FENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 PADA KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (Koperbam)PELABUHAN TELUK BAYUR DALAM PRAKTIK

NIDYA TRESIA, NIDYA TRESIA (2008) FENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 PADA KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (Koperbam)PELABUHAN TELUK BAYUR DALAM PRAKTIK. Other thesis, Fakultas Hukum.

PDF (FENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 PADA KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (Koperbam)PELABUHAN TELUK BAYUR DALAM PRAKTIK) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (510Kb)

Abstract

Tujuan perekonomian nasional Indonesia adalah untuk kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945 dan dijabarkan dalam pasal-pasalnya. Pasal 33 UUD 1945 menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwa dasar perekonomian Indonesia yang bentuk usaha berasaskan kekeluargaan adalah koperasi Agar tercapainya tujuan untuk mensejahterakan anggotanya maka koperasi dalam menjalankan usahanya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang. Berdasarkan hal di atas penulis tertarik untuk mengupas masalah Penerapan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pada Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (Koperbam) pelabuhan Teluk Bayur. Apakah dalam pelaksanaan kegiatan usahanya Koperbam Pelabuhan Teluk Bayur telah sesuai dengan Undang-undang Nomor. 25 Tahunl992 tentang perkoperasian. Apakah Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan usaha pada Koperbam Pelabuhan Teluk Bayur. Bagaimanakah cara mengatasi kendala yang terjadi di Koperbam Pelabuhan Teluk Bayur dalam pelaksan&m kegiatan usahanya. Untuk menjawab permasalahan di atas penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode yuridis sosiologis, yakni pendekatan masalah yang dilakukan terhadap perilaku hukum melalui penelitian yang menekankan pada aspek hukum (peraturan perundang-undangan) berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas dikaitkan dengan praktek di lapangan. Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan bahwa dalam menyusun program usahanya Koperbam telah mengacu pada Pancasila dan UUD 1945 pada pasal 33 serta Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Sedangkan Anggaran Dasarnya Koperbam sendiri masih berpedoman pada Undang-undang Nomor 12 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian. (endatipun demikian masih banyak ditemukan kendala-kendala yang terkadang merupakan penghambat bagi nggota untuk memenuhi kewajibannya, terbatasnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan terbatasnya dana yang tersedia. Terlepas dari permasalahan itu, usaha-usaha yang dilakukan Koperbam sudah merupakan langkah awal yang cukup mengembirakan dimana Koperbam sudah berusaha untuk meningkatkan pendidikan anggotanya melalui pakel A, B, dan C bekerja sama dengan dinas Pendidikan kota Padang.

Actions (login required)

View Item