Rusmin, Rusmin (2010) Konsekuensi Yuridis Perubahan Status Perusahaan Jawatan TVRI Menjadi PT (Persero) Terhadap TVRI Daerah (Studi Pada TVRI Padang). Other thesis, Fakultas Hukum.
PDF ( Konsekuensi Yuridis Perubahan Status Perusahaan Jawatan TVRI Menjadi PT (Persero) Terhadap TVRI Daerah (Studi Pada TVRI Padang))
- Supplemental Material
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (720Kb) |
Abstract
Dalam mewujudkan cita-cita nasional yaitu menciptakan rakyat yang adil dan makmur sesuai dengan yang di amanatkan dalam UUn 1945 dan pancasila, maka perlu ditingkatkan upaya pembangunan dibidang perekonomian yang sesuai dengan yang telah digariskan dalam pasal 33 ayat 1 dan ayat 3 uuD'45,maka terhadap Badan Usaha Milik Negara seperti Perusahaan-perusahaan yang telah ditetapkan dalam UU No 9 tahun 1969 merupakan unit usaha pelaku kegiatan ekonomi perlu dilakukan efisiensi, evektivas dan peningkatan kinerja sehingga dapat meningkatkan kontribusi yang optimal terhadap pembangunan yaitu dengan melakukan perobahan status perusahaan tersebut. Dan untuk menindak lanjutinya maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah No 9 tahun 2002 tentang pengalihan bentuk perusahaan jawatan TVRI menjadi perusahaan perseroan (persero). Hal yang melatar belakangi penulisan skiripsi ini dengan mengangkat permasalahaq hal-hal yang melatarbelakangi dan konsekuensi yuridis perubahan status perusahaan jawatan TVRI menjadi perusahaan Perseroan (persero) dan pengaruhnya terhadap TVRI Padang sebagai TV daerah, serta masalah yang timbul dalam pelasanaan PP No. 9 tahun 2002 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan TVRI Menjadi Perusahaan perseroan untuk menjawab semua permasalahan yang ada, maka penelitian dilakukan dengan metode yuridis sosiologis dengan mengumpulkan data melalui studi lapangan berupa wawancara dan studi pustaka, kemudian data diolah secara manual. Perusahaan Perseroan TVRI Padang merupakan tempat penelitian dilakukan dan memjawab semua pemrasalahan yang diangkat dalam skiripsi ini. Hal-hal yang melatar belakangi pengalihan bentuk perusahaan iersebut adalah unutk meningkatkan efektivitas dan evisiensi dalam pelaksanaan usaha {1lam bidang penyiaran yang mandiri, netral dan bebas sisuai denga yang ditetapkan dalam PP No 9 tahun 2002, dimana yangv menjadi *.*i dalam perusahaan Perseroan tersebut adalah IIU No 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Konsekuensi yuridisnya adalah semua modal yang tertanam dalam perusahaan secara otomatis menjadi modal yang clipisahkan dari kekayaan negarar dan pegawai yang semula adalah pegawai negeri iipil berubah rnenjadi pegiwai perusahaan swasta biasa, masalah yang timbul dalam pelaksanaan peraturan pemerintah ini adalah dalam pengambil alihan aset negara yang berada didaerah maka akan ada pertentangan kepentingan antara daerah dengan pusat.
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Unit atau Lembaga: | Fakultas Hukum > Hukum |
Depositing User: | SSi Resta Yanda |
Date Deposited: | 09 Dec 2010 05:25 |
Last Modified: | 22 Sep 2011 07:09 |
URI: | http://repository.unand.ac.id/id/eprint/6176 |
Actions (login required)
View Item |