KONSEKWENSI YURIDIS DARI PENGAJUAN UPAYA HUKUM BANDING DI PENGADILAN TINGGI TERHADAP KEKUATAN HUKUM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI (STUDI KASUS PENGADILAN TINGGI PADANG)

MUHAMAD JIMMY SAPUTRA, MUHAMAD JIMMY SAPUTRA (2007) KONSEKWENSI YURIDIS DARI PENGAJUAN UPAYA HUKUM BANDING DI PENGADILAN TINGGI TERHADAP KEKUATAN HUKUM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI (STUDI KASUS PENGADILAN TINGGI PADANG). Other thesis, Fakultas Hukum.

PDF (KONSEKWENSI YURIDIS DARI PENGAJUAN UPAYA HUKUM BANDING DI PENGADILAN TINGGI TERHADAP KEKUATAN HUKUM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI (STUDI KASUS PENGADILAN TINGGI PADANG)) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (623Kb)

Abstract

Kekuasaan Kehakiman (kekuasaan yudikatif adalah suatu kekuasaan yang mempunyai kewenangan dalam memberi keadilan sekaligus sebagai kekuasaan untuk menjadi pengawas dalam terlaksananya aturan yang dibuat masyarakat, dimana kekuasaatr ini mesti terlepas dari kekuasaan lainnya (eksekutif & legislatif), dengan kata lain berfungsi sebagai penengah, serta harus mampu mandiri dalam bertindak. Tentunya sebagai pengawas pelaksanaan aturan pengadilan harus mnmpu menjamin rasa keadilan dari para pihak yang berperkara. Pengadilan Tinggi sebagai salah satu tingkatan lembaga Peradilan Umum mempunyai kedudukan sebagai puncak peradilan tertinggi di daerah yang berwenang melakukan pengawasan terhadap peradilan di bawahnya dan juga berwenang menguji putusan Pengadilan Tingkat Pertama lewat pemeriksaanbanding. - Permasalahan utama yang penulis bahas dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimanakah Pengadilan Tinggi melaksanakan Kewenangannya baik sebagai sebagai pengawas bagi Pengadilan Negeri mapun sebagai lembaga yang berwenang memeriksa perkara banding. Bagaimana tantangan dan hambatan yang ditemui serta bagaimana pengaruhnya terhadap pihak lain dalam melakukan kewenangannya ini. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode yuridis sosiologis, yaitu suatu metode pendekatan masalah dengan melihat bagaimana ketentuan-ketentuan yang ada di dalam undang-undang dan pelaksanaannya di dalam masyarakat. Analisa dilakukan secara kualitatif yaitu uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para ahli, dan kesimpulan dari hasil yang didapatkan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, pengawasan dari Pengadilan Tinggi terhadap Pengadilan Negeri adalah pada masalah administrasi Peradilan, administrasi keuangan, sayangnya pengawasan ini belum dapat terlaksana dengan baik .Sedang dalam pemeriksaan banding pengadilan tinggi bertugas sebagai pemeriksa dalam hal fakta dalam tingkat terakhir, dan ternyata dengan keluamya putusan banding memiliki banyak dampak bagi pihak lain, yang disebabkan oleh beberapa faktor.

Actions (login required)

View Item