PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN KEPADA PEMERINTAH KOTA PADANG BERDASARKAN PMA/Ka. BPN No. 9 TAHUN 1999 (Studi Kasus Hak Pengelolaan Atas Tanah Negara Eks Terminal Lintas Andalas)

Yustisia , Indah Prima (2008) PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN KEPADA PEMERINTAH KOTA PADANG BERDASARKAN PMA/Ka. BPN No. 9 TAHUN 1999 (Studi Kasus Hak Pengelolaan Atas Tanah Negara Eks Terminal Lintas Andalas). Other thesis, Fakultas Hukum.

PDF (PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN KEPADA PEMERINTAH KOTA PADANG BERDASARKAN PMA/Ka. BPN No. 9 TAHUN 1999 (Studi Kasus Hak Pengelolaan Atas Tanah Negara Eks Terminal Lintas Andalas)) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (610Kb)

Abstract

Bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dijadikan modal dasar pembangunan, untuk itu perlu pengaturan/hukum yang mengaturnya sehingga dapat tercapai cita-cita bangsa Indonesia yang sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945). Ketentuan tentang kekayaan alam ini selanjutnya diatur oleh Pemerintah dalam sebuah undang-undang yang dikenal dengan Undang-undang Pokok Agraria atau UUPA (Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960. Untuk kepentingan pembangunan serta mencapai tujuan pembangunan bagi kemakmuran rakyat yang adil merata, Pemerintah telah mengatur tentang hak-hak yang diatur dalam pelafirran pei-undang-undangari l,ainrrya. Salah satri liak yang dimaksud antara lain hak pengelolaan yang telah diatur sejak Tahun 1973 melalui PMDN Nomor 5 yang selanjutnya dirobah menjadi PMDN Nomor 1 Tahun 1977. Agar adanya keseragaman Kewenangan Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah dan Pembatalan Hak Atas Tanah, Peraturan ini diganti dengan PMA/KaBPN Nomor 9 Tahun 1999. Dari Kantor Pertanahan Kota Padang, diketahui bahwa sampai saat ini Hak Pengelolaan yang telah diterbitkan di wilayah kerja Kantor Pertanahan Kota Padang adalah sebanyak 47 buah dan Pemerintah Kota Padang merupakan salah satu penerima hak pengelolaan tersebut. Pemberian hak pengelolaan atas tanah negara eks Terminal Lintas Andalas Padang kepada Pemerintah Kota Padang sudah memenuhi persyaratan dan tata cara yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, setelah mendapat dukungan dari DPRD Kota Padang melalui Keputusan DPRD Kota Padang tanggal 30 Maret 2004 Nomor 05/II-DPRD/2004 serta SK Walikota Padang Nomor 82 tahun 2004 tanggal 6 April 2004, dan berdasarkan pada PMd/KaBPN Nomor 9 Tahun 1999, UUD 1945 dan UUPA Nomor 5 Tahun 1960. Dalam pelaksanaannya, Hak Pengelolaan ini Pemerintah Kota Padang yang bekerjasama dengan PT. Inti Griya Prima Sakti sebagai pihak ketiga) Dengan dikeluarkannya Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 55/HPL/BPN12005 tanggal 5 Juli 2005 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Kota Padang atas Tanah Terletak di Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat maka pemberian Hak Pengelolaan atas Tanah Eks Terminal Lintas Andalas Padang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Negara Nomor 9 Tahun 1999 .

Actions (login required)

View Item