ASPEK HUKUM PENDIRIAN KANTOR CABANG SYARI'AH OLEH BANK BNI KONVENSIONAL DALAM PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARI'AH DI INDOIIESIA

Taufiqqurrahman, M. (2014) ASPEK HUKUM PENDIRIAN KANTOR CABANG SYARI'AH OLEH BANK BNI KONVENSIONAL DALAM PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARI'AH DI INDOIIESIA. Other thesis, Fakultas Hukum.

PDF (ASPEK HUKUM PENDIRIAN KANTOR CABANG SYARI'AH OLEH BANK BNI KONVENSIONAL DALAM PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARI'AH DI INDOIIESIA) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (638Kb)

Abstract

Pendirian kantor cabang syari'ah oleh bank umum konvensional merupakan salah satu upaya untuk pengembangan perbankan syari,ah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa pelayanan perbankan syari'ah yang semaliin meningkat. Maka Bank Indonesia mengeluarkin Peraturan Bank Ir'donesia No. 4/1/PBI 2002 tanggal 27 Maret 2002 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/3/PBI 2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvernional Menjadi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prisip Syari'ah Dan Pembukaan Kantor Rank ang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan prinsip Syari'ah Oleh Bank Umum Konvensional. Skripsi ini menjawab 3 (tiga) pokok permasalahan berkaitan dengan pendirian kantor cabang syari'ah oleh bank umum konvensional, yuito (1).Bagaimanakah mekanisme dan tata cara pendirian kanlor cabang syari'ahlleh bank umum konvensional ,Q) Bagaimanakah bentuk hubungan-dan tanggung jawab hukum antara Divisi Usaha Syari'ah BM dengan BM Konvensional]ierta (3) Apakah pengaturan mengenai pengelolaan bank syari'ah sudah menerapkan syari'ah Islam secara mumi. Pertanyaan - pertanyaan tersebut dijawab dengan melakukan penelitian yang menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan makiud untuk mengkaji dan menganalisa peraturan mengenai pembukaan kantor cabang syari'ah oleh bank umum konvensional. Pendirian kantor cabang syari'ah oleh bank umirm konvensional harus dengan izin dari dewan gubernur Bank Indonesia dengan melalui 2 (dua) tahapan, antara lain persetujuan prinsip yaitu persetujuan untuk melakukan lnrsiapan perubahan kegiatan usaha, dan kedua izin perubahan kegiatan usaha, i aitu izin untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah. Sebagai ialah satu bank umum konvensional yang membuka kantor cabang syari,ah Ba.nk BM memiliki Divisi Usaha Syari'ah.Hubungan antara Divisi UJaha Syari ah BNI dengan BM Konvensional secara umum sama sep�rti hubungut blu dengan divisi- drvisi iain dan unit usaha lain yang ada di BNI. Namun Divisi Usatra Svari'ah diberi kewenangan dalam suatu kerangka otonomi khusus, dimana 8111 S1'ari'ah belum teryisah secara penuh dengan BNI Konvensional baik dari sisi legalitas, finansial, kebijakan, dukungan infrastruktur dan sebagainya Didatarn pengaturan pengelolaan bank syari'ah belum sepenuhnya mengakomodasi penerapan syari'ah Islam secara murni dan konsisten karena masih terdapat penyimpangan terhadap kaedah syari'ah Islam. penyimpangan yang terjadi unt^* lain dari segi sumber permodalan, dari segi pertanggungiawaban dana nasabah oada cabang syari'ah dari bank konvensional, dan dari segi perangkat likuiditas r ang disediakan oleh Bank indonesia.

Actions (login required)

View Item