1. Judul:

Penegakan Hukum Lingkungan Administrasi Bidang Pertambangan di Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Nama dan Alamat Penulis:
APEDISNITA
Komplek Pemda Tk. I Sumbar Jl. Aru No.261. Lubuk Begalung, Padang.
3. Abstrak.
Mining, specially mining of faction dig materials of C, having economic value. Beside as source of earning of area genuine, also give opportunity of work field to society. The otherwise mining also cause impact to environment in the from of damage and also pollution and contamination. Purpose of this writing is to know law regulatory of faction dig materials of C, and how law enforcement can be enforce,. Specially environmental law and enforcement of Administration.
This research represent research of empiric (sosio legal research), that is laying open execution and straightening of norms in law and regulation of environment.
Pursuant to result of this research can be concluded, the happening of contamination, pollution and damage of environment in Kabupaten Lima puluh Kota because straightening of environmental law, specially the straightening of environmental law of administration do not walk properly. This matter is caused not adequate of law equipment, as well as in existence willingness of local government in applying law and giving of legalistic coherent sanction which go into effect. That is also sanction of administration in UUPLH cover the existence of governmental, imposition of money force, and repeal of permit. While administration sanction in UUPLH only in form of commemoration verbally and written, all have to be formulated in an law, what till now by law about mining of faction dig materials of C did not have.   
4. Kata Kunci.
Mining, Law Enforcement, Sanction of Administration, impact.
5. Pendahuluan.
 Peranan pertambangan dalam penyelenggaraan pembangunan mempunyai arti yang sangat penting, tidak hanya merupakan sumber devisa bagi negara ataupun sebagai sumber pendapatan asli daerah, tetapi juga yang tak kalah pentingnya dapat memberikan peluang lapangan kerja bagi masyarakat baik perorangan ataupun badan usaha. Sebagai salah satu bidang dalam pembangunan ekonomi pertambangan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Akan tetapi bila usaha pertambangan tidak dikelola secara benar dan bijaksana, akan dapat menimbulkan dampak besar berupa kemerosotan lingkungan hidup melalui pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang akhirnya justru akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat itu sendiri.  
Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai salah satu daerah yang juga mempunyai potensi bahan galian golongan C tersebar di berbagai kecamatan. Bahan galian tersebut berupa: Batu kapur, pasir kuarsa, pasir, tanah liat, grafit, marmer, granit, dan lain sebagainya. Bahan galian tersebut mempunyai nilai ekonomis sehingga banyak diusahakan penambangannya oleh masyarakat baik yang memiliki izin penambangan daerah maupun yang tidak memiliki izin atau disebut juga penambangan tanpa izin (PETI). 
Usaha penambangan bahan galian golongan C  mempunyai permasalahan dan dampak terhadap lingkungan terutama terjadinya kerusakan lingkungan. United Nations Environmental Programme (UNEP, 1999) menggolongkan dampak yang timbul dari kegiatan pertambangan, sebagai berikut.
1.	Kerusakan habitat dan biodiversity pada lokasi pertambangan.
2.	Perlindungan ekosistem / habitat / biodiversity di sekitar lokasi pertambangan.
3.	Perubahan landscap / gangguan visual / kehilangan penggunaan lahan.
4.	Stabilitasi site dan rehabilitasi.
5.	Limbah tambang dan pembuangan tailing.
6.	Kecelakaan / terjadinya longsoran fasilitas tailing.
7.	Kesehatan masyarakat dan pemukiman di sekitar tambang.
Adanya dampak terhadap lingkungan tersebut perlu adanya perlindungan terhadap lingkungan dengan melakukan penegakan hukum lingkungan di bidang pertambangan terutama bagi penambang bahan galian golongan C yang melanggar aturan untuk mencegah terjadinya kerusakan dan kemerosotan lingkungan hidup. 
Peraturan Daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota yang menyangkut tentang perizinan bahan tambang galian golongan C belum ada, yang ada hanya berupa Keputusan Bupati No.365/BLK/2001 tentang prosedur tetap pengurusan izin pertambangan daerah eksploitasi bahan galian C khusus pasir, batu, dan kerikil, sedang Peraturan Daerah yang ada hanya menyangkut masalah pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C yaitu Peraturan Daerah No. 10 Tahun 1997 yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2003 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian    Golongan C.
Pada masyarakat internasional pencegahan kemerosotan lingkungan hidup telah diimplementasikan dalam deklarasi Rio 1992 untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development), prinsip ini hanya membolehkan pembangunan ekonomi tidaklah boleh menimbulkan kerusakan atau pencemaran bagi lingkungan hidup. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) telah pula mengimplementasikan pembangunan yang berkelanjutan dimana dalam konsiderannya disebutkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat dengan tujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
Prinsip-prinsip dari Deklarasi Rio 1992 telah diadopsi dalam UUPLH dimana sasaran pengelolaan lingkungan hidup yang hendak dicapai adalah:
a.	Tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup.
b.	Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup;
c.	Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
d.	Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup;
e.	Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana;
f.	Terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup.
Upaya pemerintah untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang baik salah satunya adalah adanya penegakan hukum yakni pengawasan, serta penerapan dan penjatuhan sanksi, baik sanksi administrasi, perdata maupun pidana terhadap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum lingkungan.  
Fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial  berupa perintah- perintah dan larangan dengan pemberian sanksi terhadap pelanggar baik berupa sanksi administrasi, perdata, maupun sanksi pidana. Dalam hal pengawasan dan penerapan sanksi hukum lingkungan bidang pertambangan bahan galian golongan C Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan perangkat hukum yang ada sekarang, apakah telah berjalan sebagaimana mestinya.  
6. Metodologi Penelitian.
Tipe Penelitian.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (sosio legal reseach) yaitu  mengungkapkan  pelaksanaan  dan penegakan norma- norma dalam peraturan perundang- undangan  dibidang lingkungan hidup.
Lokasi Penelitian 
Penelitian ini akan dilakukan pada Dinas Pertambangan dan Energi  Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap usaha pertambangan bahan galian golongan C yang mempunyai izin dan yang tidak mempunyai izin. Selain itu juga akan dilaksanakan penelitian pada instansi- instansi terkait dengan permasalahan  tulisan ini diantaranya Bagian Lingkungan Hidup , Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lima Puluh Kota. Alasan  penulis  melakukan penelitian pada lokasi ini adalah karena di lokasi tersebut peneliti akan dapat memperoleh data sesuai dengan objek penelitian . 
Metode dan Alat Pengumpulan Data.
a.	Metode Pengumpulan data.
        Sebagai metode yang akan dipergunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :
1.	Wawancara  ( interview ) terstruktur.
Wawancara dilakukan langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada  informan, yaitu ;
•	Pejabat Dinas Pertambangan dan Energi  kabupaten Lima Puluh Kota. 
•	Penanggung jawab langsung dokumen UKL/UPL.
•	Pengusaha tambang bahan galian golngan C.
Pengamatan ( observasi ).
Pengamatan langsung terhadap kondisi fisik dalam pelaksanaan usaha penambangan bahan galian golongan C.
b.	Sumber Data.
1.	Data Primer.
Data primer merupakan jenis data yang diperoleh langsung dari informan. Dalam penelitian ini  yang akan menjadi informan adalah penanggung jawab langsung pengelola dokumen UKL/ UPL dan responden pada pegawai perizinan bahan galian golongan C pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten  Lima Puluh Kota dan pegawai pada bagian lingkungan hidup.

2.	Data Sekunder yang terdiri dari 
a.	Bahan hukum primer, yaitu mempelajari peraturan perundang- undangan tentang pertambangan  dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkaitan dengan masalah pengelolan bahan galian golongan C.
b.	Bahan hukum sekunder, yaitu mempelajari tentang literatur ( buku, majalah, jurnal ) yang berkaitan dengan objek penelitian penegakan hukum lingkungan hidup bidang pertambangan.
Analisis Data
Dilaksanakan secara kwalitatif karena instrumen pedoman wawancara, cara terstruktur, perlu editing. Setelah data dikumpulkan, kemudian dilakukan pencatatan , dintreprestasikan dan kemudian dilakukan analisa secara kualitatif. Dalam menganalisa data ini dihubungkan dengan peraturan perundang– undangan  yang terkait dan teori  yang mendukung  penelitian ini. Selanjutnya dirumuskan dalam bentuk uraian dan akhirnya ditarik suatu kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini. 
8.	Hasil dan Pembahasan.
Pengaturan Hukum di Bidang Pertambangan Bahan Galian Golongan C.
aturan yang berhubungan dengan bidang pertambangan. Pada mulanya undang-undang mengenai pertambangan sewaktu Indonesia merdeka adalah Indonesische Minjwet Tahun 1907. Dasar berlakunya Indische Minjwet sesuai dengan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang sebagaimana termuat dalam Staatsblad 1899 Nomor 214 yang kemudian diubah dengan Staatsblad 1906 Nomor 434 yang berasal dari jaman kolonial. Sebagai pelaksanaannya telah pula dikeluarkan Mijnordonnantie Staatsblad 1930 Nomor 38. Oleh karena undang-undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan cita-cita Negara Republik Indonesia serta kepentingan nasional pada umumnya di bidang pertambangan, pada tanggal 2 Agustus 1951 oleh parlemen mosi yang menghendaki penggantian Indonesische Minjwet 1907 dengan suatu undang-undang pertambangan yang baru. Maka pada tanggal 14 Oktober 1960 Indonesische Mijnwet dicabut dan diganti dengan  undang- undang   No. 37 Prp tahun 1960 yang diharapkan dapat memenuhi tuntutan dan kepentingan masyarakat. Tetapi akhirnya undang- undang No.37 Prp tahun 1960 pun tidak dapat memenuhi tuntutan yang ingin berusaha dibidang pertambangan . Masyarakat menghendaki agar pihak swasta lebih diberi kesempatan untuk berusaha dibidang pertambangan, sedangkan pemerintah mempunyai tugas kepada usaha pengaturan, bimbingan dan pengawasan pertambangan. Dengan perkembangan politik dan pembaharuan kebijaksanaan landasan ekonomi, keuangan  dan pembangunan antara lain ditetapkan dengan ketetapan Majelis Permusyarawatan Rakyat Sementara No.XXIII/MPRS/1966.
Dengan tetap berpegang teguh kepada UUD 1945, dipandang  perlu  untuk mencabut UU No 37 Prp tahun 1960 dan menggantinya dengan Undang- Undang No.11 tahun 1967 yang lebih sesuai dengan  kenyataan yang ada  dalam rangka mengembangkan usaha-usaha pertambangan Indonesia. Pokok-pokok persoalan yang diatur dalam UUPP ini adalah mengenai :
1.	Penguasaan bahan-bahan galian yang berada di dalam, di bawah, dan di atas wilayah hukum pertambangan Indonesia.
2.	Pembagian bahan-bahan galian dalam beberapa golongan yang didasarkan atas pentingnya bahan galian itu;
3.	Sifat dari perusahaan pertambangan, yang pada dasarnya harus diusahan oleh semua pihak yang berminat dan sanggup dengan tetap memperhatikan segi keamanan Negara dan tetap berdasarkan asas kekeluargaan;
4.	Peranan Pemerintah Daerah lebih diperkuat;
5.	Pengertian kuasa pertambangan tetap dipertahankan;
6.	Adanya peraturan peralihan untuk mencegah kekosongan (vacuum) dalam menghadapi pelaksanaan UUPP ini.
Konsep dasar mengenai hak menguasai Negara yang dianut dalam Pasal 33 UUD 1945 dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 1 UUPP. Dalam Pasal 1 UUPP dinyatakan  :
“Segala bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia yang merupakan endapan-endapan alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah kekayaan nasional bangsa Indonesia dan oleh karenanya dikuasai dan dipergunakan oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” 
Penegasan tersebut diatas Negara menguasai semua bahan galian dengan sepenuhnya untuk kepentingan Negara serta kemakmuran rakyat, karena bahan galian tersebut merupakan kekayaan nasional. Dalam memanfaatkan bahan-bahan galian tersebut dapat dilaksanakan dengan cara-cara penguasaannya sebagai berikut .
1.	Dikerjakan langsung oleh suatu instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri. Penguasaan oleh instansi Pemerintah ini terutama ditujukan untuk penyelidikan umum dan eksplorasi sebagai usaha inventarisasi kekayaan alam Indonesia dan tidak dalam arti pengusahaan untuk mencari keuntungan, karena usaha pertambangan untuk mencari keuntungan tersebut seyogyanya diserahkan kepada perusahaan-perusahaan tambang Negara atau swasta. Begitupun bahan radio aktif perlu diusahan oleh instansi Pemerintah.
2.	Diusahakan oleh perusahaan Negara .
3.	Diusahan oleh perusahaan daerah.
4.	Diusahakan dengan perusahaan atas modal bersama antara pihak Negara dan daerah.
5.	Diusahakan oleh perusahaan yang modalnya merupakan modal campuran oleh Negara dan pihak swasta, boleh pula modal campuran dengan perseorangan, asal berkewarganegaraan Indonesia dan boleh pula dengan badan swasta yang pengurusnya seluruhnya warga Negara Indonesia.
6.	Diusahakan oleh pihak swasta, boleh oleh perseorangan asal berkewarganegaraan Indonesia, atau boleh oleh badan swasta yang seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, terutama yang mempunyai bentuk koperasi.
7.	Diusahan oleh masyarakat setempat (pertambangan rakyat).
Untuk melakukan pengusahaan pertambangan, perusahaan atau perseorangan harus memperoleh kuasa pertambangan (KP). Dengan adanya KP ini perusahaan atau perseorangan ini baru dapat mengusahakan pertambangan sesuai dengan jenis usaha pertambangannya. KP ini merupakan dasar hukum bagi perusahaan atau perseorangan untuk melakukan usaha pertambangan. Usaha-usaha pertambangan dapat meliputi :
1.	penyelidikan umum ;
2.	eksploirasi ;
3.	eksploitasi ;
4.	pengolahan dan pemurnian ;
5.	pengangkutan ;
6.	penjualan .    
Undang- Undang pertambangan No. 11 tahun 1967 sampai sekarang masih tetap berlaku  dan belum ada  perubahan  dan mulai berlaku pada tanggal 2 desember 1967. Undang- undang pertambangan dilaksanakan dengan peraturan pemerintah  nomor 32 tahun 1969 tentang pelaksanaan undang-undang  No. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok  Pertambangan  yang mulai berlaku pada tanggal 31 desember 1969. Peraturan pemerintah ini sudah dua kali mengalami perubahan yaitu :
a.	dengan Peraturan Pemerintah  Nomor 79 tahun 1992 yang mengubah pasal 62 dan 63 PP 32 tahun 1969;
b.	dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2001 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1969 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan–Ketentuan Pokok Pertambangan. Perubahan ini disebabkan oleh karena berlakunya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa semua peraturan perundang- undangan harus menyesuaikan kepada  Undang- Undang 22 tahun 1999 tersebut yang kemudian diganti dengan Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 1992 telah diatur bentuk-bentuk kuasa pertambangan sebagai berikut :
1.	Surat Keputusan Penugasaan Pertambangan, sebagai bentuk dari kuasa pertambangan untuk instansi pemerintah ;
Surat Penugasan Pertambangan dapat dilakukan oleh instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri dan Perusahaan  Negara . Bahan galian tersebut dapat pula diusahakan oleh pihak swasta, apabila menurut pendapat Menteri dan berdasarkan pertimbangan–pertimbangan dari segi ekonomi dan perkembangan pertambangan lebih menguntungkan bagi Negara apabila dilakukan oleh pihak swasta . 
2.	Surat Keputusan Izin Pertambangan Rakyat bagi kuasa pertambangan untuk kuasa pertambangan rakyat ;
Yang dimaksud dengan Pertambangan Rakyat adalah suatu usaha pertambangan bahan- bahan galian dari semua golongan a,b dan c dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong royong dengan alat sederhana untuk pencaharian sendiri . Pertambangan Rakyat bertujuan memberikan kesempatan kepada rakyat setempat dalam mengusahakan bahan galian untuk turut serta membangun Negara di bidang pertambangan dengan mimbingan pemerintah . 
3.	Surat Keputusan Kuasa Pertambangan untuk pemberian kuasa pertambangan yang diberikan kepada Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, Perusahaan Swasta, atau Perseorangan ;
Usaha pertambangan ini dapat juga dilaksanakan oleh perusahaan dengan modal bersama antara Negara/Perusahaan di satu pihak dengan Daerah Tingkat I dan /atau Daerah Tingkat II atau Perusahaan Daerah dipihak lain, Perusahaan dengan modal bersama antara Negara/ Perusahaan Negara dan /atau Daerah/ Perusahaan Daerah disatu pihak dengan  Badan dan/ atau Perseorangan Swasta dipihak lain. Perusahaan tersebut harus berbentuk Badan Hukum dengan ketentuan bahwa Badan dan/atau Perseorangan Swasta yang ikut dalam perusahaan itu harus memenuhi syarat-syarat yang dimaksud pasal 12 Undang- Undang Nomor 11Tahun 1967 ( lihat pasal 9 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1967 ).
4.	Surat Izin Pertambangan Daerah, bagi kuasa pertambangan untuk melaksanakan usaha pertambangan atas bahan galian golongan C, yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I . 
Pelaksanaan Penguasaan Negara dan pengaturan usaha pertambangan bahan galian golongan C tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I tempat terdapatnya bahan galian itu 
Selanjutnya perubahan lain dari PP No.79 Tahun 1992 sebagai berikut :
a.	Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1972 yang mengubah Pasal 62 dan 63. PP 32 Tahun 1969 mengenai pembagian pungutan Negara berupa iuran tetap, iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi antara pusat dan daerah; Pusat mendapat 20 %, Daerah 80 % dengan perincian Provinsi 16 % dan Kabupaten 64 % kemudian mengatur pula mengenai pembagiannya dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 180 Tahun 1966 tentang tata cara penyaluran dan penggunaan bagian penerimaan negara di bidang pertambangan umum. 
b.	Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Perubahan ini disebabkan telah diterbitkannya Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa semua peraturan perundangan harus menyesuaikan kepada Undang-undang No.22 Tahun 1999 tersebut.
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No.75 Tahun 2001 ini maka tata cara untuk memperoleh kuasa pertambangan mengikuti Peraturan Pemerintah tersebut. Pada Pasal 67 b Peraturan Pemerintah No.75 Tahun 2001 menyebutkan semua peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.
Selain dari hal tersebut diatas PP Nomor 75 Tahun 2001 juga mengatur masalah kewenangan dalam pengelolaan usaha pertambangan umum, kewenangan ini sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 mulai berlaku Tanggal 30 Nopember 2001. Undang-Undang No.11 Tahun 1967 hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, bahwa Undang-Undang No.11 Tahun 1967 mengatur masalah subtansi untuk pengelolaan usaha pertambangan umum, sedangkan Undang-Undang No.22 Tahun 1999 mengatur mengenai masalah kewenangan usaha pertambangan umum.
Menurut Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 1986 tentang penyerahan sebagian urusan pemerintahan di bidang pertambangan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I hal ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 4 ayat (2) UU No.11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. Selanjutnya pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah  37 Tahun 1986 menyebutkan “ Pemerintah Daerah tingkat I dapat menyerahkan lebih lanjut sebagian urusan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah  37 Tahun 1986 kepada Pemerintah tingkat II di daerahnya “ .
Adapun urusan yang diserahkan kepada daerah tingkat II meliputi kebijaksanaan untuk mengatur, mengurus dan mengembangkan usaha pertambangan bahan galian golongan C, sepanjang tidak terletak di lepas pantai dan atau pengusahaan dilakukan dalam rangka penanam modal asing. Untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundangan tersebut Pemerintah Daerah tingkat I atau Pemerintah Daerah tingkat II mengatur usaha pertambangan bahan galian golongan C dengan peraturan daerah (PERDA) sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
Untuk Kabupaten Lima Puluh Kota, Peraturan Daerah yang mengatur usaha pertambangan bahan galian golongan C (BGGC) sampai saat ini belum ada. Yang ada baru berupa Keputusan Bupati No.365/BLK/2001 tentang Prosedur Tetap Pengurusan izin Pertambangan Daerah Eksploitasi Bahan Galian Golongan C Khusus Pasir, Batu, dan Kerikil. Seharusnya menurut Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 1986 Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sudah harus membuat Peraturan Daerah yang mengatur tentang usaha pertambangan bahan galian golongan C. Lebih tegasnya Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 1986 menyebutkan :
Pemerintah Daerah Tingkat I/Pemerintah Daerah Tingkat II mengatur usaha pertambangan bahan galian golongan C, dengan Peraturan daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.      
7.	Kesimpulan dan Saran.
PENGATURAN HUKUM BIDANG PERTAMBANGAN BAHAN    GALIAN GOLONGAN C DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 
Berbagai peraturan hukum bidang pertambangan di tingkat nasional berupa Undang-Undang No.11 Tahun 1967 dan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.11 Tahun 1967, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.79 Tahun 1992 dan terkhir dirubah dengan Peraturan Pemerintah No.75 Tahun 2001 tentang perubahan ke dua atas Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1969. Selanjutnya Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 1986 telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan selanjutnya kewenangan tersebut diberikan kepada Daerah Kabupaten/Kota. Adapun urusan yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi kebijaksanaan untuk mengatur, mengurus dan mengembangkan usaha pertambangan bahan galian golongan C sepanjang tidak terletak dilepas pantai.
Untuk melaksanakan ketentuan tersebut Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota mengatur usaha pertambangan bahan galian golongan C dengan suatu Peraturan Daerah (PERDA) yang sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri. Untuk Kabupaten Lima Puluh Kota Peraturan Daerah yang mengatur usaha pertambangan bahan galian golongan C belum ada, yang ada baru berapa Keputusan Bupati No.365/BLK/2001 tentang Prosedur Perizinan Eksploitasi Pasir, Sirtukil.   
Akibat tidak adanya Perda sebagai dasar penjabaran dari UUPLH dan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan umum, Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tidak dapat melaksanakan penegakan hukum lingkungan administrasi bidang pertambangan secara optimal.   
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN ADMINISTRASI BIDANG PERTAMBANGAN DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Belum adanya Peraturan Daerah yang berhubungan dengan Pertambangan Umum khususnya Pertambangan Bahan Galian Golongan C, sebagai penjabaran dari UUPLH dan peraturan perundang-undangan bidang pertambangan umum. Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penegakan hukum lingkungan administrasi baru dalam taraf teguran lisan dan peringatan tertulis, yang ternyata tidak diindahkan oleh pengusaha pertambangan bahan galian golongan C. Seharusnya Pemerintah Daerah bisa menjatuhkan sanksi administrasi lanjutan berupa paksaan pemerintah dan pengenaan uang paksa, seperti yang termuat dalam Pasal 25 UUPLH.       
Sanksi administrasi yang diberlakukan secara sistematis dan bertahap dimulai dari yang bersifat ringan, menengah, sampai berat, seperti tahap Atur Diri Sendiri, tahap konsultasi, tahap teguran I, II, dan III, Paksaan Pemerintah, suspensi dan pencabutan izin, sehingga penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.   
Penegakan hukum lingkungan adminitrasi bidang pertambangan bahan galian golongan C terhadap penambang bahan galian golongan C yang tidak memiliki izin dan yang memiliki izin tetapi dalam usahanya tidak sesuai dengan izin yang diberikan, dengan melakukan teguran lisan, teguran tertulis dan penutupan tempat usaha penambangan. Akan tetapi sanksi terakhir  berupa penutupan tempat usaha sulit dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota  ( non enforcement ). Dengan pertimbangan dan alasan ekonomi, instrument paksaan yang tidak memadai, serta tidak adanya perangkat hukum memadai, dan keraguan Pemerintah Daerah kuatir terjadinya gejolak sosial dan alasan politik yang berhubungan dengan Pilkada.

 SARAN
1.	Perlunya dibuat Peraturan Daerah tentang prosedur perizinan usaha pertambangan bahan galian golongan C yang  mengatur usaha pertambangan rakyat dan pengusaha skala besar. Sebagai penjabaran dari UUPLH khususnya Pasal 25 ayat (1) sampai dengan ayat (4) tentang Paksaan Pemerintah, Pasal 25 ayat (5) tentang Uang Paksa, dan Pasal 27 tentang Pencabutan Izin Usaha / dan atau kegiatan. Serta UUPP, dan peraturan perundang-undangan bidang pertambangan umum lainnya.
2.	Perlunya koordinasi antara instansi terkait dalam pelaksanaan perizinan yang lebih efisien dan dalam rangka memberikan pelayanan yang baik bagi pengusaha pertambangan bahan galian golongan C.
3.	Perlunya penegakan hukum lingkungan administrasi yang lebih sistematis dan berkesinambungan.  
4.	Perlunya peningkatan kuantitas dan kualitas perancang izin yang harus memuat persyaratan lingkungan, dan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan dari instansi pengawasan administratif sebagai instansi pertama yang berfungsi mencegah. 
5.	Perlunya ditingkatkan sosialisasi kepada masyarakat penambang tentang pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development), serta arti pentingnya suatu perizinan sebagai instrumen pengendalian dampak penambangan terhadap lingkungan hidup. 

9. DAFTAR KEPUSTAKAAN

Ahmad , Ali , 2002 , Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Folosofis dan Sosiologis ),   Gunung Agung Tbk , Jakarta. 
Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004 , Pengantar  metode penelitian Hukum,raja Grafindo, Jakarta.
Gerry Bates and Zada Lipman, 1988, Corporate Liability For Pollution, LBC, Informan Service NSW. 
Hardjasoemantri, Kusnadi, Hukum Tata Lingkungan , 2002, Gajah Mada  University Press, Yogyakarta .
Hadjon  Philipus M.1993, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada ,University Press.
Hadjon Philipus M, UUPLH dan Penegakan Hukumnya Ditinjau dari Aspek Hukum Administrasi, Undip.
Husin, Sukanda, Pembangunan Berkelanjutan Dalam Konteks  Otonomi Daerah : Golden Rules Untuk Pemerintahan Daerah,Makalah  yang disajikan pada seminar sehari “ Pembangunan Berkelanjutan “ diselenggarakan oleh IPPR Komisariat Kuantan Singingi Sumatera Barat di Padang 25 mei 2002. 
Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah,2002, Andi Offset .Yogyakarta.
Nazir,Mohammad, 1988,Metode Penelitian, Ghalia Indonesia,Jakarta.
Nonet,Philip, Selnick , Toward Responsive , Happer and Row, New York.
Rahmadi , Takdir, 2003, Hukum Pengelolaan  Bahan Berbahaya dan Beracun , Air Langga University.
Rangkuti, Siti Sundari, Edisi Kedua , 2000 , Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional , Air Langga University Press Surabaya.
Santosa, Ahmad  Mas ,Good Governance  Hukum Lingkungan , 1988 .
Saptomo , Ade, 2003, Metodologi Penelitian Hukum,Padang.
Silalahi ,  Daud , 1993, Hukum Lingkungan  Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum , Raja Grafindo  Persada, Jakarta.
Sumartono, Rm, Gatot.P. 1996, Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta .
Sumarwoto, Otto, 2001, Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan,  Jembatan, Jakarta.
Suparni, Niniek, 1994, Pelestarian pengelolaan danPenegakan Huklum Lingkungan Hidup, Sinar Grafika , Jakarta.
Van Rooijs, Benyamin, Deciding on Enforcement
Whardana , Arya Wisnu ,1995, Dampak Pencemaran Lingkungan, Andi Offset , Yogyakarta. 

Peraturan Perundang- Undangan
Undang – Undang Nomor  11 Tahun 1967 tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Pertambangan.
Undang- Undang  Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan lingkungan Hidup.
Undang – Undang  Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang- Undang  Nomor  33 Tahun 2004 tentang  Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang- Undang   Nomor 11 Tahun 1967  tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Pertambangan.
Peraturan  Pemerintah Nomor  33 Tahun 1969 tentang Pembentukan Dan Susunan Dewan Pertambangan.
Peraturan Pemerintah  Nomor 27 Tahun 1980  tentang Penggolongan Bahan- Bahan Galian.
Peraturan  Pemerintah  Nomor 37 Tahun 1986  tentang Penyerahan Sebagian Urusan   Pemerintahan  Di Bidang  Pertambangan  Kepada Pemerintah Daerah Tingkat  I.
Peraturan Pemerintah  Nomor 79 tahun 1992 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 32 tahun 1969  tentang Pelaksanaan  Undang - Undang  Nomor  11 Tahun 1967 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Pertambangan.
Peraturan Pemerintah  Nomor 27  tahun 1999 tentang Analisa mengenai Dampak Lingkungan .
Peraturan Pemerintah  Nomor 25 tahun 2000  Tentang Kewenangan  Pemerintah  dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah 0tonom . 
Peraturan Pemerintah   Nomor  82 tahun 2001 tentang Dokumen rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan  Hidup.
Keputusan Menteri  Pertambangan dan Energi  RI : 1256/K/03/M.PE/1991. Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Usaha Pertambangan  Bahan Galian Golongan C Oleh Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah
                       ( PITDA ).
Keputusan  Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor : KEP-12/MENLH/3/1994 tentang Pedoman Umum Upaya  Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan.
Keputusan  Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor : KEP-42/MENLH/ 11/1994 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Audit  Lingkungan . 
Keputusan Menteri Pertambangan  dan Energi  RI Nomor : 388.K/ 008 / M.PE /1995 tentang  Pedoman Teknis Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan Dan Upaya Pemantauan Lingkungan  Untuk Kegiatan Pertambangan Bahan Galian Golongan C.  
  Keputusan  Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor : KEP-43/MENLH/ 10 / 1996  tentang Kriteria Kerusakan Lingkungan Bagi Usaha Atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C Jenis Lepas Di Dataran.

 

10. BIODATA PENULIS

Penulis dilahirkan pada Tanggal 13 Maret 1967 di Padang, sebagai anak pertama dari ayah Drs. H. Syamsu Sulin, SH. Dan Ibu Hj. Kartini. Penulis menamatkan SD pada Tahun 1980 di Jakarta, SMP Tahun 1983 di Padang, dan SMA Tahun 1986 di Padang. Penulis memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Tahun 1991 pada Fakultas Hukum Universitas Andalas di Padang. Pada Tahun 2004 penulis memperoleh kesempatan untuk meneruskan pendidikan Program Pascasarjana Universitas Andalas, Program Studi Ilmu Hukum.
Riwayat Pekerjaan :
1.	Tahun 1994 bertugas di Kantor Bupati Solok 
2.	Tahun 1994 sampai Tahun 1996 bertugas di Kantor Walikota Tangerang.
3.	 Tahun 1996 sampai Tahun 2003 bertugas di Kantor BAPPEDA Kabupaten Lima Puluh Kota menjabat sebagai Kepala Seksi Perdagangan dan Koperasi, selanjutnya Kepala Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha. 
4.	Tahun 2003 menjabat sebagai Kepala Seksi Pengusahaan dan Perijinan, pada Dinas Pertambangan dan Energi, Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
5.	Tahun 2006 sampai sekarang menjabat sebagai Kepala Sub Dinas Pengusahaan dan Pengawasan, Pada Dinas Pertambangan dan Energi, Pemerintah Kabupaten lima Puluh Kota.

PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN ADMINISTRASI BIDANG PERTAMBANGAN DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

ARTIKEL

Oleh :

APEDISNITA
04211019

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
2006