BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KONSUMEN TERHADAP IKLAN TARIF OPERATOR TELEPON SELULLER DI KOTA PADANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus : PT. Telkomsel dan PT. Bakrie Telecom (Esia) Cabang Padang)

Yulfajri, Adri (2009) BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KONSUMEN TERHADAP IKLAN TARIF OPERATOR TELEPON SELULLER DI KOTA PADANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus : PT. Telkomsel dan PT. Bakrie Telecom (Esia) Cabang Padang). Other thesis, Fakultas Hukum.

PDF (BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KONSUMEN TERHADAP IKLAN TARIF OPERATOR TELEPON SELULLER DI KOTA PADANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus : PT. Telkomsel dan PT. Bakrie Telecom (Esia) Cabang Padang)) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (744Kb)

Abstract

Sangat disadari bahwa tiada satupun manusia yang bisa lepas dari prediket sebagai konsumen, baik itu dalam hal mengkonsumsi atau menggunakan barang ataupun jasa. Semua ini telah berlangsung sejak manusia hidup dalam kandungan sampai akhir hidupnya. Namun sangat disayangkan keberadaan serta penegakan daripada hak-hak konsumen di Indonesia belum sepenuhnya dapat diterapkan dengan baik. Dengan telah banyaknya terjadi kasus-kasus yang merugikan kepentingan konsumen yang disebabkan karena lemahnya posisi konsumen dalam menuntut hak- haknya. Konsumen sebagai pemakai tingkat akhir telah banyak dirugikan oleh pelaku usah4 iklan merupakan wadah pelaku usaha dalam memasarkan produknya, dinilai cenderung banyak yang menyimpang dan menghilangkan hak-hak masyarakat sebagai konsumen. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang dilakukan di samping menggunakan literatur atau kepustakaan juga melakukan penelitian ke lapangan, dimana terlebih dahulu melihat dan mengkaji teori dan ketentuan hukum yang berlaku dan kemudian membandingkannya dengan apa yang terjadi di lapangan atau di tengah masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukan bahw4 bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada konsumen terkait iklan yang merugikan konsumen terdapat dalam ketentuan pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu berupa kompensasi atau ganti rugi berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/ataujasa yang dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi, pemberian ganti rugi ini tidak mengahapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. Selain itu, pelanggaran terhadap Pasal 19 tersebut dapat dikenai sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00. selain itu, pengaturan tentang periklanan ini juga diatur dalam Pasal 5 huruf (i) dan Pasal 21 Ayat (2) huruf (a) dan (b) UU tentang Penyiaran. Bentuk perlindungan hukumnya terdapat dalam Pasal 55 Ayat (2) uu Penyiaran. Kemudiano dalam perlindungan hukum tersebut, ditemui kendala-kendala terkait iklan yang menipu. Konsumen sebagai pemakai tingkat akhir lebih bersikap masa bodoh dan cuek terhadap pelanggaran hak-haknya sebagai konsumen, hal ini karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada konsumen terhadap perlindungan konsumen dan menyebabkan pemerintah sulit untuk menyikapi permasalahan iklan yang merugikan ini. Kemudian peraturan perundang-undangan yang ada saat ini seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, belum mengakomodasikan semua kepentingan konsumen sehingga menyebabkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepentingan konsumen saat ini, hanya jalan di tempat dan bersifat kurang efektif dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari.

Actions (login required)

View Item