ISLAM SEBAGAI DASAR NEGARA
(Analisis Pemikiran Politik M. Natsir dan Hubungannya
dengan Munculnya Ide Kembali Ke Piagam Jakarta)

Oleh: Drs. Yusrizal, Dj. M.H.
Alamat: Jl. Caniago I RT.01/RW.I No. 28 Kelurahan Kampung Baru 
Kecamtan Lubuk Begalung-Padang, Telp. (021) 72327.

Abstract

Principle of state has been a problem since pre-freedom of Republic of Indonesia till this reform era. It can be seen from polemic between M. Natsir and Soekarno around 1930. Last, this continues as an ideological debate between group of Islam and nationalism in formal forum, it began from BPUPKI meeting until Annual Meeting of People’s Advisory Assembly (MPR) in 2000. This study aims to know the political idea of M. Natsir about Islam as a principle of state and its relation with the emergence of idea to return to Jakarta charter. Because the study of idea of principle of state is as a political decision that becomes staatfundamentalnorm, so approach of this study is through qualitative analysis in the form of deductive and comparative. Through this study, it is known that the political idea of M. Natsir is included into religious modernism idea category, because he thinks that: Islam and State as “integreerend deel” (affairs of state is a part of Islam itself). There is no political relation of the emergence of idea to return to Jakarta charter with the political idea of M. Natsir, but it only has emotional-ideological relation.      

A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Masalah
Pokok pikiran M. Natsir tentang Islam dan Tatanegara adalah; bahwa urusan kenegaraan pada dasarnya merupakan satu bagian yang tak dapat dipisahkan, satu “integreerend deel” dari Islam itu sendiri. M. Natsir (1973). Maksudnya agama dan negara harus bersatu. Seperti dikemukakan oleh Munawir Syadzali (1993):
“Menurut M. Natsir, Islam-berbeda dari agama-agama lain-mengandung peraturan-peraturan atau hukum-hukum kenegaraan, termasuk hukum perdata dan hukum pidana. Untuk melaksanakan hukum-hukum tersebut diperlukan lembaga yang dengan kekuasaannya dapat menjamin berlaklunya hukum-hukum itu. Oleh karena itu adanya penguasa atau pemerintah merupakan suatu keharusan.……...………………………………………………………
…………………………………………………………………………
   
M. Natsir menjamin bahwa dalam satu negara yang berdasarkan Islam umat dari agama-agama lain mendapat kemerdekaan beragama dengan luas; dan mereka tidak akan keberatan kalau di negara itu berlaku hukum Islam mengenai soal-soal kemasyarakatan….. Dengan berlakunya undang-undang Islam, agama mereka tidak akan terganggu, tidak akan rusak dan tidak akan kurang satu apapun”.

M. Natsir, seakan bertindak sebagai wakil dari golongan Islam yang pikiran dan sikapnya pada masa pergerakan nasional melawan penjajahan Belanda, ingin mengembalikan citra yang mendasar mengenai Islam. Deliar Noer (1982). Hal ini terlihat dalam perdebatan ideologi antara kelompok nasionalis dan kelompok Islam yang tercermin dalam polemik pemikiran antara Soekarno dan M. Natsir tahun 1930-1940 tentang hubungan agama dan negara, yang pembahasan berlanjut dan berkembang dalam forum diskusi Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). 
Topik pembicaraan selama persidangan antara lain adalah seputar dasar negara. Anggota BPUPKI terbagi dua kelompok: Satu pihak ada kelompok anggota BPUPKI yang mengusulkan agar negara Indonesia merdeka berdasarkan kebangsaan tanpa kaitan khusus pada ideologi keagamaan, dan satu kelompok lainnya mengajukan Islam sebagai dasar negara. Umar Basalim (2002) dan M. Yamin (1971).
Dua paham yang saling kontroversi ini dapat diselesaikan melalui kesepakatan yang di wadahkan dalam “Piagam Jakarta” sebagai kesepakatan kehormatan yang biasa disebut gentelment agreement dan dapat diterima sebagai rancangan Pembukaan Undang Undang Dasar. Tanggal 18 Agustus 1945, satu hari setelah Indonesia merdeka, dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) kesepakatan ini disorot dan digugat kembali, akhirnya disetujui bahwa tujuh kata setelah ketuhanan dihilangkan, tetapi atribut strategis “Yang Maha Esa” dikukuhkan sebagai penggantinya, dan disepakati Pancasila sebagai Dasar Negara.
Aspirasi politik Islam untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara kembali ditawarkan partai Masyumi dalam sidang Konstituante 1956-1959, tapi tawaran tersebut terbentuk lagi karena adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Setelah jatuhnya pemerintahan orde baru di bawah kepemimpinan Soeharto dan muncul era reformasi, ditandai dengan perubahan mendasar dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia yang diawali dengan kesepakatan berbagai komponen bangsa untuk melakukan amandemen (perubahan) terhadap Undang Undang Dasar 1945. Bersamaan dengan itu muncul pula ide untuk kembali ke Piagam Jakarta dari berbagai kelompok Islam, terutama dari partai politik yang berasaskan Islam untuk memasukan kembali tujuh kata “dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” kedalam pasal 29 ayat (1) UUD 1945.
2. Rumusan Masalah
1.	Apa yang meletar belakangi pemikiran politik M. Natsir sehingga memperjuangkan Islam sebagai dasar negara, dan bagaimana pula pemikirannya tentang nasionalisme, demokrasi serta hubungan Pancasila dan Islam  dalam negara kesatuan Republik Indonesia.
2.	Faktor apa yang memunculkan ide kembali ke Piagam Jakarta di era reformasi dan bagaimana pula hubungannya dengan pemikiran kenegaraan M. Natsir.
B.  METODE PENELITIAN 
1.  Jenis dan Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan ruang lingkup hukum tatanegara, politik dan filsafat, karena yang teliti adalah pemikiran seorang tokoh tentang dasar negara yang akan dijadikan keputusan politik yang dituangkan dalam pembukaan UUD 1945 berupa cita hukum dan cita negara yang dijadikan sebagai staatfundamental norm dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang diimplementasikan dalam batang tubuh UUD 1945.
Di samping itu, juga menelusuri munculnya ide kembali ke Piagam Jakarta dengan keinginan memasukkan kembali tujuh kata “dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” ke dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945. 	
2. Pendekatan dan Analisa
Karena meneliti pemikiran politik Islam yang berhubungan dengan negara, maka Pendekatan mempergunakan  tiga polarisasi pemikiran; skriptualistik dan rasionalistik,  idealistik dan realistik, serta formalistik dan subtantivistik. Melalui ketiga polarisasi tersebut dilakukan analisis kualitatif, secara deduktif maupun  komperatif.
C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Dasar Negara dan Pemkiran Politik Kenegaraan M. Natsir
M. Natsir yang dilahirkan di Alahan Panjang–Solok Sumatera Barat pada tanggal 17 Juli 1908 merupakan salah seorang pemimpin Islam, dan juga tokoh Nasional bahkan Internasional. M. Natsir dengan latar belakang pendidikan formal yang dilaluinya adalah pendidikan Belanda, di samping, juga memperdalam pengetahuan dan pemahaman Islam dan ini berlanjut setelah beliau berkenalan dan menjadi murid Ahmad Hasan dari Perastuan Islam ketika M. Natsir telah belajar di AMS di Bandung.
Ketika usia muda, sewaktu memimpin Jong Islamiten Bond (JIB) tahun 1928-1932 di Bandung, M. Natsir telah tampil seakan meawakili kelompok Islam berpolemik dengan Soekarno dari kelompok nasionalis tentang dasar negara.  M. Natsir konsisten terhadap Islam, bahwa prinsip Islam tidak bisa diubah dan Islam harus dijadikan sebagai Dasar Negara. M. Natsir memperlihatkan ketegasannya tentang hubungan Islam dan politik baik secara faham maupun secara praktis. Aspirasi Islam haruslah menonjol dalam gerak seorang muslim termasuk dalam perjuangan politiknya.
Menurut M. Natsir, seorang Islam otomatis harus berpegang pada ideologi Islam dalam politik, perintah Allah harus dijalankan, bukan hanya dalam soal-soal ibadah, tapi juga mencakup soal-soal kemasyarakatan. Dalam soal-soal sosial kemasyarakatan segalanya diizinkan, kecuali yang nyata-nyata dilarang Allah Swt. Bahkan M. Natsir mengingatkan bahwa sistem, yang berasal dari bukan muslim bisa saja diterapkan dalam negara Islam apabila sistem itu baik.
Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, bagi M. Natsir (2001) Dasar Negara, yang disebut juga sebagai state philosophy atau falsafah negara haruslah merupakan seperangkat nilai, ide atau norma yang diyakini sebagai suatu kebenaran yang sangggup memberi bimbingan lahir dan batin kepada rakyat supaya menjadi bangsa yang berakhlak dan bermoral. Sekaligus dijadikan sebagai sumber aturan-aturan pokok yang dituangkan dalam konstitusi (UUD) untuk dipedomani dan dipegang teguh oleh suatu bangsa dalam memecahkan berbagai persoalan kehidupan negara guna mewujudkan kesejahteraan dan keselamatan bersama.
Dasar Negara yang dapat memenuhi tuntutan seperti tersebut di atas, menurut M. Natsir hanyalah Islam, oleh karena itu Islam harus dijadikan sebagai Dasar Negara. Perjuangan umat Islam tidak akan berhenti sampai tercapainya kemerdekaan Republik Indonesia seperti yang menjadi tujuan perjuangan gerakan kebangsaan,  Bagi umat Islam kemerdekaan saja belum cukup, karenanya umat Islam terus berjuang  “selama negeri (negara Indonesia) belum berdasarkan dan diatur menurut susunan kenegeraan Islam”. M. Natsir (2000).	
Dasar Negara telah menjadi perdebatan dalam forum formal yang dimulai dari sidang BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, kemudian dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 dan berlanjut dalam sidang Konstituante tahun 1956-1959 terakhir muncul kembali dalam sidang tahunan MPR Tahun 2000. 
Setelah menjadi ketua partai Masyumi, M. Natsir memperlihatkan ketegasannya tentang hubungan Islam dan negara yang tidak bisa dipisahkan, dengan mendasarkan pendiriannya kepada al-Qur’an surat adz-Dzariat/ Q.S.51: 56, yang artinya: “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka menyembah kepada Ku”. Maka kehidupan pribadi, kehidupan bersama, juga kehidupan bernegara hendaklah mencerminkan ajaran ini. 
Berdasarkan firman Allah ini, M. Natsir mengembangkan teorinya dengan menyatakan: “Seorang muslim, hidup di dunia ini dengan cita-cita kehidupan supaya menjadi seorang hamba Allah dalam arti yang sesungguhnya, yakni hamba Allah yang mencapai kejayaan di dunia dan kemenangan di akhirat. Dunia dan akhirat ini, sama sekali tidak mungkin dipisahkan bagi kaum muslimin dari ideologi mereka. M.Natsir (1973).
Sikap dan pandangan hidup seperti itulah yang ingin dijadikan dasar dalam mengatur pengelolaan negara, dimana setiap prilaku dan tindakan pemimpin serta warga negara tidak terlepas dari nilai-nilai ketuhanan, tetapi semua perbuatan selalu dalam rangka pengabdian kepada Allah Swt. Menurut Bahtiar Effendi (1998), ada tiga alasan yang dijadikan  dasar bagi M. Natsir, sehingga beliau mengusulkan agar Islam dijadikan sebagai ideologi (dasar negara): (1) watak holistik Islam, (2) keunggulan Islam atas semua ideologi dunia lain, dan (3) kenyataan bahwa Islam anutan mayoritas warga negara Indonesia.
Nasionalisme tidak ada masalah bagi M. Natsir, karena kemerdekaan memang mencerminkan kebangsaan yang sudah terlebih dahulu terpadu, asalkan menghormati kepentingan dan hak-hak golongan lain dengan menyingkirkan perasaan ta’asub kebangsaan yang menutup hak keadilan dan prikemanusiaan. Menurut Anwar Harjono (1996), bagi M. Natsir, Nasionalisme (kebangsaan) adalah suatu fithrah dan alamiah. Namun ide universalitas Islam harus menjadi nafas pada faham kebangsaan dengan membuka diri terhadap peranan wahyu. 
Dengan demikian pengabdian kepada bangsa dan negara hendaknya berwujud ibadah, karena pencerminan cinta tanah air dalam Islam merupakan kewajiban bersama (fardhu kifayah) yang telah dekat kepada kewajiban perorangan (fardhu ‘ain). Deliar Noer (1984).
Tentang demokrasi, dinyatakan oleh M. Natsir (1973)  bahwa; “Islam bersifat demokratis dalam arti bahwa Islam anti absolutisme dan anti sewenang-wenang dan menggariskan hak-hak manusia sebagai makhluk sosial serta hubungan  hak dan kewajiban antara pemerintah dan yang diperintah timbal balik. 
Pengertian “demokrasi” dalam Islam, adalah memberi hak kepada rakyat supaya mengeritik, menegur, dan membetulkan pemerintahan yang zalim. Kalau tidak cukup dengan kritik dan teguran, Islam memberi hak kepada rakyat untuk menghilangkan kezaliman itu dengan kekuatan dan kekerasan jika perlu. (Ibid).
M. Natsir mengakui demokrasi itu baik, tetapi sistem kenegaraan Islam tidak menggantungkan semua urusan kepada keputusan-keputusan  musyawarah parlemen. Dalam parlemen negara Islam, apa-apa yang telah ditetapkan Allah melalui wahyu-Nya  secara pasti tidak perlu dimsyawarahkan, tidak harus menunggu keputusan parlemen terlebih dahulu untuk melaksanakan, tetapi yang mungkin dimusyawarakan adalah cara-cara untuk melaksanakan semua prinsip dan kaedah yang sudah tetap tersebut.
Atas dasar pemikiran seperti di atas, M. Natsir (1973) secara tegas mengatakan bahwa Islam tidak usah demokrasi 100%, bukan pula otokrasi 100%, Islam itu …. Ya Islam. Ketegasan pendirian M. Natsir ini disebabkan karena keputusan politik tidaklah semata-mata didasarkan kepada kemauan mayoritas anggota parlemen dan tidak pula melampaui batas-batas yang telah digaris Tuhan.
Negara demokrasi tidak identik dengan negara theokrasi, karena teokrasi adalah satu sistem kenegaraan dimana pemerintahan dikuasai oleh satu kependetaan yang mempunyai sistem hirarkhi, sebagai wakil Tuhan di dunia. Dalam Islam tidak dikenal sistem semacam itu. Lebih lanjut, M. Natsir berpendapat bahwa demokrasi yang dikehendaki Islam hampir sama dengan demokrasi liberal, hanya saja demokrasi Islam berpedoman kepada asas-asas doktrin yang diwahyukan Allah yang disebut M. Natsir dengan istilah “Theistic Demonracy”, demokrasi yang berdasarkan kepada nilai-nilai ketuhanan. M.Natsir (2000). Jadi, negara yang berdasarkan Islam bukanlah satu negara theokrasi dan bukan pula negara sekuler, tepapi adalah negara demokrasi.
Mengenai Pancasila sebagai dasar negara, M. Natsir tidak serta merta menolaknya. Ketika berpidato di Karachi Pakistan tahun 1952, M. Natsir mempunyai pandangan yang positif terhadap Pancasila, karena Pancasila memiliki nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial, tidak mungkin bertentangan dengan Islam. M. Natsir mengatakan bahwa Pancasila “dianut sebagai dasar nurani, akhlak, dan sosial oleh negara dan bangsa Indonesia.” M. Natsir (2001). Tetapi M. Natsir menekankan soal Pancasila pada tafsirannya. Dalam hal ini, Menurut Endang Saifuddin Anshari (1997)  M. Natsir bertanya secara retorika bagaimana mungkin al-Qur’an:
1.	“…. yang memancarkan tauhid dapat apriori bertentangan dengan ide Ketuhanan Yang Maha Esa?
2.	…. yang ajaran-ajarannya penuh dengan kewajiban menegakkan ‘adalah ijtima’iyah apriori bertentangan dengan keadilan sosial?
3.	….  yang justru memberantas sistem peodal dan pemerintahan istibdad (diktatur) sewenang- wenang, serta meletakkan dasar musyawarah dalam susunan pemerintahan, dapat aprori bertentangan dengan apa yang dinamakan kedaulatan rakyat?
4.	…. Yang menegakkan istilah ishlahu baina al-nas (damai anatara sesama manusia) sebagai dasar pokok yang harus ditegakkan oleh umat Islam, dapat apriori bertentangan dengan apa yang disebut peri kemanusiaan?
5.	…. Yang mengakui adanya bangsa-bangsa dan meletakkan dasar yang sehat bagi kebangsaan, apriori dapat dikatakan bertentangan dengan kebangsaan?”. 

M. Natsir juga menambahkan bahwa “Pancasila itu tidak identik atau meliputi semua ajaran Islam”. Oleh sebab itu, katanya, ada cita-cita lain lagi yang harus ditegakkan muslim. Dalam pidatonya di depan Majelis Konstituante pada tahun 1957,  M. Natsir menunjukkan konsep pemikiran politik Islam secara utuh, penuh, dan sekecil  mungkin menghindari kompromi. M. Natsir menegaskan bahwa Indonesia hanya mempunyai dua pilihan dasar negara, sekuler (la diniyah) atau agama (diniyah). Pancasila adalah sekuler karena tidak mengakui wahyu sebagai sumbernya. M. Natsir merujuk kepada pidato Soekarno di Istana Negara Jakarta tanggal 17 Juni 1954 yang memberi kesan bahwa sila Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan ciptaan manusia. Apalagi pemikiran Soekarno senantiasa mengemukakan negara sekuler.  
Pendapat M. Natsir seperti tersebut di atas, tidak berarti bahwa ia berubah sikap terhadap Pancasila. Sebelumnya M. Natsir berpandangan positif tentang Pancasila dihubungkan dengan ajaran al-Qur’an (Islam). Terjadinya pergeseran pemikiran dan pandangan M. Natsir secara tegas tanpa kompromi terhadap Pancasila pada periode konstituante tahun 1957 tersebut paling tidak disedabkan oleh antara lain: (1) Pancasila, dalam pandangannya, ternyata sangat relatif yang dapat diisi dan ditafsirkan oleh siapa saja sesuai dengan pandangan dan kepentingannya. Partai Komunis Indonesia (PKI) yang jelas-jelas anti Tuhan mengaku sebagai Pancasilais dan menafsirkannya sesuai dengan pendiriannya. (2) Suasana politik di Konstituante, yang memungkinkan untuk mengajukan gagasan alternatif selain Pancasila sebagai dasar negara, karena salah satu tugas konstituante adalah untuk menetapkan dasar negara, dan sikap ini dijamin pula secara konstitusinal. (3) M. Natsir, sebagai tokoh sentral Partai Masyumi (partai dengan ideologi Islam) berkewajiban memperjuangkan Islam sebagai dasar negara karena merupakan amanah dari pemilihnya.
Perjuangan M. Natsir menjadikan Islam sebagai dasar negara, paling tidak ada tiga periode, masing-masing periode dengan corak pemikiran yang berbeda, yaitu; Pertama, periode 1930-1940, dalam periode ini M. Natsir memperjuangkan wacana “Islam sebagai Dasar Negara” melalui tulisan-tulisannya yang dimuat diberbagai media cetak yang terbit waktu itu sekaligus membangun polemik tentang pemikiran politik Islam dengan pemikiran politik nasional sekuler yang diwakili Soekarno. Kedua, Periode pasca Kemerdekaan, dalam periode ini M. Natsir dapat menerima Pancasila sebagai dasar negara sepanjang Pancasila itu ditafsirkan sesuai dengan ajaran Islam serta inti dan hakikat dari semua sila yang terkandung dalam Pancasila dipenuhi secara memadai dan dilaksanakan secara benar dan tepat. Ketiga, Periode Konstituante, dalam periode ini perjuangan M. Natsir telah mempergunakan intrumen konstitusional (partai politik Masyumi) dilaksanakannya secara konstitusional pula dalam lembaga yang diakui secara sah oleh konstitusi yaitu Badan Konstituante (Parlemen).
2.	Relevansi Pemikiran M. Natsir Terhadap Munculnya Ide Kembali Ke Piagam Jakarta
Piagam Jakarta lahir tanggal 22 Juni 1945 yang dipersiapkan sebagai rancangan “pembukaan” bagi Undang Undang Dasar yang akan dibentuk. Piagam Jakarta berisi asas-asas Pancasila, namun pada sila pertama yaitu Ketuhanan diikuti dengan klausul: “…. Dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Tujuh kata ini juga terdapat dalam pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang disulkan. Bagi umat Islam, tercantumnya tujuh kata ini menjadi sangat penting, karena pelaksanaan syari’at Islam secara konstitusional terbuka pada waktu yang akan datang. Pemikiran inilah yang menjadi dasar kompromi wakil-wakil kelompok Islam dengan kelompok nasinalis sekuler. Ahmad Syafi’i Ma’arif (1996).  
Penerimaan kelompok Islam terhadap Piagam Jakarta sebagai Dasar Negara, karena pelaksanaan syari’at Islam  mendapat jaminan konstitusi dengan dicantumkan secara formal dalam dasar negara dan pasal 29 ayat (1) UUD 1945.
Tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia Merdeka. Keesokan harinya tanggal 18 Agustus 1945 ketika UUD tersebut disahkan, rumusan “kompromis” dalam Piagam Jakarta itu dihapuskan dengan pencoretan tujuh kata ”…. dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” sesudah kata Ketuhanan dan diganti dengan “Yang Maha Esa”, baik dalam pembukaan maupun dalam batang tubuh pasal 29 ayat (1) UUD 1945.
Penghapusan kalimat yang berhubungan dengan syari’at Islam dalam naskah final UUD 1945 itu dirasakan oleh umat Islam sebagai kerugian besar dan merupakan kekalahan politik Islam, tetapi itulah realitas yang harus diterima pihak Islam walaupun amat mengecewakan, demi menyelamatkan “bayi” Indonesia yang baru berumur sehari itu agar tetap hidup untuk seterusnya. Meskipun untuk itu umat Islam harus membayar mahal, tetapi dengan suatu pengharapan,  kalimat itu dapat diperjuangkan kembali setelah terbentuknya DPR hasil pemilihan umum. 
Pada tahun 1958 Konstituante hasil Pemilihan Umum Tahun 1955, kembali terlibat dalam perdebatan sengit mengenai Dasar Negara. Partai-partai Islam kembali memperjuangkan Islam sebagai Dasar Negara, sedangkan partai-partai non Islam tetap mempertahankan Pancasila. Karena adanya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 tentang kembali kepada UUD 1945 menggantikan UUDS, maka perjuangan umat Islam kembali menemui kegagalan. Pancasila tetap menjadi dasar negara. Hal ini berlanjut sampai pemerintahan Soekarno digantikan oleh pemerintahan Soeharto dimasa Orde Baru.
Di awal pemerintahan Orde Baru isu Piagam Jakarta kembali muncul dan berlanjut sampai tahun 1968, tetapi penguasa Orde Baru secara perlahan dan sistematis ingin memisahkan Islam sebagai agama dengan sistem, kepercayaan pemeluknya, dan Islam sebagai ideologi.  Sehingga struktur politik negara terpisah dari struktur keagamaan, guna menghindari ideologi agama sebagai ideologi alternatif bagi negara. Syamsuddin Haris (1991).
Melalui tekanan politik penguasa Orde Baru, Piagam Jakarta jarang dibicarakan dan makin redup dari pentas nasional, tetapi tidak hilang dari ingatan sebagian tokoh dan umat Islam Indonesia. Piagam Jakarta ternyata tetap hidup dalam jiwa dan pikiran para pendukungnya. Setelah jatuhnya Presiden Soeharto tanggal 21 Mei 1998 dan berakhir pemerintahan yang represif dan otoriter, berganti dengan era reformasi yang memberi kebebasan memperjuangkan aspirasi yang dianut berbagai kelompok masyarakat Indonesia, selama hal itu sesuai dengan konstitusi dan dilakukan secara konstitusinal pula.
Munculnya ide kembali ke Piagam Jakarta di Era Reformasi ini, karena terjadi perubahan mendasar dalam bidang politik ketatanegaraan Indonesia. Sistem kepartaian hegemonik berubah menjadi sistem kepartaian kompetitif dan demokratis, sehingga peranan masyarakat tampak lebih kuat dari peranan negara. Bersamaan dengan itu, muncullah partai-partai politik Islam di samping partai politik yang berbasis massa Islam tapi tidak mencantumkan Islam sebagai dasar dan asas partainya.
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) salah satu di antara partai politik Islam, mempunyai tujuan utama untuk menerapkan syari’at Islam dalam masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam, menginginkan agar Piagam Jakarta dikembalikan kepada posisinya sebagai Dasar Negara dan dicantum dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat (1). Hal ini dimungkinkan karena telah terjadi kesepakatan berbagai komponen bangsa untuk melakukan amandemen UUD 1945.
Proses rekonstruksi konstitusi inilah yang dimanfaatkan untuk memperjuangkan aspirasi Islam melalui usul perubahan terhadap Pasal 29 ayat (1) UUD 1945, dengan mencamtumkan kembali tujuh kata “….dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” yang dihilangkan dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Hal ini secara tegas diusulkan oleh Fraksi PPP karena ingin kembali memprioritaskan pembangunan nasional yang berbasiskan moral keagamaan, tentu juga tidak terlepas dari kepentingan politis dalam mencari dukungan umat Islam guna pemenangan pemilu selanjtnya.
Konfirugasi politik yang tidak seimbang antara kelompok yang mengusulkan Piagam Jakarta dan kelompok yang mempertahankan Pancasila, maka akhirnya sama-sama mengambil sikap pilitik kompromi dengan tetap mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan partai yang mengusung ide kembali ke Piagam Jakarta ikut bekerjasama dengan pemerintahan yang dipimpin Megawati Soekarno Putri pimpinan partai yang menentang ide kembali ke Piagam Jakarta tersebut.
Pertanyaan yang muncul; adakah ide kembali ke Piagam Jakarta di Era Refoimasi ini mempunyai hubungan dengan pemikiran politik M. Ntasir? Sebagaimana dipahami, menurut M. Natsir, negara akan bersifat Islam bukan karena secara formal disebut “Negara Islam” ataupun “berdasar Islam”, tetapi negara itu disusun “sesuai dengan ajaran-ajaran Islam”, baik secara teori maupun secara pratiknya. Mengenai Dasar Negara dapat dirumuskan dalam ketentuan-ketentuan yang bersifat umum sepanjang mencerminkan kehendak Islam. Rumusan umum tentang dasar negara bisa disebut dengan sebutan apa saja yang cocok. Yusril Ihza Mahendra (1999).
Berdasarkan pemikiran moderat yang dilandasi dengan teori reformis, M. Natsir bermaksud mencari titik temu yang bisa disepakati bersama mengenai dasar negara ditengah-tengah masyarakat pluralistik. Dengan pandangan begini, berarti M. Natsir tidak keberatan dengan Pancasila asal ditafsirkan sesuai  dan sepanjang ketentuan Islam.
Ide kembali ke Piagam Jakarta di era reformasi ini, tidak mempunyai hubungan politis dengan pemikiran politik M. Natsir, tapi hanya semata-mata hubungan yang bersifat emosional ideologis yang lahir secara psikologis sosio-kultural. Artinya, menjalankan syari’at Islam bagi umat Islam seperti yang diinginkan M. Natsir sebelum dan pada awal kemerdekaan, kemudian dimunculkan kembali oleh Fraksi PPP pada era reformasi adalah sama-sama bagian dari keyakinan memeluk agama dan menjalankan ibadat yang pelaksanaannya mendapat jaminan  konstitusi.
D. KESIMPULAN DAN SARAN
1.	Kesimpulan
a.  M. Natsir berpendapat bahwa Islam dan negara tidak dapat dipisahkan, tetapi merupakan satu kesatuan (integreerend deel). Untuk itu, Islam harus diperjuangkan sebagai dasar negara. Negara merupakan kekuatan dunia untuk memperjuangkan tegaknya tata nilai etika Islami dalam prilaku kehidupan masyarakat.
Nasionalisme menurut M. Natsir, bukanlah dalam pengertian yang sempit yang mengarah kepada kepanatikan rasialisme yang disebut “ashobiyah jahiliyah”, tetapi adalah nasionalisme yang membuka diri terhadap peranan wahyu dengan tujuan kerjasama dan saling menghargai untuk menegakkan yang makruf dan mencegah kemungkaran berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi.
Demokrasi yang dimaksud M. Natsir, adalah kedaulatan berada sepenuhnya ditangan seluruh rakyat sebagai amanah Tuhan kepada mereka dengan  tidak menafikan kedaulatan Tuhan secara teologis dan metafisik, yang disebutnya dengan istilah “Theistic Democracy”.
Pancasila sebagai dasar negara dapat diterima M. Natsir, selama Pancasila ditafsirkan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, karena ajaran Islam bersifat universal yang mencakup hal-hal yang tidak disebut Pancasila.
b.	Ide kembali ke Piagam Jakarta di era reformasi muncul karena terjadi
perubahan sistem politik dari sistem kepartaian hegemonik kepada sistem kepartaian kompetitif dan demokratis. Di samping itu, terjadi pula proses rekontruksi konstitusi melalui amandemen UUD 1945, momen inilah yang dimanfaatkan Fraksi PPP mengusulkan agar Piagam Jakarta dikembalikan kepada posisi semula dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945.  
Ide Kembali ke Piagam Jakarta tidak mempunyai hubungan politis dengan pemikiran politik M. Natsir, tapi hanya semata-mata hubungan yang bersifat emosional ideologis yang timbul secara psikologis sosio-kultural.
2.	Saran
a.	Kepada semua pihak yang diberi amanah dalam penyelenggaraan negara, agar mempertimbangkan prinsip-prinsip pokok yang telah digariskan Islam sebagai panduan dalam pengambilan semua kebijakan.
b.	Kepada umat Islam yang tampil kepanggung politik, agar mencontoh cara-cara politik Rasulullah dengan mengutamakan ukhuwah Islamiyah dan integritas moral Islam dan menghindari sifat politisi premanisme.
c.	Kepada intelektual muslim atau muslim yang intelektual agar melakukan kajian ke-Islam-an dari al-Qur’an dan al-Hadits, guna diterjemahkan secara kontektual dalm kehidupan sehari-hari, sehingga nilai-nilai Islam dapat diwujudkan sebagai rahmatan lil ‘alamin.