PENYELESAIAN KEBERATAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2OO4 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DI PENGADILAN TINGGI PADANG

Sundari, Sri (2014) PENYELESAIAN KEBERATAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2OO4 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DI PENGADILAN TINGGI PADANG. Other thesis, Fakultas Hukum.

PDF (PENYELESAIAN KEBERATAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2OO4 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DI PENGADILAN TINGGI PADANG) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (434Kb)

Abstract

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung dalam satu pasangan calon. Tetapi karena ini merupakan sistem baru, tentu banyak kelemahan dan kekurangan dalam pelaksanaan pemilu lokal ini. Salah satunya adalah mengenai keberatan pasangan calon kepala daerah yang kalah menurut keputusan KPUD tentang hasil penghitungan suara. Untuk itu lndonesia sebagai saiah satu negara hukum memberikan sarana untuk para calon yang tidak puas untuk menyelesaikannya secara hukum. Dimana Mahkamah Agung berwenang untuk menyelesaikan keberatan hasil penghitungan suara untuk pilkada provinsi dan Pengadilan Tinggi untuk keberatan hasil penghitungan suara pilkada Kabupaten/ Kota sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir. Hal inilah membuat penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan ini. Permasalahan utama yang penulis angkat dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana Pengadilan Tinggi melaksanakan kewenangannya, baik sebagai peradilan tingkat banding maupun dalam menyelesaikan keberatan terhadap hasil penghitungan suara pilkada Kabupaten/ Kota sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir. Serta apa saja kendala dalam pelaksanaan sidang penyelesaian keberatan hasil penghitungan suara ini. Penelitian yang penulis lakukan adalah deskriptif dengan menggunakan metode yuridis sosiologis, yaitu suatu metode pendekatan masalah dengan melihat ketentuan yang berlaku dengan pelaksanaannya di lapangan. Hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan kewenangan Pengadilan Tinggi hanya sebatas keberatan terhadap hasil penghitungan suar4 bukan kecurangan pilkada. padahal kecurangan merupakan indikasi awal terjadinya perselisihan hasil penghitungan suara yang berakibat pada penggelembungnya suara pasangan calon lain. Selain itu, dalam penyelesaian keberatan hasil penghitungan suara juga bisa diajukan peninjauan kembali. Padahal telah ditetapkan bahwa putusan Pengadilan Tinggi bersifat final dan terakhir, sehingga tidak ada satupun upaya hukum yang dapat dilakukan. Tetapi karena tidak peraturan yang melarang pengajuan peninjauan kembali, maka dapat dilakukan dengan alasan ditemukannya bukti baru.

Actions (login required)

View Item