PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KOPERASI KARYAWAN SEMEN PADANG SEBAGAI PEMEGANG SAHAM MINORITAS PADA PT. SEMEN PADANG

A., Evi Rozana (2010) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KOPERASI KARYAWAN SEMEN PADANG SEBAGAI PEMEGANG SAHAM MINORITAS PADA PT. SEMEN PADANG. Other thesis, Fakultas Hukum.

PDF (PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KOPERASI KARYAWAN SEMEN PADANG SEBAGAI PEMEGANG SAHAM MINORITAS PADA PT. SEMEN PADANG) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (508Kb)

Abstract

Pemerintah Indonesia telah memberikan kesempatan pada warganya untuk melakukan usaha di segala bidang dengan membentuk kerjasama agar memperoleh keuntungan kebendaan secara maksimal, misalnya Perseroan Terbatas (PT) lazimnya pemilihan usaha ini dilakukan secara bersama dengan menyetorkan sejumlah uang sebagai modal dasar. PT. Semen Padang merupakan suatu Badan Usaha Milik Negara bergerak di bidang industri yang memiliki modal dasar dalam bentuk saham yang dimiliki oleh para pemegang saham. Pemegang saham pada PT. Semen Padang terbagi dua yaitu pemegang saham mayoritas (PT. Semen Gresik) dan pemegang saham minoritas (KKSP). Pemegang saham minoritas mewakili sekurang-kurangnya 10 % (sepuluh persen) saham. Pemegang saham mempunyai w�ewenang dalam menetapkan kebijaksanaan perusahaannya, yaitu RUPS dilaksanakan dengan sistem pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak. Pada prakteknya pemegang saham minoritas tidak dib�eri perlindungan hukum bahkan tidak diikutsertakan suaranya sebagai pemegang saham dan tidak adanya kekuasaan mereka dalam keputusan dan kebijaksanaan, misalnya KKSP tidak diikutsertakan dalam penyelenggaraan RUPSLB. Anggaran Dasar PT SP No. 8532 Pasal 4 menetapkan pengaturan mengenai modal. Modal dasar Rp500.000.000,-, masing-masing bernilai Rp 1000,-. Pemegang saham mayoritas menyetor modal dasar Rp332.000,000 dan pemegang saham minoritas Rp1.000,-. Penelitian ini mencoba melihat bentuk perlindungan hukum terhadap KKSP sebagai pemegang saham minoritas, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap KKSP serta kendala-kendala yang ditemui dalam pengambilan keputusan dan upaya yang ditempuh. Penelitian ini bersifat deskritif dengan pendekatan masalah secara yuridis sosiologis. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pemegang saham minoritas mempunyai hak istimewa untuk minta diadakan RUPSLB, namun kenyataannya yang meminta diadakan RUPSLB adalah pemegang saham mayoritas. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas belum berjalan sesuai dengan Pasal 66-67 UUPT No.1 tahun 1995 karena belum merasa terlindunginya hak-hak pemegang saham minoritas karena adanya penerapan yang rancu, terjadinya lembaga peradilan yang sama dan majelis hakim yang sama mengeluarkan keputusan yang berbeda dan pemegang saham minoritas hanya dijadikan simbol. Rapat Umum pemegang Saham Luar Biasa merupakan hak pemegang saham minoritas. Untuk itu perlu adanya perbandingan antara pemegang saham minoritas dengan pemegang saham mayoritas yang tidak terlalu mencolok dalam pengambilan keputusan dan pengkajian lebih dalam mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas.

Actions (login required)

View Item