Lestari, Rica (2008) JAMINAN SINDIKASI PERBANKAN DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN KERJA PEMBANGUNAN MEGA PROYEK PADA PERKARA KEPAILITAN (Analisa Yuridis Putusan No.12/Pailit/2OO1/PN Niaga/Jkt Pst Pada Perkara Kepailitan Antara Bank IFI Melawan PT. Citra Mataram Satriamarga Persada). Other thesis, Fakultas Hukum.
PDF (JAMINAN SINDIKASI PERBANKAN DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN KERJA PEMBANGUNAN MEGA PROYEK PADA PERKARA KEPAILITAN (Analisa Yuridis Putusan No.12/Pailit/2OO1/PN Niaga/Jkt Pst Pada Perkara Kepailitan Antara Bank IFI Melawan PT. Citra Mataram Satriamarga Persad)
- Supplemental Material
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (578Kb) |
Abstract
Pembangunan mega proyek membutuhkan modal yang sangat besar, maka diperlukanlah suatu lembaga yang dapat menjamin dan membiayai kelangsungan pembangunan mega proyek, salah satunya adalah di lembaga perbankan melalui sindikasi perbankan. Jaminan dalam perjanjian pemborongan adalah bank garansi serta surety bond. Keberadaan bank sindikasi dalam pemborongan bangunan adalah bertindak sebagai penjamin dalam rangka bank garansi, sedangkan pe{anjian sindikasi timbul karena adanya pertimbangan bagi bank dengan adanya pembangunan mega proyek. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai karakter jaminan yang diberikan oleh sinelikasi perbankan terhadap pembangunan mega proyek, status bank sindikasi apabila tidak memenuhi pe{anjian sindikasinya dalam pe{anjian pemborongan, dan kontraktor yang dapat dipailitkan pada perkara kepailitan. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan masalah yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penulis mengumpulkan data dengan cara studi dokumen melalui penelitian kepustakaan (Library Research) meneliti bahan pustaka atau data sekunder tersebut dengan menggunakan metode deskriptif. Penulis juga melakukan analisa yuridis Putusan No.12lPailiy2001/PN Niaga/Jkt.Pst. Karakter jaminan yang diberikan oleh sindikasi perbankan terhadap pembangunan mega proyek ada 2 (dua), yaitu sebagai penjamin yang memberikan jaminan dalam rangka bank garansi dan pemberi pi4iaman/utang untuk membiayai pembangunan mega proyek, namun adakalanya bank sindikasi tidak selalu memenuhi perjanjian sindikasinya dalam perjanjian pemborongan untuk meqjamin pemborong bahwa si pemborong layak dan mampu melaksanakan pekerjaan pemborongan. Hal ini dapat diketahui diantaranya dari Putusan No.12lPailit/2001/PN Niaga/Jkt.Pst. Dalam hal ini, bank sindikasi yang semula berstatus sebagai penjamin pemborong dalam perjanjian pemborongan mengondisikan statusnya sebagai pemberi pinjaman/utang kepada pemborong untuk membiayai pembangunan mega proyek tersebut. Terhadap putusan perkara kepailitan No.l2lPailit/200lnN Niagai Jkt Pst, menurut hemat penulis adalah kurang tepat, karena seharusnya kontraktor atau bouwheer lah yang mengajukan bank sindikasi pailit akibat wanprestrasi tidak menjamin si kontraktor, sehingga pembangunan mega proyek menjadi terhambat. Selain itu anggota sindikasi tidak berhak mengajukan langsung permohonan pemyataan pailit. Pihak yang berhak mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah agen. Anggota sindikasi dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit apabila telah diperjanjikan sebelumnya dalam perjanjian sindikasi.
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Unit atau Lembaga: | Fakultas Hukum > Hukum |
Depositing User: | girl 123 456 |
Date Deposited: | 25 Nov 2010 06:19 |
Last Modified: | 25 Nov 2010 06:19 |
URI: | http://repository.unand.ac.id/id/eprint/6021 |
Actions (login required)
View Item |