KEDUDUKAN PEMERINTAH DAERAH SUMATERA BARAT SEBAGAI PEMEGANG SAHAM MAYORITAS PADA PT. BANK PEMBANGUNANDAERAH SUMATERA BARAT

ARIF BUDIMAN, ARIF BUDIMAN (2007) KEDUDUKAN PEMERINTAH DAERAH SUMATERA BARAT SEBAGAI PEMEGANG SAHAM MAYORITAS PADA PT. BANK PEMBANGUNANDAERAH SUMATERA BARAT. Other thesis, Fakultas Hukum.

PDF (KEDUDUKAN PEMERINTAH DAERAH SUMATERA BARAT SEBAGAI PEMEGANG SAHAM MAYORITAS PADA PT. BANK PEMBANGUNANDAERAH SUMATERA BARAT) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (560Kb)

Abstract

Bank Pembangunan Daerah ( BPD ) terdapat di daerah tingkat I, bank ini didirikan berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahunl962 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah. Pasal 4 UU No.13 Tahun 1962 menegaskan bahwa Bank Pembangunan Daerah didirikan dengan maksud untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan nasional. Dari Pasal tersebut diketahui Bank Pembangunan Daerah menyandang suatu misi khusus yaitu ikut berpartisipasi secara penuh dalam berbagai usaha pembangunan daerah terutama sekali melalui penyediaan bagi usaha-usaha pembangunan. Sedangkan dalam Pasal 2 ayat 2 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Bmat No.15 Tahun 1992 mengatakan Bank Pembangunan Daerah adalah badan hukum yang berbentuk Perusahaan Daerah yang melakukan tugas dan usaha berdasarkan peraturan daerah ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan dikeluarkannya Perda No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Bentuk Hukum BPD Sumbar Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas membaw.a konsekuensi yuridis terhadap Bank Pembangunan Daerah itu sendiri. Permasalahan utama yang penulis bahas dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimanakah kedudukan Pemerintah Daerah Sumatera Barat sebagai Pemilik Saham Mayoritas Pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat serta apa yang menjadi hak dan kewajiban pemilik saham berkaitan dengan bentuk hukum Bank Nagari sebagai Perseroan Terbatas. Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham berkaitan dengan kewenangannya terhadap Bank Nagari sebagai Perseroan Terbatas. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode yuridis sosiologis, yaitu suatu metode pendekatan masalah dengan melihat bagaimana ketentuan-ketentuan yang ada di dalam undang-undang dan pelaksanaannya di dalam rnasyarakat. Analisa dilakukan secara kualitatif yaitu uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para ahli, dan kesimpulan dari hasil yang didapatkan. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pemerintah daerah Sumatra barat sebagai pemilik saham mayoritas pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat mempunyai kedudukan yang sama dengan pemilik saham yang lainnya. Perubahan bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas memberikan dampak positif terhadap perkembangan Bank Pembangunan Daerah. Akan tetapi perubahan bentuk hukum juga menimbulkan dampak negatif"

Actions (login required)

View Item