KEBERADAAN KLAUSULA BAKU TERHADAP PERJANJIAN PENGGUNA TENAGA LISTRIK DALAM KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PADA PT. PLN (PERSERO) PADANG

Hernanda, Dicky (2008) KEBERADAAN KLAUSULA BAKU TERHADAP PERJANJIAN PENGGUNA TENAGA LISTRIK DALAM KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PADA PT. PLN (PERSERO) PADANG. Other thesis, Fakultas Hukum.

PDF (KEBERADAAN KLAUSULA BAKU TERHADAP PERJANJIAN PENGGUNA TENAGA LISTRIK DALAM KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PADA PT. PLN (PERSERO) PADANG) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (514Kb)

Abstract

PT.PLN (Persero) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang kelistrikan. Sebagai perusahaan yang menyediakan tenaga listrik, PT.PLN (Persero) diwajibkan memenuhi segala kebutuhan masyarakat. Untuk mendapatkannya masyarakat terlebih dahulu mengadakan suatu perjanjiaan dengan PT.PLN (Persero) dalam bentuk Perjanjian Baku (Standart Contract). Dalam hal ini konsumen berada dalam posisi yang lemah dimana konsumen harus tunduk kepada klausul perjanjian. Pada umumnya klausul perjanjian tersebut menguntungkan pihak produsen sehingga perlindungan yang diberikan kurang efisien. Namun dengan dikeluarkannya UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya Pasal 18 ayat 1 huruf g dan Pasal 18 ayat 2 maka PT.PLN (Persero) berusaha memperbaiki mutu pelayanan dalam rangka perlindungan terhadap konsumen di bidang kelistrikan. Berkaitan dengan perlindungan terhadap konsumen dengan adanya perjanjian baku tersebut, permasalahan yang dibahas adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum dengan adanya penawaran perjanjian pengguna jasa kelistrikan pada PT.PLN (Persero), bagaimana keterkaitan perjanjian baku dalam penawaran jasa kelistrikan dengan perlindungan hukum bagi konsumen, dan Apasaja kendala yang ditemui dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen pada PT.PLN (Persero). Adapun pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis sosiologis, hal ini berarti pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta yang penulis temui dalam penelitian berdasarkan data primer dan data skunder yang diperoleh dari wawancara dengan pihak yang terkait serta studi dokumen yang berhubungan dengan permasalahan tersebut. Perlindungan yang dapat diberikan oleh PT.PLN (Pesrero) didasarkan atas standar mutu dan keandalan yang baik yang dilakukan dengan cara: pemeliharaan dan pengecekan terhadap material listrik yang dimiliki PT.PLN (Persero) dan menerima berbagai keluhan dari pelanggan yang berhubungan tenaga listrik. Adapun prosedur perlindungan yang diberikan oleh PT.PLN (Persero) dibagi atas dua kelompok yakni secara teknis, dilakukan dengan cara pengecekan material lokasi kemudian hasilnya dianalisa dan dicari jalan pemecahannya sedangkan secara non teknis dilakukan dengan cara pengecekan stand meter kemudian rekening dikoreksi dan PT. PLN (Persero) mengeluarkan rekening yang baru sesuai dengan pemakaian KWH pelanggan. Di dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen pihak PT.PLN (Persero) menghadapi kendala dalam hal pemeriksaan, lokasi dan perluasan jaringan instalasi.

Actions (login required)

View Item