Repository Universitas Andalas

Implikasi Keterlambatan Pengesahan Arah Kebijakan Umum (AKU) Terhadap Proses Penyusunan Anggaran pendapatan dan Beranja Daerah (APBD) (Studi Kasus: AKU dan APBD Kota padang)

Yoga, Fahmi Ari (2006) Implikasi Keterlambatan Pengesahan Arah Kebijakan Umum (AKU) Terhadap Proses Penyusunan Anggaran pendapatan dan Beranja Daerah (APBD) (Studi Kasus: AKU dan APBD Kota padang). Other thesis, Fakultas Hukum.

[img] PDF (Implikasi Keterlambatan Pengesahan Arah Kebijakan Umum (AKU) Terhadap Proses Penyusunan Anggaran pendapatan dan Beranja Daerah (APBD) (Studi Kasus: AKU dan APBD Kota padang)) - Supplemental Material
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (455Kb)

Abstract

Arah Kebijakan Umum (AKu) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam penyusunannya terikat oleh waktu' Pemerintah Daerah tlalam menyampaikan AKU kepada DpRD selanrbat-lamtratnya Bulan Juni tahun berjalan dan Rancangan airgo diajukan oleh pemerintah Daerah kepada DPRD pada minggu pertama oktober tahun anggaran berjalan. pengambilan Keputusan oleh DPRD mengenai rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan selambat- lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. Dalam kenyataannya hampir semua daerah terlanrbat dari jathval yang dianranahkan oleh peraturan perundang-undangan, termasuk Pemerintahrn Kota Padang. Adapun Perumusan masalah yaitu proses penyisunan dan penetaparr Arah Kebijakan Umum (.\Ktl) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja baerah (ApBD), faktor-faktor yang ntenl'eb:rbkan keterlarnbatan penetrpan Arah Kebijakan timum (AKU) tlan efek negatif dari keterlambatan penetapan AKt) terhndap program penyusunan ApBD di pemerintahan Kota Padang. Penelitian ini bersifat Yuritlis Sosiologis yaitu mengait-kan masalah yang terjadi dilapangan dengrn peraturan vang ada. Hasil penelitian ini adalah Pemerintah Kota padang dalam menyusun AKU dan APBD beltrnr sesuai dengan aturan vang berlaku, Faktor penyebab keterlambatan AKU dan APBD' tidak sepenuhnya berasal dari Penrerintahan Kota Patlangi tetapi ada persoalan lain, seperti Kebijakan DAU, DAK dan dana perimbangan dari Pemerintalipusat yang terlambat turun serta sering terjldi Perubahan peraturan perund:rng-unctangan. Efek dari keterlambatan AKU dan APBD sangat kompleks dan luas

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Unit atau Lembaga: Fakultas Hukum > Hukum
Depositing User: girl 123 456
Date Deposited: 29 Nov 2010 08:10
Last Modified: 29 Nov 2010 08:10
URI: http://repository.unand.ac.id/id/eprint/6262

Actions (login required)

View Item View Item