PASAL-PASAL KORUPSI DALAM PERJANJIAN PERDATA
Ade Waldemar

	Abstract
Business activities related to the working programs of state officials are attacked with criminal articles. In addition, this prevalence is backed up by the formulation of elastic and far-ranged articles of positive law concerning criminal acts of corruption [tipikor] contained in Acts No. 31/1999 – later on modified into Acts No. 20/2001. To observe the indication of shifting in law domains, it will not be effective to merely review court verdicts that have become jurisdiction. Therefore, in a normative research on indictment of Public Prosecutor [JPU] regarding two examples of cases that attracted public attention in West Sumatra, viz., bad credit of agricultural machinery in Bank Nagari branch office in Painan District, and the rights of use in land-leasing PT. [Persero] Pelindo II of Teluk Bayur branch, we can see a premature application of articles for criminal acts of corruption. 

Pendahuluan
Salus populi suprema lex keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi; kesejahteraan rakyat menjadi pertimbangan hukum yang paling penting. Begitu pepatah Latin untuk menggambarkan betapa sentralnya ideologi dan orientasi kesejahteraan rakyat dalam suatu negara yang beradab. Di Republik ini, dalam pembukaan UUD (1945) aline ke 4, para pendiri negara (the founding fathers) sejak awal telah memaktubkan hukum tertinggi itu sebagai hal yang terpenting dan terutama untuk tujuan mengapa negara ini didirikan.
Jelas bahwa rakyat idealnya (das sollen), ditempatkan bukan sebagai objek yang menjadi lahan bisnis para aparat yang korup. Bagi daerah-daerah dalam keadaan penegakan hukum (law enforcement) yang lemah, alam dalam keadaan ramah, maupun alam dalam keadaan tidak ramah (bencana alam); seyogyanya juga bukan menjadi alat penjuluk dana bantuan-bantuan dari pusat, dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK), dana bencana alam dan berjenis dana kucuran dari pusat lainnya.  
Di sisi lain, kelemahan hukum untuk menjangkau perilaku aparat pusat maupun daerah yang melakukan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN), juga telah membuat lapangan kerja menjadi sulit, karena at least luar biasanya proses perizinan untuk investasi bagi pembangunan industri aneka jenis usaha. Pungli yang luarbiasa kualitas, kuantitas dan intensitasnya. Hal-hal mana antara lain yang menjadi sebab eksodusnya tenaga kerja kita ke luar negeri, namun dengan kualitas skill yang rendah. Sebagai tenaga kerja wanita (TKW), buruh papan bawah pabrik, perkebunan-perkebunan kapitalis, pembantu rumah tangga, hostess, waitress dan lain-lain profesi (untuk semuanya banyak yang illegal), yang bahkan tidak dijalankan oleh tenaga kerja dari banyak negara Afrika yang gersang, miskin sumber daya alam,  lagi kering kerontang. 
Satu keadaan yang akan menyeret kepentingan bangsa kita ke dalam kepentingan kapitalisme global, sebagai pangsa pasar yang besar (penduduk lebih kurang 219,2 juta jiwa). Sangat lengkap dan besar sumber daya alam (SDA). Tempat mengutangkan uang, karena pemerintahan dan rakyatnya yang biasa manja suka berutang, dengan garansi SDA yang luarbiasa itu tadi.   
Romli Atmasasmita, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menyatakan bahwa korupsi tergolong ke dalam pelanggaran hak ekonomi dan hak sosial rakyat Indonesia, karena menurut Romli secara kuantitatif kerugian negara sudah melampaui batas-batas toleransi baik dilihat dari sisi moral, etika kesusilaan dan hukum. Secara kualitatif, sudah menimbulkan kerugian immateril berupa bobroknya moral sebahagian penyelenggara negara, termasuk “aparatur penegak hukum” yang jika dibiarkan terus seperti sekarang ini akan dapat menghasilkan generasi pemimpin yang tidak akan peduli lagi kepada kepentingan rakyat banyak.    
Karena kelakuan korupsi titik sentralnya dan pelaku pokoknya terletak di kalangan aparat negara sebagai konsekuensi  unsur korupsi yang antara lain adalah “merugikan keuangan negara”, maka semestinya gerakan pemberantasan korupsi adalah yang berasal dari rakyat yang dilindas dan ditindas oleh praktik korupsi, selain tentunya dari pelaku usaha  yang sering terjerat  luasnya perumusan perundang-undangan yang tidak membatasi mana-mana saja perbuatan yang bisa dikenakan pasal-pasal korupsi. Jadi yang vis-à-vis negara (baca: penyelenggara negara yang korup). Karena logikanya, (meskipun tidak mungkin tidak ada) sulit mengharapkan ketulusan gerakan dari orang-orang yang terlibat sendiri maupun kelompoknya, dalam hal yang akan diberantas itu. Apalagi kalau memikirkan korupsi di Indonesia secara tragis telah digambarkan oleh Muhammad Hatta sewaktu awal orde baru pun bahkan: telah membudaya. 

Politik Hukum Yang Refresif & Penyimpangan Dalam Penyidikan 
Secara umum, karena logika masyarakat lemah oleh aneka sebab, paling tidak: karena sedari awal sekolah dasar sampai kuliah di perguruan tinggi dijejali dengan kurikulum yang overload sarat muatan melewati daya dukung otak para pelajar sejalan dengan sistem pilihan berganda, multiple choice, yang memperlemah logika, sehingga musykil mengharapkan people power dalam pemberan-tasan korupsi, maka penting untuk melihat politik hukum pemerintah (legal policy) dalam pemberantasan korupsi. Term politik hukum yang dimaksudkan di sini adalah paling tidak seperti yang dimaksudkan Moh. Mahfud MD sebagai “legal policy yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia meliputi: pertama, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar sesuai dengan kebutuhan; pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum, kedua, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum”. Juga teks yang lebih lama dari Abdul Hakim Garuda Nusantara yang mengartikan pula politik hukum sebagai “politik pembinaan hukum nasional” sebagai cara pemerintah memandang permasalahan sosial yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. 
Kepala BPHN adalah salah satu pejabat dari lingkungan penyelenggara negara yang berucap masygul tentang parahnya korupsi kita. Ada banyak pejabat lain yang gelisah, di lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Tapi disini yang disebutkan adalah pikiran-pikiran dan kebijakan dari penyelenggara negara yang berkuasa atau yang menjabat sekarang ini (incumbent), yang secara positif maupun negatif berpengaruh terhadap gerakan pemberantasan korupsi. Terutama politik hukum pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang terkesan sangat kuat untuk pemberantasan korupsi sebagaimana sering diucapkannya dalam berbagai acara yang disiarkan luas media massa, dimana Presiden mensenafaskan ancaman korupsi dengan terorisme. Yang terundangkan adalah sebagaimana termuat dalam Inpres No.5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang dikeluarkan bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia 9 Desember 2004. Kemudian PP No 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM)  sebagai turunan UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Presiden Megawati. 
Istilah positif maupun negatif dipakai disini dalam kaitan dengan judul penelitian ini, karena memang kebijakan politik hukum yang terkesan sangat bersemangat dalam pemberantasan korupsi yang telah dianggap sebagai crimes against humanity, kejahatan terhadap kemanusiaan, berdampak kepada cara berpikir masyarakat termasuk kalangan intelektual, sehingga ada indikasi akademisi yang mengajarkan agar tersangka pelakunya  tidak usah dibela oleh “pengacara berpengaruh” nampaknya juga tidak semata-mata melahirkan hal-hal yang sesuai dengan misi kebijakan politik hukum itu dilahirkan. Karena antara lain paling tidak keterbatasan kemampuan, sebagaimana disinggung Romli di atas, juga utamanya pengaruh tekanan kepentingan politik, bahkan ideologis terhadap aparatur penegak hukum, sebagaimana sebelumnya telah disinggung oleh Daniel S. Lev, maka banyak terjadi penyimpangan/deviasi dalam penegakan hukum. Dalam fakta mutakhir, deviasi justru sangat terasa pada fase awal penegakan hukum, yakni pada level penyidikan, setelah penyelidikan.  
Pengalaman empirik penulis sebagai praktisi, yang kerap berbincang-bincang dan tukar pikiran dengan para pihak yang tersangkut masalah pidana (sejalan dengan politik hukum: akhir-akhir ini korupsi), sering menjadi tempat “curhat” , keluh kesah para saksi yang diperas, yang kalau dalam kasus korupsi adalah umumnya kalangan pejabat dan pengusaha yang berduit (sebagian tentunya juga sangat menjaga nama baik) dan sangat takut predikatnya berubah dari saksi, menjadi tersangka. Memanfaatkan celah perundang-undangan, kalau boleh disebut, oknum penyidik memeriksa belasan, bahkan puluhan saksi, untuk apa yang sering secara satiris disebut sebagai sapi perah, atau yang sedikit lebih halus, ATM (automatic teller machine/anjungan tunai mandiri) bagi si oknum. Keluhan-keluhan dalam suasana tertekan dan sangat ketakutan itu berasal baik dari klien, baru calon klien, maupun dari masyarakat luas yang perlu menumpahkan kecemasannya. 
Itu bisa terjadi sebagai akibat  lemahnya penegakan hukum (baca: penyimpangan kewenangan oleh oknum aparat penegak hukum). Antara lain sebagai ekses penegakan hukum yang represif (sesuai dengan hakekat hukum pidana), sayangnya tanpa ditunjang oleh kualitas sumber daya aparatur yang memadai dan   profesional.
Karena itu perlu juga dilihat penerapan pasal korupsi dalam perjanjian keperdataan, yang menimpa pelaku usaha. Bukan hanya aparat pemerintah selaku penyelenggara negara. 
Secara yuridis hal itu memang dimungkinkan karena luasnya arti pelaku dan perilaku tindak pidana yang bisa dijerat oleh UU korupsi yang berlaku (UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh UU No.20 Tahun 2001). Satu sisi ini dapat berati positif, karena akan mengantisipasi dan mungkin akan mengembalikan keuangan negara yang hilang oleh praktek bisnis yang illegal, pada sisi lain, bukan tak mungkin berarti sebaliknya. Potensial dianggap akan menghambat investasi, industri, bisnis pada umumnya. Karena summum ius summa iniuria, hukum yang keras menyebabkan ketidakadilan.
Secara internasional, oleh karena utang yang besar, ketergantungan yang sangat tinggi, aneh, ganjil dan luarbiasa terhadap bangsa lain (jagung, gandum, beras, sendok, baut, popok bayi  dan lain-lain produk, kita impor) terutama negara-negara kapitalis, hukum kita menjadi hukum yang tidak mandiri. Terakhir beberapa waktu lalu, seorang bernama Paul Wolfowitz Presiden Bank Dunia, sahabat dekat Presiden Amerika  sekarang George W Bush, secara terbuka mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi proyek-proyek yang didanainya. Bukan hal yang salah memang, bahkan logis. Akan tetapi mentalitas hamba sebahagian bangsa kita akan memungkinkan penerapan hukum menjadi di bawah tekanan, yang lebih jauh akan memunculkan gejala kriminalisasi terhadap suatu perbuatan yang sebenarnya mungkin perbuatan administrasi negara atau perdata, pendek kata bukan pidana.    
Padahal menurut Sudarto, sebagaimana dikutip M. Sholehuddin, dalam kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal yang intinya sebagai berikut: 
1.	Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang berdasarkan Pancasila;
2.	Perbuatan yang dicegah atau ditanggulangi harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu yang merugikan masyarakat;
3.	Harus mempertimbangkan prinsip biaya dan hasil (cost benefit principle);
4.	Harus memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, jangan sampai ada kelampauan beban tugas (overbelasting).    
Memanglah bahwa semestinya upaya pidana atau kriminalisasi, seyogyanya harus ditempatkan sebagai ultimum remedium, upaya terakhir yang baru dipakai setelah upaya-upaya lain tidak membawa hasil.  
Lantaran lapangan hukum perjanjian sangat luas dalam arti terdapat aneka macam model kontrak bisnis sesuai dengan sistem terbuka yang dianut oleh buku ke III Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang berarti juga bahwa hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang, maka berdasar “pengalaman intelektual pribadi” sebagai seorang sarjana hukum dengan  profesi advokat yang kerap menyaksikan kasus-kasus serupa, penulis ingin melihat secara normatif empirik penerapan pasal-pasal tipikor dalam dakwaan dan atau tuntutan JPU pada 2 (dua) kasus yang sedang berjalan dan cukup menarik perhatian masyarakat tahun 2005 dan 2006, khususnya di Sumatera Barat: pertama, kasus kredit investasi alat-alat mesin pertanian  (disingkat Alsintan) di Bank Nagari Cabang Painan, Surat Dakwaan  No. Reg.Perkara: PK-01/PAINA-Ft.1/0305 (terdakwa Syahrial Hakim S.E, MBA Mantan Kepala Cabang (Kacab) Bank Nagari Painan, salah satu dari tiga terdakwa dalam kasus ini). Kedua, kasus sewa menyewa lahan PT. (Persero) Pelindo II Cabang Teluk Bayur (surat dakwaan JPU No. PDS/Fp.1/PADANG/04/2006). Selanjutnya disingkat kasus Pelindo, dengan terdakwa Mantan General Manager (GM)  PT.(Persero) Pelindo Cabang Teluk Bayur Ir.Syamsurizal, Dipl., PCE, MM,  yang keduanya pernah penulis dampingi sebagai penasehat hukum (kasus Alsintan sampai persidangan di PN Painan, sedangkan kasus Pelindo, hanya pada tingkat penyidikan). 
Adapun pertimbangan untuk tidak mengikuti kelaziman bahwa yang ditelaah biasanya adalah putusan pengadilan yang telah menjadi yurisprudensi atau yang telah in kracht van gewijsde, adalah selain faktor  “pengalaman intelektual”, juga paling tidak karena hal-hal di bawah ini:
Pertama, untuk studi ini yang menjadikan surat dakwaan dan requisitor jaksa sebagai bahan kajian, maka secara teknis dapat dikatakan bahwa kedua surat (risalah) itu, relatif mudah didapatkan oleh siapapun.  Karena telah disampaikan (dibacakan) di depan sidang yang terbuka untuk umum. Konsekuensinya antara lain, publik bebas mengakses dokumen persidangan itu, tanpa perlu menjadi para pihak. 
Mungkin yang menjadi problem adalah bahan bahan lain yang menjadi lampiran atau bukti pendukung bagi dokumen di atas. Kenyataannya bagi penulis tidak menjadi penghalang, karena bahan-bahan hukum itu telah dimiliki sejak awal mendampingi kasus-kasus itu sebagai penasehat hukum. 
Kedua, secara struktural dan sistemik kewenangan judicial yang besar dari penyidik yang menurut pengalaman empirik penulis, sesungguhnya total nilai kerap melebihi kewenangan pengadilan, dalam hal ini pada kasus-kasus korupsi, dimana penyidik sesuai hukum acara berwenang (bisa menjalankan kekuasaannya, sebaliknya bisa tidak) untuk memanggil, menahan, menangkap, menggeledah, menyita, memblokir rekening, mencegah dan tangkal/ mencekal dan lain-lain tindakan antisipatif dan atau refresif. Tentunya juga kewenangan untuk menghentikan  perkara dengan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atau bukan. Dimana ini dalam praktek bisa berarti  sebagai penyaringan kasus di bawah pada tingkat penyidikan. Sedangkan pada tingkat persidangan ada asas “hakim tidak boleh menolak perkara” yang sebaliknya berarti hakim tak boleh mempertanyakan mengapa terdakwanya “ini” bukan “itu”. Gejala-gejala itu memungkinkan terjadinya banyak penyimpangan, keluar dari kaedah dan asas-asas hukum. 
Sejatinya, semakin besar kewenangan, semakin besar pula peluang untuk terjadinya penyimpangan, sebagaimana kata Lord Acton, power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely.  Kerap terjadi  un proffesional conduct, kasus-kasus yang “di-86-kan” dalam mafia peradilan pada tingkat penyidikan, yang sangat jarang tersorot, karena dalam fakta, publik lebih cenderung menyorot dan mengkambing hitamkan putusan hakim (hal yang mungkin menjadi pemicu utama dari faktor aspek psikologis masyarakat, untuk politik hukum bagi lahirnya Komisi Yudisial yang sempat perang-perangan dengan Mahkamah Agung). 
Dalam konteks ini, hakim sebenarnya lebih mirip “janang”, penyaji makanan yang sudah dimasak koki di dapur (penyidik, penuntut dan penasehat hukum). Karena itu sangat berbahaya kalau ajaran hanya boleh menelaah jurisprudensi dipertahankan. Tentu dalam kaitannya dengan cita negara hukum kita. Bahkan kewenangan penyidik yang besar ini, semakin besar dengan lahirnya lembaga superbody Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dalam hal penyidikan (juga penuntutan) ini saja memperlihatkan kewenangannya yang luarbiasa, kalau bukan dikatakan telah menerabas asas-asas hukum (khususnya asas praduga tak bersalah), dimana terhadap kasus-kasus yang diperiksa KPK, Surat Perintah Penghentian Penyidikan/Penuntutan (SP3) tidak bisa dikeluarkan (vide Pasal 40 UU No.30 Tahun 2002).
Ketiga, lebih-lebih lagi dampak politik hukum pemerintahan Presiden SBY sekarang ini seperti telah disinggung di atas, yang pada tataran praktis sering menjadi tekanan bagi kinerja aparatur penyidikan, termasuk umpamanya upaya penyidik untuk memblow-up sebuah kasus dengan mengundang dan membiarkan pers media massa masuk ke dalam ruangan penyidikan, yang bisa dipertanyakan paling tidak dengan asas praduga tak bersalah selain asas impartialitas. Karenanya, bahkan jikalau dalam panggilan-panggilan penyidik telah dituliskan pasal-pasal yang dilanggar atau disangkakan kepada tersangka, hemat penulis, keadaan itu telah dapat ditelaah bagi kepentingan akademis, dalam hal ini mengenai apakah penerapan pasal-pasal itu sudah tepat atau bukan. 
Keempat, dakwaan adalah basic atau dasar dari hukum acara pidana. Berdasarkan dakwaanlah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Adanya eksepsi/tangkisan dari penasehat hukum dan jawab jinawab lain, berpangkal dari surat dakwaan ini. Begitupun tuntutan dari JPU, setelah adanya sesi pembuktian apa yang didakwakannya. Sedangkan penetapan atau putusan hakim sangat mempertimbangkan jawab jinawab yang berawal dari surat dakwaan ini. Surat dakwaan dibuat oleh JPU berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan oleh penyidik. Hakim pada prinsipnya tidak dapat menjatuhkan hukuman pada terdakwa apabila perbuatan tersebut tidak didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya sebagaimana yurisprudensi MA No.321 K/Pid/ 1983 tanggal 26 Mei 1984. Sebaliknya, dalam hal bilamana terjadi pengkambing hitaman, hakim tidak dapat memerintahkan agar seseorang yang lain, yang sebenarnya lebih patut jadi terdakwa, dihadirkan oleh JPU ke persidangan. Terkait Berita Acara Pemeriksaan (BAP), seringkali yang lebih bertanggung jawab atau bahkan sang aktor intelektualnya sendiri, hanya menjadi saksi, atau sukses tidak menjadi apa-apa/siapa-siapa di persidangan (untouchable). Tentunya kita masih belum bisa melupakan kasus Sengkon dan Karta dan juga kasus Pak De/Tjetje Tajuddin dalam peristiwa pembunuhan peragawati Dietje Budi Mulyono.  
Maka dapat dikatakan di dunia dimana politik hukum mendorong aktifitas yang repressif menjadi lebih dominan, secara praktek atau law in action, surat dakwaan telah menjadi saringan/tapis bagi sebuah perkara. Siapa-siapa yang akan menjadi apa. Tersangka, terdakwa atau hanya saksi. Hakim fakta faktuilnya, tidak seperti yang digambarkan selama ini, tidak lagi (atau sebenarnya secara konseptual memang tidak pernah) menjadi aktor yang dominan. Apalagi untuk kasus-kasus korupsi yang sangat sarat muatan: politis dan ekonomis; hakim hanya dominan sangat aktif sebatas perkara yang telah disajikan oleh JPU.     
Terkait hal ini memang hampir seluruh kajian-kajian akademis adalah terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, salah satu kajian cukup kontemporer dan populer adalah: terhadap putusan Mahkamah Agung No.572 K/Pid/ 2003, dalam kasus dana non budgetair BULOG dengan terdakwa Ir. Akbar Tanjung yang kontroversial, yang ditelaah oleh Indriyanto Senoadji. Umumnya alasan yang dikemukakan peneliti adalah untuk memudahkan pengkajian dalam hal menguji penerapan dogma, norma, asas, teori dan falsafah dalam law in action. Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa putusan pengadilan inilah sebenarnya yang law in action. 
Dunia hukum (baik akademis maupun praktis) akan mengalami kerugian besar apabila yang menjadi objek kajian hanyalah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), yang telah menjadi yurisprudensi. Seyogyanya dunia akademis lebih menyorot hukum mulai dari proses, bukan hanya hasil. Tidak bisa dan terlalu kering apabila hal itu hanya menjadi kajian praktis seorang atau lebih advokat untuk kepentingan pembelaan bagi kliennya. 
Selain karena hal-hal di atas, juga karena sebenarnya kesulitan-kesulitan dalam penelitian bila yang dikaji bukan yurisprudensi (dimana sebuah risalah-risalah (memori), penetapan/ putusan masih bisa berubah-ubah) bisa diatasi dengan memahami pemilahan yang jelas untuk apa dan bagaimana kedua penelitian dilakukan. Bahwa kecuali untuk hal-hal khusus, dalam praktek peradilan, sebuah putusan hakim bisa dibanding, dikasasi dan di Peninjauan Kembali (PK). Betapapun sang hakim telah berupaya untuk membuat putusan seobjektif mungkin. Maka dalam lapangan akademik, sebuah tesis, teori sekalipun, dapat dibantah dengan tesis dan teori lain. Tesa melahirkan antitesa, dan antitesa melahirkan sintesa.
Apabila seorang mengkaji sebuah (substansi) surat dakwaan misalnya, akan mungkin terjadi perbedaan antara hasil kajiannya menyangkut benar salahnya siterdakwa, dengan yang dikaji oleh penasehat hukum atau yang diputuskan hakim (apalagi peran hakim/kekuasaan kehakiman juga bertingkat-tingkat).  Justru, dititik inilah antara lain letak (sangat) menariknya dunia hukum, satu dan lain hal karena hukum yang  membutuhkan beragam penafsiran dan kajian. Mengingat pula, apapun wujudnya pendapat hukum: apakah itu teori, tesis dan disertasi di dunia akademis atau dakwaan, tuntutan JPU dan penetapan serta  putusan hakim di dunia peradilan; hakekatnya tiada yang sungguh-sungguh objektif. Selalu diliputi oleh subjektifitas dan postulat-postulat pribadi sipemberi pendapat (sipemikir). Karenanya, senantiasa membutuhkan tandingan (bandingan).
Hal penting adalah bahwa dua dunia itu dibedakan oleh fakta bahwa  (sekalipun ada kesimpulan) tidak ada pendapat yang benar-benar final di dunia akademis, selalu bisa dikaji dan dibantah. Sebaliknya dalam dunia praktik, harus ada akhirnya. Ialah yang disebut dengan inkracht van gewijsde, yang harus dieksekusi. Ke 2 (dua) nya, saling memperkaya. Teori-teori lahir dari praktek, sebaliknya praktek menyandarkan dan menjaga diri dengan teori, agar tidak tercebur ke jalur yang salah sebagaimana halnya dalam kadar yang lain, fungsi daripada asas dan norma.  

Penerapan Pasal-pasal Tipikor Yang Tidak Valid Bahkan Prematur 
Dari telaah terhadap dua risalah persidangan di atas, terlihat bahwa pasal-pasal tipikor yang diterapkan oleh JPU dalam kasus kredit perbankan di atas sangat tidak tepat, tidak sah,  bahkan prematur karena pertama, mengingat kekhususan yang sistematis, seyogyanya pasal-pasal itu diterapkan hanya untuk tindak pidana di luar yurisdiksi UU Perbankan No 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No 10 Tahun 1998. Perihal adanya halangan untuk menyidik selain kasus-kasus korupsi dan HAM, maka dituntut kordinasi dengan aparat penyidik kepolisian. Kedua, penerapan undang-undang perbankan itupun harus melihat kondisi nyata apakah sebuah program perkreditan telah bisa dijerat oleh hukum pidana cq. Undang-undang Perbankan. 
Untuk kasus sewa menyewa lahan pelabuhan di atas; idem. JPU bahkan sekedar menyebutkan pasal dan nama undang-undangpun telah keliru, seharusnya Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999, disebutkan sebagai Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) UU No 20 Tahun 2001. Kemudian dalam hal substansi/materi persolan yang dipermasalahkan, juga tidak tepat. Karena ini adalah ranah perdata, yang berlaku asas konsensualisme, dan asas-asas hukum perjanjian yang lain. Disparitas harga sewa yang terjadi adalah sah, karena juga harga sedemikian, tidak melanggar ketentan yang berlaku dilingkungan perusahaan si terdakwa.
Menyangkut prosedur lahirnya perjanjian, juga telah ditempuh sesuai ketentuan perusahaan. Semestinya yang dipermasalahkan JPU adalah adanya potensi kerugian negara dengan dilakukannya kontrak itu secara hak sewa, bukan hak guna bangunan atau hak pakai. Karena hak sewa bersifat persoonlijk, yang tidak perlu pendaftaran di kantor pertanahan. Sehingga tidak ada pemasukan bagi negara. Karena dalam hal ini, hak pengelolaan yang dipunyai oleh PT.(Persero) Pelindo II sesuai dengan Permendagri No.1 Tahun 1977 hanya dapat diberikan Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai.

Penting pula disebutkan bahwa asas diskresi dapat dipakai dalam hal hukum tidak mengatur dengan jelas, sedangkan untuk program alsintan dan pembangunan gudang Pelindo ini, semuanya berlandaskan aturan yang jelas, serta berangkat dari program kerja yang menjadi tanggung jawab sang pejabat yang menandatangani kontrak. Bahwa khusus untuk Pelindo, sekalipun memang GM telah membuat kebijakan yang berbeda dengan apa yang diatur oleh Permendagri No.1 Tahun 1977 (sesuatu yang sayangnya tidak dibidik JPU) tapi dia membuat kebijakan berdasarkan beberapa SK Direksi yang menjadi hukum dilingkungan PT.Pelindo dalam hal pengelolaan tanah pelabuhan oleh pihak lain. 
Secara preskriptif, dalam kasus-kasus kredit perbankan, seharusnya JPU menerapkan UU Perbankan No.7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 1998, sesuai asas lex specialis derogat legi generali. Hal itu dikecualikan untuk hal-hal yang tidak diatur dalam UU Perbankan, yakni kasus-kasus mengenai pelanggaran BMPK dan BLBI.  Dalam penyebutan pasal dan undang-undang, seharusnya akurasi diperhatikan sehingga tidak terjadi kesalahan dalam mengindentifikasi dan menyebut nama pasal dalam suatu perundang-undangan di atas, mengingat kekeliruan itu sangat terkait dengan valid atau tidaknya sebuah penerapan pasal-pasal. 
Untuk kasus sewa menyewa lahan pelabuhan yang berada dalam HPL,  seharusnya yang dipersoalkan bukanlah soal selisih harga sewa yang akan menyebabkan kerugian negara. Akan tetapi, mestinya pasal-pasal yang bisa menjerat kesalahan pihak-pihak yang telah memungkinkan tanah negara yang berada dalam pengelolaan Pelindo, disewakan kepada pihak lain dengan sistem hak sewa yang seharusnya HGB atau Hak Pakai sesuai Permendagri No.1 Tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian-bagian Tanah Hak Pengelolaan Serta Pendaftarannya. Sehubungan dengan itu, yang mestinya didakwa tentunya dalam hal ini adalah bukan hanya tersangka/terdakwa GM Teluk Bayur, Ir.Syamsurizal, akan tetapi juga pihak Direksi yang telah mengeluarkan aturan internal SK Nomor:HK.56/4/6/ PI.II-01 tertanggal 01-11-2001 yang melawan aturan yang lebih tinggi dalam hal ini, Permendagri di atas.    
Penutup
Dari pendalaman terhadap proses law in action terhadap dua kasus di atas, maka dapat dikatakan bahwa politik hukum yang sangat mempengaruhi bagaimana aparat bekerja (kinerja aparat) dan saat ini menjadikan isu dan gerakan pemberantasan korupsi sebagai hal penegakan hukum yang utama, seharusnya diimbangi dengan kualitas advokat yang normal  sehingga paling tidak secara normal pula dapat mengontrol, mengawasi, mengoreksi (lembaga praperadilan) terhadap proses dan hasil pemeriksaan pendahuluan (pemeriksaan di depan polisi dan jaksa); membanding, mengkasasi dan mem PK putusan hakim. Hal itu supaya kontrol external konstitusional yang telah dibangun oleh negara hukum kita bisa berjalan normal. Kontrol mana, dapat meminimalisir penyimpangan-penyimpangan dalam penegakan hukum sejak dini tanpa perlu pemerintah bersusah-susah membangun lembaga-lembaga pengawas baru (Komisi Kepolisian, Komisi Kejaksaan, Komisi Yudisial) yang karena banyak faktor, terbukti sangat diragukan efektifitasnya. Dalam konteks ini, ingin ditekankan bahwa advokat yang menjadi penasehat hukum/pembela terdakwa sejak awal sampai berakhirnya sebuah proses perkara, sesungguhnya (sangat potensial) memegang peranan sentral untuk membangun budaya (penegakan) hukum yang berkualitas.Karena posisinya yang sekalipun di SK kan oleh negara, akan tetapi adalah entitas yang independen. Secara laten, jauh lebih independen dibanding dengan anggota aneka komisi crash program yang dibentuk dengan biaya mahal tersebut di atas.  

DAFTAR PUSTAKA

Adji, Indriyanto Seno, “Overheidsbeleid” Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, makalah, Pusat Kajian Hukum Wilayah Barat Universitas Andalas & Partnership for Governance Reform in Indonesia, Padang, 2005.

Adji, Indriyanto Seno, Korupsi dan Hukum Pidana, Kantor Pengacara & Konsultan Hukum Prof.Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta, 2001

Alatas, Syed Hussein, Sosiologi Korupsi (Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer), LP3ES, Jakarta, 1982.

Atmasasmita, Romli, Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta. 2000.

Atmosudirdjo, Prajudi, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.

Black, Henry Campbell, Black’s Law Dictionary With Pronounciations, West Publishing Co, St.Paul Minn, 1983

Danil, Elwi, “Kejahatan di Bidang Perbankan Sebagai Tindak Pidana Korupsi” dalam Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi. Fakultas Hukum Universitas Andalas, Maret 2005.

________, “Korupsi Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Strategi Pemberantasannya” (2003) , Delicti, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi FH-Unand, Vol I Juli, 2003.

Friedman, W., Legal Theorry, Fifth Edition, Stevens & Sons Limited, London 1967.

________, Teori & Filsafat Hukum, Telaah Kritis Atas Teori-teori Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, edisi terjemahan, Jakarta, tanpa tahun.

Fuady, Munir, Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Garuda Nusantara, Abdul Hakim, Politik Hukum di Indonesia, Yayasan LBH-Indonesia, Jakarta, 1988.

Hardjono, Rayner, Kamus Istilah Bahasa Asing, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.

Ibrahim, Johnny, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media Publishing, Malang, 2006.

JPNN Jakarta,/Padang Ekspres, 13 April 2006.

J.R.Lucas, The Principle of Politic, Clarendon Press, Oxford, 1966.  

Khairandi, Ridwan, Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak, Universitas Indonesia, FH-Pasca Sarjana, Jakarta, 2003.

Klitgaard, Robert, Controlling Corruption, Edisi Indonesia terjemahan Hermoyo, Membasmi Korupsi, Yayasan Obor, Jakarta, 1998.

Kusuma, Mulyana W. & S.Baut, Paul, Hukum, Politik dan Perubahan Sosial, Yayasan LBH-Indonesia, Jakarta, 1988.

L. Packer, Herbert, The Limits of The Criminal Sanction, Stanford University Press, California, 1968.

Mahfud, Moh. MD, Politik Hukum di Indonesia, LP3ES, Jakarta, 2001. 

Majalah Varia Peradilan No.6, Maret 1986, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI).

Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.

M.Friedman, Lawrence, Hukum Amerika Sebuah Pengantar, Penerjemah Wishnu Basuki, PT.Tata Nusa, Jakarta, 2001. 

Muladi, Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia, The Habibie Center, Jakarta, 2002.

Prodjodikuro, Wirjono, Azas-azas Hukum Perjanjian, Sumur Bandung, Bandung, 1989.

Purwadarminta, W.J.S., Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.

Remy Sjadeini, Sutan, Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.

Rukmini, Mien, Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan di Depan Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Alumni, Bandung 2003.

Sapardjaja, Komariah Emong, Ajaran Sifat Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia, Alumni, Bandung, 2002.

Saptomo, Ade, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Andalas, 2005.

________, “Di balik Perilaku Korupsi” (2005) Delicti, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi FH Unand.

S. Nasution Asas-asas Kurikulum, PT.Bumi Aksara, Jakarta, 1998.

S. Lev, Daniel, Hukum Dan Politik di Indonesia, LP3ES, Jakarta September 1990,

Sholehuddin,  M., Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003.

S. Attamimi, A. Hamid Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara,  Pasca Sarjana UI, Jakarta, 1990. 

Subekti, Hukum Perjanjian, PT.Intermasa, Jakarta, 1987.

Subekti, R. dan Tjitrosudibio, R., Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradya Paramita, Jakarta, 1994.

Taher, Tarmizi, Jihad Melawan Korupsi,  penerbit buku Kompas, Jakarta. 2002. 

Utrecht, E.,  Pengantar HAN Indonesia, Ichtiar Baru, Jakarta, 1962.

Winarta, Frans Hendra, Korupsi dan Hukum di Indonesia, Pro Justitia Tahun XIX No.3, FH Unpar, Bandung, Juli 2001.

Konstitusi RIS dan UUDS/1950 LN 50-3 tgl 6 Feb 1950 dan LN 50-56 TLN 37 tgl 15 Agustus 1950

Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2005/2006.