chafid, 1992, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Prinsip Dasar dan Pemapanannya Dalam Pembangunan, Liberty, Yogyakarta
Hadjon, M. Philipus et.al, 1994, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
Hardjasoemantri, Koesnadi, 2002, Hukum Tata Lingkungan, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
Husein, M.Harun, 1995, Lingkungan Hidup Masalah, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya, Bumi Aksara, Jakarta
Husin, Sukanda, 1993, Jurnal Penelitian UNAND, Pengaturan Pencemaran Udara dari Industri di Amerika Utara dan Indonesia
Husin, Sukanda, 2003, Makalah yang disajikan pada Pelatihan Pemberdayaan PPNS dalam Penegakan Hukum dan Perda, “Penegakan Hukum Pidana Lingkungan dan Peran PPNS” Padang
Husin, Sukanda, 2002, Pembangunan Berkelanjutan Dalam Konteks Otonomi Daerah : Golden Rules Untuk Pemerintah Daerah, Makalah yang disajikan pada seminar sehari “Pembangunan Berkelanjutan ” diselenggarakan oleh IPPR Komisariat Kuantan Singingi Sumatera Barat di Padang 25 Mei 
Husin, Sukanda,  2001, Penegakan Hukum Lingkungan, Makalah Pelatihan Pengawasan dan Kerusakan Lingkungan Hidup Bagi Aparatur Kabupaten/Kota, Dunia Usaha se-Sumatera Barat 
Husin, Sukanda, 2004, Pendekatan Penaatan (Compliance Approach) Dalam Hukum   Lingkungan
Suratmo, F.Gunawan, 1994, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
Rahmadi, Takdir, 2000, Diktat Hukum Lingkungan Bagian II, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang
Rahmadi, Takdir, 2003, Hukum Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, Airlangga University
Rangkuti, Siti Sundari, 2000, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, Airlangga University Press
Rooij, Van Benjamin, 2000, Deciding On Enforcement, Makalah Dalam Seminar INSELA Leiden University
Siahaan, NHT., 1987, Ekologi Pembangunan dan Hukum Tata Lingkungan, Erlangga, Jakarta
Silalahi, Daud, 2001, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Alumni, Bandung
Soekanto, Soerjono, 1993, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta
Soemartono, RM. Gatot. P, 1996, Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta
Soemarwoto, Otto, 2001, Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Djambatan, Jakarta
Sodikin, 2003, Penegakan Hukum Lingkungan Tinjauan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, Djambatan, Jakarta
Subagyo, P. Joko, 2002, Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya, Rineka Cipta, Jakarta
Suparni, Niniek, 1994, Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, Sinar Grafika, Jakarta
Wardhana, Arya Wisnu, 1995, Dampak Pencemaran Lingkungan, Andi Offset, Yogyakarta
Wijoyo, Suparto, 1999, Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Settlement of Environmental Disputes), Airlangga University Press

Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang AMDAL, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 42 
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang AMDAL, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 84
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang AMDAL, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok

BIODATA

NAMA			: LIA FADJRIANI, SH, MH
TEMPAT/TGL LAHIR	: JAKARTA/ 23 MARET 1980
RIWAYAT PENDIDIKAN
1.	SD		: 1986-1992 (SDN Kebon Kacang Jakarta Pusat)
2.	SMP		: 1992-1995 (SMP 70 Jakarta Pusat)
3.	SMA		: 1995-1998 (SMA 24 Jakarta Pusat)
4.	S-1		: 1998- 2002 Fakultas Hukum Iniversitas Andalas 
  Padang
5.	S-2		: 2003-2005 Program Pascasarjana Universitas Andalas
  Padang