TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELANGGARAN PERKAWINAN DAN SANKSI HUKUMNYA

Angraini, Dewi (2009) TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELANGGARAN PERKAWINAN DAN SANKSI HUKUMNYA. Other thesis, Fakultas Hukum.

PDF (TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELANGGARAN PERKAWINAN DAN SANKSI HUKUMNYA) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (711Kb)

Abstract

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun dalam kenyataannya yang terjadi pada masyarakat modernisasi belakangan ini sering terjadinya pelanggaran dalam sebuah perkawinan, tindakan ini ada yang dilakukan oleh pegawal pencatatan perkawinan dan ada juga yang dilakukan oleh seorang suami kepada isterinya yang berupa kekerasan dalam rumah tangga. Sagi sii'elaku tindakan ini akai' diberikan' sanksi pidinf bali setiip pelanggarnya dan adapula yang berakibat terjadinya perceraian. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini ialah bentuk-bentuk pelanggaran perkawinan, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran perkawinan, tindak lanjut dari akibat terjadinya pelanggaran perkawinan. Untuk menjawab permasalahan diatas penulis menggunakan metode penelitian normatif, yang spesifikasi penelitiannya dalam ruang lingkup deskriptif, sumber datanya berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Tekhnik pengumpulan datanya yang dipakai ialah studi kepustakaan dan data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.Yang dapat diambil dari penelitian ini ialah bentuk pelanggaran perkawinan ini ada dua macam: pertama ditujukan kepada mempelai yang tidak memberitahukan kehendaknya untuk kawin kepada pegawai pencatat, kedua ditujukan kepada pegawai yang lalai dalam memeriksa akta nikah. Faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran perkawinan ialah tidak terwujudnya tujuan dari perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dapaf meriimbri[lan terjadinya kekerasan dalam ruinah tangga, seorang suamr yang hendak beristeri lebih dari seorang namun dia tidak memberitahukan kehendaknya secara terhrlis kepada pengadilan, karena perkawinan yang dilakukan oleh kedua mempelai tidak dihadapan pegawai pencatatan, karena kesalahan dari mempelai yang tidak memberitahukan kehendaknya untuk kawin \epada pegawai pencatatan, pegawai pencatatan yang lalai dalam memeriksa akta nikah. Tindak lanjut dari akibat terjadinya pelanggaran perkawinan adalah: pertama mengarah kepada terjadinya perceraian seperti terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang merusak tujuan perkawinan, kedua mengarah kepada sanksi pidana seperti mempelai yang tidak memberitahukan kehendaknya untuk kawin kepada pegawai pencatat yang diberi sanksi berupa denda setinggi-tingginya denda sebesar Rp. 7.500,- dan bagi pegawai pencatat yang lalai dalam melakukan tugasnya diberikan sanksi pidana berupa hukuman denda setingggi-tingginya Rp 7.500,- dan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan.

Actions (login required)

View Item