Author: dyt
Last saved by: User
Company: Pc

The Resemblance of Drugs Association in Bukittinggi in
Preventing and Handling the Drugs Misuse

Thesis by : Remincel 1^st Counselor : Dr. Elwi Danil, S.H,M.H
2^nd Counselor : Prof. Dr. Takdir Rahmadi S.H,LLM

Abstract

The danger of narcotic misuse, psychotropic, and other addictive substance, which are also called drugs, can ruin the life of the user, and can destroy the life of the nation also. Following Keppres No. 17 year 2002, Bukittnggi forms Drugs Association based on SK. Walikota No. 188.45-248-2003 about the prevention of drugs misuse policy. The Drugs Association (BNK) is doing the prevention and the battle against the drugs misuse through illumination which is done 75 times. Through brochure, pamplet, interactive dialogue. BNK also coordinates, reports the assignment to the Mayor. The factors which affect the duty of BNK are : Cost, Lack of Operational Cost, Coordination Factor : Lack of Self realization of the personnel which are related to BNK so BNK is not really known by the society. Informational Factor : facilities. This research will reveal the fact that BNK Bukittinggi hasn’t done the job as the way it supposed to be 

BAB I
PENDAHULUAN
A.	Latar Belakang Masalah
Bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, selanjutnya disebut dengan “narkoba”, bukan saja dapat menghancurkan kehidupan individu yang memakainya, akan tetapi juga dapat menghancurkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Lebih jauh lagi terganggunya ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat.  Bahaya penyalahgunaan narkoba terutama mengancam generasi muda sebagai generasi harapan bangsa. Bahaya penyalahgunaan narkoba secara tidak langsung dapat menghancurkan sendi-sendi bangsa. Suatu negara akan hancur bila sebagian besar dari generasi mudanya telah menjadi korban penyalahgunaan narkoba.

Gatot Supramono, Hukum Narkoba Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2001, hal. 14.

Pada sisi lain narkoba tersebut sangat bermanfaat dan diperlukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, Namun dapat merugikan kesehatan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan pengedaran narkoba sangat diperlukan karena kejahatan narkoba pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan melainkan juga dilakukan secara bersama, bahkan dilakukan oleh sindikat terorganisasi secara rapi. Di samping itu kejahatan yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi yang canggih. Termasuk juga di sini pengamanan hasil kejahatan narkotika. Perkembangan kualitas kejahatan narkotika tersebut sudah merupakan ancaman serius bagi manusia khususnya generasi muda. 

Herwastoeti, Penyadaran Hukum Terhadap Anak Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba, Legality, vol. 11 No. 1, Malang, 2003, hal. 113.

Untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan  penyalahgunaan narkotika ini pemerintah telah membentuk suatu badan yang disebut dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). Pembentukannya berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) Nomor 17 tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN), Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 tahun 2002 tentang Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika Zat Adiktif (NAPZA), serta Surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 354/1790-D-IV tanggal 27 Desember 2002 tentang Program Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika Zat Adiktif (NAPZA).
Menindak lanjuti Keppres Nomor 17 tahun 2002 dan Inpres Nomor  3  tahun  2002 tersebut diatas, kota Bukittinggi telah menyesuaikan kebijakan penanggulangan penyalahgunaan narkoba melalui pembentukan Badan Narkotika Kota (BNK). Pembentukan ini berdasarkan Keputusan Walikota Nomor : 188.45-248-2003. Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi memiliki tugas disamping pengkoordinasian dan perumusan kebijakan juga mempunyai tugas operasional yaitu pelaksanaan pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika, psitropika dan zat adiktif lainnya (narkoba), dengan melibatkan seluruh instansi yang terkait seperti Kejaksaan, Imigrasi, Kepolisian, Komando Distrik Militer (Kodim), Bea Cukai dan lain lain serta instansi terkait lainnya seperti Dinas Kesehatan, Pendidikan, Departemen Agama, Persatuan Donor Darah Indonesia (PDDI), Lembaga Kerapatan Adat Alam Minang (LKAAM), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Bundo Kanduang, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Rumah Sakit-rumah sakit dan Perguruan Tinggi yang ada di Bukittinggi.
Bila diamati melalui berbagai media massa yang menjadi sasaran oleh para pengedar narkoba adalah kalangan anak muda. Anak muda ini bila dipandang sebagai manusia adalah masa-masa yang sangat labil.  Bila keadaan ini terjadi di kota Bukittinggi tentu ini merupakan bencana bagi masyarakat kota Bukittinggi. Peran aktif dari Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi yang dibentuk sangat di harapkan.
B.	Perumusan Masalah
Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas maka ada beberapa pokok permasalahan yang menjadi kajian bagi penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu :
1.	Bagaimana pelaksanaan tugas Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi dalam penanggulangan masalah penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Bukittinggi.
2.	Bagaimana tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya.
C.	Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah :
1.	Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi dalam penanggulangan masalah penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Bukittinggi.
2.	Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dari Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi serta factor-factor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas tersebut.
D.	Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :
1.	Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan hukum Pidana secara umum dan secara khusus dalam kegiatan kegiatan yang berkaitan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan tindak kejahatan narkoba.
2.	Manfaat Praktis
Diharapkan dari hasil penelitian ini menjadi sumbangan pemikiran dalam upaya meningkatkan kualitas kerja oleh Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi sehingga tujuan diadakannya badan tersebut dapat tercapai dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak kejahatan Narkoba.
KERANGKA KONSEPTUAL
Efektifitas Penegakan Hukum
Pembentukan Badan Narkotika Nasional meripakan suatu bentuk upaya untuk menegakkan hukum dibidang pemberantasan narkotika dan psikotropika. Pemecahan permasalahan dari pemberantasan narkotika dan psikotropika paling efektif bila dilakukan dengan melihat akar permasalahan yang ada dalam masyarakat yakni pada kehidupan sosial masyarakat. Suatu sistem penegakan hukum dapat dikatakan mempunyai nilai-nilai yang baik adalah bila sudah menyangkut  penyerasian antara nilai dan kaidah serta dengan prilaku nyata manusia. Pada hakikatnya hukum mempunyai kepentingan untuk menjamin kehidupan sosial masyarakat,  karena antara hukum dan masyarakat terhadap hubungan yang saling berinteraksi. 
Dalam upaya penegakan hukum perlu dilihat tentang fungsi sistem hukum, menurut Friedman fungsi sistem hukum adalah : 

Friedman, M. Lawrence, 1975. The Legal System A Social Science Perspective. Russel Sage Foundation, New York, hal. 11-18.

a.	Fungsi kontrol sosial (social control) bahwa semua hukum berfungsi sebagal kontrol sosial dan pemerintah. 
b.	Fungsi sebagai cara penyesaian sengketa (dispute settlement) dan konflik (conflict). Penyelesaian sengketa ini biasanya untuk penyelesaian yang sifatnya berbentuk pertentangan lokal berskala kecil (mikro). Sebaliknya pertentangan-pertentangan yang berskala besar dinamakan konflik. 
c.	Fungsi redistribusi atau fungsi rekayasa sosial (redistributive function or social engineering function). Fungsi ini mengarah pada pengunaan hukum untuk mengadakari perubahan sosial yang berencana yang ditentukan oleh pemerintah. 
d.	Fungsi pemeliharaan sosial (social maintenance function). Fungsi berguna untuk menegakan struktur hukurn. agar tetap berjalan sesuai dengan aturan mainnya (rule of the game). 
Berdasarkan pendapat diatas dapat dikatakan bahwa fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendirii yakni membentuk manusia yang mempunyai sikap dan tingkah laku yang sesuai dengan aturan-aturan hukum dan kemasyarakatan. 
Menurut Soerjono Soekanto^4 secara Konsepsional Inti dan Arti Penegakan Hukum terletak pada kaidah-kaidah yang mantap, mencerminkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

^4 Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali, jakarta.

Selanjutnya Satjipto Raharjo^5 memberi pengertian tentang Penegakan Hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan yang disebut sebagai keinginan-keinginan, di sini tidak lain adalah pikiran dari badan pembuat Undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan Perundang-undangan.      

^5 Satjipto Rahardjo, 1983, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Bandung, Bandung,  hal..24.

Setiap upaya penegakan hukum mempunyai tujuan akhir untuk kesejahteraan masyarakat. Upaya penanggulangan tindak kejahatan juga termasuk sebagai upaya penegakan hukum, Upaya pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana narlotika dan psikotropika merupakan baglan dan penegakan hukum. Hukum yang difokuskan disini adalah hukum pidana. Dalam hukum pidana orientasi juga diarahka pada kebijakan-kebijakan sosial. Dalam hal ini Djoko Prakoso berpendapat dalam menghadapi masalah kriminal atau kejahatan harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut : ^6

^6 Djoko Prakoso, 1984, Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 32.

a.	Tujuan pengunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata mateni dan sprituil berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan itu maka pengunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penyegaran terhadap tindakan penangulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat. 
b.	Perbuatan yang diusahakari untuk mencegah atau menanggulangi harus berakhir dengan pengunaan hukum pidana. 
c.	Pengunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau daya kerja dan badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai melampaui beban tugas (overbelasting). 
Pengaruh hukum terhadap sikap tindak atau prilaku dapat dilihat sebagai ketaatan, ketidaktaatan atau penyimpangan dan pengelakan. Konsep ini sebenarnya berkaitan dengan hukum yang berisikan larangan dan suruhan. Ketaatan biasanya ditemukan dalam bidang hukum pidana. Pada bidang hukum perdata berlaku tentang kebolehan atau ketidak bolehan, penggunaan atau tidak mengunakan Penanggulangan tindak kejahatan narkotika dan psikotropika adalah termasuk pada bidang hukum pidana. 
Efektifitas penegakan hukum membutuhkan kekuatan-kekuatan fisik dan aturan-aturan dan pihak yang berwenang secara bersama-sarna. Sanksi adalah aktualisasi dan norma hukum yang terakhir, yang memegang peranan penting dalam penegakan hukum sebagai upaya penanggulangan atau pemberantasan adalah penilaian pribadi atau internal dari setiap individu yang dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan. 
Efektifitas penegakan hukum amat berkaitan erat dengan efektifitas hukum. Agar hukum menjadi efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum dan rnasyarakat yang saling mendukung dan berkerja sama dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana, Indikator suatu penegakan hukum dapat dikatakan efektif adalahnya adanya aktualisasi ketaatan subyek hukum akan aturan-aturan yang telah ditetapkan.
 Ketaatan terhadap hukum dapat dipaksakan dengan adanya sanksi-sanksi. Sanksi tidak hanya berwujud sebagai penghukuman secara fisik oleh negara tapi sanksi juga dapat ditemukan ditengah masyarakat itu sendiri. Sanksi disini adalah bentuk penilaian pribadi seseorang atau masyarakat secara luas terhadap sikap dan prilaku yang dilakukan oleh seseorang ditengah masyarakat. Banyak persepsi yang dimunculkan sehubungan dengan permasalahan sanksi dalam hukum. Hal mi juga mempunyal pengaruh terhadap penegakan hukum. 
Penegakan hukum narkotika dan psikotropika di Indonesia ditentukan oleh substansi hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 dan Undang-undang nornor 22 tahun 1991, Ketentuan perundang-undangan ini merupakan suatu bentuk penegakan hukum terhadap penanggulangan narkotika dan psikotropika. Efektifitas hukum tergantung kepada peranan penegak hukum dan peran serta masyarakat. 
Aspek Moral Penegakan Hukum 
Hubungan moral dengan penegakan hukum adalah menentukan keberhasilan atau ketidak berhasilan dalam penegakan hukum. Penegakan moral berkaitan dengan kebebasan manusia untuk bersikap. Kebebasan bukan berarti sebebas-bebasnya tapi harus berkesesuaian sehingga dapat diternukan suatu kebenaran. Setiap orang harus tahu akan perbuatan yang baik dan yang buruk yang dilakukannya. Pembedaan ini akan mengarah kepada sikap moral yang baik. 
Istilah moral digunakan untuk mengambarkan seseorang yang mempunyal kapasitas untuk menilai dan melihat hal yang benar dan hal yang salah. Dalam tindak pidana narkotika moral dan setiap pelaku dan penegak hukum sangat berperan penting. Tindak pidana narkotika sangat berkaitan dengan aspek moral terutama moral agama dan adat kemasyarakatan dan pelaku, baik itu pengedar maupun pemakai. 
Moral yang dimaksud disini tidak hanya difokuskan kepada pelaku saja tapi juga kepada aparat penegak hukum dan bentuk tindak pidana 
yang dimaksud. Sudah menjadi rahasia umum bahwa ada oknum-oknum aparat yang terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam tindak pidana narkotika. Penegakan hukum pidana selalu bersentuhan dengan moral dan etika, hal ini didasarkan pada empat alasan yaitu: 
1.	Sistem peradilan pidana secara khas melibatkan pergunaan pakaan atau kekerasn dengan kemungkinan terjadinya kesempatan untuk menyalahgunakan kekuasaan. 
2.	Hampir semua profesional dalam penegakan hukum pidana merupakan pegawai pemerintah yang memiliki tanggung jawab khusus terhadap publik yang dilayani 
3.	Etika dapat digunakan untuk memecahkan masalah secara etis dan bermoral 
4.	Adanya unsur hak asasi manusia dalam penegakan hukum pidana. 
Penegakan moral dalam hukum pidana tidak hanya difokuskan kepada pelaku tapi juga kepada aparat penegak hukum tindak pidana narkotika tersebut.
Peran Serta Masyarakat dan Kelembagaan Dalam Penegakan Hukum.
Penegakan hukum terhadap aturan-aturan hukum tentang 
peredaran narkotika tidak terbatas terhadap tindakan menghukum dan memasukan pelanggar dalam penjara sebanyak-banyaknya. Namun yang lebih penting adalah bagaimana upaya pemerintah dapat membimbing warga masyarakat agar tidak kecanduan untuk melakukan pengunaan narkotika.
Perkembangan hukum dengan masyarakat dalam aliran positivisme menyatakan bahwa hukum harus dipelajari dalam kaitannya dengan substansi hukum dan prosedur hukum, Perilaku masyarakat dapat dapat dianalis sebagai konsep untuk mengetahui dampaknya terhadap hukum. Proses interaksi sosial pada hakikatnya merupakan satu atau beberapa peristiwa hukum yang unsur-unsurnya meliputi perilaku hukum, kejadian. keadaan yang semuanya didasarkan pada tanggung jawab. 
Hukum dapat dianggap dapat memberi pengaruh terhadap perilaku masyarakat. Hukum merupakan suatu kontrol sosial dan berhubungan dengan pembentukan dan pemeliharaan aturan-aturan sosial, Hal nii dapat dikatakan dangan berpijak kepada kemampuan hukum untuk mengontrol prilaku-prilaku rnanusia dan menciptakan suatu kesesuaian didalam prilaku tersebut. Dalam hukum ada mekanisme kontrol yaitu yang disebut sanksi. 
Hukum berfungsi untuk menciptakan aturan-aturan sosial dan sanksi digunakan sebagai alat untuk mengontrol mereka yang menyimpang dan juga digunakan untuk menakut-nakuti agar orang tetap patuh pada aturan sosial yang ditentukan. Dalam hubungan antara hukum dengan prilaku sosial terdapat adanya unsur kepatuhan dan ketidak patuhan terhadap hukum serta hubungannya dengan sanksi dan rasa takut terhadap sanksi tersebut yakni berupa penghukuman atau pemidanaan. Pada timbulnya tindak pidana narkotika hubungan perilaku sosial dan hukum sangat rnempengaruhi perkembangan tindak pidana tersebut. Pemidanaan tersebut menurut Roeslan Saleh^7 adalah suatu reaksi atas delik yang mewujudkan suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan oleh negara pada pelaku delik itu.

^7 Roeslan Saleh, 1978, Stelsel Pidana, Alumni Baru, Jakarta, hal.5.

Efektifitas hukum itu tergantung pada peranan penegak hukum dan peran serta masyarakat yang memegang peranan penting dalam penegakan hukum, Pada masalah pemberantasan tindak padana narkotika, hubungan hukum dan masyarakat terletak pada sistem penegakan hukum dan hukum bekerja agar dapat berpengaruh terhadap perilaku sosial masyarakat. Substansi hukum dapat dijadikan pegangan dan sabagai tolok ukur efektifitas hukum bagi penegak hukum. Sebab bila tidak ada aturan hukum yang mengatur tentang suatu tindak pidana akan berpengaruh terhadap cara bertindak dan cara berpikir para penegak hukum dalan menetapkan kebijakan pidana (criminal policy). 
Peran serta masyarakat dalam usaha penanggulangan bahaya narkotika dapat dilakukan melalui kelembagaan yang lebih terorganisir. Kelembagaan ini harus melibatkan seluruh aspek masyarekat itu sendiri dengan aparat penegak hukum. Hal ini dilakukan agar tidak terjadl saling curiga antara masyarakat dan aparat penegak hukum. Peran serta masyarakat dalam membentuk lembaga informal dapat dikembangkan untuk membentuk metode-rnetode pemberantasan dan berbagai aspek seperti dan sudut keagamaan, sosial dan pendekatan tradisional. 
Dalam hal peran serta masyarakat dan pengembarigan kelembagaan untuk mewujudkan peran tersebut pemerintah dituntut  untuk dapat berperan aktif menjadi fasilitator yang dapat medorong pengembangan lembaga tersebut Salah satu lembaga kemasyarakatan yang dapat melibatkan seluruh unsur dalam pemberantasan narkoba adalah Badan Narkotika Nasional (BNN) dikoordinir oleh pemerintah secara terpusat, Didaerah juga dibentuk Badan Narkotika yang didalamnya secara lengkap melibatkan berbagai, aspek masyarakat dan penegak hukum. Badan Narkotika tersebut adalah Badan Narkotika Kota (BNK) jika Badan Narkotika tersebut berada di Kota sedangkan di Kabupaten Badan Narkotika Daerah (BND) serta di Propinsi, Badan Narkotika Propinsi (BNP).      

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
Pada dasarnya narkoba tersebut merupakan golongan obat-obatan yang bila pemakaiannya tidak tepat atau disalahgunakan dapat menimbulkan keadaan ketergantungan terhadap obat-obatan tersebut Kelompok obat-obatan tersebut pada umumnya bekerja pada susunan syaraf pusat (SSP) di otak dan dapat mempengaruhi emosi. Dalam kepentingan medis atau pengobatan, obat-obatan ini digunakan untuk menghilangkan rasa sakit, rasa cemas, sukar tidur atau insomania. kelelahan, meningkatkan stamina tubuh atau kebugaran dan	lain-lain. Obat-obatan yang tergolong narkoba pada dasarnya tidak boleh diperdagangkan secara bebas. Tetapi, pada kenyataannya golongan obat ini masih dapat tersebar luas di masyarakat dengan cara illegal. Keadaan ini tentunya sangat menyulitkan upaya-upaya penanggulangan bahaya yang di timbulkan oleh obat-obatan yang termasuk dalam kelompok narkoba ini. 
Pengertian narkoba dapat di lihat dalam Undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika dan Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Pasal I Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 memberikan pengertian narkotika sebagai berikut: 
Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dan tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
Sedangkan pengertian psikotropika sebagaimana Pasal 1 Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 menyatakan: 
Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan periIaku. 
Istilah narkotika yang dipergunakan di sini bukanlah “narcotics” pada farmacologis, melainkan sama artinya dengan drug, yaitu sejenis zat yang bisa dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh sipemakai. Menurut Soejono, Adapun pengaruh dan akibat-akibat tertentu tersebut adalah: ^8

^8 Soedjono, D, 1985, Narkotika dan remaja, Alumni Bandung, Bandung, Hal 1-2.

1.	Mempengaruhi kesadaran.
2.	Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap prilaku manusia.
3.	Adapun pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa:
a. Penenang
b. Perangsang 
c. Menimbulkan halusinasi
Dalam kaitan itu menurut Verdovande Micidelen Ordonantie (VMQ), stbl. 1927 Nomor 278 Jo 536, narkotika atau obat bius terdiri dan 2 (dua) golongan yaitu:
1.	Narkotika dalam arti sempit, bersifat alam, yakni semua bahan obat apiaten, cocoine dan ganja. 
2.  Narkotika dalam arti luas, bersifat alam dan sintetis yakni semua bahan obat-obatan yang berasal dan:
a.	Papaper somniferum (opium), candu (morphine, heroin dan        seterusnya)
b.	 Eryh roxylon coca (cocaine)
c.	Ganriabis sativa (ganja hashish)
d.	Golongan obat-obatan, obat penenang
e.	Golongan obat-obatan stimulant atau obat peransang
f.	Golongan obat-obatan hallucinogen, obatan pengkhayal.^9

^9Soekarno, Perang Total Melawan Narkotika, Seksi Bintimas Komdak X Jatim,Tanpa Tahun, hal. 23

3. Menurut Undang-undang nomor 22 tahun 1997, narkotika dibagi dalam tiga jenis golongan yaitu golongan I, II dan III: 
- Narkotika golongan I terdiri dan, tanaman papaver somnivarum L, opium mentah, opium masak yang di dalamnya mencakup candu, jicing dan jicingko, kemudian tanaman koka, daun koka, kokain mentah, tanaman ganja dan lain-lain sebagainya.
- Narkotika golongan II terdiri dan, alfasentimentodol. alfameprodina, aIm afamatodol, morfin dan lain-lain.
- Narkotika golongan III adalah asetild
Jadi dengan demikian dapat dilihat bahwa narkotika merupakan sejenis zat yang pada dasarnya sangat bermanfaat untuk dunia pengobatan dan ilmu pengetahuan, akan tetapi apabila disalahgunakan oleh si pemakai, maka akan membawa akibat yang sangat negatif dan berbahaya. Biasanya dilakukan dengan menginjeksi diri sendiri, menelan, merokok dan menghisap bahan narkoba secara sembunyi-sembunyi.
Sedangkan pengertian psikotropika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 5 tahun 1997 sebagaimana telah disebutkan diatas, menekankan adanya pembatasan ruang lingkup psikotropika yang persempit yaitu zat dan obat yang bukan narkotika. Pembatasan ini dimaksudkan untuk tidak bebenturan dengan ruang lingkup narkotika. Tujuannya ada!ah untuk membedakan mana zat atau obat yang tergolong psikotropika dengan mana yang tergolong narkotika. 
   Undang-undang nomor 5 tahun 1997 membedakan jenis-jenis psikotropika menjadi 4 (empat) golongan yaitu: Psikotropika golongari I,  II, III dan IV, yang uraiannya masing masing adalah:
- Psikotropika golongan I adalah psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi. serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.
- Psikotropika golongan II adalah psikotropika yang berkhasiat untuk pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.
-	Psikotropika golongan III adalah psikotropika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang, mengakibatkan sindroma ketergantungan.
-	Psikotropika golongan IV adalah psikotropika yang berkhasiat untuk pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan.
Berdasarkan dan uraian diatas dapat di simpulkan bahwa narkoba itu adalah singkatan dan Narkotika dan obat-obatan berbahaya atau biasa disebut juga Napza, singkatan dan Narkotika, Psikotropika dan zat adiktif. 
Narkotika adalah zat yang menyebabkan orang tertidur, Narkotika rnempunyai efek yang bisa mempengaruhi panca indra naik dan turun, orang yang mengunakannya bisa tertidur, berarti orang tersebut dalam keadaan fly. tapi bisa juga orang itu dalam keadaan terbangun dan menjadi sangat agresif. Dan narkotika juga bersifat adiktif, yaitu menyebabkan orang kecanduan Yang termasuk dalam golongan narkotika adalah ganja. heroin (putauw), kokain, morfin dan lain-lain.
Menurut Bahroelim Bahry^10 Narkoba adalah berupa opiat, opium, candu, dan obat lain yang berkhasiat seperti opiat (opiat darii  tumbuhan paper somnivorum). Dewasa ini tersedia juga dalam bentuk sintetik dan semi sintetik sehingga dapat diproduksi dalam jumlah yang banyak dengan harga yang murah dalam waktu yang relatif singkat. Dalam ilmu Farmakologi kedokteran, bahan ini sudah lama dikenal sebagai bahan yang dapat menyebabkan tidur, menghilangkan nyeri dari terminal keganasan, kolik renal, kolik empedu, dan lain-lain.

^10 Budi Putra ed, 2000, Perang Melawan Narkoba, Program Pasca Sarjana Universitas Andalas Padang, Padang, hal.23

Adanya narkoba ini ternyata sudah lama berlangsung dalam sejarah. Hal ini dapat diketahui bahwa tiga abad yang lalu sebwlum kebiasaan menghisap opium (candu, zat yang berasal dari tanaman paper somnivorum) menyebar ke Cina, pecandu opium itu belum banyak. Masalah kecanduan candu pun meningkat tetapi usaha pencegahan dan pemberantasan itu tidak pernah berhasil.
Opium itu biangnya candu dan morfin. Kalau opium untuk dihisap, dinikmati, morfin untuk digunakan dalam pengobatan. Sejak abad ke-19, para tentara yang berangkat ke medan perang di Eropa dan Amerika dibekali morfin, untuk menghilangkan rasa nyeri apabila mereka terluka. Karena kurang pengawasan, kasus-kasus ketagihan morfin merajalela dikalangan militer, sehingga mendapatkan julukan “penyakit militer”. Keadaan ini mendorong para ahli kimia mencari obat untuk menyembuhkan ketagihan morfin. Dalam tahun 1874, morfin yang diubah susunan kimianya dikembangkan di Inggris menghasilkan heroin yang kekuatannya dua puluh kali lebih keras daripada keampuhan morfin. Baru dikembangkan secara komersial oleh PT Bayer di Jerman. Malangnya, segera diketahui heroin pun menyebabkan ketagihan, bahkan lebih cepat daripada morfin dan lebih susah disembuhkan kalau ketagihan.^11       

^11 Andi Hamzah Dkk, 1994, Kejahatan Narkotika Dan Psikotropika, Sinar Grafika, Jakarta, hal.7

Psikotropika sendiri pengertiannya adalah zat yang mengandung alkohol. Yang termasuk golongan psikotropika adalah MDMA (Ecstasy), LSD( Shabu. Shabu) dan lain-lain.
BAB III
METODOLOGI  PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris karena dalam penelitian ini ingin di ketahui bagaimana pelaksanaan tugas Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi serta sejauh mana tingkat keberhasilan Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi dalam upaya mencegah dan memberantas penyaIahgunaan narkotika Di samping itu juga untuk mengetahui tanggapan masyarakat tentang efektifitas keberadaan Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi.
Untuk mendukung penelitian empiris, dilakukan juga pendekatan normatif. Hal ini juga dikarenakan, penelitian inii bertitik tolak dengan ketentuan pemerintah yang dilaksanakan dan tingkat pusat sampai tingkat daerah, sebagai upaya penanggulangan tindak pidana narkotika.
1.	Lokasi Penelitian 
Penelitian dilaksanakan di kota Bukittinggi. Pemilihan kota Bukittinggi sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa kota Bukittinggi sebagai kota wisata dan juga sebagai kota pendidikan banyak ditemukan kasus-kasus keterlibatan masyarakat dalam penyalahgunaan narkoba. Sebagai kota tujuan wisata Bukittinggi mempunyai potensi yang besar untuk masuknya Narkoba dan luar daerah. Hal ini dibuktikan dengan tingginya angka tindak pidana narkotika di Bukittinggi. 
Sebagai upaya antisipasi akan fenomena ini pemerintah kota Bukittinggi telah membentuk Badan Narkotika Kota (BNK) yang merupakan implementasi dan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) Nomor 17 tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN). 
2.	Sumber Data
Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan wawancara dengan pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan tugas-tugas Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi dalam pencegahan serta pemberantasan narkotika. Karena dalam Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi ada lima bidang maka dalam hal mi yang diwawancarai adalah: 
1.	Kepala Bagian (Kabag) Mitra Polisi Resort Kota (Polresta)Bukittinggi yang mengkoordinir bidang pencegahan dan penyuluhan.
2.	Kepala Satuan Reserse Kriminal Polisi Resort (Kasat Reskrim Polresta) Bukittinggi yang mengkoordinir bidang penegakan hukum. 
3.	Kepala Rumah Sakit Ahmad Muchtar (RSAM) Bukittinggi, Kepala Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Bukittinggi. Kepala Rumah Sakit Islam (RSI) Yarsi Bukittinggi dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Bukittinggi yang mengkoordinir terapi dan rehabilitasi. 
4.	Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam  Negeri (STAIN) Bukittinggi yang mengkoordinir bidang Litbang dan info. 
5.	Kepala Kantor Kesbanglinmas dalam hal ini bertindak sebagai Sekretaris Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi. 
Untuk melengkapi data primer, digunakan juga data sekunder yang terdiri dan berbagai bahan hukum. yaitu: 
-	Bahan hukum primer yartu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dan segala peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksana lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
-	Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenal bahan hukum primer, berupa literatur yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian, hasil penelitian yang berupa laparan tertulis serta makalah-rnakalah ilmiah, berbagai bahan seminar dan tulisari ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian.
-	Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensikiopedi, majalah dan Koran. 
3.	Teknik Pengumpulan Data
Teknik dan alat pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah wawancara secara mendalam (dept interview) untuk mengali sebanyak-banyaknya informasi yang diperoleh dari responden yang terkait dalam bidang tugas Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi. Alat dan instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam wawancara ini adalah daftar wawancara yang tidak terstruktur dengan memakai pedoman wawancara (interview guide) yang telah disusun sebelumnya sesual bidang tugas dan responden. Adapun unsur–unsur dari  bagian Badan Narkotika  Kota  (BNK) Bukittinggi yang diwawancarai berjumlah 18 orang yang ditetapkan menjadi 5 orang yang  mewakili dari semua instansi yang terkait, adalah sebagai berikut :
-	Bidang pencegahan dan penyuluhan yang dikoordinir oleh Kepala Bagian Bina Mitra Polisi Resort Kota (Polresta)Bukittinggi yang mewakili anggota–anggotanya yang terkait didalam pelaksanaan tugas di Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi.
-	Bidang penegakan hukum yang dikoordinir oleh Kasat Reskrim Polisi Resort Kota (Polresta)Bukittinggi yang mewakili anggota–anggotanya yang terkait didalam pelaksanaan tugas di Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi.
-	Bidang Terapi dan Rehabilitasi dikoordinir oleh Kepala Bagian Psikiatri Rumah Sakit Ahmad Muchtar (RSAM) Bukittinggi yang mewakili anggota–anggotanya yang terkait didalam pelaksanaan tugas di Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittingg.
-	Bidang penelitian Pengembangan dan Informasi (Litbang dan Info) oleh Kepala Litbang dan Info yang mewakili anggota–anggotanya yang terkait didalam pelaksanaan tugas di Badan Narkotika Kota  (BNK ) Bukittinggi.
-	Sekretaris Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi sebagai koordinator sub bagian Tata Usaha Kesatuan Kebangsaan P erlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas) Bukittinggi yang mewakili anggota–anggotanya yang terkait didalam pelaksanaan tugas di Badan Narkotika Kota ( BNK ) Bukittinggi.
Untuk mengetahui tingkat keberhasilan kinerja dan Badan Narkotika Kota (BNK) setelah 2 (dua) tahun pembentukannya disebarkan quisioner kepada masyarakat dengan memilih beberapa komponen rnasyarakat yang dirasakan kompeten secara acak. Komponen masyarakat yang diberikan quesioner adalah unsur dari agama. pendidikan, pelajar, pemuda, orang tua, dan lain-lain yang terkait, masing-masing unsur akan ditetapkan berjumlah 3 (tiga) orang dari berbagai komponen yang terkait.
Disamping tujuan diatas Quisioner juga bertujuan untuk mencari solusi dan berbagai kendala tentang pelaksanaan tugas BNK yang ada selama ini.  
4.	Teknik Analisa Data
Analisis data dilakukan secara kwalitatif data primer dan data sekunder yang diperoleh diolah dengan tahapan sebagai berikut: 
1.	Editing data yakni memilah atau mengedit data dengan memeriksa hasil dan wawancara dan quisioner yang dilakukan. Dipilih data yang dianggap dapat menjawab masalah dalam penelitian. 
2.	Pengolahan data yaitu data yang didapat dan telah diedit dianalisa sesuai fungsi dan kapasitasnya dalam penelitian.
3.	Setelah dianalisa secara objektif, ditafsirkan untuk dirumuskan menjadi penemuan dan kesimpulan penelitian. 
HasiI analisa ini dituangkan dalam bentuk deskriptif yakni dengan memaparkan gejala-gejala yang diperoleh secara analitis. 
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

B. Pelaksanaan Tugas Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi Dalam penanggulangan Masalah Narkotika
Penyalahgunaan narkoba seringkali merupakan akibat dari kompleksitas permasalahan baik yang bersumber dari dalam diri orang yang bersangkutan maupun faktor lingkungan. Oleh karena itu kita perlu melihat secara cermat tentang penyebabnya maupun tentang cara pemecahannya yang terbaik. 
Badan Narkotika Kota (BNK)  Bukittinggi yang merupakan lembaga pengganti dari Badan Koordinasi Narkotika Daerah (BKND) Kota Bukittinggi sebelum menjalankan tugasnya membuat struktur organisasinya terdiri dari beberapa bidang antara lain :^31

^31 Badan Narkotika Kota (BNK)Bukittinggi

1.	Bidang pencegahan / penyuluhan
2.	Bidang Penegakan hukum
3.	Bidang terapi dan rehabilitasi
4.	Bidang Litbang dan Info
Pelaksanaan Tugas Dalam Bidang Pencegahan / Penyuluhan
Pencegahan maksudnya suatu upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Kota (BNK) Bukitttinggi berdasarkan program kerja tersusun dan terencana dengan memberikan penyuluhan yang sifatnya memberitahukan kepada masyarakat secara langsung  agar masyarakat tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dan psikotropika yang dapat merusak mental ideologi bangsa dan negara.
Pencegahan dilakukan dengan tujuan mengatasi, mengantisipasi sebelum masyarakat mengenal narkoba akan dapat memberikan gambaran dan dampaknya yang sangat membahayakan terhadap psikologis dan kesehatan diri bagi penyalahgunaan serta sangsi-sangsi hukumnya. ^32

^32 Wawancara dengan Nursal Chandra, Sekretaris BNK Bukittinggi, Rabu 1 Juni 2005, Pkl.14.00.

Badan narkotika Kota (BNK)  Bukittinggi telah melaksanakan program kerja yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan surat keputusan (SK) Walikota No. 188.45.248-2003. Berdasarkan ketentuan-ketentuan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Pusat dengan cara memberikan penyuluhan secara langsung, menyebarkan brosur-brosur, memasang spanduk-spanduk di setiap persimpangan jalan yang ada di Bukittinggi, membina masyarakat tentang narkotika agar dapat menjauhi narkoba dan mengajak masyarakat serta berbagai komponen lapisan masyarakat dalam upaya pencegahan serta pemberantasan narkotika dan psikotropika di wilayah hukum Kota Bukittinggi.
Bidang pencegahan dan penyuluhan dalam melakukan tugas pembinaan serta penyuluhan tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dikepalai oleh Eldia Amela  yang menjabat sebagai kepala Bagian Bina Mitra Kepolisian Resort Kota (Polresta) Bukittinggi dan Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi.
Menurut Eldia Amela ^27 Pembinaan dan penyuluhan telah dilakukan disekolah-sekolah yang ada di Bukittinggi. Penyuluhan dilakukan terhadap siswa-siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) (Sekolah Menengah Pertama), MTSN (Madrasah Tsanawiyah Negeri) serta siswa-siswa SLTP lainnya, guru-guru beserta kepala sekolah di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri mapun swasta dan Madarsah Tsanawiyah Swasta (MTS) maupun negeri.

^27 Wawancara dengan AKP Eldia Amela Ka.Bina Mitra Poresta & BNK Bukiittinggi, Selasa 7 Juni 2005, Pkl.13.10  di Polisi Resort Kota (Polresta) Bukittinggi.

Selanjutnya di tingkat SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas) diberikan penyuluhan dan pembinaan terhadap siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) negeri maupun swasta dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 1 Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 2 Negeri  maupun swasta beserta guru-guru dan kepala sekolahnya, siswa-siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) lainnya baik negeri maupun swasta beserta guru-guru dan kepala sekolah di masing-masing tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) tersebut, selain itu penyuluhan dan pembinaan juga dilakukan terhadap siswa-siswa pesantren-pesantren yang sederajat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) mapun sederajat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).
Selanjutnya penyuluhan dan pembinaan juga dilakukan terhadap tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh pemuda, tokoh-tokoh  masyarakat lainnya, Camat, Lurah, Bundo Kanduang, Ibu-ibu PKK serta unsur-unsur komponen masyarakat. 
Menurut sumber data kepolisian Resort Bukittinggi Bagian Bina Mitra dan Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi telah melakukan pencegahan penyuluhan pembinaan sebanyak 75 kali dimasing-masing instansi pemerintah maupun swasta dan sekolah-sekolah negeri maupun swasta serta masyarakat di setiap kelurahan-kelurahan dan kecamatan-kecamatan di wilayah Bukittinggi Kabupaten Agama dan sekitarnya. Untuk mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh Bagian Bina Mitra Polisi Resort Kota (Polresta)Bukittinggi serta Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi dalam pencegahan dan pemberantasan dan penyuluhan-penyuluhan tersebut yang dimulai dari Januari sampai dengan Desember tahun 2004 dan bulan Januari sampai bulan April tahun 2005. 
Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi dalam menjalankan tugasnya juga mengedarkan surat undangan kepada instansi yang terkait mapun instansi swasta dan kepada tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Bukittinggi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika (Surat-surat Undangan Terlampir) 
B.1.1. Penyusunan Kebijakan Teknis
Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi dalam melaksanakan tugasnya juga menyusun kebijakan teknis. Penyusunan kebijakan teknis ini gunanya untuk melihat sasaran yang tepat dalam melakukan penyuluhan dan pencegahan tentang penyalahgunaan peredaran gelap narkotika terhadap masyarakat Kota Bukittinggi dimasa yang akan datang. 
Susunan kebijakan teknis ini juga telah ada tercantum dalam Surat Keputusan Walikota Bukittinggi No. 188.45.248-2003 tentang penyusunan kebijakan teknis Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi. Adapun tujuan penyusunan kebijakan teknis ini adalah untuk mengarahkan tugas Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi dalam mengambil langkah-langkah apa yang perlu dilaksanakan dalam melakukan tugas pencegahan, penyuluhan dan pembinaan tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika terhadap masyarakat Bukittinggi (SK. Walikota Nomor. 188. 45. 248-2003 Terlampir)
Dalam kebijakan teknis ini Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi mengadakan koordinasi dengan instansi pemerintah terkait dan pelaksanaan dibidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika, psikotropika, precusor dan zat aditif lainnya di kota Bukittinggi.
Menyadari bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat luas meliputi berbagai aspek, baik kesejahteraan, ekonomi, sosial, politik dan keamanan, maka untuk melaksanakan tugas pokok dan tugas Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi dalam pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba, dengan berpedoman bahwa masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba adalah masalahbersama antara pemerintah dan masyarakat, perlu diterapkan kebijakan tekhnis Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi sebagai berikut :^34

^34 Kebijakan Teknis Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Badan Narkotika Kota (BNK ) Bukittinggi dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika

1.	Upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika perlu dilakukan secara komprehensif dan multi dimensional, dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait, baik pemerintah mapun masyarakat.
2.	Berusaha menghilangkan pandangan bahwa masalah penyalahgunaan narkoba bukan hanya masalah pemerintah saja, tetapi masalah yang harus ditanggulangi bersama. Demikian juga berusaha menghilangkan pandangan bahwa penyalahgunaan narkoba adalah aib keluarga, tetapi dijadikan musibah nasional .
3.	Pemerintah perlu melakukan upaya secara terpadu dari semua instansi, baik departemen maupun non departemen, perlu memiliki komitmen yang sama, serta melakukan upaya konsisten dan sungguh-sungguh.
4.	pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dilakukan dengan membangun upaya pencegahan yang berbasis masyarakat, termasuk didalamnya melalui jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah, dengan mengubah dan mendorong kesadaran, kepedulian dan keaktifan masyarakat.
5.	Media massa baik elektronik mapun cetak, termasuk kemajuan teknologi internet dan alat komunikasi, yang perlu dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam memberikan informasi kepada masyarakat secara luas. 
6.	Masalah  narkoba merupakan tantangan yang bersifat global, oleh karena itu perlu ditingkatkan kerjasama regional dan internasional secara lebih intensif, dengan membangun kesepakatan bersama, baik bilateral maupun multilateral.
7.	Untuk pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap, diperlukan profesionalisme sumber daya manusia. Untuk meningkatkan kemampuan profesional tersebut perlu ditingkatkan upaya pembinaan dan peningkatan dengan melakukan pelatihan dan pendidikan, baik bagi personil Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi, aparat pemerintah maupun masyarakat.
8.	Dalam upaya terapi dan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba, selain menjadi tanggung jawab pemerintah, diberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya penyelenggaraan terapi dan rehabilitasi dengan berpedoman kepada standarisasi pelayanan terapi dan rehabilitasi yang ditentukan. Perlu dibentuk suatu balai penelitian terpadu yang berguna untuk penelitian dan pengembangan system dan metode terapi serta rehabilitasi dalam penangganan penyalahgunaan narkoba. Upaya untuk mencegah menularnya penyakit HIV/AIDS dan Hepatitis C, sebagai akibat penyalahgunaan narkoba dengan menggunakan jarum suntik, lebih mengutamakan kepada upaya pencegahan  dengan komunikasi, informasi dan pendidikan kepada masyarakat. 
9.	Pelaksanaan penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, konsisten dan sungguh-sungguh sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dan Peraturan-peraturan yang berlaku. Perlu mengusulkan kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar dalam Undang-undang ditetapkan sangsi hukuman minimum bagi para pelaku khususnya bagi pengedar dan produsen, disamping sangsi maksimum, serta bagi penyalahgunaan narkoba diberikan kewajiban untuk menjalani terapi dan rehabilitasi yang disediakan oleh pemerintah, supaya bagi penyalahgunaan dan peredaran narkoba tidak akan berbuat tindakan yang sama dimasa yang akan datang dan angka kejahatan terhadap narkoba dapat dibatasi dan ditekan semaksimal mungkin serta terhadap korban narkoba.
10.	Pengawasan dan pengendalian narkoba dan precusor legal perlu diperketat dan ditingkatkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan penyelewengan ke pasaran gelap.^35

^35 Ibid

B.1.2  Pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penggunaan peredaran gelap narkotika
Kalau dilihat dari penyebab yang bersumber dari dalam diri orang yang bersangkutan, ini juga tidak bisa dilepaskan begitu saja dari pihak keluarganya. Mendiamkan dan merahasiakan masalah karena anggapan aib bukan cara yang baik untuk menyelesaikan masalah, tetapi justru menambah parah masalah.
Bahaya yang dapat ditimbulkan bukan saja terhadap diri pribadi, juga ada bahaya terhadap keluarga, terhadap masyarakat dan terhadap bangsa dan negara. Makanya peran dan tanggung jawab  orang tua tidak dapat dilepaskan begitu saja. 
Berbicara mengenai Peran dan tanggung jawab orang tua, Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi menyebarkan brosur ke masyarakat yang isinya antara lain ;
1. Orang tua menjadi panutan
-	melihat  dan  menyerap pola / prilaku dan nilai yang ditampilkan orang tua
-	Orang tua harus jujur, mengakui kelemahannya, tanpa takut merasa kehilangan wibawa
2.	Orang tua menjadi teman diskusi
-	Apa yang disampaikan anak perlu didengar dengan baik
-	Ajak anak untuk berdialog secara terbuka
-	Pilih waktu yang tepat untuk berdialog
-	Jaga kerahasiaan anak
-	Perhatikan segala ekspresi wajah anak dan tingkah laku anak
-	Jaga emosi
3.	Orang tua tempat bertanya
-	Orang tua haurs mengikuti perkembangan remaja dan permasalahannya sehingga dapat memberikan penjelasan bila anak bertanya, termasuk masalah narkoba.
4.	Orang tua mampu membuat aturan secara konsisten dan konsekwen
-	Aturan dibuat dengan pertimbangan yang matang, musyawarah dengan memperhatikan pendapat seluruh anggota keluarga.
-	Aturan harus dilaksanakan oleh seluruh anggota keluarga tanpa kecuali
5.	orang tua mampu mengembangkan tradisi keluarga
-	Mengerjakan pekerjaan dirumah secara bersama–sama.
-	Makan malam bersama
-	Rekreasi anggota keluarga pada waktu tertentu
-	Shalat / ibadah / do’a berjamaah
-	Saling meminta maaf sesama anggota kelaurga, ibu bapak dan anak–anak
6.	Orang Tua mampu menggali potensi anak untuk dikembangkan melalui berbagai macam kegiatan, dan pengembangan potensi ini dapat menumbuhkan ;
-	Prestasi bagi anak / remaja
-	Rasa percaya diri
-	Rasa harga diri
-	Menemukan jati diri sendiri
-	Kestabilan diri pribadi
7.	Orang tua berperan sebagai pembimbing anak
-	Mencari berbagai cara untuk mengatasi masalah
-	Membimbing anak / remaja dalam menyelesaikan masalah
-	Mengatasi tekanan / pengaruh negatif dari teman–teman sebaya
8.	Orang tua mampu mengontrol kegiatan anak
-	Setiap anak akan pergi orang tua perlu bertanya, mau kemana, kapan pulang dengan siapa pergi dan lain-lain yang dirasa perlu
-	Kontrol perlu untuk
a.	Menunjukkan perhatian yang khusus pada anak
b.	Tidak membiarkan anak bertindak semaunya.
-	Harus ada dialog dengan anak dan dapat menerima keberatan–keberatan sianak.
9.	Orang tua perlu mengenal teman anak
Bila anak membawa teman–temannya, bergabunglah dengan mereka, berdialog dengan mereka tentang ;
-	Dimana tinggal
-	Siapa orang tua
-	Apa kegiatan mereka
Hal ini akan membuat mereka menjadi akrab dan dekat serta mereka menganggap orang tua bagian dari kelompok mereka.
10.	Orang tua mampu menumbuhkan kesadaran anak
-	Penyalahgunaan narkoba tidak sesuai dengan nilai, norma, aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat.
-	Menyalahgunakan narkoba dapat mengakibatkan putus sekolah, tidak dapat bekerja, terlibat tindak kekerasan, mengganggu ketertiban umum, terkena berbagai macam penyakit, kurang dihargai orang, kurang dipercaya orang, dikucilkan dalam masyarakat.
-	Anak harus mencintai diri sendiri, keluarga, guru / pahlawan, hasil karya orang lain dan lingkungan.
11.	Orang tua melibatkan anak mewujudkan cita–cita keluarga
-	Sejak kecil anak dibiasakan untuk terlibat dalam mewujudkan keutuhan dan keharmonisan dan keluarga, misalnya;
a.	kebiasaan makan malam bersama
b.	Ibadah bersama
c.	Diskusi tentang keluarga
-	Anak perlu dibiasakan untuk hidup hemat, menabung, hidup sederhana.
-	Anak perlu diajak untuk menangkal godaan–godaan negatif yang datang dari lingkungan dan memperkuat pertahanan dirinya (Brosur-brosur Terlampir)
Himbauan–himbauan  tentang peran dan tanggung jawab orang tua yang ada didalam brosur–brosur tersebut diatas jelas sangat bermanfaat sekali bagi para orang tua untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan  narkoba. Makanya, pihak pemerintah kota Bukittinggi bekerja sama dengan Badan Narkotika Kota Bukittinggi menyebarkan brosur tersebut kepada semua lapisan masyarakat kota Bukittinggi khususnya.
Upaya pencegahan yang lainnya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi yaitu diantaranya ;
-	Penyuluhan penyalahgunaan narkoba atau obat–obat terlarang ke masyarakat secara umum ditiap kecamatan.
-	Dialog interaktif ke Perguruan tinggi yang ada di Kota Bukittinggi.
-	Melaksanakan kegiatan–kegiatan memperingati hari Mandat Sedunia seperti ; gerak jalan massal.
-	Mengedarkan brosur–brosur ke masyarakat tentang bahaya narkoba.
-	Pemberian tanda penghargaan kepada organisasi kemasyarakat, mass media yang telah berpartisipasi  dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba.
-	Dialog interagtif dengan generasi muda di Taman Jam gadang bekerja sama dengan PT. Radio Giggsy Bukittinggi.
-	Penyuluhan dan pembekalan bagi masyarakat dalam upaya antisipasi penyalahgunaan narkoba.
-	Ceramah dan diskusi dengan berbagai elemen masyarakat masyarakat tentang penyakit masyarakat / narkoba.
-	Penyuluhan dan dialog interaktif di radio dan Televisi (TV).
-	Penyuluhan tentang kenakalan remaja dan bahaya penyalahgunaan narkoba dengan pesertanya adalah para mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bukittinggi, guru–guru serta kepala sekolah, pegawai tata usaha sekolah.
-	Pesantren kilat serta orientasi mahasiswa atau siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
-	Penyuluhan Keamanan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) khususnya masalah bahaya narkoba ditinjau dari aspek hukum.
Penyalahgunaan narkoba dapat menyebarkan penyakit atau penularan HIV/AIDS melalui pemakaian bersama jarum suntik, jika yang bersangkutan mengidap penyakit HIV/AIDS. Makanya , Badan narkotika Kota (BNK) Bukittinggi ketika melakukan penyuluhan–penyuluhan tentang bahaya narkoba juga sering menghubungkannya persoalan penyalahgunaan narkoba dengan persoalan bahayanya penyakit HIV/ AIDS.
Pencegahan adalah upaya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap. Dengan upaya–upaya yang berbasis masyarakat secara langsung seperti peran aktif dari orang tua untuk usaha pencegahan bagi anaknya, usaha aktif dari guru atau dosen untruk pencegahan pada anak didiknya, mendorong dan menggugah kesadaran pengguna dan pengedar bahwa narkoba adalah perbuatan serius yang dapat berujung kepada kematian, adanya kepedulian dan peran serta aktif seluruh komponen masyarakat akan lebih baik terlebih dilakukan ketimbang sudah terjadi baru ditindak. Jadi motto “ Mencegah lebih baik daripada mengobati “ sangat lebih lebih menjanjikan untuk mengatasi persoalan penyalahgunaan narkoba ini. Makanya pihak Badan Narkotika Kota (BNK)  Bukittinggi lebih banyak telah melakukan kegiatan–kegiatan penyuluhan.
B.2. Pelaksanaan Tugas Dalam Bidang Penegakan Hukum
Penegakan hukum adalah upaya terpadu dalam pemberantasan narkoba secara komprehensif, organisasi kejahatan narkoba dengan menerapkan undang–undang dan peraturan–peraturan secara tegas, konsisten   dan dilakukan dengan sungguh–sungguh serta adanya kerja sama antar instansi dan kerjasama internasional yang saling menguntungkan.
Dalam bidang penegakan hukum ini Badan Narkotika Kota (BNK)   Bukittinggi yang koordinatornya  dipegang oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal Polisi Resort (Kasat Reskrim Polresta) Bukittinggi telah mencoba melakukannya program yang sesuai dengan jabatannya seperti yang terlihat dari tabel dibawah ini; 
                                            Tabel 3.3
Jumlah Kasus Narkotika
Tahun | Jumlah Kasus | Jumlah Tersangka
2000 | 1 | 1
2001 | 15 | 15
2002 | 14 | 14
2003 | 8 | 8
2004 | 15 | 24
2005 | 23 | 35
		Sumber ;Reskrim Polisi Resort Kota (Polresta)Bukittinggi^37

^37 Sumber Data Reskrim Polisi Resort Kota (Polresta)Bukittinggi

Data ditabel diatas menunjukkan bahwa dari tahun 2000 ke tahun 2001 jumlah kasus narkotika mengalami peningkatan yang sangat tajam yaitu dari satu kasus menjadi 15 kasus. Kemudian kalau kita lihat kasus narkoba ini dari tahun 2003 sampai Juli 2005 selalu mengalami peningkatan. Jadi jelas bahwa upaya penindakan dan penegakan hukum dengan sangsi yang tegas sehingga membuat jera pelaku sangat penting dilakukan.
Menurut M. Luther Dachi upaya yang telah dilakukan oleh pihak Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi melalui Reskrim Polisi Resort Kota (Polresta)Bukittinggi didalam penindakan antara lain adalah sebagai berikut;^37

^37 Wawancara dengan M. Luther Dachi, Kaur BIN Ops Reskrim Polisi Resort Kota (Polresta)Bukittinggi. Kamis, 9 Juni 2005, Pkl. 13.00

1.	membuat peta / menentukan daerah  rawan penyalahgunaan narkotika seperti ; di sekitar Panorama Baru, Pintu Kabun, Bukit Cangang, Kayu Ramang, Bukit Apit dan sebagainya.
2.	sering melakukan razia–razia terutama didaerah-daerah rawan .
3.	Menghadapkan dimuka persidangan sesuai dengan profesinya.
Selanjutnya M. Luther Dachi menyatakan bentuk–bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Polisi Resort Kota (Polresta)Bukitinggi  dalam usaha represif adalah ;^38

^38 Ibid

1.	Memutuskan jalur peredaran gelap obat terlarang dengan memperhatikan faktor Supply (pemasok), faktor ini disebabkan karena adanya keuntungan yang menggiurkan sehingga kesempatan ini dimanfaatkan oleh oknum–oknum tertentu dengan berbagai cara agar dapat memasukkan dari luar. Untuk mengatasi faktor supply, dilakukan dengan cara;
a.	Memusnahkan produksi gelap atau penanaman gelap.
b.	Melakukan pegawasan terhadap pasar legal, hotel, tempat-rekreasi,  cafe–cafe, coffee shop atau tempat– tempat yang dicurigai.
c.	Penegakan hukum 
2.	Faktor Demand (permintaan) disebabkan karena;
a.	Adanya pola hidup konsumtif pada sekelompok  masyarakat tertentu yang dimamfaatkan oleh oknum pencari keuntungan walaupun dihadapkan dengan berbagai resiko hukum yang akan dihadapi.
b.	Efek penggunaan narkoba ini menimbulkan khayalan sehingga mendorong orang untuk mencobanya walaupun pada akhirnya dengan tidak disadari akan merusak beberapa organ tubuhnya akibat penggunaan yang tidak terawasi. Untuk mengatasi faktor demand, dilakukan dengan cara ;
a.	memotivasi peran aktif semua komponen masyarakat dengan cara memberi hadiah bagi yang memberi informasi tentang telah terjadinya penyalah gunaan narkoba.
b.	Memberikan sangsi yang tegas bagi yang sudah  terlibat secara langsung maupun tidak langsung tampa membeda jenis kelamin, golongan, agama, warna kulit, kebangsaan dan sebagainya.
Upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap kejahatan  obat terlarang ini pada dasarnya mengacu kepada prosedur dan tetap berpijak kepada Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997 tentang  Narkotika dan Undang–undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang  psikotropika berikut peraturan–peraturan lain yang menyangkut obat terlarang dan kasus–kasus tidak pidana.
Sebagaimana beberapa pasal yang disebutkan dalam undang– undang Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika yaitu;
Pasal 4 ayat ;
(1) 	Psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan.
(2) 	Psikotropika golongan I  hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan.
(3) 	Selain kegunaan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) psokotropika golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang.Pasal 59 ayat (1)  barang siapa ; 
(a) 	menggunakan psikotropika golongan I selain dimaksud pasal 4 ayat (2) dan atau
(b)  Memproduksi dan atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan I sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 atau
(c)     Mengedarkan psikotropika golongan I tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) atau
(d)  Mengimpor psikotropika golongan I selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau
(e)  Secara tanpa hak memiliki, menyimpaan dan atau membawa psikotropika golongan I.
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
Pasal 59 ayat (2) barang siapa ;
Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara terorganisasi pidana dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
Pasa l59 ayat (3) barang siapa;
Jika tindak pidana dalam pasal ini dilakukan korporasi, maka disamping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
Demikian juga dalam Undang–undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika menjelaskan sebagai berikut ;
Pasal 78 ayat (1) barang siapa tanpa hak dan melawan hukum
a.	Menanam, memelihara, mempunyai, dalam persediaan, memiliki,menyimpan atau menguasai golongan I dalam bentuk tanaman atau
b.	Memiliki, menyimpan, untuk dimiliki atau untuk persediaan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
Pasal 85, barang siapa tanpa hak dan melawan hukum;
a.	Menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri di pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
b.	Menggunakan narkotika golongan II bagi diri sendiri di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
c.	Menggunakan narkotika golongan III bagi diri sendiri di pidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
Dari ketentuan pasal-pasal di atas juga terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut oleh pelaku tindak pidana narkotika, hal ini terlihat dalam data tabel sebagai berikut :
Data tentang beberapa tersangka  yang dijatuhi hukuman
Tahun | J u m l a h | Hukuman
| Tersangka | Putusan Bebas | Terhukum |
2000 | 1 | - | 1 | 7 Bulan
2001 | 15 | 1 | 14 | 1 Thn-7 Thn
2002 | 14 | - | 14 | 1Thn4Bln-6Thn
2003 | 8 | - | 8 | 2Thn-5Thn
2004 | 24 | - | 24 | 4Thn-7Thn
2005 | 35 | - | 35 | 1Thn-7Thn
                                 Sumber Data Pengadilan Negeri Bukittinggi ^39

^39 Sumber Data Pengadilan Negeri Bukittinggi

Dari data tabel tentang beberapa tersangka yang dijatuhi hukuman penjara diatas dapat dianalisis :
Disini terlihat jumlah yang paling dominan terhadap hukuman yang diterima oleh masing-masing terpidana terhadap Putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap terdapat pada tahun 2004 dengan lama hukuman yang dijatuhkan berkisar antara 4 tahun sampai dengan 7 tahun penjara. Dan jumlah yang paling sedikit hukuman yang diberikan oleh masing-masing terpidana terhadap Putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap terdapat pada tahun 2000 dengan lama hukuman yang dijatuhkan 7 bulan penjara.
Sedangkan putusan yang di jatuhkan oleh Hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap adalah putusan bebas terdapat ditahun 2001 yakni 1 tersangka dari jumlah tersangka 15 orang dengan alasan Hakim tidak cukup bukti yang menyatakan kesalahan mereka.
Dengan demikian dari segi penegakan hukum terlihat masih lemahnya aparat penegakan hukum untuk mencegah serta memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika serta zat aditif lainnya terhadap masyarakat yang berada di wilayah hukum kota Bukittinggi, hal ini terlihat pada tabel di atas sangsi hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim masing-masing para pelaku kejahatan narkoba hanya rata-rata di bawah 10 tahun berarti masing-masing hukuman dijatuhkan oleh hakim tergolong rendah atau ringan selama tahun 2000 sampai dengan 2005, dengan rendahnya hukuman selama ini memberikan peluang para pelaku untuk berbuat kejahatan yang sama dan para pelaku tidak akan jera atas perbuatan yang dilakukannya sebaiknya hukuman di atas 10 tahun atau perberat supaya para pelaku jera.                         
B.3. Pelaksanaan Tugas Dalam Bidang Terapi dan Rehabilitasi
Terapi dan rehabilitasi merupakan usaha untuk menolong, merawat  dan merehabilitasi korban penyalahgunaan obat terlarang atau narkotika dalam lembaga tertentu, sehingga diharapkan para korban dapat kembali ke dalam lingkungan masyarakat atau dapat bekerja dan belajar dengan layak.						
Dalam upaya penyembuhan dan pemulihan kondisi para korban penyalahgunaan narkotika di kota Bukittinggi khususnya, menurut Nursal Chandra Badan Narkotika Kota (BNK) Kota Bukittinggi menyerahkannya kepada Kepala Rumah Sakit Ahmad Muchtar yang antar lain juga dibantu oleh Kepala Rumah Sakit UmumPusat (RSUP) Bukittinggi, Kepala Rumah Sakit Islam (RSI) Yarsi Bukittinggi Kepala Rumah Sakit Tentara (RST) Bukittinggi dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Bukittinggi.^40

^40 Wawancara dengan Nursal Chandra, Sekretaris BNK Bukittinggi  &  Ka. Kesbanglinmas Bukittinggi,  Rabu,  Tgl 1 Juni 2005, Pkl.14.00 WIB di Kantor Kesbanglinmas&BNK Bukittinggi.

Penanganan korban ketergantungan narkotika di rumah sakit Achmad Muchtar Bukittinggi yang terapinya ditangani oleh  seorang dokter yang bernama Ermi Ruslan, menurut Ermi Ruslan^41   mulai dari bulan Januari 2005 sampai bulan Mei 2005 tercatat berjumlah 8 (delapan) orang. Data tersebut diatas belum termasuk rawat jalan  terapi narkotika poliklinik psikiatri.

^41 Wawancara dengan Ermi Ruslan,  Dokter Spesialis Psikiatri Rumah Sakit Acmad Mochtar Bukittinggi & Ka. Terapi BNK Bukittinggi, Senin tanggal 13 juni 2005, Pkl.10.30 WIB di RSAM.

Rehabilitasi merupakan salah satu upaya mengembalikan kondisi pemakai kepada kondisi yang wajar menempuh proses pengobatan, pengembangan kepribadian sehingga dapat diterima masyarakat.
Upaya pengembalian kondisi pemakai atau pecandu kepada kondisi yang wajar memerlukan waktu yang cukup panjang. Karena ada kemungkinan, dalam masa penyembuhan si pemakai kembali  mencari dan mengkomsumsinya. Berkaitan dengan hal itu sesuai dengan pengakuan dari Ermi Ruslan^42 bahwa memang sangat susah memisahkan sipecandu dengan narkoba. Biasanya didalam pengobatan  pasien yang kecanduan dilakukan dengan tahap tahapan semakin hari semakin dikurangi dan akhirnya  tidak diberikan sama sekali. Kalau langsung tidak diberikan dalam jangka waktu yang sangat singkat akan dapat berakibat fatal. 

^42 Ibid

Sedangkan rehabilitasi yang dilakukan oleh pihak Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Klas II A Bukittinggi, menurut keterangan Sugiyanto^43 bulan Juli tahun 2003 tercatat berjumlah 56 orang narapidana dan bulan Juli tahun 2004 tercatat berjumlah 45  orang narapidana. Narapidana yang ada di Lapas Klas II A Bukittinggi tersebut rata–rata berumur antara umur 20 an sampai 40 an. Kemudian lama hukuman diatas satu tahun lebih, karena mereka berstatus sebagai pengedar.

^43 Wawancara dengan Sugiyanto, Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Bukittinggi & Ka. Rehabilitasi BNK Bukittinggi, Senin Tgl 13  Juni 2005, Pkl.14.00  WIB di Lapas Bukittinggi.

B.4. Pelaksanaan Tugas Dalam Bidang Litbang dan Informasi 
Menurut Rahman Ritonga^44 Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi khususnya dibagian Litbang dan informasi yang koordinator kegiatannya adalah Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bukittinggi masih belum kelihatan. Ini terjadi karena Badan Narkotika  (BNK) Bukittinggi dari berdirinya sampai sekarang baru memfokuskan kegiatannya pada hal–hal bersifat preventif dan represif.

^44 Wawancara dengan Rahman Ritonga, Kepala Bidang Litbang dan Informasi BNK Bukittinggi & Ketua STAIN Bukittinggi, Jumat, Tgl 27 Mei 2005, Pkl.9.00 WIB di STAIN Bukittinggi.

Kemudian fakta sekarang memperlihatkan jaringan informasi yang melalui media massa baik elektronik maupun cetak sudah mulai canggih dan moderen. Termasuk kemajuan teknologi internet dan alat komunikasi lainnya seperti handpone yang dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam mendapatkan, menerima dan menginformasikan kemasyarakat secara luas tentang penyalahgunaan narkotika.
Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi dalam pelaksanaan tugas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika di kota Bukittinggi salah satunya adalah : Mengajak atau melibatkan seluruh lapisan masyarakat untuk ikut serta membantu pelaksanaan tugas Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi. 
Keikutsertaan semua lapisan  masyarakat kota Bukittinggi terhadap pelaksanaan tugas Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi secara otomatis berarti turut serta mensukseskan program kerja Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi yang juga menjadi titik penentu terhadap tingkat keberhasilan Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi dalam pelaksanaan tugas yakni mencegah dan memberantas penyalahgunaan Untuk mengetahui tentang keberadaan Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi di lapangan penulis melakukan penelitian dengan cara melakukan penyebaran angket responden sebanyak 449 angket responden terhadap guru-guru serta siswa-siswa yang terdiri dari : Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Serta Sekolah Menengah Kejuruan (SMK 1 dan 2) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK 1 dan 2) Swasta di seluruh wilayah kota Bukittinggi, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Swasta yang ada di kota Bukittinggi, Ulama serta masyarakat kota Bukittinggi yang digabung menjadi satu adalah sebagai berikut :
Tabel 3.4 
Pengetahuan Responden Tentang Narkotika dan Psikotropika
Jawaban Responden | Jumlah | Persentase
Mengetahui | 170 | 40 %
Tidak Mengetahui | 44 | 10 %
Sedikit Mengetahui | 203 | 48 %
Ragu-ragu Mengetahui | 10 | 2 %
Sumber :  dari Responden yang menjawab secara langsung^45

^45 Tanggapan responden tentang keberadaan Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi dan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika

Sedangkan pengetahuan responden mengenai keberadaan Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi banyak yang tidak mengetahui, hal ini disebabkan karena faktor tingkat pendidikan responden itu sendiri yang relatif rendah, putus sekolah, pengangguran, faktor tentang keberadaan Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi itu sendiri yakni kurang terlaksananya strategi yang telah terprogram tetapi tidak maksimal sasaran yang ditujukan  kepada masyarakat dengan kenyataan  dilapangan, hal ini bisa dilihat dalam tabel sebagai berikut :
Tabel 3.5 
Pengetahuan responden tentang keberadaan Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi
Jawaban Responden | Jumlah | Persentase
Mengetahui | 65 | 14 %
Tidak Mengetahui | 295 | 66 %
Sedikit Mengetahui | 53 | 12 %
Ragu-ragu Mengetahui | 36 | 0,02 %
Sumber : dari Responden yang menjawab secara langsung^46

^46 Ibid

Masalah penyalahgunaan  peredaran gelap narkotika dan psikotropika di kota Bukittinggi memang tidaklah asing lagi bagi masyarakat kota Bukittinggi karena bahaya serta sanksi hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika cukup tinggi, masyarakat kota Bukittinggi sudah menjadi resah terhadap masalah narkotika dan psikotropika ini, maka dalam masalah ini keberadaan Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi sangatlah dibutuhkan oleh kalangan masyarakat perlunya dibentuk suatu badan atau lembaga yakni Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi yang akan menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan psikotropika di kota Bukittinggi. Dari tabel di bawah ini dapat dilihat masyarakat kota Bukittinggi sebagai responden memberikan jawaban tentang perlu dibentuk Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi sebagai berikut 
Tabel 3.6
responden tentang perlunya dibentuk BNK di kota Bukittinggi
Jawaban Responden | Jumlah | Persentase
Perlu dibentuk | 389 | 92%
Belum perlu dibentuk | 16 | 4 %
Kurang perlu dibentuk | 6 | 1 %
Terserah | 12 | 3 %
Sumber :  dari responden yang menjawab secara langsung^47

^47 Ibid

Sejauh ini tugas yang telah dilaksanakan oleh  Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap  narkotika dan psikotropika  yang dirasakan oleh masyarakat terhadap kinerja Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi selama ini mendapat tanggapan dari masyarakat kota Bukittinggi.
Adapun tanggapan berbagai kalangan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas yang telah dilakukan oleh Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi sangatlah menjadi pedoman untuk menentukan tingkat keberhasilan program kerja Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi sejak dibentuknya sampai dengan sekarang, tanggapan berbagai kalangan masyarakat Bukittinggi terhadap pelaksanaan tugasnya  dengan baik  atau belum baik dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :
Tabel 3.7
Tanggapan responden tentang Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi telah melakukan tugasnya dengan baik
Jawaban responden | Jumlah | Persentase
BNK Bukittinggi sudah lakukan tugas dengan baik | 33 | 8 %
BNK Bukittinggi belum lakukan tugas dengan baik | 156 | 37 %
BNK Bukittinggi kurang lakukan tugas dengan baik | 150 | 36 %
BNK Bukittinggi tidak sama sekali lakukan tugas dengan baik | 81 | 20 %
Sumber :  dari responden yang menjawab secara langsung^48

^48 Ibid

Selanjutnya Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi dalam pelaksanaan tugasnya dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan peredaran gelap narkotika telah menerapkan cara efektif yang sering dilakukanya terhadap masyarakat Bukittinggi yaitu  :  dengan melalui penyuluhan–penyuluhan dan pembinaan tentang narkotika dan psikotropika serta bahaya yang ditimbulkan bagi sipengguna serta sanksi hukum bagi sipelanggar atau sipelaku tindak pidana narkotika, seterusnya cara efektif yang dilakukan oleh Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi agar dapat ditanggulangi tindak pidana narkotika yaitu : menyebarkan brosur-brosur mengenai narkotika  dan psikotropika, dampak pemakaian narkotika secara tidak resmi serta sanksi-sanksi hukum yang mengatur bagi sipelanggar atau sipelaku tindak pidana narkotika.
Sehubung dengan cara efektif yang dilakukan Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi, maka Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi juga mendapat masukan dari berbagai kalangan masyarakat Bukittinggi tentang cara efektif yang dilakukan Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi dalam menanggulangi tindak pidana narkotika, hal ini terlihat dalam tabel sebagai berikut :
Tabel 3.8
Tanggapan responden tentang cara efektif untuk penanggulangan tindak pidana narkotika
Cara efektifuntuk tanggulani | Jumlah | Persentase
Cara efektifdengan penyuluhan | 195 | 46 %
Cara efektifDengan penghukuman | 103 | 24 %
Cara efektifdengan pendidikan | 94 | 22 %
Cara efektifdengan perang | 35 | 8 %
Sumber : dari jawaban responden secara langsung^49 

^49 Ibid

Selanjutnya Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi dalam pelaksanaan tugasnya telah melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah yang terkait maupun non organisasi pemerintah atau melibatkan kalangan lapisan masyarakat Bukittinggi karena masalah narkotika ini telah membuat kalangan masyarakat kota Bukittinggi menjadi resah terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika secara tidak resmi  yang dapat menimbulkan bahaya berisiko tinggi serta mengancam kehidupan masyarakat kota Bukittinggi dimasa yang akan datang. Koordinasi yang telah dilakukan peredaran gelap narkotika di kota Bukittinggi. Dengan keikutsertaan semua lapisan masyarakat kota Bukittinggi ini juga akan dapat dicapai hasil kerja semaksimal mungkin sesuai dengan tujuan  yang telah ditetapkan oleh Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi dalam pencegahan serta pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika di kota Bukittinggi.  
 Untuk mengetahui  keterlibatan atau keikutsertaan  semua lapisan masyarakat kota Bukittinggi dalam membantu Pelaksanaan tugas Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi terhadap pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika di kota Bukittinggi dapat terlihat dalam tabel sebagai berikut :
                                            Tabel 3.9
Tanggapan responden tentang keterlibatan masayarakat kota Bukittinggi dalam membantu pelaksanaan tugas Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi
Jawaban responden | Jumlah | Persentase
Perna membantu /terlibat dalam tugas BNK | 27 | 11 %
Tidak pernah membantu dalam tugas BNK | 150 | 62 %
Sedikit membantu dalam tugas BNK | 41 | 17 %
Tidak mengerti dalam tugas BNK | 24 | 10 %
Sumber : dari responden yang menjawab secara langsung^50

^50 Ibid

Dilihat dari tanggapan semua lapisan mayarakat atau responden dalam rincian keenam tabel diatas bahwa Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi dalam melaksanakan tugasnya yakni mencegah serta memberantas penyalahgunaan peredaran gelap narkotika di Bukittinggi, dapat diuraikan : 
Pada tabel 3.4 mengenai pengetahuan masyarakat kota Bukittinggi tentang narkotika dan psikotropika 48% masyarakat kota Bukittinggi ada sedikit pengetahuan mengenai narkotika dan psikotropika berarti 48% masyarakat kota Bukittinggi sedikit mengetahui narkotika dan psikotropika yang mempunyai dampak positif dan negatif terhadap pemakaiannya serta mengetahui sanksi-sanksi hukum apabila narkotika itu disalahgunakan atau diedarkan secara tidak resmi.
Pada tabel 3.5 mengenai masyarakat yang mengetahui keberadaan Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi hanya 66%, hal ini disebabkan Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi kurang sosialsasikan Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi kepada seluruh lapisan masyarakat kota Bukittinggi dan lokasi Kantor Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi tidak berada dii kawasan perkantoran pemerintah serta Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi tergabung dalam Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas), papan nama Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi tidak terlihat dimata masyarakat kota Bukittinggi.
Pada tabel 3.6 Mengenai perlu dibentuknya sebuah lembaga Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi sebanyak 92% masyarakat kota Bukittinggi mengatakan perlu dibentuk, hal ini disebabkan Bukittinggi sebagai kota pariwisata dan pendidikan serta beriklim sejuk sangat akan memancing minat para pelaku untuk mengedarkan dan mengkonsumsi narkoba secara tidak resmi, hal ini akan merusak para generasi muda, pelajar/mahasiswa, merusak serta mencemarkan nama kota Bukittinggi sebagai kota Pendidikan  dan Pariwisata.
Pada tabel 3.7 mengenai Apakah Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi sudah melakukan tugasnya dengan baik, 37% masyarakat kota Bukittinggi mengatakan belum karena masih kurang gencarnya Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi dalam memberantas dan pencegahan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan psikotropika, hal ini terlihat masih adanya kasus tindak pidana narkotika dan psikotropika di Bukittinggi.
Pada tabel 3.8 mengenai cara efektif untuk penanggulangan tindak pidana narkotika dan psikotropika, 46% masyarakat kota Bukittinggi mengatakan dengan melakukan penyuluhan yakni penyuluhan tentang hukum, penyuluhan tentang bentuk narkotika dan psikotropika, dampak menggunakan narkotika dan psikotropika serta sanksi hukum mengedarkannya.
Pada tabel 3.9 mengenai Apakah masyarakat pernah membantu tugas atau terlibat langsung dalam pelaksanaan tugas Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi, 62% masyarakat kota Bukittinggi mengatakan tidak pernah membantu atau terlibat langsung dalam pelaksanaan tugas Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi, karena Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi kurang sosialisasikan keberadaan tugas dan fungsinya kepada masyarakat di kota Bukittinggi.                  
Kemudian para responden memberi saran tentang upaya–upaya yang dianggap paling efektif dalam penanggulangan tindak pidana narkotika adalah sebagai berikut;^51

^51 Saran responden tentang BNK Bukittinggi  dan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika

-	Pemberian pendidikan tentang narkoba dan bahaya– bahayanya sejak dini.
-	Meningkatkan kinerja aparat dalam menindak lanjuti kasus narkotika.
-	Pemberian hukuman cambuk, penjara, hukuman mati bagi pengedar yang tidak mau berhenti.
-	Mengadakan razia–razia setiap saat kesekolah–sekolah.
-	Pemberian hukuman berat kepada pengedar dan hukuman minimal di atas 10 (sepuluh) tahun
-	Pemberian penyuluhan–penyuluhan
-	Pengawasan orang tua dan pendidikan keluarga terhadap anak terutama masalah agama
-	Penuntasan / pembasmian narkotika sampai keakar–akarnya
-	Penggrebekan oleh petugas yang benar–benar bersih
-	Mendirikan semacam penampungan (asrama)
-	Bekerjasama antara BNK dengan sekolah dan orang tua
-	Tidak ada pembelaan terhadap pemakai dan pengedar
-	Aparat harus sesering mungkin melaksanakan kegiatan razia di tempat–tempat yang mencurigakan
-	Memberikan pendidikan ke anak remaja dan orang tua tentang cara menangani anak yang terjebak / belum
-	Melalui pendidikan formal dan informal
-	Kerjasama dengan berbagai pihak (sekolah, alim ulama, pemuka masyarakat)
Dari saran–saran yang diberikan oleh responden kelihatan bahwa upaya yang dianggap paling efektif dalam penanggulangan tindak pidana narkotika adalah ;
Preventif berupa ;
-	penyuluhan
-	kampanye
-	pelatihan–pelatihan dan sebagainya. 
 Refresif berupa ;
-	pemberian hukuman yang berat
-	penjatuhan hukuman mati dan sebagainya
Dari kedua upaya yang paling efektif ini yakni upaya preventif dan upaya Refresif akan mengurangi angka penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Bukittinggi serta akan mengurangi angka kejahatan-kejahatan narkotika dan psikotropika lainnya di wilayah hukum Bukittinggi.  
 Strategi Pelaksanaan Tugas Badan Narkotika Kota (BNK)   Bukittinggi Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Serta Peredaran Gelap Narkotika di Bukittinggi
Strategi Pelaksanaan Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi dalam Pencegahan dan Pemberantasan ini adalah sebagai berikut :^55

^55 Sumber Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi

B.1. Strategi pencegahan dan penyuluhan
           upaya pencegahan dengan strateginya adalah sebagai   berikut 
a.	strategi pre-emtif artinya melakukan pencegahan secara tidak langsung dengan cara menghilangkan atau mengurangi faktor–faktor yang mendorong timbulnya kesempatan atau peluang untuk melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan usaha atau kegiatan dengan menciptakan kesadaran, kepedulian, kewaspadaan dan daya tangkal masyarakat dan terbina kondisi, perilaku dan hidup sehat tanpa narkoba.
b.	Strategi Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi usaha promotif
Usaha–usaha promotif dilaksanakan dengan kegiatan– kegiatan pembinaan dan pengembangan lingkungan masyarakat bebas narkoba, pembinaan dan pengembangan pola hidup sehat, beriman, kegiatan positif, produktif, konstruktif dan kreatif.
c.	Strategi Badan  Narkotika Kota (BNK) Bukitinggi untuk komunikasi, informasi dan pendidikan pencegahan.
Pencegahan penyalahgunaan narkoba terutama diarahkan kepada generasi muda (anak, pelajar, pemuda dan mahasiswa). Penyalahgunaan narkoba terjadi sebagai hasil interaksi individu yang komplek dengan berbagai elemen dari lingkungannya, terutama dengan orang tua, sekolah, lingkungan masyarakat dan remaja/ pemuda lainnya, oleh karena itu strategi komunikasi, informasi dan pendidikan pencegahan dilaksanakan melalui 7 ( tujuh ) jalur yaitu;^56

^56 Ibid

d.	Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi untuk golongan berisiko tinggi
1.	Strategi ini disiapkan keluarga, dengan sasaran orang tua, anak, pemuda, remaja dan anggota keluarga lainnya.
2.	pendidikan sekolah maupun luar sekolah atau dengan kelompok sasaran guru / tenaga pendidik  dan peserta didik / warga belajar baik secara kurikuler maupun ekstra kurikuler.
3.	lembaga keagamaan dengan sasaran pemuka–pemuka agama dan umatnya.
4.	organisasi sosial kemasyarakatan dan lembaga-lembaga sosial, lembaga swadaya masyarakat atau instansi yang terkait dengan sasaran remaja/pemuda dan seluruh lapisan masyarakat yang ada.
5.	organiasasi wilayah pemukiman (RT/RW) dengan sasaran warga terutama pemuka masyarakat dan remaja setempat.
6.	unit–unit kerja dengan sasaran pimpinan, karyawan dan keluarganya.
7.	mass media baik elektronik, cetak dan media intelpersonal (diskusi dan dialog interaktif) dengan sasaran masyarakat secara luas maupun individu
Strategi Badan khusus untuk remaja atau pemuda yang berisiko tinggi, yaitu mereka yang mempunyai banyak masalah, yang dengan edukasi prevensi saja tidak cukup karena tidak menyentuh permasalahan yang mereka alami. Pada umumnya masalah-masalah tersebut menyangkut kehidupan keluarga drop out atau putus sekolah, putus pacar, kehamilan diluar pernikahan, tekanan kelompok sebaya (per group), gelandangan dan anak terlantar dan lain-lain.^57

^57 Ibid

Strategi ini merupakan strategi pencegahan berbasis masyarakat, sebagai upaya untuk menggugah, mendorong dan menggerakakan masyarakat untuk sadar, peduli dan aktif dalam melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Suksesnya strategi ini sangat tergantung pada partisipasi masyarakat dalam usaha– usaha promotif, edukasi prevensi dan penanganan golongan berisiko tinggi. Kekuatan–kekuatan di dalam masyarakat di mobilisir untuk secara aktif menyelenggarakan program–program dibidang–bidang tersebut diatas.
B.2. Strategi Penegakan Hukum 
adalah upaya terpadu dalam pemberantasan narkoba secara komprehensif, organisasi kejahatan narkoba dengan menerapkan undang –undang dan peraturan–peraturan secara tegas, konsisten dan dilakukan dengan sungguh–sungguh serta adanya kerjasama antar instansi dan kerjasama Lokal maupun Internasional yang saling menguntungkan. Strategi yang dilakukan dalam penegakan hukum dimaksudkan untuk ;^58

^58 Penegakkan hukum Polisi Resort Kota (Polresta)Bukittinggi dan Badan Narkotika Kota Bukittinggi

1.	Mengungkap dan memutus jaringan sindikat perdagangan dan peredaran gelap narkoba baik lokal maupun Nasional bahkan sampai Internasional.
2.	Melakukan proses penanganan perkara sejak penyidikan sampai Lembaga Pemasyarakatan secara konsisten dan sungguh– sungguh.
3.	Mengungkap motivasi atau latar belakang dari kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
4.	Pemusnahan barang bukti narkoba yang berhasil disita, khususnya terhadap narkotika dan psikotropika golongan I
5.	Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap ketersediaan dan peredaran prekursor
6.	Penyitaan terhadap aset milik pelaku kejahatan perdagangan dan peredaran gelap narkoba.
Strategi yang perlu dilaksanakan dalam penegakan hukum adalah sebagai berikut;^59

^59 Strategi lokal intelijen narkoba Polisi Resort Kota (Polresta)Bukittinggi dan Badan Narkotika Kota (BNK)  Bukitinggi

a.	Strategi lokal intelejen narkoba.
1.	usaha–usaha untuk mencegah penyelewengan supply resmi kepasaran gelap dan untuk memutuskan, menghilangkan dan mengurangi supply gelap narkoba akan lebih sukses jika berdasarkan informasi intelejen yang akurat dan cepat. Intelejen narkoba akan memudahkan penyidik untuk mengetahui kelemahan– kelemahan organisasi kriminal / sindikat narkoba untuk kemudian menghancurkannya.
2.	strategi lokal intelejen narkoba mengkoordinasikan dan meng–integrasikan kegiatan–kegiatan intelejen yang secara khusus untuk memberantas organisasi kriminal / sindikat narkoba yang mempunyai jaringan berlingkup Lokal, Nasional, Regional dan Internasional.
b.	Strategi kontrol narkoba Lokal
1.	kejahatan narkoba adalah kejahatan Nasional / Internasional yang terorganisir rapi dan bergerak cepat tanpa mengenal batas daerah. Untuk memeranginya, seluruh kekuatan daerah dan lokal harus dipadukan dalam kerjasama yang bersifat strategis maupun operasional.
2.	dengan berpedoman kepada Undang–undang atau Peraturan–peraturan daerah tentang narkoba yang sudah ada, ditindaklanjuti dalam berbagai kerjasama antar daerah.
c. Strategi lokal pengendalian dan pengawasan terhadap jalur legal
1.	Narkoba dapat digunakan secara legal untuk keperluan pengobatan orang sakit, industri dan untuk kepentingan penelitian / ilmu pengetahuan. Walaupun demikian perlu ada pengendalian dan pengawasan tentang jenis dan jumlah narkoba yang tepat pemakaiannya dan berapa banyak ketersediaannya untuk kepentingan kesehatan, industri dan ilmu pengetahuan.
2.	Selain tersebut diatas harus diatur dan diawasi jalur resmi, mengenai produksi dan distribusi legal untuk mencegah penyelewengan  dan kebocoran sumber legal ke pasaran gelap.
d.  Strategi kota bidang prosekusi / penuntutan
Strategi prosekusi dilakukan sejak peyidikan, penuntutan dan pembuktian yang lengkap di pengadilan. Dengan upaya demikian para pelaku kejahatan narkoba akan mendapat hukuman yang setimpal dan organisasi kejahatan mereka akan hancur, selanjutnya akan memberikan efek deteren dan mengurangi bahkan menghilangkan supply narkoba secara illegal.
B.3. Strategi Terapi dan Rehabilitasi
Adalah upaya yang dilakukan untuk mengobati para penyalahguna narkoba, dengan melakukan pengobatan secara medis, sosial dan spiritual serta upaya mencegah menjalarnya penyakit HIV/AIDS karena pemakaian jarum suntik oleh penyalahguna narkoba secara bergantian. Agar mereka yang sudah diberikan rehabilitasi, tidak menjadi penyalahguna lagi, perlu dilakukan upaya pencegahan lebih lanjut. Penyalahguna narkoba merupakan bagian dari masyarakat yang harus ditolong dan diberikan kasih sayang dalam mempercepat proses penyembuhannya. Perlu diberikan pengobatan dan rehabilitasi secara gratis kepada penyalahguna narkoba yang tidak mampu melalui subsidi pemerintah daerah dan sumbangan para donatur, karena pengobatan dan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba memerlukan waktu dan biaya cukup besar.
Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang sangat kompleks meliputi faktor–faktor spiritual, psikologis, sosial dan biologis bahkan juga bisa menyangkut perilaku kriminal (criminal behaviour). Oleh karena itu strategi ini harus meliputi semua faktor– faktor tersebut diatas dan disiapkan berbagai metoda sesuai tingkat penyalahgunaan dari tingkat social user, user dan hard core addicts.
B.3.1. Strategi Badan Narkotika Kota (BNK) Kota Bukittinggi tentang Riset Terapi dan Rehabilitasi :^60

^60 Strategi Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi dalam terapi dan rehabilitasi medis

1.	membangun balai riset terpadu untuk menemukan metode terapi dan rehabilitasi yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi penyelenggara terapi dan rehabilitasi.
2.	mengadakan pendidikan dan pelatihan untuk petugas atau tenaga terapi.
B.3.2. Strategi Badan Narkotika Kota (BNK) Kota Bukittinggi Untuk   Penyembuhan dan Rehabilitasi Medis^61

^61 Ibid

Penyembuhan dan rehabilitasi medis mempunyai berbagai macam model, yang mempunyai tujuan untuk menyembuhkan atau memulihkan kesehatan fisik dan mental jiwa daripada penyalahguna.partisipasi aktif dari masyarakat untuk membangun  pusat penyembuhan perlu digalakkan, namun harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
C. Pengembangan Sistem Informasi Narkoba 
yaitu suatu upaya untuk menyediakan dan menyajikan data yang lengkap dan komprehensip tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, baik secara nasional maupun daerah, yang akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan dan strategi dalam pncegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Perlu dikembangkan jaringan informasi sampai ketingkat kecamatan, kelurahan dan RT/RW, secara langsung, sehingga akan mempercepat menyajian dan penyediaan data secara akurat dan aktual. Website Badan Narkotika Kota (BNK) perlu dikembangkan dan ditingkatkan, agar masyarakat memperoleh informasi yang lengkap tentang narkoba dan penanggulangannya. Perlu dikembangkan juga jalur informasi dengan masyarakat dengan  masyarakat dengan hot line services, sistem informasi narkoba ini juga akan melakukan tukar informasi dengan bahan–bahan terkait dari daerah lain dan lembaga–lembaga lainnya.
D. Strategi Pengembangan  dan Peningkatan kualitas Sumber daya Manusia, Fasilitas, Infrastruktur dan Sumber Dana 
yaitu upaya untuk meningkatkan kemampuan profesional Badan Narkotika Kota (BNK) Kota Bukittinggi yang meliputi kemampuan sumber daya manusia, fasilitas, infrastruktur dan sumber dana. Penempatan personil di Badan Narkotika Kota (BNK) oleh lembaga–lembaga, disamping secara profesional, juga sebagai jenjang karir bagi pejabat di lingkungan lembaga tersebut. Perlu upaya untuk meningkatkan fasilitas perkantoran yang memadai dan anggaran yang cukup, sebagai wujud kesungguhan pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
Kebijakan dan strategi diatas merupakan dokumen resmi pemerintah yang bersifat mengikat dan menjadi pedoman bagi semua instansi pemerintah dan organisasi sosial kemasyarakatan yang melaksanakan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
Berdasarkan kebijakan dan strategi tersebut akan dapat disusun langkah–langkah yang komprehensif multidimensional dalam suatu program kota terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, sehingga dapat dicapai hasil yang optimal dalam usaha mencapai masyarakat kota Bukittinggi bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
Kemudian penanggulangan bahaya narkotika harus merupakan sebuah gerakan dan program kota yang terencana dan terukur dan melibatkan serta mencakup segenap umur dan lapisan masyarakat. Pemerintah kota Bukittinggi tidak mungkin sendirian memberantas penyalahgunaan narkotika ini, harus segenap lapisan masyarakat sebab masyarakat kota Bukittinggi menginginkan kota yang bersih dan bebas dari narkotika serta bebas dari perbuatan maksiat yang dilarang oleh agama. Masyarakat kota Bukittinggi yang sudah mengetahui keberadaan Badan Narkotika Kota (BNK) juga mengharapkan agar supaya Badan Narkotika Kota Bukittinggi untuk saling bekerjasama dengan masyarakat untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dikota Bukittinggi karena narkotika dan psikotropika dianggap telah menyesensarakan kehidupan mayarakat kota Bukittinggi.
Keberadaan Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi dapat diharapkan oleh masyarakat untuk segera melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika di kota Bukittinggi supaya masyarakat kota Bukittinggi bebas dari ancaman bahaya narkotika dan psikotropika serta tercapainya tujuan yang diharapkan akan tetap dipertahankan oleh masyarakat kota Bukittinggi yaitu sebagai kota Pariwisata dan kota Pendidikan dimasa yang akan datang serta Bukittinggi dimasa yang akan datang sebagai motonya adalah sebagai kota terbersih serta bebas dari narkoba ditahun 2010 nanti.           
C. Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Tugas Badan   Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika
Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi dalam pencegahan serta pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif di Bukittinggi sebagai berikut :
a. Faktor Biaya Pelaksanaan tugas Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi. Kurangnya biaya untuk menjalankan tugas dan fungsi Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi terhadap program kerja yang telah direncanakan, sehingga keberadaan Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi kurang diketahui oleh masyarakat kota Bukittinggi.
b. Faktor Kurangnya Kesadaran Berkoordinasi dan Bekerjasama. Maksudnya kurang kesadaran aparat-aparat instansi pemerintah yang terkait untuk saling koordinasi dan bekerjasama dengan baik dan belum semua instansi terkoordinasi dalam  pelaksanaan tugas  Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi, sehingga Badan Narkotika Kota Bukittinggi dimata masyarakat kota Bukittinggi dinilai kurang sosialisasi.
c. Faktor Pendidikan dan Latihan Khusus (Diklat). Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi sejak terbentuknya sampai dengan sekarang belum pernah mendapatkan pendidikan dan  latihan khusus tentang penanganan masalah penyalahgunaan, peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif  dalam pelaksanaan tugas Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi, kecuali anggota-anggota Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi yang berasal dari Kepolisian yang telah menjadi profesi yang berkaitan dengan tugasnya. Selanjutnya Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi belum pernah mendapatkan pelatihan-pelatihan dalam pengurusan Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi. 
d. Faktor Penindakan Dalam Sosial. Masih banyaknya masyarakat yang tidak mau memberikan informasi tentang terjadinya suatu tindak pidana Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif, karena takut  akan keselamatan dan keamanan diri pelapor terhadap ancaman  si pelaku Tindak Pidana Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Padahal seorang pelapor dirahasiakan identitas dirinya sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur tentang keselamatan dan keamanan diri si pelapor.
D. Tingkat Keberhasilan Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi Dalam Pelaksanaan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif di Bukittinggi.
     Semua tugas-tugas Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi dalam pelaksanaan tugas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif telah dilaksanakan sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor : 188.45-248- 2003, yakni : Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi ada melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan melalui penyuluhan, pembinaan, penyebaran brosur-brosur kepada masyarakat, memasang spanduk-spanduk, pamflet-pamflet setiap persimpangan jalan di kota Bukittinggi. Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi  ada menjalin koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yang terkait dalam menyusun kebijaksanaan teknis dan ada membentuk satuan tugas-tugas (Satgas-satgas), selanjutnya Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi ada melakukan rapat-rapat anggota dan menyampaikan laporan-laporan tertulis atau tidak tertulis terhadap kegiatan-kegiatan pelaksanaan tugas yang telah dilakukan kepada Walikota Bukittinggi, tetapi pada kenyataannya dalam penelitian ini terungkap bahwa Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi Belum melaksanakan tugasnya secara maksimal. Berarti Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi Belum berhasil dalam pelaksanaan tugas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika di kota Bukittinggi karena ada faktor-faktor yang menjadi ketidakberhasilan tersebut, seperti : faktor biaya dalam pelaksanaan tugas Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi, faktor kurangnya kesadaran berkoordinasi dan bekerjasama, faktor pendidikan dan latihan khusus (Diklat), faktor penindakan dalam Tindak Pidana Narkotika. Selanjutnya 37% jawaban Masyarakat kota Bukittinggi dalam angket-angket quisioner  mengatakan Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi belum melakukan tugasnya dengan baik dan 36% jawaban masyarakat kota Bukittinggi mengatakan  Badan Narkotika Kota  Bukittinggi kurang lakukan tugasnya dengan baik dan 20% mengatakan tidak sama sekali lakukan tugasnya dengan baik dan 8% mengatakan Badan Narkotika Kota Bukittinggi sudah lakukan tugasnya dengan baik. Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi belum lakukan tugasnya dalam pengawasan dan pengendalian Narkotika serta masih adanya terdapat kasus-kasus kejahatan Narkotika yang terjadi di wilayah hukum  kota Bukittinggi. 
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari hasil penelitian yang telah dibahas mengenai Pelaksanaan Tugas Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi Dalam Pencegahan Serta Pemberantasan Narkotika maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu :
1. Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi telah menjalankan tugas dan fungsinya dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika serta Zat Adiktif dengan melakukan : penyuluhan, pembinaan tentang Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif, dialog-dialog interaktif dengan masyarakat di Radio RRI, Radio-radio Swasta, Televisi Bukittinggi, penyebaran brosur-brosur kepada masyarakat, memasang spanduk-spanduk dan pamflet-pamflet setiap persimpangan jalan di kota Bukittinggi. Selanjutnya Penyuluhan-penyuluhan juga dilakukan setiap unit-unitnya yaitu : bidang koordinasi, bidang penegakan hukum, bidang penelitian dan informasi, bidang terapi dan rehabilitasi. Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi baru melakukan tugas pelaksanaannya pada tingkat penyuluhan, pembinaan tentang Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif saja. Sedangkan pada pengawasan dan pengendalian Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif belum dilaksanakan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi dalam pencegahan serta pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif di Bukittinggi sebagai berikut :
a. Faktor Biaya Pelaksanaan tugas Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi. Kurangnya biaya untuk menjalankan tugas dan fungsi Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi terhadap program kerja yang telah direncanakan, sehingga keberadaan Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi kurang diketahui oleh masyarakat kota Bukittinggi.
b. Faktor Kurangnya Kesadaran Berkoordinasi dan Bekerjasama. Maksudnya kurang kesadaran aparat-aparat instansi pemerintah yang terkait untuk saling koordinasi dan bekerjasama dengan baik dan belum semua instansi terkoordinasi dalam  pelaksanaan tugas  Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi, sehingga Badan Narkotika Kota Bukittinggi dimata masyarakat kota Bukittinggi dinilai kurang sosialisasi.
c. Faktor Pendidikan dan Latihan Khusus (Diklat). Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi sejak terbentuknya sampai dengan sekarang belum pernah mendapatkan pendidikan dan  latihan khusus tentang penanganan masalah penyalahgunaan, peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif  dalam pelaksanaan tugas Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi, kecuali anggota-anggota Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi yang berasal dari Kepolisian yang telah menjadi profesi yang berkaitan dengan tugasnya. Selanjutnya Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi belum pernah mendapatkan pelatihan-pelatihan dalam pengurusan Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi. 
d. Faktor Penindakan Dalam Sosial. Masih banyaknya masyarakat yang tidak mau memberikan informasi tentang terjadinya suatu tindak pidana Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif, karena takut  akan keselamatan dan keamanan diri pelapor terhadap ancaman  si pelaku Tindak Pidana Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Padahal seorang pelapor dirahasiakan identitas dirinya sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur tentang keselamatan dan keamanan diri si pelapor.
3. Tingkat Keberhasilan Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi Dalam Pelaksanaan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif di Bukittinggi.
     Semua tugas-tugas Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi dalam pelaksanaan tugas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif telah dilaksanakan sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor : 188.45-248- 2003, yakni : Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi ada melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan melalui penyuluhan, pembinaan, penyebaran brosur-brosur kepada masyarakat, memasang spanduk-spanduk, pamflet-pamflet setiap persimpangan jalan di kota Bukittinggi. Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi  ada menjalin koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yang terkait dalam menyusun kebijaksanaan teknis dan ada membentuk satuan tugas-tugas (Satgas-satgas), selanjutnya Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi ada melakukan rapat-rapat anggota dan menyampaikan laporan-laporan tertulis atau tidak tertulis terhadap kegiatan-kegiatan pelaksanaan tugas yang telah dilakukan kepada Walikota Bukittinggi, tetapi pada kenyataannya dalam penelitian ini terungkap bahwa Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi Belum melaksanakan tugasnya secara maksimal. Berarti Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi Belum berhasil dalam pelaksanaan tugas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika di kota Bukittinggi karena ada faktor-faktor yang menjadi ketidakberhasilan tersebut, seperti : faktor biaya dalam pelaksanaan tugas Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi, faktor kurangnya kesadaran berkoordinasi dan bekerjasama, faktor pendidikan dan latihan khusus (Diklat), faktor penindakan dalam Tindak Pidana Narkotika. Selanjutnya 37% jawaban Masyarakat kota Bukittinggi dalam angket-angket quisioner  mengatakan Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi belum melakukan tugasnya dengan baik dan 36% jawaban masyarakat kota Bukittinggi mengatakan  Badan Narkotika Kota  Bukittinggi kurang lakukan tugasnya dengan baik dan 20% mengatakan tidak sama sekali lakukan tugasnya dengan baik dan 8% mengatakan Badan Narkotika Kota Bukittinggi sudah lakukan tugasnya dengan baik. Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi belum lakukan tugasnya dalam pengawasan dan pengendalian Narkotika serta masih adanya terdapat kasus-kasus kejahatan Narkotika yang terjadi di wilayah hukum  kota Bukittinggi.      
B. Saran.
1. Peran aktif semua lapisan masyarakat agar terlaksananya tugas Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi semaksimal mungkin sesuai dengan tujuan bangsa dan negara Republik Indonesia yaitu : bangsa yang cerdas negara menjadi kuat, jadi kalau generasi penerusnya yang rusak mentalitas maka negara akan menjadi hancur di masa yang akan datang.
2.	Badan Narkotika Kota Bukittinggi harus segera mensosialisasikan tugasnya di berbagai kalangan masyarakat supaya dapat dikurangi angka penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika 
3. Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi harus dapat mengubah program kerjanya yang lebih efektif supaya target dalam pencegahan dan pemberantasan Narkotika segera tercapai.
 4  Untuk mendukung suksesnya program kerja Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi di masa yang akan datang  maka harus tersedianya dana yang memadai agar program kerjanya terlaksana dengan baik dan harus lakukan pembenahan setiap unit-unitnya.
1.	Prasarana untuk menjalankan tugas dan fungsi Badan Narkotika Kota (BNK) haruslah tersedia dengan lengkap seperti laboraturium untuk tes urine dan tes darah (DNA), mobil dinas, motor dinas, dan lain-lainnya
2.	Sanksi Pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika hendaknya dipertegas lagi supaya para pelaku untuk melakukan tindak pidana narkotika akan menjadi jera melakukan perbuatan yang serupa dimasa yang akan datang. 
3.	Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi harus dapat menjalin koordinasi dengan baik pada instansi pemerintahan yang terkait serta koordinasi dari seluruh segenap lapisan masyarakat supaya upaya dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta pengedaran gelap narkotika dapat ditanggulangi dengan seefisien mungkin.
4.	Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi harus efektif mungkin memberikan penyuluhan serta pembinaan tentang narkotika dan juga tentang hukum narkotika serta pendidikan agama pada masyarakat secara berkelanjutan sebab mengingat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di tengah masyarakat kota Bukittinggi semangkin tinggi bahkan sudah sampai kemasyarakat pinggiran kota Bukittinggi yakni masyarakat pedesaan jadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sudah merupakan  ancaman yang sangat serius bagi masyarakat kota Bukittinggi yang terutama sekali para remaja dan pemuda maupun anak-anak sebab remaja dan pemuda maupun anak-anak merupakan sumber daya manusia yang sangat diharapkan untuk menentukan kemajuan kota Bukittinggi dimasa yang akan datang, apalagi kota Bukittinggi mempunyai julukan  Kota Pendidikan dan Pariwisata.
5.	Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi harus dapat menciptakan kegiatan-kegiatan positif dikalangan remaja dan generasi muda selain dari penyuluhan dan pembinaan tentang narkotika seperti mengadakan kejuaraan terbuka olah raga,cerdas tangkas,kemahiran dalam berkarya dan lain-lain sebagainya supaya remaja dan generasi muda dapat mengurangi kejenuhan   akan penyuluhan dan pembinaan.
6.	Mengingat bahaya narkotika yang cukup beresiko tinggi bagi pemakainya dan juga pengedarnya maka Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi harus dapat mengendalikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan juga harus dapat mengambil tindakan yang cukup tegas tanpa pandang bulu bagi penyalahgunaan dan pengedar narkotika sekalipun aparat penegak hukum atau aparat pemerintah yang melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap harus diberikan diproses secara hukum dan menjatuhkan sanksi pidana yang seberat-beratnya supaya penegakan hukum pidana ditengah-tengah masyarakat untuk mencapai keadilan  terlaksana dengan baik sesuai apa yang dikehendaki oleh masyarakat Bukittinggi.
7.	Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi harus dapat memberikan perlindungan hukum dan  keamanan serta keselamatan diri seseorang yang memberikan informasi tentang adanya penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkotika  disuatu titik lokasi tertentu secara pasti karena bagi orang yang memberikan informasi terasa dirinya tidak bebas lagi untuk bergerak kemana saja dan diri seseorang yang memberikan informasi tentu terasa akan adanya ancaman dari seseorang atau pihak tertentu karena memberikan informasi tentang adanya penyalahgunaan peredaran gelap narkotika disuatu titik lokasi tertentu.
8.	Sebaiknya direvisi lagi Surat Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45.248-2003 tentang Pembentukan Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi serta tentang Pelaksanaan Tugas Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi supaya Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi dimasa yang akan datang bisa berfungsi dengan efektif sesuai harapan	masyarakat	kota	Bukittinggi.

DAFTAR PUSTAKA

D, Soedjono, 1985, “Narkoba dan Remaja”, Alumni Bandung, Bandung.
Hadiman , 1999, Menguak Misteri Maraknya Narkoba di Indonesia, Makalah. 
Hamzah, Andi, Dkk, 1994, ”Kejahatan Narkotika dan Psikotropika”, Sinar Grafika, Jakarta.

Herwastoeti, 2003, “Penyadaran Hukum Terhadap Anak Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba”, Legality, Vol.11 No.1. Malang.

Hawari, Dadang, 1983,”The Rule of Education and Mass Media In Dealing With Drug Abuse In Indonesia”, Asean Traveling Seminar on Problem Associated With The Use of Drug, Manila, Bangkok, Kuala Lumpur, Penang, Jakarta.

Jokosuyono, YP, 1980, “Masalah Narkotika dan Bahan Sejenisnya”, Yayasan Kanisius, Yogyakarta.

Makarao, Moh. Taufik,Dkk, 2003, “Tindak Pidana Narkotika”, Ghalia Indonesia, Jakarta.

M. Lawrence, Friedman,, 1975, “The Legal System A Social Science Perspective” , Russel Sage Fundation, New York.

Prakoso Djoko, 1984, “Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini”, Ghalia Indonesia, Jakarta

----------------- ,  1987, “Kejahatan-kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara”, Bina Aksara, Jakarta.

Nurdin, J.S, 1989, “Aspek Psikologi Penyalahgunaan Narkotika”,,      Makalah.

Putra . Budi, ed,, 2000, “Perang Melawan Narkoba”, Program Pasca Sarjana Universitas Andalas Padang, Padang.

Rahardjo, Satjipto, 1983,” Masalah Penegakan Hukum”, Sinar Baru,, Bandung.

Saleh, Roeslan, 1978, “Stelsel Pidana’, Alumni Baru, Jakarta.
S.W. Sarwono, 1997,”Psikologi Remaja”, Edisi I, Cet. 4 – Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Setyonegoro, Kusumanto, “Penyalahgunaan Obat Di kalangan Remaja Di Indonesia”, Jiwa, Majalah Psikiatri, tahun X/2/1977.

Simanjuntak, B., 1981,” Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial”, Bandung.

Sitanggang BA.,  l981, “Pendidikan Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkotika’, PT. Utama Karya, Jakarta.
-----------------, 1981, ‘Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial”, Tarsito, Bandung.

-----------------,  1981, “Sadar Sebelum Terlambat Membasmi Bahaya Besar Yang Sedang Merayap Mendekati Bangsa Kita”, PT Karya Utama, Cet. Ketiga, Jakarta.

Soedarto, 1981,” Kapita Selekta Hukum Pidana”, Alumni, Bandung.
Soekarno, “Tanpa Tahun, Perang Total Melawan Narkotika’, Seksi Bintimas Komdak X, Jatim.

Soekanto, Soejono, 1983, “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”, Rajawali, Jakarta.

Soesilo, R, 1983, ‘Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Pasal Demi Pasal”, Politea, Bogor.

Sulitia, Teguh, “Penanggulangan Kejahatan Perkosaan Di Sumatera Barat’, Jurnal Yustika, “Media Hukum dan Keadilan”, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Vol.4. nomor 2 Desembar 2001.

Supramono, Gatot, 2001,”Hukum Narkoba Indonesia”, Djambatan, Jakarta.
W. Ninik, Waskita dan Yulius, 1986, “Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya”, PT Bina Aksara, Jakarta.

Widjono, Erwin, “Dependence Drug In Indonesia”, Jiwa, Majalah Psikiatri, Tahun VIII/2/1975.

Peraturan-Peraturan Dan Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.
Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) Nomor 17 Tahun 2002 Tanggal 22 Maret 2002 Tentang Pembentukan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Intruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres RI) Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Penanggulangan Penyalahgunaan  Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Psikotropika Zat Adiktif (NAPZA).

Surat Mentri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 354 / 1790-D-IV Tanggal 27 Desember 2002 Tentang Program Penanggulangan Dan Peredaran
              Gelap Narkotika Dan Psikotropika Zat Adiktif (NAPZA).

Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2002 Tanggal 5 April Tahun 2001 Tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas) Kota Bukittinggi.

Surat Keputusan Walikota Nomor 188. 45-248-2003 Tentang Pembentukan Badan Narkotika Kota (BNK) Bukittinggi.