PENERAPAN KLAUSUL BAKU DALAM TIKET PESAWAT TERBANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Saputra, Rico (2014) PENERAPAN KLAUSUL BAKU DALAM TIKET PESAWAT TERBANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. Other thesis, Fakultas Hukum.

PDF (PENERAPAN KLAUSUL BAKU DALAM TIKET PESAWAT TERBANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (488Kb)

Abstract

Untuk melindungi konsumen, pemerintah telah mengeluarkan undang-undang perlindungan konsumen No. 8 tahun 1999 yang antara lain dalam pasal 18 mengatur tentang larangan pencantuman klausul baku oleh pelaku usaha, pada setiap dokumen dan atau perjanjian yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Pokok permasalahan yang penulis bahas adalah, bagaimana bentuk substansi klausul baku yang dibuat maskapai penerbangan, apakah sudah memenuhi ketentuan UUPK, serta kemana dan bagaimana konsumen dapat menyelesaikan perselisihan apabila terjadi perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis sosiologis, yaitu memberikan gambaran yang secermat mungkin fakta dan permasalahan, mengenai fakta dan permasalahan, mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan prakteknya dalam pelaksanaan hukum sesuai dengan identifikasi masalah. Di Indonesia ternyata perjanjian yang banyak digunakan dalam dunia usaha penerbangan merupakan perjanjian baku/standar yang memuat berbagai bentuk klausul baku, hal ini merupakan pilihan yang tidak dapat dihindari, terutama untuk dapat melayani calon penumpang secara cepat, efisien, serta memiliki kepastian hukum. Pada dasarnya menurut UUPK penggunaan klausul baku dalam perjanjian baku tidak dilarang hanya perjanjian baku yang isi, letak bentuk, dan atau pengungkapannya dapat merugikan konsumen dan juga klausul baku yang memuat pengalihan atau pembebasan tanggung jawab pelaku usaha yang disebut juga klausul eksonerasi. Dalam praktek, apabila terjadi sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen, maka menurut pasal 45 ayat 2 UUPK dapat diselesaikan melalui pengadilan diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak. Penyelesaian sengketa dimulai dari penyelesaian diluar pengadilan melalui BPSK dengan berbagai cara. Jika para pihak telah sepakat, maka proses dipengadilan tidak diperlukan. Proses dipengadilan baru dilakukan apabila para pihak tidak mendapat kesepakatan atau untuk melegalisasi kesepakatan yang telah dibuat para pihak agar mendapat kekuatan hukum pasti. Berdasarkan analisa dapat dikemukakan bahwa pencantuman klausula baku dibidang usaha penerbangan belum sesuai dengan UUPK, karena didalamnya lebih menguntungkan kepada pelaku usaha.

Actions (login required)

View Item