ASPEK HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERA.H Studi Kasus Di Pengadilan Tinggi Sumatera Barat, Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Mevrizal, Mevrizal (2014) ASPEK HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERA.H Studi Kasus Di Pengadilan Tinggi Sumatera Barat, Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Other thesis, Fakultas Hukum.

PDF (ASPEK HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERA.H Studi Kasus Di Pengadilan Tinggi Sumatera Barat, Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (591Kb)

Abstract

Penelitian ini berjudul aspek hukurn penyelesaian sengketa pernilihan kepala daerah. Studi kasus di Pengadilan Tinggi Sumatera Barat. Sengketa Pemilihan Kepala Daerah kabupaten Pesisir Selatan. Yang dilaksanakan dari bulan Juli-Oktoer 2006. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur dan tata cara pengajuan rrpaya hukum kebqratan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah. mengetahui kedudukan KPUD kabupaten Pesisir Selatan dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah. Mengetahui pertimbangan dan kewenangan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat dan Mahkamah Agung dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah dan rvakil kepala daerah di kabupaten Pesisir Selatan. Pendekatan masalah melalui yuridis sosiologrs. Dalam pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa, kepala daerah dipilih secara demokratis. Pemilihan secara demokratis berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah pemilihan secara langsung oleh rakvat. Rakyat diberi kebebebasan untuk memilih pasangan calon vang didukungn.va. Pemilihan secara langsung ini dilaksanakan oleh Komisi pemilihan Umum Daerah (KP[ID) Berbagai persoalan muncul dalam tahapan melaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung. Regulasi pilkada membagi tiga cakupan masalah hukum dalam penvelenggaraan pilkada. Yaitu pidana pilkada, administrasi pilkada dan sengketa pilkada. Sengketa pilkada hanya berkenaaan dengan hasil penghitungsn suara tahap akhir yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon, tidak termasuk persoalan teknis dalam penyelenggaraan pilkada. keberatan terhadap hasil penghitungan suara tahap akhir ini diajukan kepada pengadilan Tinggi sebagai penerima delegasi dan Mahkamah Agung dalam penyelesaian sengkta pemilihan kepala daerah. Keberatan tersebut harus memuat alasan secara jelas dan rici mengenai kesalahan penghitungan suara yang dilai,:1l,,;:ir olehh KPUD, dan hasil penghitungan vans benar menumt pemohon. Pengadilan Tinggi memeriksa pada tingkat pertama dan terakhir yang putusan)'a bersifat final dan mengikat dan terhadap putusan tersebut tidak ada lagi upaya hukum yang dapat dilakukan.

Actions (login required)

View Item