PELAKSANAAN PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU DALAM KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Muliana, Dewi (2010) PELAKSANAAN PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU DALAM KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. Other thesis, Fakultas Hukum.

PDF (PELAKSANAAN PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU DALAM KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (677Kb)

Abstract

Untuk melindungi konsumen, Pemerintah telah mengeluarkan Undang- undaog Perlindungan Konsumen (UUPK) Nomor 8 Tahun 1999 yang antara lain dalam pasal 18 mengatur tentang larangan pencanturun klausula baku oleh pelaku usah4 pada setiap dokumen dan/atau perjanjian yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Larangan ini dimaksudkan rmtuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Pokok permasalahan yang penulis bahas adalah apakah praktek pencantuman klausula baku telah sesuai dengan IIUPK bagaimana bentuk substansi klausula baku yang dilarang dalam penawaran barang dan jasa, serta kemana dan bagaimana konsumen dzpat menyelesaftan perselisihan apabila terjadi perselisihan antara konsrrmen dengan pelaku usaha. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah Yuridis Normatif, yakni pendekatan yang menekankan pada aspek hukum berkenaan dengan pokok permasalahan yang dibahas, dikaitkan dengan aturan-aturan yang ada, dalam hal ini Undang-undang perlindungan konsumen. Sifat penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggarnbarkan suatu keadaan secara objektif. Di Indonesia, ternyata perjanjian yang banyak digunakan di kalangan perbankan merupakan perjanjian baku/standar yang memuat berbagai bentuk klausula baktl hal ini merupakan pilihm yang tidak dapat dihindari, terutama untuk dapat melayani nasabah secara cepat praktis, efektif dan efesien, serta tetap memiliki kepastian hukum. Pada dasarnya menurut ULIPK penggunaan klausula baku dalam perjanjian baku tidak dilarang yang dilarang adalah perjanjian baku yang memuat klausnla baku yang isi, letah bentuk dan/atau pengungkapannya dapat merugikan konsumen dan juga klausula baku yang memuat pengalihan atau pembebasan tanggung jawab pelaku usaha. yang disebut juga dengan klausula eksonerasi. Dalam praktek apabila terjadi sengketa antara pelaku usaha dengan kons'men, maka menurut pasal 45 ayat 2 UUPK dapat diselesaikan melalui pengadilan dan diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak. Penyelesaian sengketa dimulai dari penyelesaian di luar pengadilan melalui BPSK dengan berbagai cara. Apabila para pihak telah sepakat maka pros�s di pengadilan tidak diperlukan. Proses di pengadilan baru dilalerkan, apabila para pihak tidak mendapat kesepakatan atau untuk melegalisasi kesepakaatan yang telah dibuat para pihak agar mendapat kekuatan hukum yang pasti. Berdasarkan analisa dapat dikemukakan bahwa pencantuman klasula baku di bidang perbankan telah sesuai dengan UUPK namun dalam pencantumannya lebih banyak menguntungkan pelaku usaha.

Actions (login required)

View Item