PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA JASA TELEKOMUNIKASI TERHADAP TINDAKAN PENYADAPAN TELEPON

Oktora, Winalia (2008) PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA JASA TELEKOMUNIKASI TERHADAP TINDAKAN PENYADAPAN TELEPON. Other thesis, Fakultas Hukum.

PDF (PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA JASA TELEKOMUNIKASI TERHADAP TINDAKAN PENYADAPAN TELEPON) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (495Kb)

Abstract

Perkembangan dan kemajuan teknologi faktanya ikut mempengaruhi taktik dan teknik penyidik dalam mengungkap suatu tindak pidana terutama untuk menemukan tersangka. Terkadang penyidik melakukan kerjasama dengan penyelenggara jasa telekomunikasi untuk melakukan tindakan penyadapan telepon terhadap telepon pengguna jasa telekomunikasi. Meskipun tindakan tersebut bukan sebuah pelanggaran karena dilakukan demi kepentingan penyidikan, namun menjadi persoalan ketika tindakan tersebut dilakukan terhadap telepon wartawan yang sedang melaksanakan tugas jumalistiknya. Karena merupakan perbuatan yang mengancam kebebasan pers. Masalah pokok yang dibahas dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi syarat suatu tindakan penyadapan telepon menjadi dibenarkan, serta membahas bagaimana penerapan uupK terhadap tindakan penyadapan telepon. Untuk menjawab permasalahan tersebu! penulis menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif yaitu pengolahan dan analisis terhadap data sekunder saja yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sedangkan kesimpulan yang penulis peroleh bahwa suatu tindakan penyadapan telepon menjadi sah apabila memenuhi syarat dan prosedur yang terdapat dalam undang- Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. Mngenai peneftPan U{IPK terhadap tindakan tersebut masih lemah. Hal ini disebabkan pengaturannya yang kurang jelas dan mengikat di bidang jasa telekomunikasi. Disamping itu terdapat beberapa saran yang penulis uraikan antaralain hendaknya penyelenggara jasa telekomunikasi sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa memiliki aturan tersendiri dalam hal pemenuhan permintaan tindakan penyadapan telepon dari penyidik. Begitu juga halnya pemerintah agar membuat kebijakan lain dan / atau memperbaiki kebijakan yang telah ada baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah atau Peraturan Mentri khusus mengatur mengenai permintaan tindakan penyadapan telepon. Kemudian dilakukannya perbaikan dan penyempumaan terhadap pembahasan UUPK dalam bidang telekomunikasi, karena konsumen p�ngguna jasa telekomunikasi jug membutuhkan perlindungan hukum yang lebih tegas.

Actions (login required)

View Item